Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Implementation of SIAGUS in The Online Presence 0f Junior High School Teachers in The City of Surabaya Vivia, Sandrina Della; Reviandani, Oktarizka
ARISTO Vol 13 No 1 (2025): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine the implementation of the Surabaya teacher application information system in the online presence of junior high school teachers in the city of Surabaya. The SIAGUS application is the object of research because it is the only application to support teacher activities specifically in the city of Surabaya. This research methodology is descriptive qualitative with observation, interviews accompanied by documentation studies as a way to obtain data. The data was analyzed using the Rippley and Franklin theory quoted in (Yulianto Kadji, 2015) with the achievement of 3 sufficient indicators including the level of bureaucratic compliance, smooth routine and no problems and performance. The research results show that the SIAGUS application is here to make it easier for teachers to attend online, teachers feel helped and the level of teacher discipline after the application has clearly increased. even though there are obstacles such as the network on the application user's device and the resources of teachers who are classified as elderly. However, in this way the Surabaya City Education Office as teacher monitoring can resolve this problem
EFEKTIVITAS PROGRAM PENDAMPINGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI PELAKU UMKM DI DESA BANJARSARI Dila Yanuansyah, Sae; Nur Kholisa, Yasmin; Hardianti Aniq, Azka; Reviandani, Oktarizka
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i1.2024.120-129

Abstract

Dewasa ini UMKM di Indonesia mengalami peningkatan yang berdampak besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran dan menguntungkan perekonomian di Indonesia. Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah UMKM terbanyak ke 3 dan Kabupaten merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki jumlah UMKM yang cukup meningkat namun jumlah UMKM tersebut tidak dibarengi dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan cenderung mengabaikannya karena kurangnya pemahaman terkait pentingnya legalitas dalam berusaha. Tujuan dari penelitian ini adalah uuntuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas program pendampingan nomor induk berusaha bagi pelaku UMKM di Desa Banjarsari Kabupaten Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan teori efektivitas program. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah 1) Pemahaman program masyarkat Desa Banjar Sari dapat dikatakan efektif dilihat dari antusiasme dan pemahaman yang baik; 2) Program ini sudah tepat sasaran, namun terdapat kendala seperti kurangnya pembaruan data UMKM; 3) Tepat Waktu, Program pendampingan NIB di Desa Banjarsari dinilai berhasil dalam menjalankan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan. 4) Program ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan kekuatan hukum bagi produk pelaku UMKM dengan membantu dalam mendapatkan NIB; 5) Adanya perubahan nyata terlihat dari adopsi platform digital dalam proses pendaftaran NIB, yang dapat memberikan mandiri dan kemudahan bagi UMKM.
IMPLEMENTASI PROGRAM PADAT KARYA DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI KECAMATAN PABEAN CANTIAN KOTA SURABAYA Rahmawati, Shinta; Margaretha, Maria; Andera, Poetri; Nur Khasia Arbain, Fayola; Reviandani, Oktarizka
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 7 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i7.2025.%p

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Program Padat Karya dalam menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari David C. Korten. Fokus penelitian mencakup tiga hal, yaitu kesesuaian program, kapasitas organisasi pelaksana, dan ketepatan kelompok sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Padat Karya telah sesuai dengan kebutuhan awal masyarakat dan tepat sasaran, khususnya bagi warga miskin yang memiliki keterampilan usaha. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh lemahnya pendampingan usaha, minimnya pelatihan, keterbatasan modal lanjutan, dan kurangnya strategi pemasaran. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi pelaksana serta evaluasi pasca pemberian bantuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, penyediaan pelatihan dan modal berkelanjutan, serta fasilitasi akses pasar agar program dapat memberikan dampak jangka panjang yang optimal.
Implementation of the legislative oversight function on regional budget execution in Sidoarjo regency Florencia, Serafin; Reviandani, Oktarizka
Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial Vol. 10 No. 1 (2026): April (On Progress)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/satwika.v10i1.43028

Abstract

This study analyzes the implementation of the legislative oversight function on the regional budget (APBD) in Sidoarjo Regency. It integrates Van Meter and Van Horn’s implementation model with Almond and Verba’s political culture theory to bridge the gap between formal regulations and actual bureaucratic behavior. Utilizing a qualitative interpretive case study design, research involved in-depth interviews with legislative members, regional auditors, and civil society activists. The findings reveal that while the Regional House of Representatives (DPRD) achieved high procedural compliance in policy standards and communication, oversight remains symbolic due to a deeply rooted 'subject' political culture that prioritizes institutional harmony over substantive evaluation. However, the study identifies a significant shift triggered by the rise of a 'participant' culture among the public, driven by digital transparency. This external pressure has evolved legislative disposition from a formal-bureaucratic mindset toward a responsive evaluative orientation, manifesting in increased field inspections and critical budget discussions. The study concludes that effective budget oversight depends not only on technical-administrative standards but is fundamentally determined by the transformation of political culture from an accommodative subject orientation toward a critical participant culture. This shift in social accountability serves as the primary catalyst for challenging elite political accommodation and ensuring the integrity of regional financial governance within a decentralized system.   Penelitian ini menganalisis implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD di Kabupaten Sidoarjo melalui integrasi model Van Meter dan Van Horn dengan teori budaya politik Almond dan Verba. Menggunakan desain studi kasus interpretif kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan anggota legislatif, auditor daerah, dan aktivis masyarakat sipil. Temuan mengungkapkan bahwa meskipun DPRD mencapai kepatuhan prosedural tinggi, kualitas pengawasan tetap bersifat simbolis akibat dominasi budaya politik 'subjek' yang memprioritaskan harmoni institusional di atas evaluasi substantif. Namun, studi ini mengidentifikasi pergeseran signifikan yang dipicu oleh bangkitnya budaya 'partisipan' masyarakat melalui transparansi digital. Tekanan eksternal ini mendorong evolusi disposisi legislatif dari pola pikir formal-birokratis menuju orientasi evaluatif yang responsif, yang bermanifestasi dalam peningkatan inspeksi lapangan dan pembahasan anggaran yang kritis. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan anggaran tidak hanya bergantung pada standar teknis-administratif, tetapi ditentukan oleh transformasi budaya politik dari orientasi 'subjek' yang akomodatif menuju budaya 'partisipan' yang kritis. Kekuatan mekanisme akuntabilitas sosial menjadi kunci untuk menantang akomodasi politik elit demi menjamin integritas tata kelola keuangan daerah dalam sistem desentralisasi.