Articles
<![CDATA[THE EFFECTIVENESS OF SPECIAL ARRANGEMENTS AND BASIC AGREEMENTS IN OVERCOMING STATELESSNESS ISSUES AT THE BORDER BETWEEN INDONESIA AND PAPUA NEW GUINEA ]]>
<![CDATA[Pulung Widhi Hananto]]>;
<![CDATA[Rahandy Rizki Prananda]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>;
<![CDATA[Irawati Irawati]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/mmh.51.2.2022.117-129
<![CDATA[Differences in perspective on territorial boundaries between local communities with customary rights based on customary law and the definition of territorial boundaries in the context of state administration raises a dilemma, one of which is the potential for statelessness. The existence of ulayat customary land is a factor that affects illegal border crossings. The Governments of the Republic of Indonesia and Papua New Guinea responded to this by entering into basic agreements and special arrangements. This article aims to examine the implementation and effectiveness of special arrangements and basic agreements in dealing with the emergence of statelessness problems. This study uses a statutory and conceptual approach. The results of the study found that the application of rules that were positivistic in nature could not be applied absolutely to residents of the border between Indonesia and Papua New Guinea. The use of red and yellow card policies is only temporary, so a permanent policy is needed to address this issue.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online ]]>
<![CDATA[Rahandy Rizki Prananda]]>;
<![CDATA[Zil Aidi]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 2, No 2 (2019): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v2i2.6139
<![CDATA[Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris serta metode analisis kualitatif ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis problematika hukum dalam perjanjian kemitraan dalam praktek bisnis transportasi online. Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan hukum antara mitra pengemudi dengan perusahaan penyedia aplikasi adalah hubungan kemitraan yang tidak tunduk pada Undang-Undang No.13 tahun tentang Ketenagakerjan, namun pola hubungan kemitraan merupakan bentuk baru hubungan kerja pada revolusi industri 4.0 yang hingga saat ini belum ada pengaturan hukumnya secara khusus. Pelaksanaan perjanjian kemitraan sangat tidak seimbang bagi mitra pengemudi, karena perjanjian dirancang oleh perusahaan penyedia aplikasi dalam bentuk kontrak baku. Penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk merevisi Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan hukum kepada mitra pengemudi. ]]>
<![CDATA[Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik ]]>
<![CDATA[Rahandy Rizki Prananda]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.8000
<![CDATA[Persebaran infeksi virus Covid-19 telah mengalami peningkatan sejak temuan kasus pertama. Wacana pembukaan akses data rekam medis Pasien Positif Covid-19 menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perspektif sejumlah regulasi dalam memandang status data rekam medis, bentuk perlindungan hukum dan implikasinya , serta solusi hukum untuk praktek yang diterapkan melalui studi komparatif dengan negara lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan Undang-Undang , konseptual dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Data rekam medis merupakan hak pribadi individu yang bersifat rahasia dan terbatas . Perlindungan hukum yang diberikan bagi data rekam medis pasien belum komprehensif . Guna mengantisipasi peningkatan penularan Virus Covid-19, Praktik penggunaan data pribadi pasien diterapkan oleh beberapa negara sesuai prinsip proporsionalitas , necessities dan purposive limitation.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN BILA TERDAPAT HIBAH MENURUT UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KUHPERDATA (Studi Putusan Pengadilan Negri Batam No 325 Pdt.G/2018/PN BTM ) ]]>
<![CDATA[Tasya Putri Rachman]]>;
<![CDATA[Bambang Eko Turisno]]>;
<![CDATA[Rahandy Rizki Prananda]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (834.568 KB)
<![CDATA[Harta kekayaan dalam perkawinan merupakan salah satu permasalahan dalam hukum perkawinan. Pembagian harta perkawinan menimbulkan masalah saat terjadinya perceraian, serta terdapat hibah didalamnya dan tidak ada perjanjian kawin yang mengatur pemisahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hibah dalam harta kekayaan perkawinan serta mengkaji pembagiannya menurut UUP dan KUH Perdata. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis-normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan Ketentuan harta kekayaan pada perkawinan menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 membedakan adanya harta bersama dengan harta bawaan yang dijelaskan pada Pasal 35. Menurut KUH Perdata, Pasal 119 KUH Perdata menjelaskan bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan maka akan terjadi persatuan bulat antara suami dan istri. Jika di dalam harta tersebut suami atau isteri menerima hibah, dan memperjanjikannya dalam perjanjian kawin hibah tidak dapat masuk ke dalam harta persatuan. Jika terjadi perceraian maka pembagiannya dilakukan dengan membagi rata masing – masing suami dan isteri mendapat ½ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 128 KUH Perdata. Maka menurut ketentuan KUH Perdata jika tidak ada perjanjian kawin dan Undang – Undang Perkawinan sama – sama menjelaskan jika hibah yang termasuk ke dalam harta bawaan tidak dapat dibagi dua.]]>
<![CDATA[THE URGENCY OF GEOGRAPHICAL INDICATION AS A LEGAL PROTECTION INSTRUMENT TOWARD TRADITIONAL KNOWLEDGE IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pulung Widhi Hari Hananto]]>;
<![CDATA[Rahandy Rizki Prananda]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 15, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (157.988 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v15i1.23355
<![CDATA[Traditional knowledge products characterized by geographical conditions are economically and spiritually valuable assets for the people of the area. Potential misleading of geographical indication goods requires a legal instrument that provides protection. Geographical Indication (GI) is one of the instruments of intellectual wealth that has its own characteristics. This study aims to examine the regulations of GeograpicaI Indication in the national and international levels, the implications of geographical indications for stakeholders and the ideal form of setting geographical indications in Indonesia. This study uses normative juridical methods and comparative studies. The results of the study show that the GI’s regulation applied in Indonesia adheres to a system of merging with brand regulation. The implications of GI’s registration bring a comprehensive impact on the economy and the legitimacy of traditional knowledge. After reviewing the comparison of the protection of geographical indications in Ethiopia and Jamaica, the authors recommend to separate the arrangements for geographical indications with brands (sui generis)]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern Terhadap Iklim Persaingan Usaha yang Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional di Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Rahandy Rizki Prananda]]>;
<![CDATA[Paramita Prananningtyas]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 13, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (130.04 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v13i1.15955
<![CDATA[ Investasi toko modern mempunyai peranan penting terhadap pertumbuhan perekonomian daerah Kota Semarang. Pertumbuhan tingkat investasi toko modern yang tidak terkontrol dan kurang memperhatikan keseimbangan sosial ekonomi dengan pasar tradisional dikhawatirkan menimbulkan persaingan tidak sehat pada perdagangan domestik di Kota Semarang. Penerbitan Peraturan Daerah Kota No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern merupakan langkah antisipatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan toko modern. Permasalahan dalam paper ini adalah implementasi Perda No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern dan implikasinya terhadap iklim persaingan usaha yang sehat antara toko modern dan pasar tradisional; serta solusi penataan iklim investasi toko modern yang ideal, demi menciptakan keseimbangan iklim persaingan yang sehat dengan pasar tradisional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan mengkombinasikan regulasi dengan teori-teori interdisipliner. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang dikaji dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa : Inefektifitas penegakan perda dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: substansi hukum dan ketidaktegasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha minimarket dan budaya hukum pengusaha minimarket yang menganggap prosedur mengurus IUTM sangat rumit dan memerlukan jangka waktu lama. Solusi penataan iklim investasi adalah konsistensi penegakan peraturan investasi di daerah yang bersangkutan. Saran terhadap pembenahan kebijakan penataan toko modern dengan merevisi ketentuan pasal 8 Perda No.1 tahun 2014 , pembenahan pendataan toko modern antar instansi dan penerapan moratorium pendirian minimarket di Kota Semarang. ]]>
<![CDATA[LEGAL POLITICAL OF WELL-KNOWN TRADEMARK PROTECTION REVIEWED FROM DEVELOPMENT OF TRADEMARK LAW IN INDONESIA TO AVOID FRAUDULENT COMPETITION ]]>
<![CDATA[Moch Alfi Muzakki]]>;
<![CDATA[Kholis Roisah]]>;
<![CDATA[Rahandy Rizki Prananda]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.257 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v14i2.20865
<![CDATA[The achievement of a Trademark in order to become famous is not an easy job, the obstacle of building a Trademark into a well-known trademark is a factor that encourages the emergence of fraudulent competition that is detrimental to others. The Issuance of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications is deemed unable to accommodate fraudulent competition. This study aims to examine the law politics of famous Trademark protection in terms of the development of Trademark law in Indonesia and to compare the protection of famous Trademarks in Indonesia with other countries to avoid fraudulent competition in the use Trademarks. This study is applied a normative juridical approach. The results of the study show that even though Indonesia has made amendment toward Trademark Law (UUM) 5 times, there is no specific definition of a well-known brand within Indonesia. Indonesia does not yet have arrangements regarding fraudulent competition in the brand, even though Indonesia has anti-competition laws, but fraudulent competition in Indonesia does not use it as a legal basis.Keywords: Trademark; Well-Known Trademark; Fraudulent Competition.]]>
<![CDATA[FACTORS INHIBITING THE ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL LAW OF SEXUAL ABUSE OF CHILDREN (STUDY OF DECISION NUMBER 158/PID.SUS/2020/PN TGT) ]]>
<![CDATA[Gafur Irfianto]]>;
<![CDATA[Rahandy Rizki Prananda]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v7i1.6702
<![CDATA[The crime of copulation is a sensitive issue, especially if the victim is a minor, which can result in impaired mental growth in the future. This study aims to analyze the application of criminal sanctions for child copulation by women and child protection activists (Verdict Study Number 158 / Pid.Sus / 2020 / PN Tgt) and other significant factors that affect law enforcement against perpetrators of criminal acts of copulation against children. The type of research in this research is a normative juridical method whose other name is doctrinal legal research, also known as library research or document studies, because this research is carried out or aimed only at written regulations or other legal materials. The approaches used by researchers in compiling this research are, among others: Statue Approach and the Case approach. The results showed that the implementation of criminal sanctions for criminal acts of child copulation by activists to protect women and children against children had been carried out by the provisions of the applicable laws and regulations. Factors that hinder law enforcement against perpetrators of criminal acts of copulation against children who are victims of trafficking by women and child protection activists in Paser Regency are law enforcement factors, community factors, and cultural factors.]]>
<![CDATA[The Implementation of Cash Waqf Management as National Economic Recovery (PEN) Post-Covid-19 Pandemic ]]>
<![CDATA[Nahdah Shifani]]>;
<![CDATA[Rahandy Rizki Prananda]]>
<![CDATA[ Law Development Journal Vol 5, No 1 (2023): March 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/ldj.5.1.41-53
<![CDATA[The Covid-19 pandemic has had a very bad impact on the Indonesian economy which has fallen sharply due to this pandemic. The author uses a normative juridical research type and uses a qualitative descriptive analysis approach. The government has formulated the National Economic Recovery (PEN) program to protect the national economy. In this context, it is hoped that Islamic social finance can support the National Economic Recovery plan. Money Waqf or Cash Waqf can be used to deal with economic problems that arise. Thus the results of this study are to find out the Management and Development of Waqf Assets in the Form of Cash Waqf, as well as the Implementation of Management of the Cash Waqf Program as National Economic Recovery (PEN) Post the Covid-19 Pandemic.]]>
<![CDATA[LEGAL CONSIDERATION TOWARDS ECO-TERRORISM AS A NEW FORM OF THE ENVIRONMENTAL LAW CRIME AND TORTS ]]>
<![CDATA[Rahandy Rizki Prananda]]>;
<![CDATA[Pulung Widhi Hari Hananto]]>;
<![CDATA[Muhammad Dzaki Ramadhan]]>;
<![CDATA[Grandson Tamaro Simanjuntak]]>;
<![CDATA[Haniff Ahamat]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Review Vol 8, No 2 (2023): Diponegoro Law Review October 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dilrev.8.2.2023.287-300
<![CDATA[The global climate action movement has gained diverse support, leading to the rise of both activists and extremists. Eco-terrorism has grown significantly and cause property damage and financial losses over two decades ago. This action concern to further environmental protection through destructive actions. However, glorifying any heroic action often leads to unintended consequences, including harm to certain subject’s property right and environmental damage. This study employs qualitative research with comparative approach to investigate the impacts of eco-terrorism and the evolution of laws addressing this issue at both national and international levels. Additionally, this research intent to examine the consequences of eco-terrorism and consider to put it into a novel form of environmental crime and torts. The research found that current international regulations, such as the United Nations World Charter for Nature and the United Nations Convention on the Law of the Sea, which indirectly address eco-terrorism but lack specificity. several countries use general provision to handle eco-terrorism regarding violation against civil rights. Even though existing rules able to manage some aspect of eco-terrorism, the new form and adaptive law need to be arranged against this issue in future.]]>
