Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.728
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Sriwijaya Law Review Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan PROGRESIF: Jurnal Hukum Media Iuris Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Yuridika Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Jurnal Legislasi Indonesia Lex Scientia Law Review
Serfiyani, Cita Yustisia
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM SISTEM DONATION BASED CROWDFUNDING PADA PENDANAAN INDUSTRI KREATIF DI INDONESIA (THE LEGAL PROTECTION OF THE DONATION-BASED CROWDFUNDING SYSTEM ON THE CREATIVE INDUSRY IN INDONESIA) Hariyani, Iswi; Serfiyani, Cita Yustisia
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 4 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v12i4.417

Abstract

Ekonomi kreatif adalah era baru dalam tren ekonomi dunia yang tumbuh dengan sangat cepat.Bidang ini membutuhkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah dan masyarakatkhususnya untuk dukungan pendanaan. Industri kreatif didominasi oleh pengusaha kecil danmenengah yang membutuhkan bantuan pendanaan disamping perantara lembaga keuanganformal (bank) yang sulit untuk mereka capai. Salah satu cara baru pendanaan adalah melaluisistem donation based crowdfunding. Penelitian ini diarahkan untuk menemukan jawaban atasbeberapa topik utama. Pertama, untuk menemukan hakikat donation based crowdfunding.Kedua, bentuk badan usaha bagi kreator dan pengelola situs dalam sistem donation basedcrowdfunding. Ketiga, mengkaji bentuk pengawasan yang tepat dan lembaga yang berwenangmelakukan pengawasan.
KAJIAN HUKUM PENERBITANDAN PENYELESAIAN SENGKETAOBLIGASI DAERAH Serfiyani, Cita Yustisia; Hariyani, Iswi --
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i2.177

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji aspek hukum penerbitan dan penyelesaian sengketa Obligasi Daerah. Rumusan masalah meliputi tiga hal yaitu: apa bentuk perlindungan hukum penerbitan Obligasi Daerah, apa bentuk perlindungan konsumen bagi investor pembeli Obligasi Daerah, dan apa bentuk penyelesaian Obligasi Daerah yang macet sesuai koridor hukum.Penelitian normatif ini memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan penerbitan Obligasi Daerahsaat ini diatur dalam tiga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Investor pembeli Obligasi Daerah dilindungi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan terkait lainnya. Obligasi Daerah yang macet dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa harus lebih diutamakan.
Perlindungan Masyarakat Adat Terhadap Penggunaan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Dalam Invensi Perspektif Traktat Internasional Wipo 2024 sari, Mieke yustia; Cita Yustisia Serfiyani; Yatini; Masda Agatha Sari
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 19 No 1 (2025): PROGRESIF : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/vkkmw351

Abstract

Treaty on intellectual property, genetic resources and traditional knowledge 2024 approved an international agreement that is a breakthrough for the development of intellectual property. This paper aims to analyze the form of protection for indigenous peoples in the utilization of genetic resources used in patented research according to the international treaty WIPO and the urgency of the treaty for the development of patents in Indonesia. The approach used in this study is the statute approach and the analytical approach. The international treaty that began negotiations in 2001 is a strategic step for the development of intellectual property, especially indigenous peoples as holders of rights to genetic resources and traditional knowledge. Its use is often used in research to produce new inventions that are protected by patents. In such conditions, the applicant must disclose indigenous peoples as providers of traditional knowledge. The treaty is very important for the development of patents in Indonesia as well as strategic protection for traditional knowledge and genetic resources owned by Indonesia. Patented inventions containing genetic resources and traditional knowledge clearly disclose their material sources, thereby increasing the transparency of patent protection.
Constitutional Limits of Delegating Normative Authority to Non-State Bodies: The Case of Indonesia’s DSN-MUI Hulwanullah, Hikam; Serfiyani, Cita Yustisia; Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna; Yudisetyo, Zerry Akbar; Pratista, Farida Prima
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 5, No 1 (2025): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v5i1.3795

Abstract

This study examines the constitutional limits of delegating normative authority to non-structural religious bodies in Indonesia, focusing on the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). As a private religious institution, DSN-MUI issues fatwas that are adopted by the Financial Services Authority, Bank Indonesia, and Sharia financial institutions as binding references in the regulation of Islamic finance. This delegation model raises fundamental constitutional questions regarding legality, accountability, and the distribution of power under the 1945 Constitution. Employing a normative legal method with statutory and conceptual approaches, the study finds that while DSN-MUI enjoys functional legitimacy in Sharia economic regulation, the absence of direct statutory basis and public oversight mechanisms poses risks to the principle of legality and checks and balances. The study recommends a co-regulation model where DSN-MUI fatwas must be formally adopted through state regulations and subject to transparent accountability mechanisms to ensure compliance with the rule of law and constitutional democracy.
Rekonseptualisasi Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Atas Klausula Arbitrase dalam Akta Kompromis Cahyono, Yoshua; Amin, Izat Rolibi Putra; Serfiyani, Cita Yustisia; Chandra, Joshua Giorgio
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6426

Abstract

Kepastian hukum menjadi landasan utama dalam proses arbitrase, hal tersebut dilandaskan pada UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mana di Indonesia telah mengadopsi separability principle. Dalam pembahasan ini akan menganalisis bagaiamana kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa bisnis yang telah terikat pada akta kompromis, karena Bisnis tidak terlepas pada perbuatan hukum yang dibatasi pada kontrak atau perjanjian antara para pihak yang berkontrak. Rekonseptualisasi tersebut merupakan langkah dalam menghindari itikad tidak baik dalam menyelesaikan sengketa. Serta memastikan di dalam perjanjiannya menyatakan bahwa segala sengeketa (all dispute, any dispute). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalan metode penelitian hukum normatif, Metode penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dengan sifat keilmuan dari ilmu hukum yang preskriptif dan karakter ilmu hukum yang sui-generis.
Inventorying Traditional Rituals as Communal Intellectual Property and Potential Intangible Cultural Heritage in Magetan Serfiyani, Cita Yustisia; Ratna Sari, Mieke Yustia Ayu; Masnun, Ali
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 5 No. 2 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v5i2.34889

Abstract

Warisan leluhur dalam bentuk ritual tradisional tidak lagi dapat dipandang rendah sebagai sesuatu yang mistis atau gaib karena potensi kekayaan intelektual yang sangat besar di dalamnya. Kepedulian Pemerintah Indonesia dalam mendaftarkan berbagai kekayaan intelektual komunal dan Warisan Budaya Indonesia yang unik harus sejalan dengan komitmen Indonesia ketika meratifikasi Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda pada tahun 2003, meskipun belum didukung oleh komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah setempat sebagai bagian komponen dari quadruple helix yang holistik. Inisiatif untuk meningkatkan kesadaran akan pencatatan kekayaan intelektual komunal telah dimulai di Magetan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan. Sayangnya, desa-desa dan kelurahan di seluruh Magetan, sebagai bekas wilayah kerajaan Mataram kuno, masih terhambat oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan kerja sama dari pemerintah daerah dalam mencatat dan mengembangkannya sebagai potensi pariwisata budaya yang unggul. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum tentang Kekayaan Intelektual Komunal bagi pejabat desa dan tokoh masyarakat di 21 desa dan kecamatan di Magetan, serta memperbarui daftar PPDK tentang potensi Warisan Budaya Takbenda di Magetan.  Target yang telah tercapai adalah peningkatan partisipasi pemerintah desa dan masyarakat dalam ritual tradisional, penyusunan rekomendasi rancangan PPDK, dan pengintegrasiannya ke dalam strategi rebranding pariwisata Magetan 2025-2026, khususnya implementasi yang dilakukan adalah masuknya desa wisata Sumberdodol (dengan ritual Wayangan Bersih Desa) ke dalam 10 desa wisata nasional terbaik oleh program Brilian setelah sosialisasi dilaksanakan.
Identifying the Gray Zone between Bootleg and Counterfeit in the Context of Integrated Circuit Piracy in Indonesia Serfiyani, Cita Yustisia; Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna; Hermono, Budi; Sulistiyowati, Eny; Abhisek Kumar
Lex Scientia Law Review Vol. 9 No. 2 (2025): November, 2025: Law, Policy, and Governance in Contemporary Socio-Economic Tran
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v9i2.29368

Abstract

Counterfeit integrated circuit (IC) products have been traded illegally in Indonesia due to a lack of public awareness of intellectual property rights (IPR) and inconsistent law enforcement. Irresponsible parties have produced fake ICs in the form of imitation goods, illegally imported from China to Indonesia—an issue that appears to be a further implication of the global technological trade war. Due to prohibited modifications, a gray zone exists between the classification of bootleg and counterfeit products, even though both are fake. Bootlegs are “inspired-products” protected by registered brands and industrial designs, which makes them more challenging to investigate than counterfeits that directly replicate the original. As a result, the proof aspects differ. It is essential to differentiate between counterfeits or bootlegs to enforce the appropriate sanctions and protect ICs in Indonesia. Using a normative research method, this legal research analyzes the differentiation between bootleg and counterfeit ICs and the legal protection of integrated circuits in Indonesia through statutory and conceptual approaches. This paper recommends the urgent need for a definitive classification to facilitate proof and the imposition of sanctions. Futhermore, the Indonesian government should revise Law No. 32 of 2000 by adding regulations regarding priority rights, enabling foreign IC rights holders to be better protected in Indonesia. Law enforcement efforts against counterfeit and bootleg ICs must also be supported by Indonesia’s commitment to participate in the Anti-Counterfeiting Trade Agreement.
In the Nick of Time: The Legitimacy of Imposing Deadlines on Appeal and Counter-Appeal Memoranda in Civil Procedure Serfiyani, Cita Yustisia; Wibisono, Angelica Milano Aryani; Wibisono, Jeniffer Avrillya; Taniady, Vicko
Media Iuris Vol. 9 No. 1 (2026): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v9i1.77372

Abstract

The modernization of Indonesia’s civil justice system through the e-Court platform has generated a significant normative conflict by imposing a strict seven-day deadline for submitting appeal and counter-appeal memoranda under Supreme Court Decision Letter No. 363/KMA/SK/XII/2022. This regulation conflicts with several higher legal instruments—including the Herziene Indonesisch Reglement (HIR), RBg, Law No. 20 of 1947, and Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XX/2022—which confirm that such submissions are optional and are not subject to fixed time limits. This research offers a comprehensive analysis of the normative inconsistency by employing a legal research method grounded in procedural justice theory. Using statutory and conceptual approaches, it assesses whether the decision letter rests on a valid legal basis and whether it comports with the principles of fair civil procedure. The findings indicate that the decision letter imposes a formal requirement that exceeds the Suipreme Court’s legal authority, creates a conflict of norms, and undermines litigants’ procedural rights. The study therefore recommends that the Supreme Court undertake a judicial review to resolve the inconsistency and restore legal certainty in Indonesia’s civil justice system.
Co-Authors Abhisek Kumar Amin, Izat Rolibi Putra Ardhiwinda Kusumaputra Ari Purwadi Ari Purwadi BUDI HERMONO Cahyono, Yoshua Chandra, Joshua Giorgio Citi Rahmati Serfiyani Dyah Ochtarina Susanti Fendi Setyawan Hariyani, Iswi -- Hulwanullah, Hikam Iswi Hariyani L Budi Kagramanto Masda Agatha Sari Masnun, Ali Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Mieke Yustia Ayu Prameswari, Septiana Pratista, Farida Prima Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna Serfiyani, Citi Rahmati Sulistiyowati, Eny Taniady, Vicko Tharifah Arsari, Devina Wibisono, Angelica Milano Aryani Wibisono, Jeniffer Avrillya Yatini Yudisetyo, Zerry Akbar