Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

ANALISIS UTILITARIANISME TERHADAP DISPENSASI NIKAH PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 Rifqi, Muhammad Jazil
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 10 No. 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2017.10204

Abstract

This study examine philosophically of foundation and requirements of marriage Act in Indonesia where one of them is 19year old for men and 16year old for women. However, when one of married people has not fulfilled the matter of age to marry, their parents have to submit marriage dispensation to the religious court so that their child is be able to continue his/her marriage that having been refused by KUA before. From this result of research, KUA Kotagede in 2015 has married three couples in which they have no standar age to marriage. Several decisions considering dispensation of marriage in religious court in 2015 have also indicated that majority of marriage childs who married under standart of age having been pregnant before they make agreement about marriage. Therefore, to analize dualism of law on the constitution of utilitarianism will be used which in briefly the conclusion of which suggests to make punishment that hoped reducing rate a marriage under established age.[Tulisan ini menelaah secara filosofis pondasi dan persyaratan usia pernikahan yang mana untuk laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Oleh karena itu, jika calon pengantin tidak memenuhi syarat tersebut maka orang tua mereka harus mengajukan dispensasi ke KUA setempat. Berdasarkan pada kasus yang terjadi di KUA Kotagede tahun 2015, terdapat tiga pernikahan yang syarat umurnya kurang. Kebanyakan dari mereka adalah yang hamil lebih dulu. Maka dari itu, analisis dualisme hukum dalam aturan utilitarianisme dapat digunakan untuk menyimpulkan secara ringkas yang mana disarankan untuk memberikan hukuman agar mengurangi tingkat pernikahan dini.]
Restrukturalisasi Mahkamah Kehormatan Dewan berbasis Proporsional dan Independen di Indonesia: Studi Banding Komisi Etik Indonesia-Amerika : Reform for Formation of a Proportional and Independent Legislative Ethics Committee in Indonesia: A Comparative Study of Indonesian-American Ethics Commissions Al Musyaawi, Muchammad Ibnu Shiina; Maulina, Irma Wahyu; Rifqi, Muhammad Jazil
Reformasi Hukum Vol 27 No 3 (2023): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i3.677

Abstract

Berbagai problematika mengenai etika legislatif yang muncul di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) menunjukkan ketidakefektifan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (MKD-RI) sebagai komisi etika legislatif lembaga tersebut. Artikel ini bertujuan membentuk rumusan reformasi untuk kelembagaan komisi etika legislatif di Indonesia yang independen dan proporsional. Studi ini menggunakan metode normatif melalui pendekatan komparatif antara Mahkamah Kehormatan DPR-RI dengan House of Representative Commision On Ethic Amerika Serikat dan Office of Congressional Ethics. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa perubahan struktural yang perlu untuk mereformasi Mahkamah Kehormatan DPR-RI ialah adanya anggota MKD-RI yang proporsional diantara semua partai yang mendapatkan kursi DPR-RI. Selanjutnya, membentuk lembaga baru sebagai badan komisi etika secara eksternal yang diisi oleh orang profesional hukum atau akademisi hukum. Kemudian, penindakan dalam MKD-RI seharusnya bekerjasama dengan lembaga baru tersebut dalam memberikan pertimbangan pelanggaran etika legislatif seperti mekanisme penindakan yang ada dalam House of Representative Commision On Ethic (HCE) dan Office of Congressional Ethics (OCE) di Amerika Serikat
Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama Rifqi, Muhammad Jazil
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 1 (2020): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i1.13935

Abstract

AbstrakMelacak perkembangan Peradilan Agama tidak bisa terlepas dari histori di masa Kerajaan, masa Belanda, Masa Jepang dan era Kemerdekaan. Berangkat dari sejarah-sejarah tersebut, visi Mahkamah Agung dan lembaga pengadilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Agama, untuk menjadi Peradilan Yang Agung bermula. Sebagai penyelesai sengketa bidang perdata agama, ternyata Pengadilan Agama juga mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam mempermudah menyesaikan persoalan-persoalan baik dalam urusan internal organisasi maupun eksternal pencari keadilan. Perkembangan terakhir pemanfaatan teknologi telah diluncurkan e-Court dan e-Litigation dengan fungsi melakukan pendaftaran gugatan online (e-filling), panggilan elektronik (e-Summons), pembayaran elektronik (e-Payment), dan persidangan elektronik (e-Litigation). Hal ini tidak lain adalah implementasi asas trilogi Pengadilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya riangan.AbstractTracking the development of the Religious Courts cannot be separated from history in the Kingdom, the Dutch period, the Japanese Period and the Independence era. Departing from these histories, the vision of the Supreme Court and its lower court institutions, including the Religious Courts, to become the Supreme Court began. As a solution to religious disputes in the field of religion, it turns out that the Religious Courts are also able to utilize information technology in facilitating problems in both internal organizational matters and external justice seekers. Recent developments in the use of technology have been launched by e-Court and e-Litigation with the functions of registering online lawsuits (e-filling), electronic calls (e-Summons), electronic payments (e-Payment), and electronic trials (e-litigation). This is none other than the implementation of the Court trilogy principle, which is carried out simply, quickly and with cost.
ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONALISME TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN DINI DI DESA WRINGINANOM KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG Nisa', Saskia Choirun; Zuchrufi, Sherlyna Elsania; Jousi, Mohammad; Rifqi, Muhammad Jazil
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i1.31425

Abstract

AbstractIn Indonesia, the rate or early marriage is very high. This is caused by several things, one of which is the culture of young marriage in certain social circles. The aim of this research is to describe what is behind the high rate of child marriage by analyzing it using the AGIL concept (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) from Talcott's functionalist structural theory. Parsons stated that culture is the basic unit of action because culture has norms and values. To achieve them, people must follow the goals of the culture itself. The research used is field research, where data is obtained directly from the results of field research or at the research site. The results of this research show that 1). Early marriage is carried out by couples "before the age of 19 years". 2) Structural functionalism in early marriage; Adaptation; the process of adjusting actors to the social system in society. Goal Attainment; This is in order to legalize marriage laws and improve family dignity for the better. Integration; incongruence in the function of the social system and institutional structure in the KUA. Latency; Society must maintain traditional patterns as best as possible, such as respect and obedience to the dignity of family and other people.Keywords: Culture; Young Marriage; Resilience; Family.AbstrakDi Indonesia angka pernikahan dini sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya budaya pernikahan muda dikalangan sosial tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa yang melatar belakangi tingginya angka perkawinan anak dengan dianalisis menggunakan konsep AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) dari teori struktural fungsionalisme Talcott Parsons yang menyatakan bahwa budaya adalah unit dasar tindakan karena di dalam kebudayaan mempunyai norma dan nilai untuk mencapainya, orang harus mengikuti tujuan kebudayaan itu sendiri. Penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan), dimana data diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan atau di tempat penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Perkawinan dini dilaksanakan oleh pasangan “sebelum usia 19 tahun”. 2) Fungsionalisme struktural dalam pernikahan dini; Adaptation; proses dimana aktor-aktor dalam masyarakat beradaptasi dengan sistem sosial. Goal Attainment; tujuannya adalah untuk melegalkan hukum perkawinan dan meningkatkan harkat dan martabat keluarga. Integration; ketidaksesuaian antara berfungsinya sistem sosial dengan struktur kelembagaan KUA. Latency; Masyarakat sedapat mungkin menjaga pola-pola tradisional, seperti penghormatan dan ketaatan terhadap harkat dan martabat keluarga dan orang lain.Kata Kunci: Budaya; Nikah Muda; Ketahanan; Keluarga.
Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Kegiatan Perbankan dalam Penghimpunan Dana Masyarakat oleh Koperasi: Studi Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN.Pti Rifqi, Muhammad Jazil
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 7 No. 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2021.7.1.1-23

Abstract

The existence of irregularities in banking activities carried out by non-bank institutions, in addition to violating applicable norms also results in losses for many people when there is embezzlement of funds. The juridical study of this literature research reveals that the implementation of criminal acts against violations of banking authority which in the judge's decision imposes criminal sanctions on cooperative leaders in the form of imprisonment for eleven years and an additional punishment in the form of a fine of ten billion provided that if not paid is replaced by imprisonment for six months economic offenses The judge's verdict which is more than the crimes committed by the perpetrator in harming society can be justified as stated in article 46 of the banking law. Non-bank institutions in the form of cooperatives in collecting public funds must obtain permission from the Minister of Cooperatives whose storage and use of funds is limited to their members, but if they carry out their services not from their members, it violates article 16 of the banking law. In addition, Article 59 of the Criminal Code also emphasizes that the leadership or management of a corporation that has a legal entity who commits a criminal act must bear the sanctions decided by the judge.
Children’s Legal Identity at Stake: Reconstructing Maqasid al-Syari'ah through Marriage Isbat Applications by the Second Generation in Pasuruan Rifqi, Muhammad Jazil; Nadhifah, Nurul Asiya; Hadi, Mukhammad Nur; Junaidy, Abdul Basith; Solikin, Agus
El-Mashlahah Vol 15 No 1 (2025)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mashlahah.v15i1.9068

Abstract

The article explored the issue of legal identity among children born from nikah siri (unregistered marriages) in Pasuruan, Indonesia, who pursue isbat nikah to formally legalize their parents’ undocumented married. Based on earlier research that focused primarily on the marital relationship, the study highlighted a generational shift, wherein children from these married are no longer passive observers but active legal participants seeking access to inheritance, educational entitlements, and official guardianship. Utilizing a socio-legal qualitative methodology, the research employed interviews with petitioners, religious court judges, and representatives from the Office of Religious Affairs. The findings found out that isbat nikah serves not only as a corrective legal process but also as a strategic means to reintroduce excluded families into the formal legal framework of the state. From the theoretical view of maqasid al-syari'ah, the study shows how Islamic legal objectives including the preservation of lineage (hifz al-nasl), the pursuit of justice (‘adl), and the safeguarding of dignity (hifz al-‘ird) are being reshaped through judicial interpretation and community practice. The study enriched current discourse on legal pluralism, reform in Islamic family law, and the emergent role of youth in engaging with religious legal institutions. Although its scope is limited to Pasuruan, the research provides a foundation for comparative investigations into how second-generation actors operate within overlapping legal systems across Muslim-majority societies.
Harmoni dalam Keragaman Weton: Tradisi Perkawinan di Desa Kepuh Kembeng Shodiqin, Mohammad; Rifqi, Muhammad Jazil
Al-Qisthu Vol 23 No 1 (2025): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32694/qst.v23i1.5271

Abstract

The weton tradition in Javanese culture remains a significant cultural heritage that influences marriage decisions in various communities, including in Kepuh Kembeng Village, Lamongan. This study aims to analyze how local society responds to weton incompatibility in marriage and to what extent such cultural values affect their social life. The research employs a qualitative descriptive method, with data collected through observations and interviews involving community leaders, religious figures, and couples who experienced weton differences. The findings reveal that although weton is still respected, it is no longer viewed as an absolute barrier to marriage. Values of social harmony and collective deliberation serve as key social mechanisms that enable negotiation between cultural traditions and family interests. Using Talcott Parsons’ structural functionalism, the weton tradition is interpreted as a flexible symbolic system that functions to maintain social order rather than as a rigid normative constraint. This study contributes to the discourse on living law and enriches the understanding of the interplay between cultural tradition and religious values in contemporary Muslim Javanese society.
Pemilihan Umum Serentak, Pemilih Muda dan Fikih Good Governance: Kontestasi dan Dinamika Pemilihan Umum dalam Negara Demokratis Solikhudin, Muhammad; Aziz, A. Fauzi; Rifqi, Muhammad Jazil; Rohman, Moh. Faizur
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v5i2.2506

Abstract

Pemilu serentak merupakan gabungan antara pemilu legislatif dan pemilu Presiden yang dilaksanakan secara serentak, hal ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam kenyataannya, pemilih pada Pemilu 2024 berasal dari Generasi Z dan Milenial, sekitar 55%. Untuk itu, generasi muda penting tidak hanya mengenali, menganalisis, memeriksa visi dan misi serta program yang ditawarkan peserta pemilu, termasuk partai politik, caleg, calon presiden dan wakil presiden, namun juga ikut membantu Komisi Pemilihan Umum dalam proses pelaksanaan Pemilu 2024. Pemilih muda dalam pemilu diharapkan menjadi pemilih yang cerdas, hal ini memiliki korelasi dengan fikih good governance. Fikih good governance merupakan bagian dari fiqh siyāsah, karena semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersumber dari hasil pemikiran manusia untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, penegakan hukum dan agar dijauhkan dari kerusakan. Cara pandang pemilih muda dalam memilih pemimpin yang jujur, anti korupsi dan memperjuangkan negara utama atau bahagia seperti disampaikan oleh Abū Naṣr al-Farābi. Negara utama merupakan negara yang pelembagaannya membutuhkan kerjasama dari semua warganya dan kepemimpinan yang kuat dari seorang penguasa berbudi luhur yang pengetahuannya telah membimbingnya dan penduduknya tolong menolong untuk memperoleh kebahagiaan yang diibaratkan seperti badan yang sehat. Negara utama tersusun dari bagian-bagian yang berbeda yang saling memenuhi. Adapun kontestasi dan dinamika pemilu 2024 dapat dipahami adanya persaingan dan perebutan suara, baik dari calon Presiden maupun legislatif. Kontestasi ini harus dilakukan dengan sportif. Dalam hal dinamika, ada pembaruan pemilu yang dulu secara terpisah sekarang secara langsung dan serentak. Adanya kebaruan ini merupakan keniscayaan dalam negara demokratis. Simultaneous elections is a combination of legislative and presidential election held simultaneously, This is a follow-up to the Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013. In reality, voters in the 2024 Election come from Generation Z and Millennials, around 55%. For this reason, it is important for the younger generation not only to recognize, analyze, examine the vision and mission and programs offered by election participants, including political parties, legislative candidates, presidential and vice presidential candidates, but also to help the General Election Commission in the process of implementing the 2024 elections. Young voters in elections are expected to be intelligent voters, this has a correlation with good governance fiqh. Good governance fiqh is part of siyāsah fiqh, because all policies taken by the government originate from the results of human thought to realize people's welfare, enforce the law and prevent damage. The perspective of young voters in choosing leaders who are honest, anti-corruption and strive for a premier or happy country as conveyed by Abū Naṣr al-Farābi. The main country is a country whose institution requires the cooperation of all its citizens and the strong leadership of a virtuous ruler whose knowledge has guided him and his people to help them achieve happiness which is likened to a healthy body. The main state is composed of different parts that fulfill each other. As for the contestation and dynamics of the 2024 election, it can be understood that there will be competition and competition for votes, both from presidential and legislative candidates. This contest must be carried out with sportsmanship. In terms of dynamics, there is a renewal of elections which used to be separate now directly and simultaneously. This newness is a necessity in a democratic country.
Perkembangan Kampung Poligami di Desa Kedung Banteng Tanggulangin Sidoarjo Dalam Teori Sosiologi Hukum Weber Mochamad Irfan Harianto; Muhammad Farid Novian; Najib Zulfahmi; Muhammad Jazil Rifqi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 6 (2023): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v4i6.310

Abstract

Abstract: Polygamy means a marital bond in which one party, namely the husband marries more than one wife at the same time. The phenomenon of polygamy that occurs in Kedung Banteng village is an interesting discussion for us to examine. This phenomenon is widely discussed because in Kedung Banteng village almost one area of the village practices polygamy. The condition of the community at that time was not enough knowledge about the practice of marriage and polygamy which caused them to practice a lot of polygamy. This research method uses an ethnographic approach. This approach, according to Malinowski in Spradley, aims to understand the point of view of the natives, and their life relationship, to get their view of the world. Therefore, this study examines the development of polygamy in the Kedung Banteng community according to their point of view to be analyzed with Weber's theory. This study concluded that polygamy among Wayo gang residents has become a tradition and was almost down and down until about 10 years ago, especially in the 1990s-2000s. Several factors cause polygamy, including economic, cultural, and traditional factors in the wayo alley, and personal values such as religious beliefs or views on family. Polygamy has several impacts, including first, if it is done sirri, it cannot be registered and registered at the KUA office. So that it does not have the right to be represented in all legal actions inside and outside the court such as handling birth certificates, divorce, joint property, and other civil matters; secondly the unfulfillment of justice between one wife and another; Third, financial inequality. Along with the development of the era of polygamy tradition changed so that the name of the wayo gang became the al-Huda mosque alley. Keywords: Sociology of law, Weber, development, polygamous village.   Abstrak: Poligami memiliki arti ikatan perkawinan yang salah satu pihak yakni suami melakukan perkawinan lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Fenomena poligami yang terjadi di desa Kedung Banteng ini merupakan bahasan menarik untuk kami teliti. Fenomena ini ramai diperbincangkan karena di desa Kedung Banteng hampir satu wilayah kampungnya melakukan praktek poligami. Kondisi masyarakat pada saat itu yang belum cukup pengetahuan mengenai praktik pernikahan dan poligami yang menyebabkan mereka banyak melakukan poligami. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Pendekatan ini menurut Malinowski dalam Spradley, bertujuan untuk memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunia. Karena itu, penelitian ini mengkaji perkembangan poligami pada masyarakat Kedung Banteng menurut sudut pandang mereka untuk dianalisis dengan teori Weber. Penelitian ini menyimpulkan bahwa poligami di kalangan warga gang wayo telah menjadi sebuah tradisi dan dan hampir turun menurun dilakukan sampai sekitar 10 tahun lalu,  khususnya pada tahun 1990-2000an. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan poligami, di antaranya: faktor ekonomi, budaya dan tradisi di gang wayo, dan nilai-nilai personal seperti keyakinan agama atau pandangan tentang keluarga. Poligami memiliki beberapa dampak di antaranya: pertama, jika dilakukan secara sirri maka tidak dapat dicatatkan dan didaftarkan di kantor KUA. Sehingga tidak memiliki hak untuk diwakili dalam segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan seperti mengurus akta kelahiran, perceraian, harta bersama, maupun perkara-perkara keperdataan lainnya; kedua ketidakterpenuhinya keadilan antara istri yang satu dengan istri yang lainnya; ketiga, ketidaksetaraan finansial. Seiring perkembangan zaman tradsi poligami mengalami perubahan sehingga nama gang wayo menjadi gang masjid al–Huda. Kata kunci: Sosiologi hukum, Weber, perkembangan, kampung poligami.