Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.666
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Unes Law Review STI Policy and Management Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Sosial Humaniora Sigli Devotion: Journal of Research and Community Service Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Eduvest - Journal of Universal Studies Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Rahaditya, R.
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Urgensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Pangestu, Raden Mas Dimas; Rahaditya, R.
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1412

Abstract

This article explores the urgency of social rehabilitation for drug-addicted inmates within the confines of correctional facilities. Substance abuse has become a serious issue affecting various segments of society, including those ensnared within the criminal justice system. Social rehabilitation within correctional institutions is crucial in addressing this problem. Through a rehabilitative approach, drug-addicted inmates can receive guidance, support, and the necessary skills to reintegrate into society as productive individuals. This article underscores the importance of social rehabilitation as an integral part of efforts to rehabilitate drug-addicted inmates, with the hope that these measures will have a significant positive impact on behavioral change and their overall recovery.
Sanksi Pidana Terhadap Anggota TNI dalam Perspektif Keadilan Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan No.126-K/PM.II-08/AD/VII/2020) Husni, Rahmadani; Rahaditya, R.
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1436

Abstract

Criminal acts of theft that occur in Indonesia are not only committed by the general public, there are also thefts committed by several elements of the state apparatus, such as theft committed by members of the Indonesian National Army (TNI). If during the term of office a member of the TNI carries out activities against the law or this is related to a criminal act, the Military Police have the authority to carry out the inquiry and investigation process in accordance with the applicable rules and SOPs in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Law. -Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice. In Article 69 paragraph (1) of Law no. 31 of 1997. Normative research is used by the author because it applies legal theories and positive legal regulations in analyzing legal criminal sanctions. Meanwhile, the results obtained from this writing are that the main criminal sanction is imprisonment, and additional criminal sanctions are in the form of dismissal.
PEMBENTUKAN LEMBAGA PERADILAN KHUSUS DEMI MEMPERKUAT LEGITIMASI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) Darmawan, Stephanie Priscilla; Ismantara, Stefany; Natanael, Natanael; Rahaditya, R.
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.27565

Abstract

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Penyelesaian sengketa pemilu saat ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun dalam implementasinya, muncul berbagai tantangan terkait efektivitas dan efisiensi dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Hal ini mendorong gagasan untuk membentuk pengadilan khusus pemilu yang diharapkan dapat mengatasi tantangan-tantangan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi dan legalitas pembentukan pengadilan khusus Pemilu beserta sistem dan bentuknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder dan pendekatan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia telah menunjukkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, namun amanat tersebut dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 karena tidak adanya tindakan nyata untuk membentuk lembaga tersebut. Namun penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Konstitusi dinilai inkonstitusional dan cacat karena tidak sesuai dengan UUD 1945 dan tidak memenuhi kebutuhan geografis Indonesia. Oleh karena itu, perlu dibentuk pengadilan khusus Pemilu sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang menangani sengketa pemilu, yang terdiri dari hakim ad hoc.
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) TERHADAP PENJATUHAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERSAMA DENGAN PELAKU (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg) Ronaldo, Rhesa; Rahaditya, R.
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i6.2023.3005-3011

Abstract

Kehadiran anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan salah satu faktor aset tersebar bagi negara, tetapi sangat disayangkan bahwa di dalam perkembangannya sering kali moral anak mendapatkan banyak pengaruh dari lingkungannya yang bertentangan dengan norma-norma yang berada di tengah masyarakat. Meskipun demikian, dalam hal ini hak-hak anak masih harus dapat dipenuhi dan dijaga dengan baik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak sebagai aset penerus bangsa dengan konsep diversi yang berlandaskan kepada keadilan restorative (restorative justice). Namun masih sangat disayangkan, pada kenyataannya hal tersebut sering kali masih belum dapat sepenuhnya diterapkan seperti apa yang terjadi di dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg. Oleh karena itu, penulisan ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengkaji hal tersebut lebih mendalam lagi dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didapatkan melalui data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan yang menghasilkan kesimpulan berupa penerapan keadilan restoratif (restorative justice) melalui diversi yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat menerapkan hal tersebut dengan seadil-adilnya dengan berlandaskan kepada asas kepastian hukum.
Pertanggungjawaban Hukum Kontraktor atas Keterlambatan Pekerjaan Dalam Kontrak Proyek Jalan Tol Berdasarkan Asas Itikad Baik Adhinugraha, Ahmad Shiddiq; Rahaditya, R.
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51052

Abstract

Keterlibatan anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika menunjukkan adanya pola eksploitasi anak dalam jaringan peredaran narkotika, sementara kerangka hukum yang berlaku menempatkan tindak pidana tersebut sebagai kejahatan serius dengan ancaman pidana berat. Karena keadaan ini, ada pertanyaan tentang bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana anak harus dilakukan tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa batas kemampuan anak untuk bertanggung jawab atas tindakannya serta untuk membuat kebijakan pemidanaan yang ideal untuk anak yang dieksploitasi sebagai perantara narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Penelitian ini melibatkan analisis doktrin pertanggungjawaban pidana, Undang-Undang Narkotika, dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak tidak memiliki kemampuan psikologis dan sosial yang setara dengan orang dewasa, sehingga pertanggungjawaban pidana mereka harus dibedakan. Ini terutama berlaku untuk kasus dimana keterlibatan anak berasal dari tekanan, pengaruh, atau eksploitasi. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan terhadap anak harus berfokus pada prinspi rehabilitasi, pembinaan dan keadilan restorative, dengan pemenjaraan dianggap sebagai pilihan terakhir sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Studi ini dituliskan dengan harapan agar penegakan hukum tetap efektif tanpa mengorbankan hak, Martabat dan masa depan anak.
Pendekatan Hukum Pidana terhadap Korelasi Motif dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pemerkosaan Chandra, Selvin Matthew; Rahaditya, R.
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51051

Abstract

Tindak pidana pembunuhan yang disertai pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius karena melibatkan serangan terhadap dua kepentingan hukum mendasar sekaligus, yaitu nyawa dan integritas seksual. Kejahatan ini menunjukkan kompleksitas yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga kriminologis, karena tindakan tersebut sering kali dilatarbelakangi motif yang beragam dan multidimensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan serta pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana Indonesia, serta mengidentifikasi bentuk dan kategori motif pelaku berdasarkan teori-teori kriminologi dan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun motif bukan merupakan unsur delik, motif memiliki relevansi penting dalam menjelaskan struktur kesalahan pelaku, memperjelas kualitas kesengajaan, dan mendukung penentuan tingkat pemberatan pidana. Terdapat beberapa motif utama yang melatarbelakangi kejahatan ini, antara lain motif seksual, penghilangan saksi, balas dendam, dominasi, motif situasional, hingga motif psikopatologis. Integrasi analisis hukum pidana dan kriminologi menunjukkan bahwa motif dapat berfungsi sebagai indikator krusial dalam menilai pertanggungjawaban pidana serta dalam merumuskan kebijakan kriminal yang lebih efektif. Dengan demikian, pemahaman mengenai motif pelaku memiliki kontribusi penting dalam pengembangan sistem peradilan pidana, peningkatan perlindungan korban, dan upaya pencegahan kejahatan berat berbasis kekerasan seksual.
Kualifikasi Kesalahan dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Yasin, Yusuf Muhammad; Rahaditya, R.
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.51050

Abstract

Penelitian ini membahas kualifikasi kesalahan dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan menekankan perbedaan antara bentuk kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Permasalahan muncul karena penganiayaan yang berakhir pada kematian seringkali tidak didasari niat untuk membunuh, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mengidentifikasi apakah pelaku sekadar bermaksud melakukan kekerasan atau juga menyadari kemungkinan timbulnya akibat fatal. Melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung analisis doktrinal dan kajian yurisprudensi, penelitian ini menemukan bahwa Pasal 351 ayat (3) KUHP merupakan delik yang berada pada posisi antara, yaitu kesengajaan terhadap perbuatan penganiayaan namun dengan akibat kematian yang tidak selalu dikehendaki. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 635/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 712/Pid.B/2021/PN.Bdg, menunjukkan bahwa hakim menggunakan indikator objektif seperti jenis alat, lokasi luka, intensitas serangan, serta kondisi psikis pelaku dan korban untuk menentukan bentuk kesalahan. Penelitian ini juga menemukan adanya disparitas dalam penilaian kesalahan akibat tidak adanya pedoman baku dalam membedakan dolus eventualis dan culpa lata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar pembuktian dan harmonisasi penalaran yuridis agar penerapan kualifikasi kesalahan dalam kasus penganiayaan fatal lebih konsisten dan sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif.
Co-Authors Adhinugraha, Ahmad Shiddiq Aggistri, Zayyan Syafiqah Albert Kurniawan, Albert Andrew Andrew, Andrew Apriyanti Rukmana, Lusi Aryadi, Arsha Medina Chandra, Kelvin Chandra, Selvin Matthew Darmawan, Stephanie Priscilla Enjelin Kusuma, Nadya Fahditia, Amala Fernandha, Rizqy Dini Gabriel Dumais, Alvaro David Goldwen, Filshella Husni, Rahmadani Hutagalung, Lorraine Anggi Taruli Ignatius Roni Setyawan Ismantara, Stefany Jeremy Modami, Brian Jessyca, Jessyca Marchelya*, Vanya Meagan Tan, Aurelia Morris, Khalisha Adela Natanael Natanael, Natanael Ndapabehar, Elyada Umbu Nurwansyah, Muhammad Erizal Octavia S, Christine P. Tommy Y. S. Suyasa Pangestu, Raden Mas Dimas Pritama, Natasha Putro, Francisca Andriani Rae, Olivia Beatrix Rahmasari, Lisa Ronaldo, Rhesa Sari Ismail, Winda Puspita Syamandiri, Muhammad Rizky Yasin, Yusuf Muhammad