Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Constitutional Law Review

Legal Implications of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XI/2013 on Simplifying Birth Certificate Registration Procedures in Indonesia Maulana, Esty; Amir, Irfan; Sari, Muspita; Aris, Ismail
Constitutional Law Review Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v3i1.5602

Abstract

This study analyzes the legal implications of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XI/2013 on Indonesia's birth certificate registration, particularly for late registrations exceeding one year. Prior to this decision, late registrations required a court decree from the District Court, creating a significant burden for the public. The Court's ruling eliminated the need for a court decree, transferring full authority to the Civil Registry Office (Disdukcapil) for issuing late birth certificates. This decision introduces a fundamental shift in the registration process, simplifying administrative procedures and improving public access to civil registration services. However, it also presents challenges related to the validity of documents issued by Disdukcapil. The study finds that Disdukcapil must enforce rigorous verification procedures to ensure the legitimacy of birth certificates and prevent misuse. The findings indicate that the Court's decision positively impacts public access to essential services but highlights the necessity for strict oversight and enhanced service quality at Disdukcapil. These measures are crucial for ensuring that the decision effectively delivers fair and reliable legal protection for all citizens.
Pemenuhan Hak Aksebilitas Pelayanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Kalbianti, Kalbianti; Rosita, Rosita; Amir, Irfan
Constitutional Law Review Volume 1 No. 1 (2022)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v1i1.3039

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak aksebilitas pelayanan peradilan bagi penyandang disabilitas. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami peran sejauh mana Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A dalam memenuhi hak aksesibilitas penyandang disabilitas serta faktor pendukung dan penghambat dalam realisasinya. Penilitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan dianalisas menggunakan pendekatan struktural fungsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa segala jenis peraturan perundang-undangan telah mengakomodir pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di wilayah peradilan. Namun, tidak terealisasi sepenuhnya di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A
Perceraian ; Sebuah Tinjauan di Masa Pandemi Covid-19 Kadir, Andi Risal; Amir, Irfan
Constitutional Law Review Volume 1 No. 1 (2022)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v1i1.3051

Abstract

The purpose of this study was to determine the divorce rate during the Covid-19 pandemic in Kolaka Regency between 2019-2021 at the Kolaka Religious Court and what factors caused the COVID-19 pandemic at the Kolaka Religious Court. The results obtained fromthis study are divorce during the covid 19 pandemic in Kolaka Regency increased by 58 cases, divorce increased related to the covid 19 pandemic, as for the factors that caused divorce during the covid 19 pandemic, namely the moral crisis factor, forced marriage factor, the responsibility factor, the domestic violence factor, the prison sentence factor, the household disharmony factor, the apostate factor and the economic factor, while the main factor in the occurrence of divorce during the pandemic at the Kolaka Religious Court was due to economic factors.
Penegakan Hak Konstitusional Melalui Constitutional Question Serta Relevansinya Terhadap Negara Hukum Pancasila Fajri, Ahmad Nur; Amir, Irfan
Constitutional Law Review Volume 1 No. 1 (2022)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v1i1.3372

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai perbandingan penegakan hak konstitusional melalui constitutional question serta relevansinya dengan negara hukum Pancasila.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hak konstitusional melalui constitutional question di negara Jerman, Kroasia, dan Rusia begitu pula relevansi constitutional question dalam negara hukum Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approch) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan mekanisme constitutional  question  oleh negara Rusia dan Jerman telah diadopsi dan terlembagakan dalam konstitusi federal mereka. Sedangkan Kroasia, hanya mengaturnya dalam undang-undang Mahkamah Konstitusinya. Di Indonesia, walaupun secara kelembagaan terdapat Mahkamah Konstitusi namun mekanisme constitusional  question tidak diakomodir, baik didalam UUD 1945 sebagai konstitusinya maupun dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi. Padahal, mekanisme constitutional question memiliki relevansi dengan konsep negara hukum Pancasila dengan penduduk yang majemuk
Politik Setengah Hati Mewujudkan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Sebuah Tinjauan di Kabupaten Bone Uleng, Andi Tenri; Amir, Irfan
Constitutional Law Review Volume 1 No. 1 (2022)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/clr.v1i1.3550

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang political will pemerintah daerah dalam mewujudkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.  Penilitian ini merupakan penelitian yuridis normati dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis. Data diperoleh melalui studi literatur yang kemudian dianalisis menggunakan tehnik deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabuapten Bone masih setengah hati dalam mewujudkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di wilayahnya. Hal ini tercermin dari peraturan bupati yang tidak kunjung diterbitkan sebagai aturan pelaksanaan terkait pemberian bantuan hukum.