Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.483
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Bestuur FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Unnes Law Journal Keadilan JHCLS Jurnal Abdiraja Jurnal Konstitusi Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Perspektif Hukum Hang Tuah Law Journal Ahmad Dahlan Legal Perspective Keadilan Lex Scientia Law Review JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Jurnal Jurisprudence Unnes Law Journal : Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang
Ahmad Siboy
Universitas Islam Malang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Arena Hukum

 1 
URGENSI PEMISAHAN KEWENANGAN MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM SERENTAK Dewi Cahyandari; Ahmad Siboy; Sudarsono Sudarsono
Arena Hukum Vol. 13 No. 1 (2020)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.4

Abstract

AbstractProblems arises in the implementation of elections between the election of the President / Vice President who are no longer held separately such as previous Elections. The technical implications are related to the ability of the Constitutional Court to adjudicate disputes over the legislative and presidential elections which are certainly unbalanced with the number of justices and the limited time. This study aims to map the problems experienced by the Constitutional Court in adjudicating disputes over simultaneous election results. The research method used is normative legal research using conceptual, legislation, history and case approach. The results shows that a separation of authority is needed between the disputes over the results of the presidential / vice presidential election with disputes over the results of the DPR, DPD and DPRD elections. The separation is needed to ensure that the election dispute resolution process does not accumulate in one judicial institution and results in a decision which passes the time limit given. With the separation of authority in adjudicating disputes over the results of the presidential election and legislative elections, the Constitutional Court will only focus on adjudicating cases of outcome disputes and other institutions will also focus on prosecuting thousands of legislative electoral disputes. AbstrakTerdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan antara pemilihan Presiden/wakil Presiden yang tidak lagi digelar terpisah. Implikasi teknis berkaitan dengan kemampuan MK dalam mengadili perselisihan pemilu legislatif dan Pilpres yang tentu tidak berimbang dengan jumlah hakim konstitusi dan limitasi waktu yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan problematika yang dialami oleh MK dalam mengadili perselisihan hasil pemilu serentak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep, peraturan perundang-undangan, sejarah dan kasus. Hasilnya, diperlukan pemisahan kewenangan mengadili antara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden/wakil Presiden dengan perselisihan hasil pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD demi menjamin proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang tidak menumpuk disatu lembaga peradilan dan berakibat pada putusan yang melewati batas waktu yang diberikan. Pemisahan ini akan membuat Mahkamah Konstitusi hanya fokus mengadili perkara perselisihan hasil saja dan lembaga lain juga fokus mengadili perselisihan Pileg yang jumlahnya ribuan. 
Alternatif Desain Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Ahmad Siboy
Arena Hukum Vol. 15 No. 1 (2022)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.10

Abstract

Pilihan penyelenggaraan Pemilu serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden/Wakil Presiden dalam satu hari yang sama telah menyebabkan banyaknya masalah pada tataran regulasi dan teknis sehingga menjadikan Pemilu tidak demokratis, efektif dan efisien. Oleh karenanya, perlu dikaji kembali tentang makna dan alternatif desain penyelengaraan Pemilu serentak yang tepat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konsep, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu harus digelar serentak namun bukan berarti tidak dapat dipisah dalam beberapa tahapan penyelenggaraan. Terdapat banyak model pemisahan penyelenggaraan Pemilu serentak yang tetap dinyatakan konstitusional seperti Pemisahan penyelenggaraan berdasarkan kepada pembagian Pemilu Lokal dan Nasional, pemisahan penyelenggaraan berdasarkan tingkatan wilayah dan pemisahan penyelenggaraan kualifikasi cabang kekuasaan. Dengan berbagai tawaran desain tersebut maka penyelenggaraan Pemilu serentak tidak lagi dilaksanakan dalam waktu satu hari untuk pemungutan suaranya sehingga dapat mencegah banyaknya penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia dan membuat keseluruhan proses Pemilu dan Penyelesaian sengketa Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yang diamanatkan oleh konstitusi.
Appraisal Team: Responsibility and Principle of Fairness in Determining the Value of the Auction Object Limit Muslim, Shohib; Noerdajasakti, Setiawan; Setyowati, Dewi; Siboy, Ahmad
Arena Hukum Vol. 17 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum2024.01703.7

Abstract

Appraisal service companies are entities tasked with determining the true value of wealth or property for various trade transaction purposes, but they currently face a range of economic and legal challenges. This study analyses the appraisal team's principles of justice and legal responsibility in setting the minimum bid value for auctioned collateral. Employing a normative legal research method, this research draws on statutory, conceptual and case approaches supported by primary legal material. The findings show that the appraisal team is legally responsible for the values they determine for collateral auctions, with the liability encompassing three main areas, including civil liability. If the team is proven to have violated the provisions of the auction as mentioned in PMK Number 228 / PMK.01 / 2019 concerning Public Appraisers, they may face administrative sanctions, such as written warnings, restrictions on certain appraisal services, suspension of permits, or permit revocation. Furthermore, the Government has provided legal protection to auction buyers with good faith who participate in auctions in compliance with applicable regulations. Fairness must be achieved and upheld through just procedures to ensure fair results, giving all parties equal standing and rights in the auction process.
Co-Authors Bastomi, Ahmad Devi Triasari Dewi Cahyandari Dewi Cahyandari Dewi Setyowati Hilaire Tegnan Himawan Estu Bagijo . Iwan Permadi Jamil Jamil Karim, Firmansyah Abdul Mohammad Affan Muhammad Nur Muslim, Shohib Nur Putri Hidayah Retno Wulan Sekarsari Setiawan Noerdajasakti, Setiawan Sholahuddin Al-Fatih Sudarsono Sudarsono Sulistyani Eka Lestari Tinuk Dwi Cahyani Virga Dwi Efendi Zahlul Pasha