Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Yola Flowerensia, Frisca; Reviandani, Oktarizka
Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2025): SIMBOL : Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan
Publisher : LPPM STISIP IMAM BONJOL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55850/simbol.v4i1.210

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi pada era globalisasi mengharuskan pemerintah untuk beralih ke sistem pemerintahan berbasis digital, yang sering disebut e-government. E-Government dapat didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis internet yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan layanan pemerintah kepada masyarakat. Berawal dari sana, maka muncullah beberapa inovasi aplikasi berbasis website terutama pada bidang administrasi salah satunya yang dimiliki Provinsi Jawa Timur yaitu Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan TNDE di Biro Administrasi Pimpinan. Teori yang melandasi ialah teori faktor yang mempengaruhi implementasi e-government oleh Alshehri dan Drew (2010). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TNDE di Biro Administrasi Pimpinan masih kurang optimal pada indikator Policy and Regulation Issues, Lack of Qualified Personnel and Training, dan Leaders and Management Support
PENERAPAN PRINSIP UTAMA GOOD GOVERNANCE PADA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI BAPPEDA KABUPATEN SIDOARJO Setiyowati, Mita Dwi; Reviandani, Oktarizka
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v4i1.1251

Abstract

Accountability for bureaucratic performance is a desired condition in state administration in accordance with Presidential Decree no. 81 of 2010. Bappeda Sidoarjo Regency as a regional government agency has an obligation to realize accountability for bureaucratic performance. Apart from that, accountability for bureaucratic performance in the Sidoarjo Regency Bappeda also encourages the realization of good governance in accordance with the main principles of good governance. One form of realizing the main principles of good governance in the Sidoarjo Regency Bappeda is the annual Government Agency Performance Report (LKjIP). The aim of this research is to find out how the main principles of good governance are implemented in the performance report of the Sidoarjo Regency Bappeda. The descriptive qualitative research method is the research method used in this research with research results through analysis of LKjIP documents, interviews and observations of employees who have authority in that section. The research results show that the Sidoarjo Regency Bappeda has implemented the main principles of good governance in administering regional government affairs. The four main principles of good governance that exist really support the Sidoarjo Regency Bappeda, especially in transparency to the public. However, there are still several main principles of good governance that need to be further optimized to increase the level of public trust in the Sidoarjo Regency Bappeda as a regional government agency that carries out regional government affairs, especially in regional planning and development.   Keywords: Good Governance; LKjIP; Bureaucracy Performance
Efektivitas E-Sakip dalam Meningkatkan Akuntabilitas DPMPTSP Kota Surabaya Azriel Setiawan, Defanio; Reviandani, Oktarizka
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 2: Agustus (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i2.421

Abstract

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem pengukuran kinerja dalam menilai akuntabilitas pada instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dimana sistem pengukuran ini dirancang dalam satu platform yang dikenal sebagai e-sakip. Sistem tersebut dirancang oleh PanRB yang digunakan untuk menyelaraskan akuntabilitas kepada setiap perangkat daerah. Pada dasarnya e-sakip bertujuan untuk mempermudah pemantauan serta pengendalian kinerja oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas e-sakip dalam meningkatkan akuntabilitas DPMPTSP Kota Surabaya. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Proses wawacara dilakukan melalui metode purposive sampling kepada pengelola e-sakip untuk mendapatkan hasil yang akurat. Hasil temuan dalam penelitian ini mengacu konsep efektivitas menurut Duncan dengan beberapa instrument penelitian seperti pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa e-sakip dalam meningkatkan akuntabilitas di DPMPTSP Kota Surabaya dapat dikatakan efektif dan cukup baik. Namun, pada tahapan prosesnya masih terdapat beberapa kendala. Hambatan tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pembuat kebijakan dan kurangnya kuantitas sumberdaya manusia dalam proses pelaksanaan e-sakip. Oleh karena itu, terdapat saran perbaikan dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan secara rutin kepada setiap perangkat daerah dan peningkatan jumlah SDM yang kompeten agar program dapat berjalan dengan efektif.
Implementasi Program Kampung Binaan Kue Kota Surabaya Virdiansyah, Erlang; Warda Akhadatuz; Isma Nurcahyaningtyas; Isal Abellita; Reviandani, Oktarizka
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.963

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, mekanisme administrasi, dan langkah-langkah agar tujuan kebijakan publik dapat tercapai secara efektif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi kualitatif untuk menganalisis pelaksanaan program Kampung Binaan Kue oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan analisa dari hasil temuan data di lapangan terkait Implementasi Program Kampung Binaan Kota Surabaya (studi kasus kampung binaan kue kali rungkut) yang di lihat dari teori Implementasi Program menurut George C. Edward III. Dari keempat faktor tersebut dapat di simpulkan bahwa Implementasi Program Kampung Binaan Kue Kota Surabaya dapat dikatakan berhasil dan telah terlaksana dengan baik. Meskipun masih ada beberapa kendala yang mempengaruhi proses pelaksanaan program seperti adanya misskomunikasi dan kurangnya informasi yang jelas tentang kegiatan yang tidak tersampaikan dengan baik kepada semua pelaku UMKM, tetapi hambatan tersebut merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh pihak terkait.
Improving Population Administration Services through the Implementation of the “Dimana Anda Kemana Anda Kami Layani” Program (Dinda Kanda Kalayani) by the Population and Civil Registration Office of Ngawi District Ro’uf, Muhammad Mufid; Reviandani, Oktarizka
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 9 (2024): September 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v3i9.11434

Abstract

Administrative services, especially population administration, are one of the important aspects of public services. Population administration includes managing population data, making and issuing population documents such as identity cards (KTP-el), family cards (KK), birth certificates, and other important documents. Local governments are required to be more responsive and creative in improving the quality of services to the community. Therefore, the Ngawi Regency Population and Civil Registration Office implemented the “Dimana Anda Kemana Anda Kami Layani” (DINDA KANDA KALAYANI) program in improving population administration services. This research uses qualitative research with a case study approach. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. By using the theory of George Charles Edwards III's implementation approach. The results showed that 1) Communication has gone well with various related parties, such as the sub-district government, villages, schools, and event organizers, 2) Resources provided are adequate, 3) Disposition has been carried out by officers who are members of the basic proactive outreach service team understanding the basis of existing regulations and guidelines, and 4) Bureaucratic Structure has implemented SOP’s in accordance with applicable regulations.
Implementasi Layanan Paket Hemat (PAHE) Akta Kelahiran Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kelurahan Sidotopo Wetan Adi Pangestu, Aryan; Reviandani, Oktarizka
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 6 No. 6 (2024): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v6i6.1559

Abstract

This research aims to find out how the Save Package (PaHe) service for making birth certificates is implemented as a public service innovation in Sidotopo Wetan Village. The Birth Certificate Savings Package (PaHe) service aims to make it easier for people to process population documents, one of which is making a birth certificate. Even though there have been these innovations, there are still many people who are late and have not processed birth certificates in accordance with existing policies. This research uses qualitative research methods to describe the phenomena that occur, where the data sources used in this research are primary data sources (interviews, field observations) and secondary data (books, journals, news, articles, etc.). The focus of this research is to see how the Birth Certificate Savings Package (PaHe) service is implemented in Sidotopo Wetan Village with indicators of communication, resources, disposition and organizational structure. Based on the research results previously explained, it can be concluded that the implementation of the Birth Certificate Savings Package (PaHe) service as one of the public service innovations in Sidotopo Wetan Subdistrict can be said to have been implemented quite well even though it has not been optimal as expected. Suggestions that can be made are to increase the number of service officers and increase public awareness regarding orderly population administration.
Analisis Prinsip Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) Dalam Tata Kelola Kearsipan Di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Febri Anggraeni, Putri; Reviandani, Oktarizka
Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Pemerintahan
Publisher : LPPM STISIP IMAM BONJOL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55850/simbol.v4i2.188

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) dalam tata kelola kearsipan di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi tantangan dan yang dihadapi oleh bagian kearsipan Biro Kesra melalui observasi, wawancara, dan sosialisasi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip, masih diperlukan langkah inovatif dan sistematis untuk mengoptimalkan tata kelola kearsipan dengan mengadaptasi prinsip GNSTA. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan instansi pemerintah, serta mendukung good governance melalui transparansi dan akuntabilitas.
Hambatan Pencairan Anggaran Perjalanan Dinas Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Timur Naila, Nadhira; Reviandani, Oktarizka
Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Pemerintahan
Publisher : LPPM STISIP IMAM BONJOL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55850/simbol.v4i2.190

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab hambatan dalam pencairan anggaran perjalanan dinas pada Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan wawancara dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama hambatan dalam pencairan anggaran antara lain adalah kelengkapan dokumen administrasi yang tidak sesuai, prosedur birokrasi yang kompleks, ketidaktersediaan dana pada waktu yang tepat, kurangnya pemahaman pegawai terhadap prosedur, komunikasi antarbagian yang kurang efektif, serta overload pada divisi keuangan. Setiap faktor ini berkontribusi pada keterlambatan dalam pencairan anggaran dan berdampak pada efektivitas penggunaan anggaran tersebut. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan perbaikan dalam kelengkapan dokumen, simplifikasi prosedur, peningkatan koordinasi antarbagian, serta pelatihan bagi pegawai untuk memahami prosedur yang berlaku. Dengan demikian, pencairan anggaran dapat berjalan lebih lancar dan tepat waktu, yang pada gilirannya mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.
Faktor-Faktor Keterlambatan Surat Perintah Perjalanan Dinas Biro Umum dan Rumga Setda Provinsi Jawa Timur Aliefia, Vony; Reviandani, Oktarizka
EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies Vol. 4 No. 2 (2024): EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies (In Press)
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/edu.v4i2.1438

Abstract

Official trips by authorized officials to attend invitations, meetings, seminars, and others, especially in the government, require a Travel Duty Letter (SPPD) as proof of accountability. However, the processing of SPPD is not always smooth and on time due to various obstacles resulting in delays in the disbursement of travel funds. To identify the factors causing delays in SPPD, researchers used 4 main focuses: (1) Human Resource Factors, (2) Internal Control, (3) Technology and Information Factors, and (4) Dominant Factors. The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation. The research results show that: (1) Human Resource Factors, have worked quickly in accordance with existing provisions, (2) Internal Control, internal factors still cannot be controlled because the mobility of the relevant leaders has a tight schedule, resulting in a backlog of files and stagnation in the submission process. External factors can still be followed up by the relevant implementers for timely delivery of invoices, as invoices are the main administrative requirement in SPPD, (3) Technology and Information Factors, still use manual methods in their work, using Microsoft Excel, so many tasks are not automatic and synchronized between one file and another, (4) Dominant Factors, delays are dominated by the busy mobility of leaders and late submission of supporting documents. These problems become factors in the delay of SPPD.
Peran Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan Kota Surabaya Dalam Pemulihan Keberlanjutan Sentra Wisata Kuliner Wonorejo Mariyah, Tsabitah; Sunarko, Viandra Rafelia Cahya; Risty, Arindra Saskia Maya; Ananda, Alief Rizkia; Mumtazah, Shofy Salsabil; Reviandani, Oktarizka
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.12069

Abstract

Pada tahun 2021, Kota Surabaya mencatat tingkat pengangguran sebesar 9,68%, menjadikannya tertinggi kedua di Jawa Timur. Namun, pada tahun 2023, angka pengangguran berhasil turun menjadi 6,76%. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2021-2026, bahwa dalam rangka mengoptimalkan perekonomian melibatkan berbagai sektor pembangunan, termasuk Sentra Wisata Kuliner yang dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang mencari pengalaman kuliner lokal yang autentik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis peran dinas koperasi UKM dan perdagangan Kota Surabaya dalam pemulihan keberlanjutan sentra wisata kuliner Wonorejo Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diambil melalui wawancara dan studi literatur. Hasil menunjukkan bahwa Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya telah menjalankan perannya melalui 4 indikator yaitu stabilisator, inovator, modernisator, dan pelopor. Indikator-indikator tersebut diwujudkan melalui pemberian modal, pengadaan program pelatihan, perlombaan, dan pelatihan inovasi produk. Untuk keberlanjutan penelitian ini, maka dapat mempertimbangkan strategi penggunaan platform digital secara efektif serta kolaborasi antar sektor lain sebagai upaya pemulihan keberlanjutan Sentra Wisata Kuliner Wonorejo Kota Surabaya.