Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.319
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Penelitian Hukum De Jure DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yuridis Proceeding International Seminar of Islamic Studies IBLAM Law Review CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia SUARGA : Studi Keberagamaan dan Keberagaman Kanun: Jurnal Ilmu Hukum INSPIRING LAW JOURNAL Jurnal Legislasi Indonesia
Hanifah, Ida
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Yuridis

 1 
PROBLEMA HUKUM SEPUTAR TUNJANGAN HARI RAYA DI MASA PANDEMI COVID-19 Hanifah, Ida; Koto, Ismail
Jurnal Yuridis Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v8i1.2879

Abstract

Terbitnya peraturan menteri tenaga kerja nomor 6 tahun 2016 sebagai peraturan terbaru terkait Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja sudah mengalami perbaikan-perbaikan baikan yang dapat melindungi hak pekerja untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya Kea-gamaannya, namun apabila diteliti pada bagian sanksi terlihat bahwa sanksi berupa pidana denda kurang jelas dalam memberikan pengaturan apabila pengusaha tersebut nekat atau tetap tidak mau membayar Tunjangan Hari Raya kepada pekerja. Apabila melihat pada hu-kum pidana, pidana denda dibarengi dengan pidana kurungan dengan catatan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. Akibat tidak diaturnya atau dihapusnya sanksi pidana kurungan yang sebelumnya diatur dalam peraturan yang lama ini menjadi kekosongan norma bagi peraturan yang baru, sehingga dengan kekosongan norma ini perlu mendapat kajian apakah sanksi-sanksi yang ada dalam peraturan yang baru tersebut dapat berlaku efektif dalam penegakannya guna melindungi hak pekerja.Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, pencarian literatur hukum, buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini secara offline maupun online. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (centent analysis method) yang dilakukan dengan mendeskripsikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara detail guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan.Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/Hk.04/Iv/2021 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pembayaran THR Keagamaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Koto, Ismail; Hanifah, Ida; Perdana, Surya; Tarmizi; Nadirah, Ida
Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v10i2.7142

Abstract

Rights known as intellectual property (IPR) are rights that result from human thought and produce a product or process that is beneficial to human life. In Indonesia, there are various intellectual property rights that apply, including: As one of the countries that ratified the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Indonesia has a basic legal framework for these types of intellectual property rights. Each intellectual property right is governed by its own laws. Research cannot be said to be research if it does not have a research method. The research method is a process of collecting and analyzing data carried out systematically, to achieve certain goals. Data collection and analysis is carried out naturally, both quantitatively and qualitatively, experimentally and non-experimentally, interactively and non-interactively. The research method used is normative juridical research, namely legal research carried out by reviewing library materials or secondary data. In qualitative research, the process of obtaining data in accordance with the research objectives or problems is studied in depth and with a holistic approach. Indonesia is a country with many ethnicities, cultures and religions in addition to its legal status. The majority of people in Indonesia adhere to the Islamic religion. Islamic law covers everything from marriage to charity, and criminal behavior is based on the same principles as fasting and prayer. .According to the Islamic Fiqh Council, Islam is a religion and way of life that accepts everyone and can be practiced anytime and anywhere without separating religion from life.
Co-Authors Ardiyansyah, Amzar BISDAN SIGALINGGING Farid Wajdi Jacob, John Tumba Koto, Ismail Lubis, M. Syukran Yamin Lubis, Muhammad Syukran Yamin Mhd Teguh Syuhada Lubis Nadirah, Ida Nurkamiden, Sukrin Perdana, Surya Pratiwi, Djezyka Egga Rahmat Ramadhani, Rahmat Ramlan, H. Saragih, Rayani Tarmizi Waliko Waliko Yani, T Rezky Amelia Indra Zainuddin, Zainuddin