Garuda - Garba Rujukan Digital

Meningkatkan Kompetensi Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berorientasi Pada Ketrampilan Berpikir Tingkat Tinggi (Higher Order Thingking Melalui Focus Group Discussion (FGD) Zuleha, Zuleha
Publikasi Pendidikan Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Prodi PGSD FIP UNM

Permasalahan penelitian tindakan sekolah ini adalah Apakah dengan Focus Group Discussion (FGD) UPT SD Negeri 210 Lemah abang dapat meningkatkan kompetensi guru kelas menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thingking Skill ).”Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) ini bertujuan Untuk mendeskripsikan kompetensi guru kelas menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thingking Skill ) dalam pembelajaran tematik di UPT SD Negeri 210 Lemah abang Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2019/2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Tindakan Sekolah (PTS). Subjek penelitian yaitu UPT SD Negeri 210 Lemah abang Kabupaten Luwu Utara Tahun Pelajaran 2019/2020, dengan jumlah guru sebanyak 12 (dua belas) orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara.Penelitian ini dilakukan 2 siklus yaitu siklus pertama dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thingking Skill) Dalam Pembelajaran Tematik. Guru menunjukkan keseriusan dalam memahami dan melakukan diskusi Focus Group Discussion (FGD) dengan bimbingan dari peneliti. Informasi ini peneliti peroleh dari hasil pengamatan pada saat bimbingan diskusi Focus Group Discussion (FGD) meningkatkan kompetensi guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thingking Skill) Dalam Pembelajaran Tematik. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah dengan Focus Group Discussion (FGD) dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thingking Skill) Dalam Pembelajaran Tematik. Hal itu dapat dibuktikan dari hasil observasi/pengamatan yang memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan kompetensi guru dari siklus ke siklus. yaitu terjadi peningkatan sebesar 16,00% dari siklus pertama kesiklus kedua

OPTIMALISASI RUMAH SINGGAH SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN QANUN KOTA LANGSA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN Pratama, Andika Putra; Zuleha, Zuleha; Rachmad, Andi
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v5i1.758

Rumah Singgah merupakan upaya pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan yang di landasi oleh Pasal 34 UUD NKRI Tahun 1945. Tujuan dari Rumah Singgah menolong anak jalan mengatasi masalah yang dihadapi serta menjumpai alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Metode yang digunakan dalam peneltiian ini adalah yuridis empiris. Keberadaan rumah singgah pada umumnya sangat bermanfaat bagi anak jalanan, pengemis karena dapat menjadi tempat berlindung dan tempat untuk mengembangkan kreatifitas. Namun di Kota Langsa rumah singgah tidak berfungsi dengan optimal ini dikarenakan tidak adanya dana dalam pengelolaan rumah singgah tersebut. Sehingga fungsi rumah singgah tidak berfungsi sebagaimana mestinya Sehingga pemerintah perlu memberi perhatian khusus terhadap rumah tersebut sehingga fungsi bisa dijalankan sebagaimana mestinya.

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA DANA BUMG Nyak Arief, Teuku; Bustami, Bustami; Zuleha, Zuleha
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 6, No 1 (2024): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v6i1.779

Tindak pidana korupsi merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara. . Menurut perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pelaku dapat di hukum sekurang-kurangnya empat tahun atau dua puluh tahun. RM (nama Inisial) yang merupakan Seorang Keuchik di Gampong Blang Awe Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur melakukan tindak pidana penyelewengan dana Desa dan Dana BUMG sejumlah Rp.142.110.000 (seratus empat puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) pada tahun 2020. Pada kenyataannya pelaku korupsi dana BUMG sejumlah Rp.142.110.000 (seratus empat puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh RM (nama Inisial) yang merupakan Seorang Keuchik di Gampong Blang Awe Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur tidak diselesaikan secara hukum dan dibiarkan begitu saja tanpa suatu proses yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Dana Desa di Blang Awe Kec Madat Aceh Timur belum berjalan. Hambatan bagi penegakan hukum dalam penindakan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dana desa di Gampong Blang Awe Madat Aceh Timur penegak hukum lambat dalam menindak perkara tersebut dan tidak ada itikat baik pelaku dalam pertanggungjawaban hukum, Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan yaitu memeriksa pelaku, melakukan penyelidikan dan akan segera ditingkatkan ke penyidikan dan seterusnya pelaku akan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang.

PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN NOMOR 173/PID.SUS/2013/PN.KS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PERIKANAN Aulia, Riza; Sahara, Siti; Zuleha, Zuleha
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v5i1.765

Tindak pidana perikanan diatur dalamUndang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Kitab Undang-Undang Pidana sementara di Aceh telah ada aturan sendiri yang mengatur tentang pelanggaran Perikanan yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan. Penelitian yang digunakandalam penelitian ini adalah normatif. Dalam kasus tindak pidana perikanan dalam putusan Nomor 173/Pid.Sus/2013/PN/KS hakim memutuskan perkara dengan menggunakan dalamUndang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Seharusnya haim dapat menggunakan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan. Dimana hukumannya lebih berat dari pada yang diatur di dalam Undang-Undang

KEBIJAKAN TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN DARI LUAR DAERAH TANPA SURAT IZIN Zuleha, Zuleha
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18iKhusus.8209

Kebijakan pengguna kendaraan yang masuk tanpa izin dari luar daerah merupakan upaya pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas kendaraan di wilayahnya. Pelaksanaan kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban serta mengoptimalkan penggunaan infrastruktur jalan yang terbatas. Kendaraan yang datang dari luar daerah tanpa izin dapat menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan, konflik antara warga dan pengguna kendaraan, serta menambah beban infrastruktur jalan. Kebijakan ini biasanya dilakukan melalui sistem pemeriksaan kendaraan penyeberangan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan efisien bagi masyarakat dan pengguna jalan lainnya

ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU NIFAS NY “D”P3A0H3 DIRUMAH BERSALIN BUNDA PUJA Zuleha, Zuleha; Harianis, Sandra
Jurnal Kesehatan Husada Gemilang Vol 5 No 1 (2022): JURNAL KESEHATAN HUSADA GEMILANG
Publisher : STIKES HUSADA GEMILANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61129/jkhg.v5i1.65

The postpartum begins after the birth of the placenta and ends when the uterus organs return to their pre-pregnancy state. The postpartum lasts about 6 weeks. It is estimated that 60% of maternal deaths due to pregnancy occur after childbirth and 50% of postpartum deaths occur within the first 24 hours, one of the causes is puerperal bleeding because it requires proper treatment. The purpose of this midwifery care is to be able to provide comprehensive midwifery care services to the post-partum Mrs. "D" P3A0H3 at the Bunda Puja Maternity Hospital Tembilahan in 2019. This method of care uses documented varnemidset midwifery management in the form of SOAP. From the results of midwifery care that has been carried out at Mrs. "D" P3A0H3 with normal postpartum from August 4 to September 12 2019, in this case it was found that there was a gap, that isBunda Puja Maternity Hospital did not perform postpartum exercises. The conclusions of this study are assessment, data interpretation, identification of diagnoses and potential problems, identification of needs that require immediate treatment, comprehensive care planning, efficient planning, comprehensive evaluation of care measures, efficient planning, evaluation of midwifery care measures. Maintaining the performance of the health workers who work at the Bunda Puja Maternity Hospital so that clients remain satisfied with the care provided. Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Diperkirakan 60% kematian ibu akibat kehamilan terjadi setelah persalinan dan 50% kematian masa nifas terjadi dalam 24 jam pertama, salah satu penyebabnya adalah perdarahan masa nifas karena itu diperlukan penanganan yang tepat. Tujuan dari asuhan kebidanan ini adalahmampu memberikan pelayanan asuhan kebidanan secara komprehensif Pada Ibu Nifas Ny “D” P3A0H3 Di Rumah Bersalin Bunda Puja Tembilahan Tahun 2019. Metode asuhan ini menggunakan manajemen kebidanan alur fikir varney yang didokumentasikan dalam bentuk SOAP.Dari hasil asuhan kebidananyang telah dilakukan pada Ny “D” P3A0H3 dengan nifas normal dari tanggal 04 Agustus s/d 12 September 2019 dalam hal ini didapatkan adanya kesenjangan yaitu Rumah Bersalin Bunda Puja tidak melakukan senam nifas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengkajian, interprestasi data, identifikasi diagnosa dan masalah potensial, identifikasi kebutuhan yang memerlukan penanganan segera, perencanaan asuhan yang menyeluruh, perencanaan efisien, evaluasi tindakan asuhan yang menyeluruh, perencanaan secara efisien, evaluasi tindakan asuhan kebidanan. Mempertahankan kinerja pada tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Bersalin Bunda Puja yang baik agar klien tetap merasa puas dengan asuhan yang diberikan.

Sosio-Kultural dalam Masyarakat Aceh: Strategi Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sahara, Siti; Natsir, Muhammad; Zuleha, Zuleha; Yusuf, Darmawi; Mansari, Mansari
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.185

This study examines the weaknesses in Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), particularly concerning the absence of provisions for restitution for victims of domestic violence (KDRT). Restitution, as a form of financial compensation given by the perpetrator to the victim, is regulated in Aceh's Qanun Number 9 of 2008 on the Development of Acehnese Life, which reflects the socio-cultural practices of the Acehnese community in providing protection and recovery for KDRT victims. However, this provision is not included in the UU PKDRT, making it unenforceable by public prosecutors in the national legal context. This study employs an empirical legal research method with data collection techniques through interviews to gather perspectives from traditional leaders, Keuchik, Tuha Peut, Imeum Gampong, and other relevant parties regarding the application and shortcomings of the UU PKDRT. The absence of restitution provisions in the UU PKDRT is a significant weakness that hinders comprehensive protection for KDRT victims. The adoption of restitution provisions into national law through the UU PKDRT is highly feasible, considering that the purpose of the law is for humans and to realize the welfare of the entire society. This policy reformulation is expected to strengthen legal protection for KDRT victims and accommodate existing socio-cultural values in society. [Penelitian ini mengkaji kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), khususnya terkait dengan tidak diaturnya restitusi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Restitusi, sebagai bentuk kompensasi penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban, telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Aceh, yang mencerminkan praktik sosio-kultural masyarakat Aceh dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban KDRT. Namun, ketentuan ini tidak tercantum dalam UU PKDRT, sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh penuntut umum dalam konteks hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara untuk mendapatkan pandangan dari para tokoh adat, Keuchik, Tuha Peut, dan Imeum Gampong serta pihak-pihak terkait mengenai penerapan dan kelemahan UU PKDRT. Ketiadaan pengaturan restitusi dalam UU PKDRT merupakan kelemahan signifikan yang menghambat perlindungan menyeluruh terhadap korban KDRT. Adopsi ketentuan restitusi ke dalam hukum nasional melalui UU PKDRT sangat mungkin dilakukan, mengingat tujuan hukum adalah untuk manusia dan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Reformulasi kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi korban KDRT dan mengakomodasi nilai-nilai sosio-kultural yang ada di masyarakat].

PENDAMPINGAN DAN PEMBIMBINGAN GURU DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KECAMATAN SIMPANG JERNIH KABUPATEN ACEH TIMUR Fitriani, Rini; Zulfiani, Zulfiani; Agnesta Krisna, Liza; Fachrizal, Fachrizal; Zuleha, Zuleha
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 12 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v7i12.5505-5510

Masa kanak-kanak, dikenal sebagai "the golden age," periode penting dalam tumbuh kembang anak. Masa itu, anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas guna mengoptimalkan potensi diri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, dengan fokus pada perkembangan fisik, kecerdasan, emosi, komunikasi, dan spiritual anak. Peran PAUD sangat krusial karena perkembangan anak selama periode ini berdampak signifikan pada kehidupan masa depannya. Oleh karena itu, penyelenggaraan PAUD yang berkualitas memerlukan keterlibatan aktif dari pemerintah, pendidik, keluarga, dan masyarakat. Melalui kegiatan PKM ini diharapkan kepada guru PAUD dapat memberikan layanan pendidikan bermutu kepada para anak. Kegiatan PKM ini dilakukan dalam bentuk pendampingan dan pembimbingan kepada para guru PAUD kecamatan simpang jernih. Setelah itu dalam kegiatan PKM ini juga dilakukan monitoring evaluasi pelaksanaan dengan harapan para guru PAUD dan orang tua memahami tentang pemenuhan hak pendidikan anak di usia dini.

PENDAMPINGAN DAN PEMBIMBINGAN GURU DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KECAMATAN SIMPANG JERNIH KABUPATEN ACEH TIMUR Fitriani, Rini; Zulfiani, Zulfiani; Agnesta Krisna, Liza; Fachrizal, Fachrizal; Zuleha, Zuleha
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 12 (2024): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v%vi%i.%p

Masa kanak-kanak, dikenal sebagai "the golden age," periode penting dalam tumbuh kembang anak. Masa itu, anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas guna mengoptimalkan potensi diri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, dengan fokus pada perkembangan fisik, kecerdasan, emosi, komunikasi, dan spiritual anak. Peran PAUD sangat krusial karena perkembangan anak selama periode ini berdampak signifikan pada kehidupan masa depannya. Oleh karena itu, penyelenggaraan PAUD yang berkualitas memerlukan keterlibatan aktif dari pemerintah, pendidik, keluarga, dan masyarakat. Melalui kegiatan PKM ini diharapkan kepada guru PAUD dapat memberikan layanan pendidikan bermutu kepada para anak. Kegiatan PKM ini dilakukan dalam bentuk pendampingan dan pembimbingan kepada para guru PAUD kecamatan simpang jernih. Setelah itu dalam kegiatan PKM ini juga dilakukan monitoring evaluasi pelaksanaan dengan harapan para guru PAUD dan orang tua memahami tentang pemenuhan hak pendidikan anak di usia dini.

FULFILLING THE RIGHTS OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA Krisna, Liza Agnesta; Wilsa, Wilsa; Rachmad, Andi; Aldino, Hanri; Hayati, Vivi; Zuleha, Zuleha; Nazarova, Lola G.
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i1.36572

Legal protection for children who are victims of sexual crimes is an essential aspect of the criminal justice system. This research examines the concept of legal protection for child victims of sexual crimes in Indonesia, focusing on both positive and progressive legal aspects. The study aims to understand the implementation of legal protection concepts for child victims of sexual crimes within the framework of positive law, as well as to explore the impact and effectiveness of progressive law in the same context. The research methodology adopts a descriptive normative approach, utilizing both primary and secondary legal sources. Normative analysis involves identifying relevant laws and regulations, such as Law No. 13 of 2006 on Witness and Victim Protection, Law No. 11 of 2012 on Juvenile Justice System, and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. Data analysis employs qualitative methods, combining literature review and field research. The findings of this research affirm that despite existing laws governing legal protection for child victims of sexual crimes, implementation remains suboptimal, with various challenges yet to be addressed. Further steps are necessary to raise awareness, strengthen law enforcement, and ensure that the rights of child victims are upheld in accordance with principles of justice and human rights.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search