Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.841
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Unes Law Review STI Policy and Management Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Sosial Humaniora Sigli Indonesian Journal of Law and Economics Review Devotion: Journal of Research and Community Service Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Eduvest - Journal of Universal Studies Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Rahaditya, R.
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PEMBENTUKAN LEMBAGA PERADILAN KHUSUS DEMI MEMPERKUAT LEGITIMASI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) Darmawan, Stephanie Priscilla; Ismantara, Stefany; Natanael, Natanael; Rahaditya, R.
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.27565

Abstract

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Penyelesaian sengketa pemilu saat ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun dalam implementasinya, muncul berbagai tantangan terkait efektivitas dan efisiensi dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Hal ini mendorong gagasan untuk membentuk pengadilan khusus pemilu yang diharapkan dapat mengatasi tantangan-tantangan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi dan legalitas pembentukan pengadilan khusus Pemilu beserta sistem dan bentuknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder dan pendekatan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia telah menunjukkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, namun amanat tersebut dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 karena tidak adanya tindakan nyata untuk membentuk lembaga tersebut. Namun penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Konstitusi dinilai inkonstitusional dan cacat karena tidak sesuai dengan UUD 1945 dan tidak memenuhi kebutuhan geografis Indonesia. Oleh karena itu, perlu dibentuk pengadilan khusus Pemilu sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang menangani sengketa pemilu, yang terdiri dari hakim ad hoc.
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) TERHADAP PENJATUHAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERSAMA DENGAN PELAKU (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg) Ronaldo, Rhesa; Rahaditya, R.
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i6.2023.3005-3011

Abstract

Kehadiran anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan salah satu faktor aset tersebar bagi negara, tetapi sangat disayangkan bahwa di dalam perkembangannya sering kali moral anak mendapatkan banyak pengaruh dari lingkungannya yang bertentangan dengan norma-norma yang berada di tengah masyarakat. Meskipun demikian, dalam hal ini hak-hak anak masih harus dapat dipenuhi dan dijaga dengan baik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak sebagai aset penerus bangsa dengan konsep diversi yang berlandaskan kepada keadilan restorative (restorative justice). Namun masih sangat disayangkan, pada kenyataannya hal tersebut sering kali masih belum dapat sepenuhnya diterapkan seperti apa yang terjadi di dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg. Oleh karena itu, penulisan ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengkaji hal tersebut lebih mendalam lagi dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didapatkan melalui data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan yang menghasilkan kesimpulan berupa penerapan keadilan restoratif (restorative justice) melalui diversi yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat menerapkan hal tersebut dengan seadil-adilnya dengan berlandaskan kepada asas kepastian hukum.
Pertanggungjawaban Hukum Kontraktor atas Keterlambatan Pekerjaan Dalam Kontrak Proyek Jalan Tol Berdasarkan Asas Itikad Baik Adhinugraha, Ahmad Shiddiq; Rahaditya, R.
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51052

Abstract

Keterlibatan anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika menunjukkan adanya pola eksploitasi anak dalam jaringan peredaran narkotika, sementara kerangka hukum yang berlaku menempatkan tindak pidana tersebut sebagai kejahatan serius dengan ancaman pidana berat. Karena keadaan ini, ada pertanyaan tentang bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana anak harus dilakukan tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa batas kemampuan anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya serta untuk membuat kebijakan pemidanaan yang ideal untuk anak yang dieksploitasi sebagai perantara narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Penelitian ini melibatkan analisis doktrin pertanggungjawaban pidana, Undang-Undang Narkotika, dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak tidak memiliki kemampuan psikologis dan sosial yang setara dengan orang dewasa, sehingga pertanggungjawaban pidana mereka harus dibedakan. Ini terutama berlaku untuk kasus dimana keterlibatan anak berasal dari tekanan, pengaruh, atau eksploitasi. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan terhadap anak harus berfokus pada prinspi rehabilitasi, pembinaan dan keadilan restorative, dengan pemenjaraan dianggap sebagai pilihan terakhir sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Studi ini dituliskan dengan harapan agar penegakan hukum tetap efektif tanpa mengorbankan hak, Martabat dan masa depan anak.
Pendekatan Hukum Pidana terhadap Korelasi Motif dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pemerkosaan Chandra, Selvin Matthew; Rahaditya, R.
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51051

Abstract

Tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius karena melibatkan serangan terhadap dua kepentingan hukum mendasar sekaligus, yaitu nyawa dan integritas seksual. Kejahatan ini menunjukkan kompleksitas yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga kriminologis, karena tindakan tersebut sering kali dilatarbelakangi motif yang beragam dan multidimensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan serta pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana Indonesia, serta mengidentifikasi bentuk dan kategori motif pelaku berdasarkan teori-teori kriminologi dan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun motif bukan merupakan unsur delik, motif memiliki relevansi penting dalam menjelaskan struktur kesalahan pelaku, memperjelas kualitas kesengajaan, dan mendukung penentuan tingkat pemberatan pidana. Terdapat beberapa motif utama yang melatarbelakangi kejahatan ini, antara lain motif seksual, penghilangan saksi, balas dendam, dominasi, motif situasional, hingga motif psikopatologis. Integrasi analisis hukum pidana dan kriminologi menunjukkan bahwa motif dapat berfungsi sebagai indikator krusial dalam menilai pertanggungjawaban pidana serta dalam merumuskan kebijakan kriminal yang lebih efektif. Dengan demikian, pemahaman mengenai motif pelaku memiliki kontribusi penting dalam pengembangan sistem peradilan pidana, peningkatan perlindungan korban, dan upaya pencegahan kejahatan berat berbasis kekerasan seksual.
Kualifikasi Kesalahan dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Yasin, Yusuf Muhammad; Rahaditya, R.
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): October
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51050

Abstract

Penelitian ini membahas kualifikasi kesalahan dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan menekankan perbedaan antara bentuk kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Permasalahan muncul karena penganiayaan yang berakhir pada kematian seringkali tidak didasari niat untuk membunuh, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mengidentifikasi apakah pelaku sekadar bermaksud melakukan kekerasan atau juga menyadari kemungkinan timbulnya akibat fatal. Melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung analisis doktrinal dan kajian yurisprudensi, penelitian ini menemukan bahwa Pasal 351 ayat (3) KUHP merupakan delik yang berada pada posisi antara, yaitu kesengajaan terhadap perbuatan penganiayaan namun dengan akibat kematian yang tidak selalu dikehendaki. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 712/Pid.B/2021/PN.Bdg, menunjukkan bahwa hakim menggunakan indikator objektif seperti jenis alat, lokasi luka, intensitas serangan, serta kondisi psikis pelaku dan korban untuk menentukan bentuk kesalahan. Penelitian ini juga menemukan adanya disparitas dalam penilaian kesalahan akibat tidak adanya pedoman baku dalam membedakan dolus eventualis dan culpa lata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar pembuktian dan harmonisasi penalaran yuridis agar penerapan kualifikasi kesalahan dalam kasus penganiayaan fatal lebih konsisten dan sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif.
Fragmented Digital Forensic Standards in Indonesian Criminal Evidence: Standar Digital Forensik yang Terfragmentasi dalam Pembuktian Pidana Indonesia Agatha, Claudia; Rahaditya, R.
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 21 No. 2 (2026): May
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v21i2.1558

Abstract

General Background: The rapid expansion of information and communication technology has transformed criminal activities from physical to digital domains, positioning electronic data as a central element in criminal proceedings. Specific Background: Within this shift, digital forensics functions as a scientific mechanism to ensure the authenticity, integrity, and reliability of electronic evidence in legal processes under Indonesian law. Knowledge Gap: Despite normative recognition of electronic evidence, Indonesia lacks a comprehensive procedural framework governing digital forensic practices, particularly in the acquisition, analysis, and preservation of digital evidence. Aims: This study aims to analyze the legal framework and the role of digital forensics in criminal evidence from the perspective of Indonesian positive law using a normative juridical approach. Results: The findings reveal that digital forensic regulation remains fragmented and has not developed into an integrated procedural legal regime, resulting in reliance on expert testimony without binding standardized procedures and creating potential legal uncertainty. Novelty: This study highlights digital forensics as an epistemological bridge between technical facts and juridical construction while exposing structural limitations in the conventional criminal evidentiary system. Implications: The absence of clear procedural standards underscores the need for a more systematic legal framework to ensure certainty, consistency, and reliability in digital evidence within Indonesia’s criminal justice system. Highlights: Regulatory structure remains partial and lacks integrated procedural rules. Evidentiary strength depends heavily on expert interpretation without binding standards. Absence of clear mechanisms creates uncertainty in courtroom validation processes. Keywords: Digital Forensics, Criminal Evidence, Normative Juridical Approach.
Recovery Gaps for Child Victims of Intrafamilial Sexual Violence by Family Member in Indonesia’s Criminal Justice System Shelly, Shelly; Rahaditya, R.
Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol. 21 No. 2 (2026): May
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/ijler.v21i2.1561

Abstract

General Background: Sexual violence against children committed by family members constitutes a serious criminal offense that generates long-term physical, psychological, and social consequences for child victims within unequal family power relations. Specific Background: Indonesian legal instruments, particularly Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, formally regulate special protection, victim recovery, restitution, and integrated legal safeguards for child victims of intrafamilial sexual violence. Knowledge Gap: Despite the existence of comprehensive legal provisions, judicial implementation remains predominantly centered on perpetrator punishment, while victim-oriented recovery mechanisms and restitution are insufficiently integrated into court practices. Aims: This study aims to analyze the regulatory framework and the fulfillment of legal protection and victim rights for child victims of sexual violence perpetrated by family members within Indonesia’s criminal justice system. Results: Using normative legal research through statutory and case approaches, particularly the analysis of Medan District Court Decision Number 1665/Pid.Sus/2024/PN Mdn, the study finds that Indonesian positive law comprehensively recognizes children’s rights to handling, protection, recovery, rehabilitation, and restitution. However, the implementation of these rights remains suboptimal due to limited integration of psychological recovery, social rehabilitation, and victim-centered protection mechanisms in judicial practice. Novelty: This study highlights the persistent disparity between normative victim protection provisions and their practical application in intrafamilial sexual violence cases involving children. Implications: Strengthening integrated handling mechanisms, inter-agency coordination, trauma-informed legal processes, and the best interests of the child principle is essential to prevent revictimization and improve child victim recovery within Indonesia’s criminal justice system. Highlights: Indonesian positive law recognizes comprehensive safeguards for minors experiencing sexual abuse within family environments. Judicial practice prioritizes offender sentencing over psychosocial rehabilitation and restitution mechanisms. Integrated coordination among legal institutions remains necessary to prevent repeated victimization of children. Keywords: Child Victims, Sexual Violence, Family, Legal Protection
Co-Authors Adhinugraha, Ahmad Shiddiq Agatha, Claudia Aggistri, Zayyan Syafiqah Albert Kurniawan, Albert Andrew Andrew, Andrew Apriyanti Rukmana, Lusi Aryadi, Arsha Medina Chandra, Kelvin Chandra, Selvin Matthew Darmawan, Stephanie Priscilla Enjelin Kusuma, Nadya Fahditia, Amala Fernandha, Rizqy Dini Gabriel Dumais, Alvaro David Goldwen, Filshella Husni, Rahmadani Hutagalung, Lorraine Anggi Taruli Ignatius Roni Setyawan Ismantara, Stefany Jeremy Modami, Brian Jessyca, Jessyca Marchelya*, Vanya Meagan Tan, Aurelia Natanael Natanael, Natanael Ndapabehar, Elyada Umbu Nurwansyah, Muhammad Erizal Octavia S, Christine P. Tommy Y. S. Suyasa Pangestu, Raden Mas Dimas Pritama, Natasha Putro, Francisca Andriani Rae, Olivia Beatrix Rahmasari, Lisa Ronaldo, Rhesa Sari Ismail, Winda Puspita Shelly, Shelly Syamandiri, Muhammad Rizky Yasin, Yusuf Muhammad