Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.679
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Thengkyang Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa Multidisciplinary Indonesian Center Journal
Chitra imelda
Universitas Sjakhyakirti Palembang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Asas Equality Before The Law Terhadap Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi Palembang Saadah*, Hj. Dedeh; Meidianti, Silfi; Hasanuddin, H.; Waliadin, Waliadin; Imelda, Chitra
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.28908

Abstract

Pemerintah Kota Palembang dalam memberikan menyediakan aksesibilitas disetiap fasilitas umum, fasilitas sosial dan perlindungan hukum terhadap penyandang Disabilitas melalui pendekatan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untukpenyandang disabilitas dalam proses peradilan, akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, berdasarkan persamaan hak dan kesempatan serta menghilangkan praktik diskriminasi. Oleh karena itu, penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yangsama dan pemberian akses penuh ke semua layanan di pengadilan. Proses peradilan khususnya didalam penelitian ini yaitu Pengadilan Tinggi Kota Palembang, menyediakan akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan mencakup penyediaan pelayanan serta sarana dan prasarana yang disediakan Pengadilan Tinggi Palembang
Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Kabupaten Banyuasin Imelda, Chitra; H. Hasanuddin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 1 No. 2 (2022): Bulan November
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v1i2.22

Abstract

Peran Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan terhadap eksistensi peningkatan pelayanan publik dibidang pendidikan melalui implementasi otonomi daerah merupakan sarana perlindungan hukum terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengingat hal tersebut sebagai bentuk dari good governance dari Pemerintah dan Pemerintahan daerah, sebagian masyarakat di Kabupaten Banyuasin masih kurang memahami tentang hal tersebut, maka kami melakukan sosialisasi dalam bentuk pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman perlindungan hukum terhadap para Pendidik Dan Tenaga Kependidikan di SD Negeri 11 Kabupaten Banyuasin. Kesimpulan  dari  kegiatan  pengabdian  ini  yaitu, agar mereka memahami hak-hak mereka secara hukum sesuai ketetapan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Serta Kewajiban Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mewujudkan pelayanan publik dibidang pendidikan
Sosialisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Imelda, Chitra; Saadah, Dedeh; Hasanuddin; Maidianti, Silfy; Aritama, Randi; Indianto; Waliadin; Nofianti, Liza
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 1 No. 4 (2023): Bulan Juli
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v1i4.60

Abstract

Negara Indonesia tercatat sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara, yakni 277,43 juta jiwa pada 2023, apabila pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia tidak terkontrol secara efektik, maka dapat menimbulkan permasalahan terkait pengelolaan lingkungan hidup. Kesimpulan  dari  kegiatan  pengabdian  ini  yaitu, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan umum untuk mengatasi permasalahan lingkungan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfataan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan faktor-faktor lingkungan hidup yang relevan dan mempengaruhi penegakan hukum terkait lingkungan hidup dan administrasi negara. Oleh sebab itu, suatu kebijakan publik yang dikeluarkan  pemerintah, memerlukan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan kebijakan
Digital Transformation and Inclusive Growth in South Korea and Indonesia imelda, chitra; Alfitri; Andries Lionardo; Abdul Najib
MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 41, No. 2, (December 2025) [Accredited Sinta 3, No 79/E/KPT/2023]
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah (Universitas Islam Bandung)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mimbar.v41i2.8898

Abstract

This study examines the role of digital transformation policies in South Korea and Indonesia, focusing on the Digital New Deal and the Palapa Ring Project, respectively. These initiatives aim to improve digital access, reduce social inequality, and promote economic growth through technology. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach, utilizing secondary data from official reports and surveys. Findings show that the Digital New Deal in South Korea has accelerated the digitization of the public sector, created jobs, and improved access to services. On the other hand, the Palapa Ring Project in Indonesia has expanded internet connectivity in remote areas, but faces challenges in infrastructure quality and digital literacy. This study emphasizes the importance of collaboration between the public and private sectors and provides insights into how digital policies can promote inclusive growth and reduce inequality. The study concludes that although both initiatives show potential, addressing challenges in infrastructure and digital education remains crucial for sustainable transformation.
Integrasi Nilai Budaya Lokal dalam Pelayanan Publik Digital: Perspektif Hukum Administrasi Negara Imelda, Chitra; Hasanuddin, Hasanuddin; Waliadin, Waliadin
Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa Vol. 2 No. 8 (2026): Januari
Publisher : Amirul Bangun Bangsa Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpnmb.v2i8.712

Abstract

Transformasi digital pelayanan publik telah menjadi agenda strategis dalam reformasi administrasi pemerintahan di Indonesia, termasuk di tingkat pemerintah daerah. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Namun, implementasi transformasi digital di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, serta kesenjangan literasi digital masyarakat. Dalam konteks tersebut, integrasi nilai budaya lokal menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik digital dapat diterima, digunakan, dan dipercaya oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai budaya lokal dalam pelayanan publik digital dari perspektif hukum administrasi negara di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris (socio-legal research). Data diperoleh melalui studi dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta wawancara mendalam dengan aparatur pemerintah daerah dan masyarakat pengguna layanan publik digital. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPBE telah mendorong modernisasi pelayanan publik, namun belum sepenuhnya mengakomodasi nilai budaya lokal secara eksplisit dalam kerangka regulasi dan desain layanan digital. Integrasi budaya lokal, seperti nilai gotong royong, musyawarah, dan identitas budaya daerah, terbukti meningkatkan penerimaan masyarakat dan legitimasi kebijakan pelayanan publik digital. Oleh karena itu, diperlukan strategi transformasi digital yang holistik dengan mengintegrasikan aspek hukum, kebijakan publik, teknologi, kualitas pelayanan, dan nilai budaya lokal guna mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkelas dunia.
Effect of Global Economic Recession on Regional Autonomy Policy South Sumatra 2022 Imelda, Chitra
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 5, No 1 (2022): February 2022, Local History and Learning Media
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v5i1.29026

Abstract

Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Regional revenues budgeted in APBD can guarantee that regional and community independence will soon be realized, especially from general allocation funds which will provide certainty for regions in obtaining financing sources. Regarding the effect of the recession on economic growth and government policies, a number of international institutions project world economic growth in 2023 to be in the range of 2.3% -2.9%. In this case, regional income has a relationship with various social physical and economic variables is to identify which variables have an influence on the acceptance of regional income. Through regional autonomy, the transfer of government authority by the central government to autonomous regions aims to achieve prosperity through public services that are basic services as well as leading sector development.
Pendampingan Penyusunan Kontrak Pengadaan Kapal Pemerintah Berbasis Undang-undang No. 66 Tahun 2024 untuk Akuntabilitas Pelayanan Publik Imelda, Chitra; Hasanuddin, Hasanuddin; Waliadin, Waliadin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 3 (2026): Bulan Februari
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i3.1003

Abstract

Kapal-kapal pemerintah merupakan instrumen strategis untuk menjamin keamanan, kedaulatan, dan kualitas pelayanan publik di sektor kemaritiman, sehingga kontrak pengadaan kapal pemerintah harus selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 66 Tahun 2024. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas hukum dan administrasi publik mitra dalam menyusun kontrak pengadaan kapal yang sesuai UU 66/2024, dengan menekankan klausul akuntabilitas kinerja, force majeure, hardship, pengelolaan risiko, serta integrasi e-procurement sebagai instrumen pencegahan korupsi. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) melalui lokakarya, klinik kontrak, simulasi negosiasi, dan refleksi bersama dengan PT Kapal Indonesia Mandiri dan Kapalindo. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman normatif peserta terhadap keterkaitan norma UU 66/2024 dengan substansi kontrak, tersusunnya template kontrak, policy brief, dan draf SOP internal yang lebih sistematis, serta penguatan perspektif perlindungan hukum preventif–represif dan partisipasi publik dalam tata kelola pengadaan. Secara praktis, program ini berkontribusi pada pembentukan organisasi pembelajar di lingkungan mitra dan penguatan akuntabilitas pelayanan publik di sektor kemaritiman melalui kontrak pengadaan kapal pemerintah yang lebih adaptif, responsif, dan berintegritas.
Co-Authors Abdul Najib Alfitri Andries Lionardo Aritama, Randi H. Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin Hasanuddin, H. Indianto Meidianti, Silfi Nofianti, Liza Noka, Isara Abda Novianti, Liza Saadah*, Dedeh Saadah*, Hj. Dedeh Saadah, Dedeh Sangkut, M. Sangkut, Muhammad Silfy Maidianti Waliadin Waliadin, Waliadin