Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

PERAN PEMERINTAH PEKON DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Aulia Sari, Putri; Inti Suryani, Eny; Yonnawati, Yonnawati
Governance Vol. 13 No. 1 (2025): Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam "45" Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/governance.v13i1.10511

Abstract

The role of village government is very important for the progress of a village. One of the functions of village government is to provide services while improving the quality of public services to the community in order to create a developed and prosperous society. As the government unit closest to the community, the pekon government functions as a liaison between the needs of the community and the policies taken by the government at a higher level. The aim of this research is to find out the role of the Pekon Government in improving the quality of public services in Pekon Teba Pering Jaya, Sukau District, West Lampung Regency in 2023. The research method used is qualitative with a descriptive approach with data collection using observation, interviews and documentation. Data analysis consists of reduction stages, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that the Pekon government's role in efforts to improve the quality of services in Pekon Teba Pering Jaya is not yet optimal. This is due to the lack of facilities used in administrative services, so there is a need for proposals to procure facilities through village funds. There are Pekon officials who are not yet skilled in using electronic media or digital platforms, so socialization and training should be held to develop the human resources (HR) of Pekon Teba Pering Jaya officials.
KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL DALAM MENDUKUNG KESEJAHTERAAN MAHASISWA PENDEKATAN SOSIAL (STUDI PADA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2023) Aprilia, Lusi; Suryani, Eny Inti; Yonnawati, Yonnawati
DEMOKRASI Vol 5, No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i1.3154

Abstract

ABSTRACT The Single Tuition Fee Policy at the University of Lampung aims to establish a fair and equitable education financing system through the principles of cross-subsidization and tiered tuition fees based on students' economic capabilities. This study employs a qualitative approach to explore the impact of the Single Tuition Fee Policy on student welfare. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document studies involving students, practitioners, and relevant stakeholders. The findings indicate that the Single Tuition Fee Policy has had a positive impact on access to higher education for students from diverse economic backgrounds, particularly by alleviating the financial burden for students from underprivileged families. However, the lack of clarity in determining the Single Tuition Fee mechanism and limited information about the appeal procedures have led to dissatisfaction among students. Another challenge identified is the inaccuracy of economic data validation, resulting in misplacement of students in inappropriate tuition fee groups. This study recommends improving policy communication systems, implementing stricter data validation, and enhancing non-financial welfare support, such as counseling services and an inclusive social environment. These measures are expected to make the Single Tuition Fee Policy a more effective instrument in holistically supporting student welfare, both in terms of access to education and socio-economic aspects. Keyword: Policy, Tuition Fees, Welfare, Students ABSTRAK Kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Universitas Lampung bertujuan menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang adil dan merata melalui prinsip subsidi silang dan pengelompokan tarif berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dampak kebijakan Uang Kuliah Tunggal terhadap kesejahteraan mahasiswa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, melibatkan mahasiswa, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Uang Kuliah Tunggal telah memberikan dampak positif terhadap aksesibilitas pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi, terutama dalam meringankan beban finansial mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun, ketidakjelasan mekanisme penentuan Uang Kuliah Tunggal dan kurangnya informasi mengenai prosedur banding menimbulkan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa. Tantangan lain yang ditemukan adalah validasi data ekonomi yang kurang akurat, yang berdampak pada penempatan kelompok Uang Kuliah Tunggal yang tidak sesuai. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem komunikasi kebijakan, validasi data yang lebih ketat, dan peningkatan dukungan kesejahteraan non-finansial, seperti layanan konseling dan lingkungan sosial inklusif. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan Uang Kuliah Tunggal diharapkan mampu menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan mahasiswa secara menyeluruh, baik dari segi akses pendidikan maupun aspek sosial-ekonomi. Kata Kunci : Kebijakan, Uang Kuliah, Kesejahteraan, Mahasiswa
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN REKLAME PILPRES 2024 Trianto, Agus; Yonnawati, Yonnawati; Rahmaini, Putri
DEMOKRASI Vol 5, No 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36269/dmkr.v5i1.3152

Abstract

ABSTRACT Abstract: The 2024 Presidential Election in Indonesia led to a surge in campaign billboard installations, which often violated spatial planning regulations and public order. This study analyzes the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in managing the regulation of campaign billboards during the 2024 Presidential Election in Tulang Bawang Regency. A qualitative approach was employed through observations, in-depth interviews, and documentation, with data analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. Key informants included Satpol PP officials and local community members.The findings indicate that Satpol PP plays a crucial role in enforcing regional regulations, maintaining city aesthetics, and ensuring social order during the campaign period. However, challenges such as resistance from billboard installers, limited resources, operational facilities, and political pressure often hinder their performance. Dialogical and persuasive strategies are employed to mitigate conflicts and enhance public awareness regarding billboard regulations. Collaboration between Satpol PP and other agencies, such as the Department of Transportation and the Department of Public Works, is considered essential for effective enforcement. Furthermore, improving human resources and utilizing technology, such as digital applications to monitor and record illegal billboards, are recommended to enhance efficiency. Overall, Satpol PP holds a pivotal role in ensuring order and fairness during the campaign period. Support from local governments, communities, and related agencies is critical to the success of their efforts. This study provides practical recommendations for improving billboard management during national political events. Keyword: Billboards, Regulatio, Satpol PP ABSTRAK Abstrak: Pemilihan Presiden 2024 di Indonesia menyebabkan lonjakan pemasangan reklame kampanye, yang sering melanggar aturan tata ruang dan ketertiban umum. Penelitian ini menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban reklame Pilpres 2024 di Kab. Tulang Bawang. Pendekatan kualitatif digunakan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan analisis data berdasarkan model interaktif Miles dan Huberman. Informan utama adalah pejabat Satpol PP dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP berperan penting dalam menegakkan peraturan daerah, menjaga estetika kota, dan menciptakan keteraturan sosial selama kampanye. Namun, tantangan seperti resistensi dari pemasang reklame, keterbatasan sumber daya, fasilitas operasional, serta tekanan politik sering menghambat kinerja mereka. Strategi dialogis dan persuasif digunakan untuk mengurangi konflik serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan reklame. Kolaborasi Satpol PP dengan instansi lain, seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, dianggap penting untuk efektivitas penertiban. Selain itu, disarankan peningkatan SDM dan pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi digital, untuk memantau dan mendata reklame ilegal secara lebih efisien. Secara keseluruhan, Satpol PP memegang peranan penting dalam memastikan keteraturan dan keadilan selama masa kampanye. Dukungan pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi terkait sangat diperlukan untuk keberhasilan tugas ini. Penelitian ini memberikan masukan praktis untuk meningkatkan pengelolaan reklame dalam momen politik nasional. Kata Kunci : Reklame, Penertiban, Satpol PP
Implementasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Kesejahteraan Masyarakat di Desa Merak Batin Efendi, Verza Amellia; Yonnawati; Utami, Martharia Putri
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1312

Abstract

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan global yang juga terjadi di Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia menduduki peringkat kelima di Asia Tenggara. Selanjutnya, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota termasuk di Provinsi Lampung, telah dilakukan beberapa langkah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Sebagai langkah percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu bentuk bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Merak Batin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian adalah pada aspek bagaimana dampak bantuan sosial yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Merak Batin telah memberikan dampak positif dalam membantu keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan bantuan PKH masih memiliki beberapa kendala, seperti minimnya keikutsertaan sebagian masyarakat dalam ketentuan dan persyaratan program serta terbatasnya jumlah pendamping dalam pengawasan dan pendataan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi dan penguatan kapasitas pendamping agar program dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
PERAN BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF CALEG PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DAPIL IV KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019 Yonnawati, Yonnawati; Marlinda, Tia
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v1i2.512

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan peran Bawaslu kota Bandar Lampung dalam penanganan pelanggaran yang terjadi saat pemilu khususnya pelanggaran administratif yang melibatkan salah satu caleg dari Partai Amanat Naional atas Nama H. Erwansyah calon anggota DPRD Dapil IV Kota Bandar Lampung penelitian ini bertujuan agar mengetahui Peran Bawaslu kota Bandar Lampung dalam penegakan Hukum penanganan pelaggaran adminitratif Caleg PAN Dapil IV pada pemilu tahun 2019 kota Bandar Lampung. Mengetahui strategi yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakan Hukum penanganan pelanggaran administratif Caleg PAN Dapil IV pada pemilu tahun 2019 Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Bawaslu kota Bandar Lampung dalam penanganan pelanggaran administratif partai amanat nasional (PAN) dapil IV Kota Bandar Lampung berdasarkan Perbawaslu 7 dan 8 Tahun 2018 dengan penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, serta penerusan hasil kajian kepada instansi yang berwenang, pengkajian dan pemberian rekomendasi serta membuat strategi dengan cara penguatan kapasitas, melakukan pembinaan dan membentuk pola komunikasi antar instansi terkait mapun penguatan fungsi akomodasi dan tata kelola sudah berjalan dengan baik atau maksimal.   Kata Kunci: Bawaslu, Pelanggaran Administratif, Partai Amanat Nasional (PAN)
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PROGRAM RASKIN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2021: (Studi di Desa Sidodadi Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran) Rahmaini, Putri; Yonnawati, Yonnawati; Kurnia Amantha, Goestyari
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v2i1.545

Abstract

Raskin adalah subsidi pangan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga. Ketahanan pangan di Desa Sidodadi tidak hanya mencakup pada pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi kemampuan dalam mengakses juga termasuk dengan pembeliaan bahan pangan 1 dan tidak terjadinya dalam ketergantungan pangan pada pihak mana pun. Raskin merupakan salah satu dari berbagai program-program pro rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya percepatan dalam penanggulangan kemiskinan.  Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Tujuan Penelitian ini adalah Mengetahui proses penyaluran beras bersubsidi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah (Raskin) dan mengetahui pandangan terhadap praktek distribusi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) secara merata di Desa Sidodadi Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian yang penulis gunakan yakni metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Kemudian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Kepala Bidang di Sekretariat Desa Sidodadi. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa jika dilihat dari pendekatan sasaran (Goal Approarch), pelaksanaan bantuan Raskin Di Desa Sidodadi dan Tim Raskin kecamatan Sidodadi belum terlaksana secara efektif, ini dilihat dari target Tim Raskin Desa Sidodadi yaitu 150 kepala keluarga, itu artinya masih kurangnya 64 Kepala keluarga miskin lainnya yang belum mendapatkan bantuan Raskin ini.   Kata Kunci: Efektifitas pengelolaan, Kesejahteraan masyarakat
The Role of Supervision of the Captain in Handling Conflicts from the Pekon Kresnomulyo Apparatus, Ambarawa District, Pringsewu District, 2023 Ila Mei Idayanti; Eny Inti Suryani; Yonnawati Yonnawati
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2024): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i1.1640

Abstract

Effective supervision by a sub-district head is an important element in improving and maintaining the quality of public services at the regional level. This research explores the important role played by a sub-district head in the context of supervision, focusing on their efforts in ensuring the implementation of government policies, and shows that the sub-district head's supervisory role is not only limited to routine monitoring, but also involves coordination with various parties, policy advocacy, and proactive approach to problems as they arise. Conflict management is an important aspect in maintaining social stability at the local and national level. Conflict is an inevitable phenomenon in people's lives. including in Pekon Kresnomulyo. Conflict management is important to ensure security, order and justice at the local level. One of the key figures in handling conflict is the sub-district head, who has an important role in monitoring and resolving conflicts in Pekon Kresnomulyo. This study aims to dig deeper into the role of Carnat supervision in handling conflicts in the region. The research method used is qualitative with data collection techniques through in-depth interviews and participant observation. The research results tell that the sub-district head has a significant role in monitoring, identifying and resolving conflicts that arise in Pekon Kresnomulyo. This role includes monitoring the social dynamics of society, facilitating dialogue between parties involved in the conflict, as well as collaborating with various related agencies to achieve a just and sustainable solution. However, challenges such as limited resources and the complexity of conflict often become obstacles in implementing the sub-district head's role. Therefore, synergy is needed between the sub-district head, the community and other related parties to increase the effectiveness of conflict handling in Pekon Kresnomulyo.
Environmental Law Enforcement Based on Law Number 32 Of 2009 and the Challenges of the Industrial Revolution 4.0 Yonnawati Yonnawati
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 10 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v1i10.20212

Abstract

Law functions to protect various human interests and is implemented in both peaceful conditions and when violations occur. The decline in environmental quality due to the exploitation of natural resources is often justified in the name of people's welfare. This condition raises demands for effective environmental law enforcement amid the challenges of the Industrial Revolution 4.0. This research aims to analyze the impact of pollution and weak law enforcement, as well as examine the role of technology in improving legal effectiveness and formulating adaptive regulatory strategies in the digital era. This research employs a qualitative-descriptive approach, utilizing a library research method and inductive-deductive analysis, informed by various literature sources. The effectiveness of environmental law depends on fundamental principles, the application of technology, and collaborative law enforcement. Digital technology and industrial automation can strengthen the monitoring and transparency of ecological law if developed with an inclusive and fair approach. Law No. 32/2009 remains relevant, but requires adaptive policies. Keywords: Environmental Law, Industry 4.0, Revolution
TINJAUAN UMUM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK PERNIKAHAN DINI DI PULAU LEGUNDI KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG Yonnawati Yonnawati; Aprilia Fitri Ningsih; Moenaqistin Nur Novianti; Andri Kurniawan; Icen Amsterly; Yosef Friadi
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/4nvn1g81

Abstract

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pernikahan dini umumnya didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia minimal pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun demikian, praktik pernikahan di bawah usia tersebut masih sering terjadi, baik melalui dispensasi pengadilan maupun secara tidak tercatat secara resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi pengambilan keputusan pernikahan dini di Pulau Legundi Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Subjek penelitian ini adalah 3 responden. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena pendekatan studi kasus dapat memperoleh data mendalam dengan berbagai cara untuk mengeksplorasi data seperti observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan dalam proses pengambilan keputusan pernikahan dini, yaitu: ekonomi, pendidikan rendah, keluarga, lingkungan, lingkungan tempat tinggal, dan dukungan orang tua.
Transformasi Pengawasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Kerangka Konstitusional Andri Kurniawan; Aprilia Fitri Ningsih; Yonnawati Yonnawati; Sulastri Sulastri
JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 3 (2026): JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik
Publisher : PT. Inovasi Sains Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67980/fb97kc04

Abstract

Era digital telah mengubah paradigma partisipasi publik dari jalur konvensional menuju ruang siber, di mana media sosial bertransformasi menjadi instrumen pengawasan sosial (social control) yang masif terhadap jalannya pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi konstitusional pengawasan masyarakat melalui media sosial serta implikasinya terhadap efektivitas prinsip checks and balances di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil kajian menunjukkan bahwa aktivitas pengawasan digital merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan rakyat yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Transformasi ini menciptakan fenomena "parlemen digital" yang mampu menembus hambatan birokrasi, namun masih diperhadapkan pada tantangan regulasi turunan seperti UU ITE yang berpotensi merepresi kritik publik melalui pasal-pasal multitafsir. Disimpulkan bahwa meskipun media sosial memperkuat demokrasi digital, diperlukan integrasi antara aspirasi digital dengan mekanisme pengambilan kebijakan formal serta penguatan literasi hukum agar fungsi pengawasan tetap berada dalam koridor hukum dan etika konstitusional.