Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Kompilasi Hukum

Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pengelolaaan Ekowisata Mangrove di Desa Lembar Selatan Pitaloka, Diva; Nugraha, Lalu Guna; Amalia, Ayu Riska
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.151

Abstract

Ekosistem mangrove yang dimanfaatkan sebagai ekowisata di Desa Lembar Selatan perlu dilindungi dan dikelola agar memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat. Agar pelaksanaan perlindungan ekowisata mangrove berjalan baik dan berkelanjutan diperlukan partisipasi masyarakat Desa Lembar Selatan. Dalam pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan ekowisata mangrove yang berkelanjutan diperlukan membentuk peraturan Desa tentang Pengelolaan Ekowisata Mangrove. Pendampingan pembentukan peraturan desa mengenai pengelolaan mangrove sangat diperlukan.
Menjamin Hak Perempuan di Era Digital: Kewajiban Negara dan Tantangan Regulasi Nasional Amalia, Ayu Riska; Putri Raodah; Nizia Kusuma Wardani
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.184

Abstract

Perkembangan digital tidak hanya membawa kemudahan namun juga tantangan dalam berbagai aspek kehidupan.. Di ruang digital, perempuan tidak jarang menjadi sasaran diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak-hak lainnya seperti privasi dan keamanan. Pelanggaran tersebut secara langsung juga membatasi kebebasan berekspresi mereka. Hal ini mencerminkan adanya ancaman yang sama ,di dunia digital, terhadap hak-hak yang seharusnya dilindungi di dunia nyata. Dimana dunia maya mereplikasi dan memperluas bentuk-bentuk ketidaksetaraan yang ada di ruang fisik. Berdasarkan instrumen-instrumen hukum HAM internasional yang ada, negara sebagai pemangku kewajiban utama memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak perempuan di ranah digital mengingat hak yang sama yang dimiliki oleh individu di dunia nyata juga harus dilindungi secara daring. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi domestik untuk melindungi hak-hak perempuan, khususnya di ruang digital, masih terdapat kelemahan dalam implementasi, perlindungan komprehensif, dan pengakuan hak-hak tersebut. Untuk mengatasi hal ini, revisi UU ITE atau perancangan undang-undang baru yang lebih spesifik dan responsif gender sangat diperlukan, bersama dengan peningkatan literasi digital dan kesadaran akan hak privasi digital untuk melindungi perempuan secara lebih komprehensif di era digital.