Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.901
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam DE JURE Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam Hukum Islam Arena Hukum Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam AL-HUKAMA´ Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Jurnal Fundamental Justice Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Familia: Jurnal Hukum Keluarga Reformasi Hukum Millah: Journal of Religious Studies HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies Hikmatuna Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Rifqi, Muhammad Jazil
UIN Sunan Ampel Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
Meneropong Etika Profesi Polisi Saat Demonstrasi: Antara Menjaga Keamanan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Indi Rizky Amalia Agustina; M. Amal Rizqhy F.M; Nurul Alifatin; Muhammad Syaifuddin; Musyarofa Musyarofa; Muhammad Jazil Rifqi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i5.138

Abstract

Abstract: The purpose of this paper is to examine the actions of police officers during demonstrations who should have followed the procedures stipulated in the law and the professional ethics of the police by paying attention to the human rights of the demonstrators, but the facts speak otherwise. This article is a field research applying the theory of the police code of ethics to discuss police ethics when handling demonstrations. The demonstration against the Omnibus Law, attended by various groups in Surabaya, which at first was orderly, suddenly became anarchic when the orator gave a speech, with the provocateurs from certain circles who threw stones at police cars and set off firecrackers. However, it was miserable when the arrests of the demonstrators suspected of being provocateurs were carried out ferociously and in any place so that it made noise and restlessness in the community. It violates the police code of ethics in their duties, namely maintaining safety and order in the community. Keywords: Demonstration, Police Code of Ethics, Human Rights Abstrak: Tujuan tulisan ini adalah untuk menelaah aksi anggota polisi pada saat demonstrasi yang seharusnya melakukannya sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang dan etika profesi kepolisian dengan memperhatikan hak asasi para demonstran, namun fakta berbicara sebaliknya. Artikel ini merupakan penelitian lapangan dengan menerapkan teori kode etik kepolisian guna membahas etika polisi pada saat menangani demonstrasi. Demonstrasi dalam menolak UU Omnibus Law yang dihadiri oleh berbagai kalangan di Surabaya, yang pada awalnya berjalan tertib, secara tiba-tiba menjadi anarkis saat orator sedang memberikan orasi, disertai para provokator dari kalangan tertentu yang melempar mobil polisi dengan batu dan menyalakan petasan. Namun sangat disayangkan saat penangkapan para pendemonstrasi yang diduga menjadi provokator tersebut malah dilakukan dengan sangat brutal dan di sembarang tempat sehingga membuat gaduh dan resah di tengah masyarakat. Hal ini tentunya menyalahi kode etik kepolisian dalam menjalankan tugasnya yaitu menjaga keselamatan dan ketertiban di masyarakat. Kata Kunci: Demonstrasi, Kode Etik Polisi, Hak Asasi Manusia.
Penelantaran Klien Oleh Advokat: Melanggar Etika Profesi? Chesa Ayu Pradita Ariesandy; Mohammad Sultan Yusuf Saifulloh; Nabila Aliansyah Putri; Nurul Aziroh Mufidah; Siska Wulandari; Yuda Burika; Muhammad Jazil Rifqi
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 3 No. 6 (2022): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v3i6.139

Abstract

Abstract: The advocate's code of ethics exists to bind and regulate a person's behavior or actions in carrying out his profession as an advocate, however, there are not a few violations of the code of ethics by advocates. In this journal, it explains the violation of Article 6 Letter a and Article 4 Paragraph (2) of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, in which the advocate violates the advocate's code of ethics by neglecting the interests of the client and also violating the advocate's oath. The method used in this research journal is a qualitative research method with a type of literature study and primary data sources through books or journals that discuss violations of the advocate's code of ethics. The inductive pattern is used to analyze a case with a statutory approach to explore violations and their enforcement in the code of ethics of the advocate profession. It was concluded that the Advocate, after receiving a salary from his client, simply abandoned it, so he should be subject to an article for violating the advocate's code of ethics. Keyword: Violation of the Advocate's Code of Ethics, Enforcement of the Advocate's Code of Ethics. Abstrak: Kode etik advokat hadir untuk mengikat dan mengatur perilaku atau tindakan seseorang dalam menjalankan profesinya sebagai advokat, tetapi, tidak sedikit pelanggaran kode etik yang dilakukan advokat. Dalam jurnal ini, menjelaskan mengenai pelanggaran Pasal 6 Huruf a dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, di mana advokat tersebut melanggar kode etik advokat dengan menelantarkan kepentingan klien dan juga melanggar sumpah advokat. Metode yang digunakan dalam jurnal penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka dan sumber data primer melalui buku-buku atau jurnal-jurnal yang membahas terkait pelanggaran kode etik advokat. Pola induktif digunakan untuk menganalisa sebuah kasus dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengeksplorasi pelanggaran dan penegakannya dalam kode etik profesi advokat. Disimpulkan bahwa Advokat setelah menerima gaji dari kliennya menelantarkan begitu saja, sehingga ia sepatutnya dikenai pasal pelanggaran kode etik advokat. Kata Kunci: Pelanggaran Kode Etik Advokat, Penegakkan Kode Etik Advokat.
Analisis Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Asuransi Merina Puspita Sari; Abdurahman Rafsanjani; Andi Mumtaz Jamaluddin Fatwa; Nesya Arsalia Kharisma; Muhammad Jazil Rifqi
Jurnal Fundamental Justice Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v4i1.2598

Abstract

Asuransi adalah kontrak antara perusahaan asuransi dan orang yang diasuransikan (pemegang polis asuransi), dan perusahaan asuransi menerima pembayaran premi dari orang yang diasuransikan. Perusahaan asuransi itu sendiri berada di bawah pengawasan Organisasi Jasa Keuangan, yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua kegiatan sektor jasa keuangan. Di awal tahun 2020, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh PT. Jiwasraya mengacu pada kasus standar. Salah satu masalah mendasar adalah tentang masalah likuiditas dan solvabilitas yang sudah berlangsung lama. Artikel ini menjelaskan kemampuan dan peran pengawasan OJK dalam menyelesaikan masalah non-payment PT. Jiwasraya.
Eksistensi Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Era Malpraktik Profesi Hukum Kamila Nurdiana; Mochamad Syahril Nur Hamam; Muhammad Jazil Rifqi
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 14 No 02 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v14i02.8210

Abstract

With the rise of corruption cases, law enforcement officers who should be able to actualize legal norms actually experience malpractice in the legal profession. There are 5 (five) ethical pillars of the Corruption Eradication Commission, namely Religiosity, Integrity, Justice, Professionalism and Leadership. There needs to be a benchmark for the extent to which the Corruption Eradication Committee can carry out its role by implementing these principles. This qualitative research is normative research, namely by examining literature books, legislation and other written materials. The results of the research, in reality, there were several cases of violations of the code of ethics. And the occurrence of several cases at the Corruption Eradication Commission shows that there has been a failure in this profession. The conclusion is that, the existence of a code of ethics for the legal profession is an important and closely related part of regulating the behavior of the Corruption Eradication Commission as an embodiment of good and fair law enforcement. Maraknya kasus korupsi yang ada, aparat penegak hukum yang seharusnya mampu untuk mengaktualisasikan norma hukum, justru terjadi malpraktik profesi hukum. Ada 5 (lima) pilar etik Komisi Pemberatasan Korupsi yakni Religiusitas, Integritas, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan, perlu adanya tolak ukur sejauh mana KPK dapat melaksanakan peran yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian normatif, yakni dengan mengkaji buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya.  Hasil penelitian, dalam realitanya, ada beberapa kasus pelanggaran kode etik tersebut. Dan dengan terjadinya beberapa kasus pada KPK menunjukkan bahwa telah terjadi suatu kegagalan dalam suatu profesi tersebut. Simpulannya yaitu dengan demikian, keberadaan kode etik profesi hukum menjadi bagian yang penting dan erat kaitannya untuk mengatur perilaku KPK sebagai perwujudan dari penegakan hukum yang baik dan berkeadilan.
PENYELESAIAN DEBITUR GAGAL: ANALISIS PADA KOPERASI SERBA USAHA TUNAS SEJAHTERA BURENGAN KEDIRI PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN Aditya Rahman; Nichatus Sholikah; Sivanaya Nadila Putri; Muhammad Jazil Rifqi
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/almaqasid.v9i2.8178

Abstract

In an agreement, of course, there are achievement that must be fulfilled by the debtor. But not infrequently there are problems in it. Non-performing financing is finacing for performance  that is jammed, doubtful, or substandard. This article aims to analyze cases of debtors who fail to pay at KSU Tunas Sejahtera and their settlements in various perspectives and various methods used in the settlement process. The method used by the author in preparing this article is descriptive qualitative, where the research is focused on examining the formulation of the problem and in-depth analysis based on various reference sources. In analyzing the settlement of this default debtor case, the authors use several perspectives, namely, the perspective of the debtor's legal engagement, the mediation perspective, the arbitration perspective, the default perspective, from the court's perspective. From the results of the study, the alternative implemented by KSU Tunas Sejahtera in solving problems is to carry out intensive billing, rescheduling, and reconditioning. Of the three alternative solutions above, Tunas Sejahtera KSU has not been able to resolve the problem, there are still many customers who fail to pay and customers are only able to pay half of the installments, namely 200-300 thousand including a 1.7% margin.
Analisis Pengaruh Weton di Desa Pakunden dalam Pernikahan Menurut Teori Strukturalisme Lévi-Strauss 'Aatika, Nimas Ayu Jihan; Maulani, Nadya Artika; Rifqi, Muhammad Jazil
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 5 No. 2 November 2023
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/jurnalalhakim.v5i2.7938

Abstract

Javanese people's beliefs are very attachedto the traditions and culture of the ancestors, oneof which is about the marriage weton.The purpose of this research is to find out thecommunity's response to date regarding the weton tradition. About the weton tradition and find out what factors cause Javanese people to be unable to escape from the tradition and then analyzed byJavanese society cannot be separated from this tradition and then analyzed using the Lévi-Strauss using the theory of Lévi-Strauss Structuralism, in Lévi-Strauss theory is also known to attach a certain structure to symptoms. Theory is also known to attach a certain structure to the symptoms it faces.Of course this is very sustainable with the concept of weton in Javanese society. Weton concept that exists in Javanese society. This research uses qualitative research methodsField Research qualitative research method where the data obtained does notrequire in-depth knowledge related to the literature, but rather by interviewinginterviews with several local residents, namely Pakunden Ponorogo Village. The resultsof this research shows that 1). Pakunden community still holdsThe Pakunden community still upholds weton calculations for marriage, 2). Factors that cause people to believe in weton calculations, among others, due to the influence of family and culture, the influence of fanaticism, and the influence of religion.and culture, the influence of fanaticism, and personal experience, 3). Obtained from weton calculations in marriage carried out by the Pakunden community when viewed from the perspective of thePakunden community when viewed from the perspective of Lévi-Strauss 's structuralism theory, namely as an effort to avoid misfortune or disaster in marriageis considered a mere myth wrapped in tradition.
ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONALISME TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN DINI DI DESA WRINGINANOM KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG Nisa', Saskia Choirun; Zuchrufi, Sherlyna Elsania; Jousi, Mohammad; Rifqi, Muhammad Jazil
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i1.31425

Abstract

AbstractIn Indonesia, the rate or early marriage is very high. This is caused by several things, one of which is the culture of young marriage in certain social circles. The aim of this research is to describe what is behind the high rate of child marriage by analyzing it using the AGIL concept (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) from Talcott's functionalist structural theory. Parsons stated that culture is the basic unit of action because culture has norms and values. To achieve them, people must follow the goals of the culture itself. The research used is field research, where data is obtained directly from the results of field research or at the research site. The results of this research show that 1). Early marriage is carried out by couples "before the age of 19 years". 2) Structural functionalism in early marriage; Adaptation; the process of adjusting actors to the social system in society. Goal Attainment; This is in order to legalize marriage laws and improve family dignity for the better. Integration; incongruence in the function of the social system and institutional structure in the KUA. Latency; Society must maintain traditional patterns as best as possible, such as respect and obedience to the dignity of family and other people.Keywords: Culture; Young Marriage; Resilience; Family.AbstrakDi Indonesia angka pernikahan dini sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya budaya pernikahan muda dikalangan sosial tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa yang melatar belakangi tingginya angka perkawinan anak dengan dianalisis menggunakan konsep AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) dari teori struktural fungsionalisme Talcott Parsons yang menyatakan bahwa budaya adalah unit dasar tindakan karena di dalam kebudayaan mempunyai norma dan nilai untuk mencapainya, orang harus mengikuti tujuan kebudayaan itu sendiri. Penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan), dimana data diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan atau di tempat penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Perkawinan dini dilaksanakan oleh pasangan “sebelum usia 19 tahun”. 2) Fungsionalisme struktural dalam pernikahan dini; Adaptation; proses dimana aktor-aktor dalam masyarakat beradaptasi dengan sistem sosial. Goal Attainment; tujuannya adalah untuk melegalkan hukum perkawinan dan meningkatkan harkat dan martabat keluarga. Integration; ketidaksesuaian antara berfungsinya sistem sosial dengan struktur kelembagaan KUA. Latency; Masyarakat sedapat mungkin menjaga pola-pola tradisional, seperti penghormatan dan ketaatan terhadap harkat dan martabat keluarga dan orang lain.Kata Kunci: Budaya; Nikah Muda; Ketahanan; Keluarga.
Optimizing Child Development Given Roscoe Pound's Social Interest Theory (Study at Alif Islamic Daycare) Alfina, Fitria Tahta; Mukarromah, Fahira Lailatul; Ariany, Nina; Rifqi, Muhammad Jazil
Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Vol. 8 No. 1 (2024): Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Publisher : PIAUD Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ra.v8i1.20419

Abstract

This study aims to examine how to optimize children's development in the context of the Social Interest Theory promoted by Roscoe Pound, with a focus on studies studied at Alif Islamic Daycare. In the context of daycare institutions, social interaction, and care are the keys to understanding how social factors influence children's development. This research adopts a qualitative approach, in which the data collection method uses interviews, observation, questionnaires, and document analysis to explore the impact of applying social interest theory at Alif Islamic Daycare. The main participants targeted in the research are care staff, parents, and children attending Alif Islamic Daycare. The data is analyzed by referring to the concepts contained in social interest theory such as the influence of the social environment on morality, the balance between individual, public, and social interests in the concept of general security as well as social interests which refer to society's standards for individual life. The research results show that a social interests-oriented approach in managing Alif Islamic Daycare makes a significant contribution to optimizing children's development. Alif Islamic Daycare prioritizes Islamic values so that they can have a positive impact on children's social, emotional, and cognitive development. A supportive, safe, and comfortable environment as well as Islamic norms are a strong foundation for the development of children's personalities at Alif Islamic Daycare
TINJAUAN TEORI SOLIDARITAS SOSIAL EMILE DURKHEIM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI DESA KARANGPURI SIDOARJO Tsabitah Nurlianty Fathurrozie; Ulfa Nurul Badria; Mohammad Naufal Hilmi; Muhammad Jazil Rifqi
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v5i2.43196

Abstract

Marriage is a perfecting act of worship that can only be undertaken by couples who love each other. There are provisions before embarking on the journey of married life. In Indonesia, both partners intending to marry must be at least 18 years old. However, many couples still marry below this minimum age limit. There are numerous factors and consequences of early marriage. This writing represents an empirical legal research or sociological legal research obtained based on primary data sources and reviewed in terms of its location, which falls under field research. Data was collected through interviews and field notes. The research location was in Karangpuri village, Wonoayu Sub-district. The research findings indicate that the most influencing factors of early marriage are economic factors, low educational attainment, and cultural factors of the local community. Nevertheless, the incidence of early marriage in Karangpuri village has significantly decreased. The decline in early marriage rates in Karangpuri village is attributed to the diligent efforts of the Wonoayu KUA officials who have provided counseling on the impacts of early marriage. Early marriage, as a form of organic solidarity in the context of Emile Durkheim's theory, encompasses aspects of role specialization, economic dependency, and the formation of social relationships. Keywords: Early Marriage, Social Solidarity Theory, Marriage Law.
PENGARUH KELAS SOSIAL TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI JOMBANG PERSPEKTIF TEORI MARXISME Liha Salsabilla Adzikro; Marshalina Rahadatul ‘Aisyi; M. Hikam Manzis; Muhammad Jazil Rifqi
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 2
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v5i2.43389

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi pengaruh kelas sosial terhadap praktik pernikahan dini dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Pernikahan dini, yang sering kali terjadi pada usia yang relatif muda, menjadi subjek penting dalam pemahaman dinamika sosial masyarakat. Dalam penelitian ini, teori kelas sosial diidentifikasi sebagai faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan individu untuk menikah pada usia muda. Analisis menyeluruh dilakukan untuk memahami perbedaan dalam praktik pernikahan dini antara kelas sosial yang berbeda. Hasil penelitian ini menyoroti bahwa faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, pendidikan, dan norma sosial memainkan peran penting dalam kecenderungan pernikahan dini. Temuan ini memiliki implikasi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan dan intervensi sosial untuk mengurangi insiden pernikahan dini serta untuk meningkatkan kesadaran akan dampak sosial dan individu yang terkait dengan praktik tersebut dalam berbagai lapisan masyarakat.
Co-Authors 'Aatika, Nimas Ayu Jihan Abdurahman Rafsanjani Aditya Rahman Agus Solikin Alana, M. Alfian Alfina, Fitria Tahta Andi Mumtaz Jamaluddin Fatwa Ariany, Nina Atinal Husna Azzahra Putri Affandi Bayu Krisna Adji Chesa Ayu Pradita Ariesandy Durratul Fu'adatus Sallimah Fajriyah, Intan Nur Fauzi, Aziz Holilur Rohman Indi Rizky Amalia Agustina Irma Wahyu Maulina Jousi, Mohammad Kamila Nurdiana Laili, Dinda Faizatul Liha Salsabilla Adzikro M Imdadur Rohman M. Amal Rizqhy F.M M. Hikam Manzis M. Saifulloh Marshalina Rahadatul ‘Aisyi Masdar Hilmy Maulani, Nadya Artika Maulidiyah, Azzahra Syarafina Ma’dinal Ihsani Merina Puspita Sari Mochamad Syahril Nur Hamam Moh. Faizur Rohman Moh. Faizur Rohman Mohammad Naufal Hilmi Mohammad Sultan Yusuf Saifulloh Muchammad Ibnu Shiina Al Musyaawi Muhammad Mujiburrohman Muhammad Solikhudin, Muhammad Muhammad Syaifuddin Mukarromah, Fahira Lailatul Mukhamad Bagus Irawan Musyarofa Musyarofa Nabila Aliansyah Putri Naf'an, Abdul Wahab Nesya Arsalia Kharisma Nichatus Sholikah Nisa', Saskia Choirun Nurul Alifatin Nurul Aziroh Mufidah Shafira Rahma Dewi Shodiqin, Mohammad Sholicha, Imatus Siska Wulandari Sivanaya Nadila Putri Syakuri, Ahmad Fauzan Tsabitah Nurlianty Fathurrozie Ulfa Nurul Badria Waasinas, Aby Isnain Naafie Wiwik Indayati Yuda Burika Zuchrufi, Sherlyna Elsania Zulfa, Alfina Aulia