Articles
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
Niluh Eka Putri Setiawandari;
Arimurti Kriswibowo
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v14i2.8218
Kabupaten Lamongan sampai saat ini menghadapi permasalahan sampah, bertambahnya jumlah timbunan sampah yang ada di Kabupaten Lamongan yang semakin banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta yang terjadi di TPST Sampah Tanggung Jawabku. Untuk mengurangi jumlah timbunan sampah di TPA, pemerintah telah membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. Berdasarkan temuan penelitian, proses kerjasama di TPST Sampah Tanggung Jawabku di Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik meskipun masih terdapat hambatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif telah berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari aspek kolaborasi Ansell and Gash.
Policy Output Analysis dalam Penanganan Perempuan Korban Kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri
Muhamad Wahyu Rahmasaputra;
Arimurti Kriswibowo
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24036/jmiap.v5i2.612
Violence against women is a serious public problem and requires effective and efficient handling. This study aims to analyze the policy output analysis in handling women victims of violence in DP2KBP3A, Kediri Regency. One of the Regional Apparatus Organizations (OPD) that oversees the handling of women victims of violence in Kediri Regency is DP2KBP3A Kediri Regency. This study uses a qualitative descriptive approach, this research finds that the output of policies in handling women victims of violence in DP2KBP3A Kediri Regency has been effective in achieving its goals, because in evaluating program outputs, namely access, coverage, frequency, bias, service accuracy, accountability and the suitability of the program with the needs has been effective in its implementation. However, DP2KBP3A Kediri Regency still has obstacles, namely the lack of human resources, especially in financial management and the absence of a safe house shelter (House Protection) for handling women victims of violence.
Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
Irgi Fajrul Falah;
Arimurti Kriswibowo
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2023): Edisi Juni
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (488.595 KB)
|
DOI: 10.52423/neoresjurnal.v4i2.125
Sistem pendidikan di Indonesia selama ini dirasakan belum berhasil membangun manusia Indonesia yang berkarakter. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan, maka seharusnya satuan pendidikan mengupayakan terwujudnya standar mutu pendidikan dalam menjadikan manusia cerdas secara utuh dan berbudaya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk memberikan gambaran penelitian yang komprehensif dan mendalam. Dalam hal Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tidak hanya melakukan pembenahan terhadap sekolah yang berada di Kabupaten Pamekasan. Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan teori evaluasi kebijakan dalam kerangka kerja (framework) William N. Dunn (2003) dengan 6 aspek yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan
Optimizing the Role of Posyandu in Suppressing Stunting Rates in Dringu Village, Dringu District, Probolinggo Regency
Risa Pramestia Hani;
Adi Prasetyo;
Eka Nuraini;
Muhammad Mufid Ro'uf;
Arimurti Kriswibowo
JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat) Vol 7 No 2 (2023): Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)
Publisher : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Dosen Indonesia Semesta (DIS) Jawa Timur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36339/je.v7i2.767
Posyandu is a community-based health service facility that plays a role in achieving national development goals, namely, to reduce infant and toddler mortality. The problem of stunting is a condition of chronic malnutrition caused by a lack of nutritional intake over a long period of time. This causes disturbances in the child's development period. This activity aims to help optimize the role of Posyandu to reduce stunting rates in Dringu Village, Dringu District, Probolinggo Regency. The activities were carried out from March to June 2023 at the Dringu Village Posyandu. This service activity involves all cadres and the community of mothers of toddlers. This activity is carried out by analyzing and collecting information related to mothers' understanding of children's nutrition and stunting. The results of the study set priority issues on increasing the role of the Dringu Village Posyandu in suppressing stunting in children. Posyandu has an important role in handling stunting through nutrition monitoring and services as well as counseling and education. The Dringu Village Posyandu needs to be optimized so that Dringu Village becomes stunting free.
PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENAGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN SIDOARJO
Fitra Adinia Rahmi;
Arimurti Kriswibowo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i9.2023.4181-4188
Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur yang turut menyumbang pengidap HIV/AIDS dengan jumlah yang besar dengan menempati peringkat ketiga pengidap HIV tertinggi di Jawa Timur. Angka kasus HIV AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang terus bertambah menjadi tugas bersama bagi para stakeholder untuk bekerja sama dalam mencari solusi bagi permasalahan ini. Adanya kolaborasi dari Parpas, KPA, serta Dinas Kesehatan diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan tingginya pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo menuju Zero AIDS. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses collaborative governance dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokus penelitian bertempat di Paguyuban Remaja Peduli HIV/AIDS Kabupaten Sidoarjo (PARPAS). Hasil dari Penelitian menunjukan bahwa proses collaborative governance telah dilaksanakan dengan baik yang dilihat berdasarkan lima fokus yaitu Face to Face Dialog (Dialog Tatap Muka) yang menunjukan bahwa sudah berjalan secara efektif dengan adanya pertemuan rutin dalam membahas proses kolaborasi, selanjutnya Trust Building (Membangun Kepercayaan) memperlihatkan sudah terbangunnya kepercayaan antar stakeholder dalam proses kolaborasi ini, fokus Share Understanding (Berbagi Pemahaman) dilakukan dengan dilakukannya komunikasi yang baik dan efektif serta nilai saling menghormati, kemudian fokus Commitment to Process (Komitmen Terhadap Proses) memperlihatkan bahwa antar stakeholder memiliki komitmen yang tinggi dalam progam kolaborasi, fokus terakhir Intermediate Outcome (Hasil Sementara) memperlihatkan bahwa sudah terdapat beberapa output nyata hasil kolaborasi antar stakeholder dalam proses kolaborasi.
IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI di PT PAL INDONESIA (Persero))
Kumala Sukma Iskandar;
Arimurti Kriswibowo
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 10 No 3 (2023): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37606/publik.v10i3.671
The purpose of this research is to find out the review of Good Corporate Governance carried out in carrying out duties at PT PAL Indonesia (Persero). The methodology used in this study is a qualitative descriptive approach, with data collection through observation, interviews, and documentation, with a focus on the five principles of GCG. The results of the study show PT PAL's commitment and seriousness in controlling satisfaction in accordance with GCG principles, applicable laws and regulations, and guidelines to be followed for a healthy business, with an assessment of an increase of 80.4% compared to the previous year.
Collaborative Governance Process by Disaster Resilient Villages (DESTANA) to Improve Performance
Agus Widiyarta;
Arimurti Kriswibowo
East Asian Journal of Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 12 (2023): December 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55927/eajmr.v2i12.6899
The existence of a Disaster Resilient Village (Destana) is very important for the region in mitigating flood disasters. Destana has the function of protecting the community, increasing community participation, increasing capacity, increasing government capacity in providing resource and technical support for disaster risk reduction, and increasing cooperation between stakeholders. This function will be achieved well if there is collaboration with other stakeholders. Destana's performance will be better if it can create collaborative governance through the right process. The process begins with face-to-face, namely conducting dialogue on existing problems with stakeholders. Followed by a trust-building process, namely creating a sense of trust because of shared interests, after that, the commitment to the process is a joint agreement to carry out the program. The next process is sharing understanding, which is raising awareness together to overcome floods followed by the Intermediate outcomes process, which is evaluating the temporary results of the collaborative process. These steps will be able to run optimally to improve Destana's performance if the right organization is selected to collaborate with so that a scheme is needed that fits the conditions of each village.
Implementation of Public Private Partnership in The Development of Tourism in Sumenep District
Arimurti Kriswibowo;
Eka Arum Pramestya;
Khusnul Prasetyo
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (485.7 KB)
|
DOI: 10.26858/jiap.v10i1.13661
The development of the tourism sector in Sumenep City continues to be encouraged to improve the community's economy and increase Regional Original Revenue. But unfortunately the target of foreign tourist visits can not be achieved because of the availability of inadequate infrastructure. To meet these shortcomings, the Sumenep City Government established a partnership with PT. Persada Investama Karya Utama to establish a three-star hotel "de Baghraf". This study aims to describe the implementation of the Public Private Partnership (PPP) and describe in detail the benefits and the constraints faced in the construction of the three-star hotel "de Baghraf" in Sumenep conducted by the Government of Sumenep City with PT. Persada Investama Karya Utama. This research uses descriptive qualitative research methods using PPP theory. The results of this study indicate that the collaboration carried out using the Build Own Operate (BOO) partnership scheme is following the stipulated conditions because it has fulfilled the 9 (nine) stages of the implementation of Public Private Partnership. The benefits obtained from this Cooperation are supporting the implementation of Visit Sumenep and supporting tourism development programs, profits from hotel operations, and employment. Several obstacles were encountered such as low investor interest and difficulty in finding skilled human resources.
Kebijakan Penanggulangan HIV/Aids dalam Perspektif Health Policy Triangle Analysis di Kota Surabaya
Hanifah, Lailatul;
Kriswibowo, Arimurti
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2827
Surabaya City is the highest case of HIV/AIDS cases in East Java. This is a special concern for the Surabaya City government to handle this health case so that it does not spread more widely.. This study aims to describe and explain HIV/AIDS Prevention Policy in the Perspective of the Health Policy Triangle Analysis in the City of Surabaya.The type of research used in this research is descriptive qualitative. The research was conducted at the Surabaya city health office, community health centers and NGOs concerned with HIV/AIDS in the city of Surabaya. The results showed that (1) the actors involved in this treatment, care and support effort were the Surabaya City Health Office, UPTD Community Health Centers, Hospitals, Case Managers (MK), PLWHA, and NGOs. (2) the contents of the HIV/AIDS prevention policies in the city of Surabaya that have been implemented include ARV Treatment, Opportunistic Infection Monitoring (OI), Viraload Testing, Home Care, Supplementary Feeding (PMT), and Care Givers. (3) the context of the HIV/AIDS prevention policy in the city of Surabaya is a solution to an increase in the number of HIV/AIDS as well as guidelines for the prevention of HIV/AIDS in the city of Surabaya, although there are still problems namely the community's stigma against PLHIV which causes non-compliance of PLHIV in carrying out treatment in PDP services. (4) the process of implementing HIV/AIDS prevention policies in the city of Surabaya has been running well in accordance with the provisions of the regulations. The Surabaya city government has provided 43 PDP services as a referral for ODHA in carrying out treatment and care.
FONDASI KEMANANAN SIBER UNTUK LAYANAN PEMERINTAH
Witjaksono, Dhanang Ksatrio;
Kriswibowo, Arimurti
Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Vol. 9 No. 1 (2023): Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/jai.v9i1.2057
The use of the internet in the current government environment continues to grow. The increasingly complex use of the internet can cause vulnerabilities to cyber attacks in information security, which include aspects of confidentiality, integrity, and service availability, so that it can disrupt the performance of public service delivery. The systematic literature review research method was carried out because of the large amount of information and data regarding cyber security strategies. This can be traced through various information in books, scientific journals, newspapers, magazines, as well as sources of information from web pages/websites via the internet. This method is important in analyzing the concept of cyber security strategy in Indonesia. The obstacles that the government has are expired devices that are still used on local government networks, which may not have the latest updates, security devices such as antiviruses have expired, human resources have not fully supported this cybersecurity. Indonesia needs policies that regulate all elements related to cyber security. This infrastructure standard must comply with international standards for dealing with cyber warfare.