Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.765
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty TANJUNGPURA LAW JOURNAL Nagari Law Review Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Hukum Volkgeist Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Pasopati : Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Journal of Judicial Review Community Services: Sustainability Development Noblesse Oblige Law Journal
Sandy Kurnia Christmas
Fakultas Hukum, Universitas OSO
Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : TANJUNGPURA LAW JOURNAL

 1 
ACCESS TO JUSTICE TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DALAM BANTUAN PERWAKILAN KEDUTAAN DAN KONSULAT Christmas, Sandy Kurnia
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 3, No 2 (2019): VOLUME 3 ISSUE 2, JULY 2019
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v3i2.35141

Abstract

Access to justice by the rights of migrant workers in essence needs to be improved both in terms of transparency and accountability of protection. In realizing the protection of migrant workers abroad, the role of embassies and consulates is a very important role. The form of state responsibility in providing protection for the rights of migrant workers by the help of representatives of embassies and consulates, as well as how the effectiveness of the assistance is a problem that will be studied in this study. The research method used is the juridical-normative method, which is then reviewed with a conceptual approach and a case approach. This study aims to ascertain whether legal assistance carried out by the Embassies and Consulates has been running properly in accordance with the legal rules that pay attention to the rights of migrant workers who have a justice perspective in human rights or not. The results of this study recommend a more efficient standard procedure for protection procedures, and ensure that there is transparency and fairness on target, so that protection can be received by all migrant workers.dalam transparansi maupun akuntabilitas perlindungannya. Dalam mewujudkan perlindungan pekerja migran di luar negeri, peran Kedutaan dan Konsulat menjadi peran yang sangat penting. Bagaimana bentuk Tanggung Jawab negara dalam memberikan perlindungan hak pekerja migran oleh bantuan perwakilan Kedutaan dan Konsulat, serta bagaimana efektifitas bantuan tersebut merupakan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis-normatif, yang kemudian dikaji dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah bantuan hukum yang dilakukan oleh Kedutaan dan Konsulat sudah berjalan semestinya sesuai dengan aturan hukum yang memperhatikan hak pekerja migran yang berperspektif keadilan dalam hak asasi manusia atau belum. Hasil dari penelitian ini merekomendasikan mekanisme prosedur standar perlindungan yang lebih efisien, serta menjamin adanya transparansi dan keadilan yang tepat sasaran, sehingga perlindungan dapat diterima semua pekerja migran.
EFEKTIVITAS KEPOLISIAN SEBAGAI LEMBAGA RULE OF LAW DALAM MENGEMBAN NILAI-NILAI DEMOKRASI Christmas, Sandy Kurnia; Angelina, Piramitha
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 6, No 1 (2022): VOLUME 6 NUMBER 1, JANUARY 2022
Publisher : Faculty of Law, Tanjungpura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v6i1.46572

Abstract

AbstractAs a law enforcement agency, the police have duties and responsibilities in realizing the democratic values of the community. One form of democracy that is often done by the community is demonstration. However, democracy is often interpreted as unlimited freedom, even though the freedom of association and assembly, expressing thoughts verbally and in writing which are our human rights as humans are indeed guaranteed and protected by law, even as stated in Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and specifically regulated in the Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public, so that basically, demonstrations are legally permitted, but must be carried out in a civilized manner and not by violating the law. Related to this, how the effectiveness of the role of the police as a rule of law institution which is a means of social control in carrying out democratic values will be studied in this study, with the aim of analyzing it. The research method used is the juridical-normative method, with the assessment using a conceptual and case approach. The results of this study explain that the role of the police is still not effective, especially as a means of social control. In this case, preventive measures to prevent demonstrations that lead to anarchy, such as holding educational activities and legal socialization, have so far been lacking, both in intensity and creativity. AbstrakSebagai lembaga penegak hukum, kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan dihidupinya nilai-nilai demokrasi oleh masyarakat. Salah satu bentuk cara berdemokrasi yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah demonstrasi. Namun, demokrasi seringkali dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, padahal kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang merupakan hak asasi kita sebagai manusia memang dijamin dan dilindungi oleh hukum, bahkan tercantum pada Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga pada dasarnya, demontrasi diizinkan secara hukum, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang beradab dan tidak dengan melanggar hukum. Terkait hal tersebut, bagaimana efektivitas peran kepolisian sebagai lembaga rule of law yang merupakan sarana kontrol sosial dalam mengemban nilai-nilai demokrasi akan dikaji dalam penelitian ini, dengan tujuan menganalisis hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis-normatif, dengan pengkajian menggunakan pendekatan konseptual dan kasus. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran kepolisian masih belum efektif, khususnya sebagai sarana kontrol sosial. Dalam hal ini, tindakan-tindakan preventif untuk mencegah agar tidak ada lagi demonstrasi yang berujung anarkis, seperti dengan mengadakan kegiatan pendidikan dan sosialisasi hukum, selama ini masih kurang, baik secara intensitas maupun kreativitas.
PERLINDUNGAN DAN UPAYA PREVENTIF KEPADA MASYARAKAT TERHADAP POTENSI KEJAHATAN DI KAWASAN PELABUHAN INTERNASIONAL KIJING Ramadhania, Weny; Christmas, Sandy Kurnia; Angelina, Piramitha; Akbar, Muhammad Fadhly; Vitranilla, Yudith Evametha
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 8, No 2 (2024): VOLUME 8 NUMBER 2, JULY 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v8i2.69745

Abstract

AbstractThe presence of the Kijing International Port in Mempawah Regency is a maritime transportation infrastructure that has an important and strategic role for the growth of industry and trade. In fact, the construction of this international port not only has an impact on investors and activities at the port, but also on the local community who live around the port. The community is always the one affected by any development, so there is a need for protection and preventive efforts to protect their rights as well as other things such as the potential for crime to occur in the Kijing international port area. This research was studied using socio-legal research methods which analyze legal studies normatively and the implications of impacts on society empirically, so that the approach taken is based on a statutory approach, a case approach and a social approach. The results of this research analyze studies of cases that often occur in international port areas in Indonesia, such as violent crimes resulting from social conflict, criminal acts of narcotics abuse, and criminal acts of prostitution. Of the several forms of crime, not all crimes have occurred in the Kijing international port area, so it is important to prepare preventive measures for these crimes to occur. So that the construction of this port can have a positive impact on the surrounding community socially, economically and legally.  AbstrakHadirnya Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah menjadi suatu infrastruktur transportasi laut yang mempunyai peran penting dan   strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan. Pembangunan pelabuhan internasional ini nyatanya tidak hanya berdampak pada investor maupun kegiatan aktivitas di pelabuhan tersebut, melainkan masyarakat setempat yang   tinggal di sekitar pelabuhan. Masyarakat selalu menjadi yang terdampak pada setiap pembangunan, sehingga perlu adanya perlindungan dan upaya preventif melindungi hak-hak mereka serta hal-hal lain seperti potensi terjadinya kejahatan yang terdapat di kawasan pelabuhan internasional kijing. Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian sosio-legal yang menganalisis kajian hukum secara normatif dan implikasi dampak yang terjadi pada masyarakat secara empiris, sehingga pendekatan yang dilakukan berdasarkan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta pendekatan sosial. Hasil penelitian ini menganalisis kajian kasus-kasus yang sering terjadi di kawasan pelabuhan internasional di Indonesia, seperti tindak pidana kekerasan akibat konflik sosial, tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta tindak pidana kasus prostitusi. Dari beberapa bentuk kejahatan tersebut, tidak semua kejahatan pernah terjadi di kawasan pelabuhan internasional kijing, sehingga penting untuk mempersiapkan upaya preventif terjadinya kejahatan tersebut. Sehingga pembangunan pelabuhan ini dapat berdampak baik kepada masyarakat sekitar secara sosial, ekonomi, maupun hukum.  
Co-Authors Akbar, Muhammad Fadhly Aminah Angelina, Piramitha ANGELIQUE, Aurellia Anisyaputri Anisyaputri ANNISYAPUTRI , Annisyaputri Anugrah Hidayawan, Agung Budi Hermawan Bangun Dodi, Dodi Evi Purwanti Fitrianto, Ega Hardiyanti, Marzellina Hendi Santoso Ichsan Muhajir Imam Wicaksono Jean Claude Geofrey Mahoro Joko Setiyono Marzellina Hardiyanti Muhajir, Ichsan Muhammad Fadhly Akbar Akbar Muhlisa, Aisyah Nurannisa P Purwanto Piramitha Angelina Prananda, Rizki Dwi Adji Pustika, Anna Anindita Nur Ramadhania, Weny Riandy, Ervin Rizqan Khairan Munandar Serera, Aulia Yuti Syailendra Anantya Prawira Weny Ramadhania Ramadhania Yudith Evametha Vitranilla Yudith Evametha Vitranilla Yudith Evametha Vitranilla Vitranilla Zibar, Zan