Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.766
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan JE (Journal of Empowerment) Zaaken: Journal of Civil and Business Law Jurnal Karya Abdi Masyarakat Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa JPM MOCCI : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi, Sosial Sains dan Sosial Humaniora, Koperasi, dan Kewirausahaan Joong-Ki
Alissa, Evalina
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Jambi Rakhmawati, Dessy; Herlina, Nelly; Alissa, Evalina
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.87 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v6i2.21011

Abstract

Riset ini memiliki maksud untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi. Mengingat di kota Jambi masih banyak ditemui anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi mereka di suruh berjualan koran, mengamen bahkan meminta minta. Permasalah dalam riset ini yaitu Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dan apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi? Riset ini merupakan jenis riset empiris yang artinya riset ini mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengtahui efektifitas hukum positif di masyarakat, dengan memfokuskan pada informasi primer dan sekunder, dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan adalah data sekunder. Hasil dari Riset ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dilakukan oleh Dinas Sosial, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan Polresta Kota Jambi dengan menyebarluaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan sosialisasi, melakukan pemantauan terhadap anak yang bekerja, memberikan laporan kepada penegak hukum yang berwenang tentang kegiatan eksploitasi ekonomi, memberikan perlindungan terhadap anak korban ekslpoitasi ekonomi, memberikan sanksi kepada yang melakukan Tindakan eksploitasi ekonomi di Kota Jambi, kemudian kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yaitu kurangnya pemahaman orang tua, masyarakat dan anak-anak tentang eksploitasi ekonomi, kurangnya kepedulian atau kepekaan dalam memberikan informasi kepenegak hukum terkait kegiatan eksploitasi ekonomi serta tidak adanya panti khusus atau rumah aman anak untuk membina anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.
Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja Di SMAN 2 Sengeti Kabupaten Muaro Jambi Budhiartie, Arrie; Amir, Latifah; Amir, Diana; Fatriani, Riri Maria; Alissa, Evalina; Aryaningrum, Putri
JE (Journal of Empowerment) Vol 6, No 1 (2025): JUNI
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/je.v6i1.4845

Abstract

Abstrak Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu melanjutkan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi remaja saat ini adalah minimnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, yang menyebabkan tingginya angka perilaku berisiko seperti pergaulan bebas, aborsi ilegal, serta penyalahgunaan informasi seksual dari media digital. Kegiatan pengabdian ini dilakukan sebagai upaya promotif dan preventif melalui sosialisasi serta penyuluhan hukum kepada siswa-siswi SMAN 2 Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak-hak kesehatan reproduksi remaja dan konsekuensi hukum atas pelanggarannya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif dengan pola Participatory Action Research (PAR) dan Mixed Methods Sequential Exploratory, meliputi tahapan penjajakan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap isu kesehatan reproduksi, partisipasi aktif selama diskusi, serta tumbuhnya kesadaran kolektif untuk menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya remaja yang sehat secara fisik, mental, dan sosial serta bertanggung jawab dalam menjaga hak dan kesehatan reproduksinya. Abstract Adolescents are the future generation of the nation, expected to continue national development in a sustainable manner. One of the challenges faced by adolescents today is a lack of understanding about reproductive health, leading to high rates of risky behavior such as casual sex, illegal abortion, and misuse of sexual information from digital media. This community service activity was conducted as a promotional and preventive effort through socialization and legal education for students at SMAN 2 Sengeti, Muaro Jambi Regency. The aim was to provide a comprehensive understanding of teenagers' reproductive health rights and the legal consequences of violating them. The methods used in this activity were a participatory approach using Participatory Action Research (PAR) and Mixed Methods Sequential Exploratory, including the stages of exploration, implementation, and evaluation. The results of the activity showed an increase in students' understanding of reproductive health issues, active participation during discussions, and the growth of collective awareness to become agents of change within the school environment. Thus, this activity is expected to encourage the development of adolescents who are physically, mentally, and socially healthy and responsible in safeguarding their reproductive rights and health.
Pengelolaan Zakat Produktif Mampu Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Masyarakat di Desa yang Berbasis Interpreneurship Yetniwati, Yetniwati; Prasna, Adeb Davega; Qodri, Muhammad Amin; Syelvita, Rema; Alissa, Evalina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 7 (2025): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i7.3094

Abstract

Pengelolaan zakat produktif di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan urgensi kegiatan penyuluhan hukum tentang zakat dan urgensi pemberian zakat melalui BAZNAS. Pengabdian ini metode pengabdian masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan berbagai stakeholder terkait pengelolaan zakat produktif di Kelurahan Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pengelola zakat di lokasi penelitian belum terlaksana dengan optimal, dimana terdapat dua pola dalam penyaluran zakat yaitu pola tradisional dan pola penyaluran produktif. Pola tradisional ini menggunakan dana zakat secara langsung dan diterima oleh mustahiq tanpa perantara. Sedangkan pola penyaluran produktif bermaksud untuk mengubah penerima dari kategori mustahiq menjadi Muzakki. kegiatan pengabdian ini menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kerjasama antara BAZNAS, pemerintah setempat dan UPZ dalam mengelola zakat produktif serta mengidentifikasi potensi sumber daya manusia dan alam yang dapat dikembangkan melalui program intrepreneurship berbasis zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penyelesaian Sengketa Tanah antara Masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan Pihak Perusahaan Melalui Mediasi Mayang Hamidah, Siti; Alissa, Evalina; Manik, Herlina
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 6 No. 2 (2025): Juni 2025
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land disputes remain a persistent problem in Indonesia due to increasing land demand and weak law enforcement. Previous studies often emphasize litigation, while research on the effectiveness of mediation in local land conflicts is still limited. This study addresses that gap by examining the land dispute between the community of Kelurahan Betara Kiri and a private company in Tanjung Jabung Barat Regency, Jambi Province. The objective is to analyze the mediation process as an alternative dispute resolution mechanism and to identify the main obstacles to its effectiveness. Using an empirical legal approach, the study finds that mediation has been attempted repeatedly since 2018, involving local government, the Forestry Service, and law enforcement agencies. However, the process has not been effective due to persistent disagreements over land ownership interpretation, breach of partnership agreements, leadership dualism within farmer groups, and weak compliance with mediation outcomes. The contribution of this research lies in demonstrating how the combination of unclear land tenure arrangements, institutional weaknesses, and low community legal awareness undermines mediation as a settlement tool. The findings highlight the need for stronger legal certainty, more transparent facilitation, and firmer enforcement to enhance the role of mediation in resolving agrarian conflicts in Indonesia.
Meningkatkan Pemahaman Tentang Pentingnya Itsbat Nikah dalam Perkawinan Siri di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Alissa, Evalina; Bafadhal, Faizah; Suhermi, Suhermi; Yarni, Meri; Amir, Diana
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i2.2867

Abstract

Itsbat Nikah (Legalization of Marriage) is a determination of the marriage of husband and wife which has been carried out in accordance with the provisions of the Islamic religion with the fulfillment of the conditions and pillars of marriage, but the marriage has not been or has not been registered with the authorized official, namely the Religious Affairs Office official, in this case the Marriage Registrar Officer. The marriage regulations determined by the Religious Courts have a very big role and contribution in efforts to provide a sense of justice and legal certainty for married couples who do not yet have a marriage book as authentic proof or married couples who carry out unregistered marriages. By stipulating the marriage law, husband and wife will receive their rights as full citizens, including recognition of their children. Community service activities in Sekernan Subdistrict, Muaro Jambi Regency with the theme of increasing understanding of the importance of the Itsbat Nikah in unregistered marriages to increase public insight into the procedures for applying for the Itsbat Nikah related to unregistered marriages which are still found in society for various reasons so that husband and wife are not have a marriage certificate or marriage book. This Community Service Activity was carried out on August 15 2023 at the Office of the Head of Bukit Baling Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency and was attended by the community and local village officials. This service is carried out using lecture, discussion and question and answer sessions.
Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Kemasan Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Bafadhal, Faizah; Alissa, Evalina; Amir, Diana; Netty, Netty; Yarni, Meri
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i2.2944

Abstract

Halal Certification is a form of protection provided by the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) and the Indonesian Ulama Council (MUI) to provide security and comfort in consuming food for Muslim consumers regarding labels on food products. Halal certification for food products is very necessary, especially for Muslim consumers, in order to create consumer comfort in choosing the products they want to consume. The community service program in Bukit Baling Village, Sekernan District, Muaro Jambi Regency with the theme Socialization of Halal Certification Registration for food products for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is to motivate the MSME community to register for halal certification for their food products, in order to provide comfort for Muslim consumers who consume these products. This Community Service Activity was carried out on August 15 2023, attended by The community and officials of Bukit Baling Village, Sekernan District Muaro Jambi Regency. This service is carried out using lecture, discussion and question and answer sessions.
Fungsi Penerapan Informed Consent sebagai Persetujuan pada Perjanjian Terapeutik Rezki Pebrina, Anggun; Najwan, Johni; Alissa, Evalina
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.18966

Abstract

This study aims to: Determine the function and role of informed consent in a therapeutic agreement in terms of contract law. As for the formulation of the problem, namely: How is the function and role of informed consent in therapeutic agreements in terms of contract law. Using normative juridical research methods with research approaches used are statutory approaches and conceptual approaches. The results showed that: For doctors, informed consent has a function to provide a sense of security in carrying out medical actions on patients, it can also be used as a means of self-defense against the possibility of claims or lawsuits from patients or their families if the results of medical actions lead to unwanted consequences. Meanwhile, for the patient, informed consent is an embodiment of the patient's right to receive information about the disease he or she is suffering from, what medical action will be taken, the worst possible outcome of the medical action taken, other alternative treatments, and the prognosis. Informed consent also gives patients the freedom to act and make medical decisions for themselves. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui fungsi dan peran informed consent pada perjanjian terapeutik ditinjau dari hukum perjanjian. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu: Bagaimana fungsi dan peranan informed consent pada perjanjian terapeutik ditinjau dari hukum perjanjian.Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Bagi dokter informed consent memiliki fungsi untuk memberikan rasa aman dalam menjalankan tindakan medis pada pasien, juga bisa dijadikan sebagai alat pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya bila hasil dari tindakan medis menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Sementara itu, bagi pihak pasien, informed consent merupakan perwujudan dari hak pasien untuk menerima informasi penyakit yang dideritanya, tindakan medis apa yang akan dilakukan, kemungkinan terburuk akibat tindakan medis yang dilakukan, alternatif pengobatan lainnya,serta prognosisinya. Informed consent juga memberi kebebasan bagi pasien untuk bertindak dan2mengambil keputusan medis untuk dirinya sendiri.
Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Terciptanya Keharmonisan Rumah Tangga Andrika Riyansyah.L, M; Najwan, Johni; Alissa, Evalina
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v4i1.20495

Abstract

This study aims to find out and analyze how the implementation of premarital marriage guidance at the Office of Religious Affairs, Kota Baru District and what are the obstacles that occur in the implementation of premarital marriage guidance at the Office of Religious Affairs, Kota Baru District. The method used in this study is an empirical juridical research method, namely a legal research method that looks at the law in the true sense and how the law is in the community. In this study, the effectiveness of legal norms in this case is the Director General's Decree Number 379 of 2018 concerning Guidelines for the Implementation of Premarital Marriage Guidance for Bride and Groom Candidates. The result of this research is that premarital marriage guidance in Kota Baru District has been implemented. The marriage counseling was held at the Ministry of Religion and the Office of Religious Affairs in Kota Baru District. In the implementation of premarital marriage guidance, there are still many obstacles. Constraints experienced such as the lack of facilitators or resource persons who provide material, the lack of facilities and facilities due to the lack of budget in the implementation of the premarital marriage guidance. So that in the implementation of this guidance, there are differences in the guidance of premarital marriage that is conveyed to the prospective husband and wife. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru dan apa yang menjadi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang melihat hukum dalam artian sebenar-benarnya serta bagaimana hukum dilingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini melihat efektivitas norma hukum dalam hal ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Hasil dari penelitian ini  bahwa bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Kota Baru telah terlaksana. Bimbingan perkawinan tersebut diselenggarakan di Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru. Dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah tersebut masih banyak terjadi kendala-kendala. Kendala yang dialami seperti masih minimnya fasilitator atau narasumber yang memberikan materi, masih kurangnya sarana dan fasilitas yang disebabkan minimnya anggaran dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan bimbingan tersebut terdapat perbedaan bimbingan perkawinan pranikah yang disampaikan kepada pasangan calon suami istri.  
Co-Authors Aditya, Rezcky Amin Qodri, Muhammad Amir, Diana Amri Amir AMRI, ARY DEAN Andrika Riyansyah.L, M Arrie Budhiartie Aryaningrum, Putri Faizah Bafadhal Herlina Manik Herlina, Nelly Hosen, Hosen Indah Saraswati Inggriani Powa, Natasya Isran Idris Johni Najwan Latifah Amir LUBIS, PAULINA Mayang Hamidah, Siti Meri Yarni Netty Netty Nurida Isnaeni Prasna, Adeb Davega Qodri, Muhammad Amin Rafiqi Rakhmawati, Dessy Raudhatul Jannah, Dhivani Rema Syelvita Rezki Pebrina, Anggun Ridhwan Ridhwan, Ridhwan Riri Maria Fatriani Salima, Gaby Lastia Sarina Lestari, Besse Suhermi, Suhermi Yetniwati Yetniwati