Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Dampak Reklamasi di Kenjeran Park Surabaya terhadap Perubahan Sosial pada Nelayan Sekitar Tias, Salsabilah Suryaning; Aditya, Muhammad Rafli; Maulani, Khofiyah; Putri, Berliana Febriani; Reviandani, Oktarizka
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 4 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i4.2840

Abstract

Penelitian ini menganalisis dampak reklamasi di Kenjeran Park, Surabaya, terhadap perubahan sosial pada nelayan di sekitarnya. Reklamasi pesisir seringkali menimbulkan konsekuensi signifikan bagi komunitas maritim tradisional, memengaruhi mata pencarian dan struktur sosial mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kondisi sosial dan ekonomi nelayan berubah, dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh reklamasi terhadap mata pencarian mereka, serta respons dan adaptasi nelayan terhadap perubahan tersebut. Selain itu, studi ini juga mengevaluasi upaya pemerintah dan pihak terkait dalam membantu nelayan yang terdampak, termasuk tinjauan terhadap kebijakan reklamasi terkait prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, serta efektivitas program kompensasi atau mitigasi yang diterapkan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui pedoman wawancara/kuesioner yang mendalam. Hasil penelitian mengenai dampak reklamasi di Kenjeran Park Surabaya terhadap perubahan sosial pada nelayan sekitar menunjukkan bahwa proyek reklamasi membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan masyarakat nelayan. Reklamasi telah menyebabkan penyempitan ruang tangkap dan rusaknya ekosistem laut, seperti terumbu karang dan meningkatnya kekeruhan air, sehingga hasil tangkapan nelayan menurun drastis.
Peran Kesra sebagai Mitra dalam Program Beasiswa Santri Pondok Pesantren (BSPP) Universitas Al Azhar Kairo Mesir Andini, Faiza Irisaliya; Reviandani, Oktarizka
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v5i2.6813

Abstract

The Al-Azhar University Cairo Islamic Boarding School Santri Scholarship Program (BSPP) is a strategic initiative of the East Java Provincial Government which aims to increase access to higher education and the quality of Islamic boarding school human resources (HR). Despite the positive impact of the programme, some challenges, such as changes in international regulation and the sustainability of the programme, remain important issues. This research aims to analyze the role of the People's Welfare Bureau (Kesra) as the main partner in implementing the BSPP program, especially in supervision, fund management and program evaluation. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data was collected through in-depth interviews, document studies and observations at research locations, namely the Kesra Office, the Islamic Boarding School and Diniyah Development Institute (LPPD), and partner Islamic boarding schools. The research results show that the BSPP program has had a significant impact in improving the quality of Islamic boarding school human resources in East Java, especially through the transfer of knowledge from graduates of Al-Azhar University in Cairo. Kesra's role as policy initiator and program supervisor proved to be a key factor in the success of this program. In addition, cross-agency collaboration, including the Ministry of Religious Affairs and LPPD, succeeded in increasing transparency and effectiveness in programme implementation. However, challenges such as changes to visa regulations by the Egyptian government require more flexible policy adaptation. The conclusions of this research confirm that the BSPP program succeeded in achieving its initial goals, but required innovation in management and evaluation to ensure sustainability in the future. This research provides recommendations to strengthen technology-based monitoring systems and involve alumni in supporting prospective scholarship recipients.
Penerapan Digitalisasi Administrasi Hibah di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Zafira, Fadilla; Reviandani, Oktarizka
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v5i2.6831

Abstract

Digitalization has become a crucial element in transforming public services, aiming to enhance efficiency, transparency, and accountability. This study analyzes the implementation of the People's Welfare Bureau Grant Assistance Application (ABAH KESRA) developed by the People's Welfare Bureau of the Regional Secretariat of East Java Province. The system is designed to digitize the grant administration process, particularly through the independent upload feature for Accountability Reports (LPJ). Using a qualitative descriptive approach and analysis based on the Support, Capacity, and Value (SCV) framework, this study reveals that the successful implementation of the system is supported by leadership commitment, adequate technological infrastructure, human resource training, and user socialization. This innovation accelerates the reporting process, improves data accuracy, and facilitates grant fund monitoring. However, challenges such as uneven digital literacy and potential data security threats remain significant concerns. To address these challenges, strategic efforts such as intensive training, infrastructure development, and regular monitoring are essential. The implementation of ABAH KESRA not only fulfills the principles of ideal public service but also strengthens good governance and enhances public trust in the government.
Peran Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Keberhasilan Program Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) Syahrul Ramadhan, Ilham; Reviandani, Oktarizka
Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2025): SIMBOL : Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan
Publisher : LPPM STISIP IMAM BONJOL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55850/simbol.v4i1.194

Abstract

Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) Merupakan program internalisasi yang terintegrasi terhadap perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa dengan cara optimalisasi pemanfaatan E-Martketplace dalam bentuk Toko Daring untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Provinsi Jawa Timur, sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta pelaku UMKM dan Transparansi serta Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Dalam program ini Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berperan sebagai koordinator program guna untuk memastikan keberhasilan program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada 4 kegiatan dijalankan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam perannya sebagai koordinator Program.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Yola Flowerensia, Frisca; Reviandani, Oktarizka
Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2025): SIMBOL : Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan
Publisher : LPPM STISIP IMAM BONJOL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55850/simbol.v4i1.210

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi pada era globalisasi mengharuskan pemerintah untuk beralih ke sistem pemerintahan berbasis digital, yang sering disebut e-government. E-Government dapat didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis internet yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan layanan pemerintah kepada masyarakat. Berawal dari sana, maka muncullah beberapa inovasi aplikasi berbasis website terutama pada bidang administrasi salah satunya yang dimiliki Provinsi Jawa Timur yaitu Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan TNDE di Biro Administrasi Pimpinan. Teori yang melandasi ialah teori faktor yang mempengaruhi implementasi e-government oleh Alshehri dan Drew (2010). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TNDE di Biro Administrasi Pimpinan masih kurang optimal pada indikator Policy and Regulation Issues, Lack of Qualified Personnel and Training, dan Leaders and Management Support
PENERAPAN PRINSIP UTAMA GOOD GOVERNANCE PADA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO Setiyowati, Mita Dwi; Reviandani, Oktarizka
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v4i1.1251

Abstract

Accountability for bureaucratic performance is a desired condition in state administration in accordance with Presidential Decree no. 81 of 2010. Bappeda Sidoarjo Regency as a regional government agency has an obligation to realize accountability for bureaucratic performance. Apart from that, accountability for bureaucratic performance in the Sidoarjo Regency Bappeda also encourages the realization of good governance in accordance with the main principles of good governance. One form of realizing the main principles of good governance in the Sidoarjo Regency Bappeda is the annual Government Agency Performance Report (LKjIP). The aim of this research is to find out how the main principles of good governance are implemented in the performance report of the Sidoarjo Regency Bappeda. The descriptive qualitative research method is the research method used in this research with research results through analysis of LKjIP documents, interviews and observations of employees who have authority in that section. The research results show that the Sidoarjo Regency Bappeda has implemented the main principles of good governance in administering regional government affairs. The four main principles of good governance that exist really support the Sidoarjo Regency Bappeda, especially in transparency to the public. However, there are still several main principles of good governance that need to be further optimized to increase the level of public trust in the Sidoarjo Regency Bappeda as a regional government agency that carries out regional government affairs, especially in regional planning and development.   Keywords: Good Governance; LKjIP; Bureaucracy Performance
Efektivitas E-Sakip dalam Meningkatkan Akuntabilitas DPMPTSP Kota Surabaya Azriel Setiawan, Defanio; Reviandani, Oktarizka
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.421

Abstract

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem pengukuran kinerja dalam menilai akuntabilitas pada instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dimana sistem pengukuran ini dirancang dalam satu platform yang dikenal sebagai e-sakip. Sistem tersebut dirancang oleh PanRB yang digunakan untuk menyelaraskan akuntabilitas kepada setiap perangkat daerah. Pada dasarnya e-sakip bertujuan untuk mempermudah pemantauan serta pengendalian kinerja oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas e-sakip dalam meningkatkan akuntabilitas DPMPTSP Kota Surabaya. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Proses wawacara dilakukan melalui metode purposive sampling kepada pengelola e-sakip untuk mendapatkan hasil yang akurat. Hasil temuan dalam penelitian ini mengacu konsep efektivitas menurut Duncan dengan beberapa instrument penelitian seperti pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa e-sakip dalam meningkatkan akuntabilitas di DPMPTSP Kota Surabaya dapat dikatakan efektif dan cukup baik. Namun, pada tahapan prosesnya masih terdapat beberapa kendala. Hambatan tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pembuat kebijakan dan kurangnya kuantitas sumberdaya manusia dalam proses pelaksanaan e-sakip. Oleh karena itu, terdapat saran perbaikan dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan secara rutin kepada setiap perangkat daerah dan peningkatan jumlah SDM yang kompeten agar program dapat berjalan dengan efektif.
Implementasi Program Kampung Binaan Kue Kota Surabaya Virdiansyah, Erlang; Warda Akhadatuz; Isma Nurcahyaningtyas; Isal Abellita; Reviandani, Oktarizka
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.963

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, mekanisme administrasi, dan langkah-langkah agar tujuan kebijakan publik dapat tercapai secara efektif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi kualitatif untuk menganalisis pelaksanaan program Kampung Binaan Kue oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan analisa dari hasil temuan data di lapangan terkait Implementasi Program Kampung Binaan Kota Surabaya (studi kasus kampung binaan kue kali rungkut) yang di lihat dari teori Implementasi Program menurut George C. Edward III. Dari keempat faktor tersebut dapat di simpulkan bahwa Implementasi Program Kampung Binaan Kue Kota Surabaya dapat dikatakan berhasil dan telah terlaksana dengan baik. Meskipun masih ada beberapa kendala yang mempengaruhi proses pelaksanaan program seperti adanya misskomunikasi dan kurangnya informasi yang jelas tentang kegiatan yang tidak tersampaikan dengan baik kepada semua pelaku UMKM, tetapi hambatan tersebut merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh pihak terkait.
Improving Population Administration Services through the Implementation of the “Dimana Anda Kemana Anda Kami Layani” Program (Dinda Kanda Kalayani) by the Population and Civil Registration Office of Ngawi District Ro’uf, Muhammad Mufid; Reviandani, Oktarizka
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 9 (2024): September 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v3i9.11434

Abstract

Administrative services, especially population administration, are one of the important aspects of public services. Population administration includes managing population data, making and issuing population documents such as identity cards (KTP-el), family cards (KK), birth certificates, and other important documents. Local governments are required to be more responsive and creative in improving the quality of services to the community. Therefore, the Ngawi Regency Population and Civil Registration Office implemented the “Dimana Anda Kemana Anda Kami Layani” (DINDA KANDA KALAYANI) program in improving population administration services. This research uses qualitative research with a case study approach. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. By using the theory of George Charles Edwards III's implementation approach. The results showed that 1) Communication has gone well with various related parties, such as the sub-district government, villages, schools, and event organizers, 2) Resources provided are adequate, 3) Disposition has been carried out by officers who are members of the basic proactive outreach service team understanding the basis of existing regulations and guidelines, and 4) Bureaucratic Structure has implemented SOP’s in accordance with applicable regulations.
Implementasi Layanan Paket Hemat (PAHE) Akta Kelahiran Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kelurahan Sidotopo Wetan Adi Pangestu, Aryan; Reviandani, Oktarizka
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 6 No. 6 (2024): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v6i6.1559

Abstract

This research aims to find out how the Save Package (PaHe) service for making birth certificates is implemented as a public service innovation in Sidotopo Wetan Village. The Birth Certificate Savings Package (PaHe) service aims to make it easier for people to process population documents, one of which is making a birth certificate. Even though there have been these innovations, there are still many people who are late and have not processed birth certificates in accordance with existing policies. This research uses qualitative research methods to describe the phenomena that occur, where the data sources used in this research are primary data sources (interviews, field observations) and secondary data (books, journals, news, articles, etc.). The focus of this research is to see how the Birth Certificate Savings Package (PaHe) service is implemented in Sidotopo Wetan Village with indicators of communication, resources, disposition and organizational structure. Based on the research results previously explained, it can be concluded that the implementation of the Birth Certificate Savings Package (PaHe) service as one of the public service innovations in Sidotopo Wetan Subdistrict can be said to have been implemented quite well even though it has not been optimal as expected. Suggestions that can be made are to increase the number of service officers and increase public awareness regarding orderly population administration.