Claim Missing Document
Check
Articles

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI NOTARIS SEBAGAI SAKSI ATAS KESALAHAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK Solihatunnisa, Liha; Djajaputra, Gunawan
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.667

Abstract

Notary staff has a very important role in assisting the performance of a notary in providing deed-making services. Apart from being able to help the performance of a notary in carrying out his position, he must also be able to be an instrumental witness in making and formalizing notarial deeds as long as they meet the requirements stipulated in Article 40. Law on the Office of Notaries, namely witnesses who are at least 18 years old who are categorized as legal subjects who are capable of carrying out legal actions, understand the language used in the deed, can put signatures and initials, because the notary employee acts as an instrumental witness in the formalization of the deed, already entered into the realm of law which has legal consequences, so that if a notarial deed in the future occurs a problem or case, the notary employee automatically becomes involved in the problem or case. Witnesses in notary deed cases must also receive legal protection and their safety must be guaranteed in the event of a case or lawsuit in court against a deed where the status of being a witness. Even though the actions of a notary employee as an instrumental witness in the formalization of a notarial deed are included in the field of notarialism, the Law on the Position of a Notary does not provide legal protection for witnesses in the formalization of a notary deed, especially for notary employees. In the absence of provisions in the Notary Office Law regarding protection for notary employees who become instrumentair witnesses in the formalization of deeds, legal protection for notary employees who act as witnesses can only be found in provisions outside the notary office regulations.
Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023 Gonadi, Aurora Vania Crisdi; Djajaputra, Gunawan
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1072

Abstract

Artikel ini bertujuan memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang kontroversi seputar SEMA No. 2 Tahun 2023 di Indonesia terkait dengan perkawinan beda agama. Hasil Penelitian ini menunjukan adanya keragaman agama di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewenangan hakim, dan pentingnya keadilan serta kepastian hukum merupakan pertimbangan yang sangat relevan. Kontroversi seputar SEMA ini memang sangat kompleks dan mencerminkan ketegangan antara aspek agama, hukum, dan kebebasan hakim. Isu ini memang sangat sensitif dan memerlukan pembahasan mendalam serta pertimbangan yang cermat oleh berbagai pihak, termasuk legislator, pengadilan, dan masyarakat luas. Sebagai solusi, perdebatan ini harus diarahkan menuju solusi yang dapat menghormati hak-hak individu, memperkuat kebhinekaan Indonesia, serta memastikan perlindungan hukum dan administratif yang memadai bagi perkawinan antar-umat berbeda agama.
Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya Cevitra, Mendy; Djajaputra, Gunawan
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1074

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing how to regulate the concept of unlawful acts and how the similarities and differences in default with unlawful acts. Using normative juridical research methods, it is concluded: 1. Unlawful acts (Onrechtmatigedaad) are a provision regulated in Article 1365 of the Civil Code that occurs a lot in society. Based on Article 1365 of the Civil Code, there are a number of elements, namely: 1. The existence of an act; 2. The act is against the law; 3. There is a mistake on the part of the perpetrator; 4. There is a loss to the victim; and 5. There is a causal relationship between actions and losses. 2. Legal acts have developed through jurisprudence both in the Netherlands and in Indonesia, which expands the meaning of legal acts not only violating the law, but also violating the decency and decency that live and prevail in society.
Perbedaan Putusan Bpsk Dan Pengadilan Negeri Atas Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Kusumonegoro, Kea Ezzati Ascarya; Djajaputra, Gunawan
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1112

Abstract

Penelitian ini membandingkan penyelesaian sengketa antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri dalam kasus perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Dalam konteks perubahan kehidupan manusia yang memerlukan tambahan sumber dana, pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia umumnya digunakan. Rumusan masalah penelitian adalah perbandingan dalam penyelesaian sengketa antara BPSK dan Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan analisis data berdasarkan undang-undang, regulasi, putusan pengadilan, dokumen akademik, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam kekuatan hukum putusan antara BPSK dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri memiliki kekuatan eksekusi langsung, sedangkan BPSK mengandalkan kesepakatan sukarela. Selain itu, pendekatan penentuan kompensasi juga berbeda, dengan Pengadilan Negeri cenderung memberikan kompensasi lebih tegas. Dalam konteks perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, pemilihan metode penyelesaian harus mempertimbangkan karakteristik sengketa dan tujuan pihak yang bersengketa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemilihan antara BPSK dan Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas sengketa yang bersangkutan. Pihak ketiga yang terpengaruh juga harus melindungi hak-hak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Saran penelitian adalah untuk mempertimbangkan karakteristik sengketa dengan cermat. Jika penyelesaian dengan kekuatan hukum dan eksekusi diperlukan, Pengadilan Negeri mungkin menjadi pilihan yang lebih sesuai. Namun, jika sengketa bersifat lebih fleksibel dan lebih memilih kesepakatan sukarela, maka BPSK bisa menjadi alternatif yang baik, memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang moderat.
Identifikasi Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Pelaksanaan Lelang Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan Natalia Lumare, Lawrina Cristi; Djajaputra, Gunawan
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1118

Abstract

This paper research uses the Normative Juridical research method. Land is the safest object of collateral and has relatively high economic value. The land that is pledged as collateral is then tied up and registered with the local land office to be encumbered with mortgage rights. The consequence of having a mortgage right is that if the debtor breaks his promise, the bank has the authority to auction the collateral object. In order to provide legal protection for the debtor's interests in the auction of mortgage objects, the bank is obliged to carry out the execution in accordance with applicable regulations, one of which is that the auction of mortgage objects must be in accordance with the Mortgage Rights Law in accordance with the market price or in accordance with the limit value, so that does not harm the debtor.
Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada PT Reksa Finance di Kota Jakarta Asri Putri, Tiyas; Djajaputra, Gunawan
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1119

Abstract

This research aims to examine the resolution of defaults in credit agreements with fiduciary guarantees at PT REKSA FINANCE in the City of Jakarta. Collateral in a credit agreement can be in the form of material collateral and personal collateral. Factors causing default involve debtor errors in managing their business, health problems that require medical costs, irregularities in the use of credit facilities, and bad faith in paying debts. PT REKSA FINANCE in Jakarta City is facing difficulties in returning loans that are not paid by debtors. This research underlines the need for PT REKSA FINANCE to focus more on non-litigation resolution in order to maintain its reputation and minimize default problems. Apart from that
Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Adminsitrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Kegiatan Pertambangan Tifanni, Tifanni; Djajaputra, Gunawan
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1202

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan yang dilakukan pemerintah dan badan usaha selama ini menimbulkan dampak negatif, antara lain: kerusakan alam, kerusakan lingkungan, serta masyarakat dan badan usaha yang masih mengabaikan nilai-nilai dari sumber daya alam tersebut. Sebagai mana yang terjadi di Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat banyak daerah pertambangan yang tidak memperhatikan kerusakan lingkungan, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta mekanisme penyelesaian terkait kerusakan lingkungan yang di dasari dengan dasar hukum dan rasa keadilanyang berpotensi baik kedepannya.
Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Lokasi Sementara (LOKSEM) & Lokasi Binaan (LOKBIN) Kecamatan Tanah Abang Qilan Nurfarhan, Luthfi; Djajaputra, Gunawan
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1518

Abstract

Street vendors are categorized as urban informal sectors that have not been accommodated in the official city plan, so it is not surprising that street vendors in the city or always become the main target of the city government to be put in order. But the fact is that various forms of policies in order to bring order to traders The street vendors that have been carried out by the city government have not run well in handling street vendors, it must be admitted that at this time there are regulations that will actually have an impact that is feared to decrease the income level of street vendors when compared to the location of origin because it is far from consumers or the target market of these street vendors. Based on the research background described above, I as a researcher decided to conduct research on the implementation of the Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Number 10 of 2015 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Temporary Locations & Assisted Locations Tanah Abang District.
Analisis Keabsahan Akta Di Bawah Tangan Atas Jual Beli Tanah yang Mengandung Cacat Kehendak Serta Penerapan Kriteria Pembeli Beritikad Baik (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/Pn Wtp) Ajo, Fransiska Litania Ea Tawa; Djajaputra, Gunawan
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1525

Abstract

The purpose of writing this article is to find out the validity of buying and selling land under the hands and also to understand the criteria for buyers in good faith. The basis of this research is Decision Number 18/Pdt.G/2021/PN Wtp. This writing uses normative juridical research methods. Based on the analysis and looking at the court decision, it is known that the sale and purchase carried out is invalid because the land is inherited land that has not been divided, but the seller who is the heir sells the land without the knowledge of the other heirs so that the sale and purchase contains a defect in the will because it is not based on an agreement. together. However, the sale and purchase was also based on deception carried out by the seller against the buyer (Defendant) where the buyer was not aware of any defects in the sale and purchase. Based on this, the buyer should be said to be a buyer in good faith, but even so, the buyer is obliged to objectively examine the ownership of the land.
Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan Nur Sharky, Yoliandri; Djajaputra, Gunawan
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1933

Abstract

Default is non-fulfillment of an obligation or obligation carried out by parties who are mutually binding. In the case of a cooperation agreement, it is often one of the parties that does not carry out the achievements as agreed. Default is carried out through several stages, namely a warning or subpoena which if there is no response then it can go to the court stage. In the case raised in the Supreme Court Decision Number 1386K/PDT/2020, that the Abdurrab Foundation committed an act of default in an agreement with PT Karya Metropolitan Utama because the Foundation did not fulfill its achievements and broke a promise. The research method used in this study uses normative juridical methods using secondary data. Then the results of the study stated that the judge's decision in granting part of the plaintiff's lawsuit was in accordance with the law and there was no deviation in deciding a case.