Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM SISTEM DONATION BASED CROWDFUNDING PADA PENDANAAN INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA (THE LEGAL PROTECTION OF THE DONATION-BASED CROWDFUNDING SYSTEM ON THE CREATIVE INDUSRY IN INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Hariyani, Iswi]]>;
<![CDATA[Serfiyani, Cita Yustisia]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 4 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54629/jli.v12i4.417
<![CDATA[Ekonomi kreatif adalah era baru dalam tren ekonomi dunia yang tumbuh dengan sangat cepat.Bidang ini membutuhkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah dan masyarakatkhususnya untuk dukungan pendanaan. Industri kreatif didominasi oleh pengusaha kecil danmenengah yang membutuhkan bantuan pendanaan disamping perantara lembaga keuanganformal (bank) yang sulit untuk mereka capai. Salah satu cara baru pendanaan adalah melaluisistem donation based crowdfunding. Penelitian ini diarahkan untuk menemukan jawaban atasbeberapa topik utama. Pertama, untuk menemukan hakikat donation based crowdfunding.Kedua, bentuk badan usaha bagi kreator dan pengelola situs dalam sistem donation basedcrowdfunding. Ketiga, mengkaji bentuk pengawasan yang tepat dan lembaga yang berwenangmelakukan pengawasan.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM PENERBITANDAN PENYELESAIAN SENGKETAOBLIGASI DAERAH ]]>
<![CDATA[Serfiyani, Cita Yustisia]]>;
<![CDATA[Hariyani, Iswi --]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54629/jli.v15i2.177
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengkaji aspek hukum penerbitan dan penyelesaian sengketa Obligasi Daerah. Rumusan masalah meliputi tiga hal yaitu: apa bentuk perlindungan hukum penerbitan Obligasi Daerah, apa bentuk perlindungan konsumen bagi investor pembeli Obligasi Daerah, dan apa bentuk penyelesaian Obligasi Daerah yang macet sesuai koridor hukum.Penelitian normatif ini memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan penerbitan Obligasi Daerahsaat ini diatur dalam tiga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Investor pembeli Obligasi Daerah dilindungi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan terkait lainnya. Obligasi Daerah yang macet dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa harus lebih diutamakan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Masyarakat Adat Terhadap Penggunaan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Dalam Invensi Perspektif Traktat Internasional Wipo 2024 ]]>
<![CDATA[sari, Mieke yustia]]>;
<![CDATA[Cita Yustisia Serfiyani]]>;
<![CDATA[Yatini]]>;
<![CDATA[Masda Agatha Sari]]>
<![CDATA[ PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 19 No 1 (2025): PROGRESIF : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33019/vkkmw351
<![CDATA[Treaty on intellectual property, genetic resources and traditional knowledge 2024 approved an international agreement that is a breakthrough for the development of intellectual property. This paper aims to analyze the form of protection for indigenous peoples in the utilization of genetic resources used in patented research according to the international treaty WIPO and the urgency of the treaty for the development of patents in Indonesia. The approach used in this study is the statute approach and the analytical approach. The international treaty that began negotiations in 2001 is a strategic step for the development of intellectual property, especially indigenous peoples as holders of rights to genetic resources and traditional knowledge. Its use is often used in research to produce new inventions that are protected by patents. In such conditions, the applicant must disclose indigenous peoples as providers of traditional knowledge. The treaty is very important for the development of patents in Indonesia as well as strategic protection for traditional knowledge and genetic resources owned by Indonesia. Patented inventions containing genetic resources and traditional knowledge clearly disclose their material sources, thereby increasing the transparency of patent protection.]]>
<![CDATA[Constitutional Limits of Delegating Normative Authority to Non-State Bodies: The Case of Indonesia’s DSN-MUI ]]>
<![CDATA[Hulwanullah, Hikam]]>;
<![CDATA[Serfiyani, Cita Yustisia]]>;
<![CDATA[Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna]]>;
<![CDATA[Yudisetyo, Zerry Akbar]]>;
<![CDATA[Pratista, Farida Prima]]>
<![CDATA[ Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 5, No 1 (2025): June ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Manado ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30984/ajiel.v5i1.3795
<![CDATA[This study examines the constitutional limits of delegating normative authority to non-structural religious bodies in Indonesia, focusing on the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). As a private religious institution, DSN-MUI issues fatwas that are adopted by the Financial Services Authority, Bank Indonesia, and Sharia financial institutions as binding references in the regulation of Islamic finance. This delegation model raises fundamental constitutional questions regarding legality, accountability, and the distribution of power under the 1945 Constitution. Employing a normative legal method with statutory and conceptual approaches, the study finds that while DSN-MUI enjoys functional legitimacy in Sharia economic regulation, the absence of direct statutory basis and public oversight mechanisms poses risks to the principle of legality and checks and balances. The study recommends a co-regulation model where DSN-MUI fatwas must be formally adopted through state regulations and subject to transparent accountability mechanisms to ensure compliance with the rule of law and constitutional democracy.]]>
<![CDATA[Rekonseptualisasi Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Atas Klausula Arbitrase dalam Akta Kompromis ]]>
<![CDATA[Cahyono, Yoshua]]>;
<![CDATA[Amin, Izat Rolibi Putra]]>;
<![CDATA[Serfiyani, Cita Yustisia]]>;
<![CDATA[Chandra, Joshua Giorgio]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6426
<![CDATA[Kepastian hukum menjadi landasan utama dalam proses arbitrase, hal tersebut dilandaskan pada UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mana di Indonesia telah mengadopsi separability principle. Dalam pembahasan ini akan menganalisis bagaiamana kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa bisnis yang telah terikat pada akta kompromis, karena Bisnis tidak terlepas pada perbuatan hukum yang dibatasi pada kontrak atau perjanjian antara para pihak yang berkontrak. Rekonseptualisasi tersebut merupakan langkah dalam menghindari itikad tidak baik dalam menyelesaikan sengketa. Serta memastikan di dalam perjanjiannya menyatakan bahwa segala sengeketa (all dispute, any dispute). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalan metode penelitian hukum normatif, Metode penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dengan sifat keilmuan dari ilmu hukum yang preskriptif dan karakter ilmu hukum yang sui-generis.]]>
<![CDATA[Inventorying Traditional Rituals as Communal Intellectual Property and Potential Intangible Cultural Heritage in Magetan ]]>
<![CDATA[Serfiyani, Cita Yustisia]]>;
<![CDATA[Ratna Sari, Mieke Yustia Ayu]]>;
<![CDATA[Masnun, Ali]]>
<![CDATA[ DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 5 No. 2 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33756/jds.v5i2.34889
<![CDATA[Warisan leluhur dalam bentuk ritual tradisional tidak lagi dapat dipandang rendah sebagai sesuatu yang mistis atau gaib karena potensi kekayaan intelektual yang sangat besar di dalamnya. Kepedulian Pemerintah Indonesia dalam mendaftarkan berbagai kekayaan intelektual komunal dan Warisan Budaya Indonesia yang unik harus sejalan dengan komitmen Indonesia ketika meratifikasi Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda pada tahun 2003, meskipun belum didukung oleh komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah setempat sebagai bagian komponen dari quadruple helix yang holistik. Inisiatif untuk meningkatkan kesadaran akan pencatatan kekayaan intelektual komunal telah dimulai di Magetan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan. Sayangnya, desa-desa dan kelurahan di seluruh Magetan, sebagai bekas wilayah kerajaan Mataram kuno, masih terhambat oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan kerja sama dari pemerintah daerah dalam mencatat dan mengembangkannya sebagai potensi pariwisata budaya yang unggul. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum tentang Kekayaan Intelektual Komunal bagi pejabat desa dan tokoh masyarakat di 21 desa dan kecamatan di Magetan, serta memperbarui daftar PPDK tentang potensi Warisan Budaya Takbenda di Magetan. Target yang telah tercapai adalah peningkatan partisipasi pemerintah desa dan masyarakat dalam ritual tradisional, penyusunan rekomendasi rancangan PPDK, dan pengintegrasiannya ke dalam strategi rebranding pariwisata Magetan 2025-2026, khususnya implementasi yang dilakukan adalah masuknya desa wisata Sumberdodol (dengan ritual Wayangan Bersih Desa) ke dalam 10 desa wisata nasional terbaik oleh program Brilian setelah sosialisasi dilaksanakan.]]>
<![CDATA[Identifying the Gray Zone between Bootleg and Counterfeit in the Context of Integrated Circuit Piracy in Indonesia ]]>
<![CDATA[Serfiyani, Cita Yustisia]]>;
<![CDATA[Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna]]>;
<![CDATA[Hermono, Budi]]>;
<![CDATA[Sulistiyowati, Eny]]>;
<![CDATA[Abhisek Kumar]]>
<![CDATA[ Lex Scientia Law Review Vol. 9 No. 2 (2025): November, 2025: Law, Policy, and Governance in Contemporary Socio-Economic Tran ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/lslr.v9i2.29368
<![CDATA[Counterfeit integrated circuit (IC) products have been traded illegally in Indonesia due to a lack of public awareness of intellectual property rights (IPR) and inconsistent law enforcement. Irresponsible parties have produced fake ICs in the form of imitation goods, illegally imported from China to Indonesia—an issue that appears to be a further implication of the global technological trade war. Due to prohibited modifications, a gray zone exists between the classification of bootleg and counterfeit products, even though both are fake. Bootlegs are “inspired-products” protected by registered brands and industrial designs, which makes them more challenging to investigate than counterfeits that directly replicate the original. As a result, the proof aspects differ. It is essential to differentiate between counterfeits or bootlegs to enforce the appropriate sanctions and protect ICs in Indonesia. Using a normative research method, this legal research analyzes the differentiation between bootleg and counterfeit ICs and the legal protection of integrated circuits in Indonesia through statutory and conceptual approaches. This paper recommends the urgent need for a definitive classification to facilitate proof and the imposition of sanctions. Futhermore, the Indonesian government should revise Law No. 32 of 2000 by adding regulations regarding priority rights, enabling foreign IC rights holders to be better protected in Indonesia. Law enforcement efforts against counterfeit and bootleg ICs must also be supported by Indonesia’s commitment to participate in the Anti-Counterfeiting Trade Agreement.]]>
<![CDATA[In the Nick of Time: The Legitimacy of Imposing Deadlines on Appeal and Counter-Appeal Memoranda in Civil Procedure ]]>
<![CDATA[Serfiyani, Cita Yustisia]]>;
<![CDATA[Wibisono, Angelica Milano Aryani]]>;
<![CDATA[Wibisono, Jeniffer Avrillya]]>;
<![CDATA[Taniady, Vicko]]>
<![CDATA[ Media Iuris Vol. 9 No. 1 (2026): MEDIA IURIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/mi.v9i1.77372
<![CDATA[The modernization of Indonesia’s civil justice system through the e-Court platform has generated a significant normative conflict by imposing a strict seven-day deadline for submitting appeal and counter-appeal memoranda under Supreme Court Decision Letter No. 363/KMA/SK/XII/2022. This regulation conflicts with several higher legal instruments—including the Herziene Indonesisch Reglement (HIR), RBg, Law No. 20 of 1947, and Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XX/2022—which confirm that such submissions are optional and are not subject to fixed time limits. This research offers a comprehensive analysis of the normative inconsistency by employing a legal research method grounded in procedural justice theory. Using statutory and conceptual approaches, it assesses whether the decision letter rests on a valid legal basis and whether it comports with the principles of fair civil procedure. The findings indicate that the decision letter imposes a formal requirement that exceeds the Suipreme Court’s legal authority, creates a conflict of norms, and undermines litigants’ procedural rights. The study therefore recommends that the Supreme Court undertake a judicial review to resolve the inconsistency and restore legal certainty in Indonesia’s civil justice system.]]>
<![CDATA[Kontradiksi Regulasi TKDN dalam Perizinan Impor di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif terhadap Hukum Perdagangan dan Penanaman Modal ]]>
<![CDATA[Anandra, Angel]]>;
<![CDATA[Serfiyani, Cita Yustisia]]>
<![CDATA[ PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 2 (2026): Edisi Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v31i2.1006
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontradiksi regulasi dalam penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai prasyarat perizinan impor di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pertentangan antara kebijakan proteksi industri nasional dengan komitmen Indonesia terhadap hukum perdagangan internasional dan asas-asas dasar penanaman modal. Secara eksternal, kebijakan TKDN berpotensi melanggar prinsip National Treatment dalam Pasal III General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 serta larangan performance requirement dalam Agreement on Trade- Related Investment Measures (TRIMs). Sementara secara internal, penerapan TKDN sebagai syarat perizinan impor menimbulkan persoalan terhadap asas kepastian hukum dan transparansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan dua pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontradiksi normatif yang signifikan antara kebijakan TKDN sebagai instrumen proteksi industri dengan kewajiban hukum perdagangan internasional serta prinsip penanaman modal yang menjamin kepastian hukum. Diperlukan harmonisasi regulasi agar kebijakan TKDN dapat sejalan dengan prinsip keterbukaan perdagangan dan iklim investasi yang berkeadilan. This study aims to analyze regulatory contradictions in the implementation of the Domestic Component Level (TKDN) policy as a prerequisite for import licensing in Indonesia. The primary focus of this research is the conflict between national industrial protection policies and Indonesia’s commitment to international trade law and basic investment principles. Externally, the TKDN policy has the potential to violate the principle of National Treatment in Article III of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 and the prohibition on performance requirements in the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs). Internally, the application of TKDN as a requirement for import licensing raises issues regarding the principles of legal certainty and transparency as stipulated in Law Number 25 of 2007 concerning Investment. The research method used is a normative juridical approach, with two main approaches: a statutory approach and a conceptual approach. The results indicate a significant normative contradiction between the TKDN policy as an instrument of industrial protection, and the obligations of international trade law and the investment principle that guarantees legal certainty. Regulatory harmonization is required to ensure that the TKDN policy aligns with the principles of trade openness and a just investment climate.]]>
<![CDATA[Inkonsistensi Penerapan Sanksi Adminisitrasi Pencabutan Izin Edar Akibat Promosi Kosmetik yang Melanggar Kesusilaan ]]>
<![CDATA[Daynarra Karina Kusumaputri]]>;
<![CDATA[Serfiyani, Cita Yustisia]]>
<![CDATA[ PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 2 (2026): Edisi Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v31i2.1011
<![CDATA[Peredaran produk kosmetik di Indonesia memerlukan izin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjamin keamanan, kualitas, dan manfaat bagi konsumen yang memakainya. Penelitian ini mengkaji inkonsistensi penerapan sanksi administratif pencabutan izin edar kosmetik oleh BPOM akibat promosi yang melanggar norma kesusilaan berdasarkan PerBPOM No. 18 Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menganalisas aturan hukum yang berlaku terkait pengawasan dan izin edar produk kosmetik serta konsep-konsep hukum administratif dengan analisa menggunakan asas-asas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PerBPOM No 18 Tahun 2024 tidak memberikan definisi eksplisit norma kesusilaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Terdapat empat inkonsistensi signifikan dalam penerapan sanksi: (1) BPOM menerapkan pencabutan izin edar langsung tanpa tahapan bertingkat; (2) tidak terpenuhinya prinsip due process; (3) ketidakseragaman penilaian tingkat keseriusan pelanggaran; dan (4) kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik implementasi. Inkonsistensi tersebut melanggar asas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha. Diperlukan reformulasi regulasi dengan definisi operasional yang jelas dan perbaikan mekanisme penegakan hukum untuk menciptakan sistem pencabutan izin edar yang konsisten, proporsional, dan berkeadilan. The distribution of cosmetic products in Indonesia requires a permit issued by the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) to guarantee the safety, quality, and benefits for consumers who use them. This study examines the inconsistency in the application of administrative sanctions for the revocation of cosmetic distribution permits by BPOM due to promotions that violate moral norms based on BPOM Regulation No. 18 of 2024. The research method used is a normative juridical approach with a statutory approach and a conceptual approach by analyzing applicable legal regulations related to the supervision and distribution permits of cosmetic products as well as administrative legal concepts with analysis using legal principles. The results of the study indicate that BPOM Regulation No. 18 of 2024 does not provide an explicit definition of moral norms, thus creating legal uncertainty. There are four significant inconsistencies in the application of sanctions: (1) BPOM applies direct revocation of distribution permits without tiered stages; (2) failure to fulfill the principle of due process; (3) non-uniformity in assessing the level of seriousness of violations; and (4) the gap between normative provisions and implementation practices. This inconsistency violates the principle of legal certainty and creates injustice for business actors. Regulatory reformulation with clear operational definitions and improvements to law enforcement mechanisms are needed to create a consistent, proportional, and equitable distribution permit revocation system.]]>
