Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.407
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Bina Hukum Lingkungan Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Case Law JIPMukjt:Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Djati Bina Hukum Lingkungan Interdisciplinary International Journal of Conservation and Culture LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria
Mulyanti, Dewi
Universitas Galuh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS PERKARA NOMOR 278/Pid.B/2020/PN Tsm BERDASARKAN PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN PASAL 303 bis KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Fahmi Zulkipli Lubis; Yat Rospia Brata; Dewi Mulyanti; Rachmatin Artita; Iwan Setiawan
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i2.8603

Abstract

Kenyataan di lapangan perjudian online belum sepenuhnya dipidana dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur tindak pidana perjudian secara online yang memiliki unsur-unsur khusus seperti unsur Pasal yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (2). Sebagai salah satu contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara peradilan tingkat pertama dengan Nomor Perkara 278/Pid.B/2020/PN Tsm. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai analisis perkara nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai analisis perkara nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm berdasarkan Pasal 303 bis KUHP, dan untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai analisis perkara nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 303 bis KUHP.Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada norma-norma hukum yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis perkara nomor 278/Pid.B/2020/PN Tsm terhadap Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi sifat melawan hukum formil dan materilnya. Pembuktiannya dapat menggunakan teori pembuktian berdasar Undang-Undang secara positif yaitu jika alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Kesulitan terhadap penerapan Pasal tersebut adalah pemenuhan alat bukti. Terhadap Pasal 303 bis KUHP telah terpenuhi sifat melawan hukum formil dan materilnya dengan teori pembuktian yang sama. Penentuan terhadap kedua Pasal tersebut menggunakan asas in dubio pro reo yang menurut kamus hukum diartikan yaitu jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa.
URGENSI RATIFIKASI PERJANJIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN TERHADAP PENGEMBALIAN ASSET-ASSET HASIL KEJAHATAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS : Array Herman Katimin; Dewi Mulyanti; Iis Yeni Idaningsih; Amir Hussein Saleh
Case Law : Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law : Journal of Law | Juli 2020
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v1i1.2286

Abstract

After the international agreement on Reciprocal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation on 4 February 2019 in order to speed up criminal law processes in the Requesting State, at the level of implementation it is still not effective and there are no concrete steps in returning assets resulting from corruption in Switzerland. From these problems, the research method used is normative legal research by reviewing and analyzing international law and national law, including the agreement concerned. The results of the discussion are that in substance the agreement does not specifically or specifically confirm the resolution of the dispute and does not formulate provisions for ratification. In addition, it takes a long time to ratify the agreement into law through the DPR's approval process. Therefore, the substance of the agreement needs to be amended again and in a state of urgency by observing the principle of pacta servanda and the principle of freie emmessen. The ratification of the agreement should be through a presidential decree or presidential regulation to assist state resources in sustainable development and to be able to prosper the people, nation and Indonesian state.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK REPRODUKSI PEREMPUAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN DALAM MELAKUKAN ABORSI TANPA KEDARURATAN MEDIS (LEGAL PROTECTION FOR WOMEN’S PRODUCTIVE RIGHTS OF WOMAN VICTIMS OF RAPE IN ABORTION WITHOUT TAKING MEDICAL EMERGENCY INDICATIO: Array Herdi Wibowo; Ida Farida; Dewi Mulyanti; R. Yenni Muliani
Case Law : Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v2i2.2517

Abstract

Penulisan jurnal ini membahas mengenai kajian yuridis pengguguran kandungan (abortus) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum bagi hak reproduksi perempuan ketika menjadi korban perkosaan. Hal ini dilatar belakangi adanya pengguguran kandungan (abortus) yang dilakukan wanita yang menjadi korban pemerkosaan yang seharusnya dilindungi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. KUHPidana yang mana melarang semua tindak pidana pengguguran kandungan dipidana tanpa alasan tetapi kini telah diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana pengguguran kandungan akibat pemerkosaan diperbolehkan. Perlindungan hak-hak korban perkosaan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia diatur secara umum dalam KUHAP dan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 yang mana memberikan perlindungan fisik, psikis dan hukum.
URGENSI PERENCANAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PENETAPAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS Nova Elsa Aprillia; Deni Wahyu Hidayat; Ida Farida; Dewi Mulyanti
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i2.2839

Abstract

Untuk mengantisipasi agar produk hukum daerah tidak terjebak sebagai produk hukum yang cacat hukum dan dishasmonis, setiap pembentukan peraturan hukum daerah senantiasa harus memperhatikan konsep Negara hukum, asas demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum perundang-undangan yang baik serta dilaksanakan secara terencana, terukur dan terintegrasi. Perencanaan pembentukan produk hukum daerah merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang harus diimplementasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Ciamis, Urgensi Perencanaan Produk Hukum Daerah dalam Penetapan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Ciamis dan Analisis Normatif terhadap Urgensi Perencanaan Produk Hukum Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Ciamis. Penelitian dan penulisan dilakukan dengan desain deskriptif dan memperoleh data melalui metode kualitatif dalam bentuk, observasi, wawancara semiterstruktur, dokumentasi. Digunakan metode analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Ciamis dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang mulai dari perencanaan, pembahasan, sinkronisasi dan harmonisasi hingga pada pembatalan dan pencabutan yang masing-masing tahapannya di laksanakan dengan Standart Operasional Prosedur yang berbeda, namun belum secara konsisten dan menyeluruh. Urgensi Perencanaan Produk Hukum Daerah dalam Penetapan Produk Hukum Daerah Di Kabupaten Ciamis merupakan pedoman utama dalam mewujudkan Pembangunan Daerah mengingat seluruh bagian Pelaksanaan Pembangunan Daerah merupakan implementasi dari produk hukum daerah itu sendiri. Perencanaan pembentukan produk hukum daerah menjadi pedoman sekaligus alat kendali untuk menekan adanya disharmonis peraturan perundang-undangan di daerah serta benturan hukum dan benturan kepentingan di daerah untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENUNTASAN KEMISKINAN DI KOTA BANJAR Nana Suryana; Yat Rospia Brata; Dewi Mulyanti
Case Law : Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v3i2.2843

Abstract

Upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga peran pemerintah daerah dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Salah satu cara pemerintah daerah dapat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan menjadikan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang deskriptif analisis. Penelitian kualitatif ini digunakan karena karena berkaitan dengan pengungkapan makna yang mendalam dari realitas, yaitu karakteristik masalah tertentu (ontologi) yang diteliti dari sudut pandang epistemologis. fenomena sosial dalam penelitian ini. teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Banjar hal ini dibuktikan dengan penurunan angka kemiskinan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dimana jumlah penduduk miskin yang tadinya 10.41 (ribu jiwa) menjadi 10.07 (ribu jiwa). Pemerintah Kota Banjar berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada. Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjar, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat penerima manfaat. Upaya yang dapat ditempuh dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam penuntasan kemiskinan Di Kota Banjar diantaranya yang pertama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan usaha kecil di masyarakat, termasuk pengaturan dan perlindungan usaha. melalui pengembangan UKM. Yang kedua, mengakomodir program dan kegiatan dengan memaksimalkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan. Dukungan dari berbagai OPD berdampak besar pada implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjar untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.
INTEGRASI KEBIJAKAN SMART ENVIRONMENT SEBAGAI UPAYA STANDARISASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN NASIONAL DAN GLOBAL: SMART ENVIRONMENT POLICY INTEGRATION AS AN EFFORT TO STANDARDIZE THE NATIONAL AND GLOBAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM Widijawan, Dhanang; Farida, Ida; Mulyanti, Dewi
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 3 No. 1 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v3i1.1502

Abstract

AbstrakKebijakan smart environment merupakan bagian integral dan penting dalam Pilar dan Model Pembangunan Smart City. Smart environment mentransformasikan revolusi teknologi (4IR) sehingga merefleksikan nilai-nilai etis dan moral Society 5.0 berupa kemanfaatan lingkungan hidup bersama. Standar pencapaian smart environment diukur dari ketersediaan layanan publik, antara lain terkait : energy, water/air/land management, waste management, dan region management, melalui remote sensing, data oceanografik, dan early warning alert system berbasis high performance computer. Berbagai daerah (kabupaten/kota) telah memiliki regulasi smart city yang secara langsung/tidak mengatur smart environment. Optimalisasi implementasi kebijakan smart environment membutuhkan komitmen yang mengintegrasikan regulasi dan kelembagaan daerah dan nasional sehingga terkoneksi dengan standar sistem manajemen lingkungan (SSML) secara global.Kata kunci: integrasi; smart environment; smart city; standar; manajemen lingkungan global AbstractSmart environment policy is an integral and important part of the Smart City Development Pillar and Model. Smart environment transforms the technological revolution (4IR) so that it reflects the ethical and moral values of Society 5.0 in the form of shared environmental benefits. Smart environment achievement standards are measured from the availability of public services, including those related to: energy, water / water / land management, waste management, and region management, through remote sensing, oceanographic data, and early warning alert system based on high performance computer. Various regions (districts / cities) already have smart city regulations that directly / do not regulate the smart environment. Optimizing the implementation of smart environment policies requires a commitment that integrates regional and national regulations and institutions so that they are connected to environmental management system (SSML) standards globally.Keywords: integration; smart environment; smart city; standard; global environmental management
Peranan fungsi regulerend pajak air tanah terhadap konservasi sumber daya air Mulyanti, Dewi; Farida, Ida; Nuriyah; Amalia, Emma; Setiadi, Yadi
Interdisciplinary International Journal of Conservation and Culture Vol 1 No 1 (2023): April 2023
Publisher : Badan Kemitraan Inovasi dan Kewirausahaan Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/iijcc.v1i1.3101

Abstract

The use of water is highly needed for human primary needs and industry. Thus, the government issued a policy related to the function of regulating groundwater taxes to regulate the use of groundwater to make it in harmony with the sustainability of the preservation of water resources. The regulatory function of groundwater tax is not optimal and tax collection plays a greater role in local government revenue, so it does not support the conservation function of water sources. Thus, this research is important for researchers to formulate ‘what is the role of the regular function of the groundwater tax that applies in Indonesia?’ and ‘what is the regulatory model which can synergize groundwater taxes with water resource conservation?’ This research uses several methods in data collection and compilation. The approach method used in this study is normative juridical under qualitative data analysis. The analytical descriptive method is employed to comprehensively describe and systematically examine primary and secondary data, which then analyzes the research object to provide a clear picture connected to relevant legal theories to find the government policy as the concept of thought. The research result showed that the function of the groundwater tax regulerend has not played a role in the conservation of water resources. The role of regular function of groundwater tax requires it to be used to control the sustainable use of groundwater for the greatest prosperity of the people, both now and in the future. Through "emarking or emarked tax," a groundwater management model that synergizes with soil conservation can be applied. This means that groundwater tax revenue is allocated for the conservation or restoration of water resources due to groundwater utilization.
Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Moral terhadap Pembentukan Karakter Siswa di Sekolah Dasar Negeri 060/XI Pendung Hiang Mulyanti, Dewi; S, M Nurzen; Mitra , Oki
Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat jati
Publisher : Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kramat Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55943/jipmukjt.v5i2.304

Abstract

Kepemimpinan kepala sekolah memainkan peran kunci dalam membentuk lingkungan sekolah yang kondusif bagi perkembangan moral dan karakter siswa. Artikel ini membahas pengaruh kepemimpinan kepala sekolah berbasis moral terhadap pembentukan karakter siswa di sekolah dasar negeri 060/XI Pendung Hiang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai moral yang diterapkan kepala sekolah dapat mempengaruhi sikap, perilaku, dan perkembangan karakter siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan kepala sekolah berbasis moral terhadap pembentukan karakter siswa di Sekolah Dasar Negeri 060/XI Pendung Hiang. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berbasis moral memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan karakter siswa. Kepala sekolah berperan sebagai teladan moral bagi guru dan siswa, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, serta mengintegrasikan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin ke dalam kegiatan pembelajaran dan budaya sekolah. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya dukungan dari sebagian orang tua, keterbatasan sumber daya, dan beragamnya latar belakang siswa. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta penguatan kapasitas guru dalam mendukung implementasi program pendidikan karakter. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi praktisi pendidikan dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas kepemimpinan berbasis moral di sekolah dasar
Perspective of State Sovereignty in Law Enforcement Related to Cyberlaw Jurisdiction Irawan, Benny; Mulyanti, Dewi; Budiaman, Hendi; Rahman, Yogi Muhammad; Taufiqurrohman, Asari
LAW REFORM Vol 21, No 1 (2025)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v21i1.68760

Abstract

Digital development brings both positive and negative impacts. One of the negative consequences of this transformation is the increasing prevalence of criminal activities in the digital realm. This study aims to examine criminal regulatory policies related to cybercrime in Indonesia, particularly those that pose a threat to national sovereignty. The research method employed is normative juridical, using secondary data sources.The findings indicate that criminal law, as a branch of legal science, bears the responsibility of adapting to societal changes—especially in safeguarding citizens, as this is closely linked to state sovereignty. Cybercrime has emerged as a widely discussed issue in both academic and non-academic contexts. These crimes disrupt the security of individuals and threaten national sovereignty, as seen in incidents such as the hijacking of Indonesian citizens’ personal data.The study concludes that more technical regulations are required for addressing cybercrimes committed beyond the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One proposed solution is the adoption of a “police-to-police” cooperation framework. This approach is expected to serve as an alternative for the government to respond more effectively to such issues, thereby facilitating the development of laws that are both efficient and effective
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT TERHADAP SUMBER MATA AIR SEBAGAI UPAYA KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN Mulyanti, Dewi
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Air sangat dibutuhkan manusia untuk konsumsi, kebutuhan rumah tangga sampai kebutuhan industri berskala besar. Peningkatan penggunaan air yang tidak diimbangi dengan pengelolaan kualitas dan kuantitas sumber daya air, akan berdampak serius bagi kerusakan lingkungan. Salah satunya menurunnya debit air tanah dan menurunnya permukaan tanah. Tujuan kajian ini untuk mendeskripsikan pemanfaatan air tanah dan air permukaan, dampak penggunaan dan upaya pengelolaan, dan konservasi bagi lingkungan. Metode yang digunakan penelitian hukum normatif terhadap regulasi dan dalam kearifan lokal masyarakat melalui pengambilan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian adanya istilah “pamali” merupakan tradisi sunda dalam upaya pelestarian sumber mata air (sirah cai) agar tetap terjaga kualitasnya sebagai kearifan lokal yang terus dipertahankan dalam upaya konservasi lingkungan. Regulasi perlu dilakukan dalam pengambilan dan pemanfaatan air serta pengaturan anggaran bagi konservasi sumber daya lingkungan baik melalui pajak pemanfaatan air permukaan dan air tanah serta sanksi terhadap pengelolaan air yang merusak lingkungan.
Co-Authors Akbar, Dendy Syaiful Amir Hussein Saleh Benny Irawan Budiaman, Hendi Deni Wahyu Hidayat Dhanang Widijawan Emma Amalia, Emma Fahmi Zulkipli Lubis Hendi Budiaman Hendi Budiaman Hendi Budiaman Herdi Wibowo Ida Farida Ida Farida Iis Yeni Idaningsih Imam Faisal Iskandar, Taopik Mitra , Oki Nana Suryana Nova Elsa Aprillia NURIYAH R. Herman Katimin R. Yenni Muliani Rachmatin Artita Rahman, Yogi Muhammad S, M Nurzen Taufiqurrohman, Asari Yadi Setiadi Yat Rospia Brata Yussana Zulkarnaen