Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual untuk Produk Unggulan Desa Puuroda Karlina, ⁠Ninis; Pertiwi, Nur Afni; Astuti, Ridah; Afliani, Afliani; Hijriah, Febrina Anggraini; Mawar M, Jeis; Sumardianto, Sumardianto; Yovianti, Nova; Sumardin, Sumardin; Adha, Nurul; Iin, Johar Nur; Jafar, Faisal Herisetiawan
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 5 No 1 (2025): I-Com: Indonesian Community Journal (Maret 2025)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70609/icom.v5i1.6150

Abstract

Tanah yang subur menjadikan desa puuroda menjadi salah satu sentra lumbung pangan kabupaten kolaka dengan produk unggulan beras organic cap Anoa, Jamu busset, teh bunga telang cap ibu indah, minuman segar bunga rosela, rengginang mentik Susu (Remensu). Namun produk unggulan tersebut belum mempunyai sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pengabdian masyarakat ini bertujuan melakukan sosialisasi HKI untuk produk unggulan desa purooda. Metode pengabdian masyakat dimulai dari identifikasi masalah, persiapan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan (ceramah dan tanya jawab), serta evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu pemahaman tentang hak kekayaan intelektual, kategori HKI, penamaan merek, merek yang tidak dapat didaftarkan, Fungsi pendaftaran merk, perlindungan atas merk, alur pendaftaran, biaya pendaftaran merk, contoh HKI merek yang telah terdaftar. Pengabdian masyarakat ini diharapkan membantu masyarakat desa puuroda untuk meningkatkan kesadaraan akan pentingnya hak kekayaan intelektual dalam mendorong inovasi, sehingga inovasi tersebut  memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Legal Review of Tik Tok Shop Re-Operation on The Tik Tok Social Media Application Andi Andini Dwi Ramadani; Faisal Herisetiawan Jafaf; Riezka Eka Mayasari
Sangia Nibandera Law Research Vol. 1 No. 1 (2024): Current Issues in Law Enforcement in Indonesia
Publisher : Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Tiktok application, which initially only focused on entertainment through interesting videos, is starting to introduce a new feature called Tik Tok Shop, which allows users to carry out online buying and selling transactions or E-Commerce. Problems arose when the government issued Minister of Trade Regulation Number 31 of 2023 where there is a prohibition on social media platforms from doing so payment transactions on one social media application that had an impact the closure of the TikTok Shop application feature, even though we have the TikTok Shop feature returned but various issuescontinue to emerge such as practice monopoly, Predatory Pricing. The research method used is legal research Normative is legal research that places law as a building norm system. The norm systemin question is about principles, norms, rules of legislation, court decisions, agreements, and doctrine (teaching). Based on the results of the research conducted, it was found that the application TikTokcontinues to carry out two types of activities, namely social media and transactions payments as well as monopolistic practices and also Predatory Pricing still found.
Tinjauan Hukum Peran Kepala Desa Sebagai Paralegal Hakim Perdamaian Guna Mewujudkan Desa Damai Dan Berkeadilan Jafar, Faisal Herisetiawan; Haerani, Yeni; Aditya, Femas; Adha, Nurul; Mahrani, Mahrani
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 10 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i10.2914

Abstract

Undang-undang Dasar mengamanatkan bahwa Setiap warga negara indonesia harus mendapatkan perlakukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan, tanpa adanya perbedaan suku, agama, ras dan golongan, namun salah satu permasalahan penyelesaian sengketa hukum yang terjadi di indonesia saat ini adalah tidak meratanya jumlah penegak hukum yang berada di wilayah perkotaan dan pedesaan. mendorong pemerintah melaksanakan mempercepat sertifikasi kepala desa sebagai paralegal dan mediator. tujuannya adalah untuk mengoptimalisasikan peran kepala desa berdasarkan amanat undang-undang desa bahwa setiap kepala desa wajib menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. sehingga penelitian ini ingin mengkaji peran kepala desa sebagai paralegal hakim perdamaian guna mewujudkan desa damai dan berkeadilan. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menekankan pada data sekunder. Kepala Desa sebagai Paralegal hakim perdamaian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat desa dengan menyelesaikan konflik secara damai tanpa harus melibatkan sistem peradilan formal. Peran ini memanfaatkan pengetahuan mendalam tentang aspek sosial, budaya, dan nilai lokal yang dimiliki kepala desa, sehingga penyelesaian konflik dapat lebih efektif dan sesuai dengan norma masyarakat setempat. pemerintah desa harus dibekali dengan pelatihan dan sertifikasi paralegal sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hakim perdamaian desa kepala desa dapat bekerja sesuai dengan norma hukum yang berlaku.