Garuda - Garba Rujukan Digital

Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam ‎ ‎(Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)‎: Khairul Bahri Nasution, M.H.I Nasution, Khairul Bahri
Islamic Circle Vol. 1 No. 2 (2020): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Abstrak Syariat Islam hadir untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dalam hal apapun termasuk pada kepemilikan atas harta benda serta hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Hak kepemilikan adalah hak setiap individu yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Namun agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan bersama maka ada beberapa hal yang menjadi hajat hidup orang banyak tidak boleh dimiliki oleh individu, dikelola untuk kemaslahatan umat manusia sekalipun kepemilikan pada manusia bersifat nisbi. Seperti halnya kepemilikan umum yang tidak ada seorangpun yang berhak untuk memilikinya, sebab manfaat dari benda tersebut dipergunakan untuk kebutuhan seluruh warga negara. Di antara benda-benda yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan adalah jalan raya, sungai, taman-taman kota, barang tambang dan sumber daya alam lainnya sebab semua benda tersebut menjadi kebutuhan hidup orang banyak dimana jika hal tersebut tidak tercukupi maka akan timbul kekacauan. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk mengelola semua sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat. Dari kepemilikan terhadap harta dapat pula digali nilai-nilai filosofi yang amat luhur dalam aturan kepemilikan menurut Islam, antara lain: nilai manfaat, nilai kesempurnaan, nilai ketelitian dan ketegasan, nilai kekuatan/ kepastian, nilai progresifitas, dan fleksibilitas, serta nilai tanggung jawab, kebersamaan, keadilan dan pemerataan.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Analisis”UU.No.8,tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Istisna’pada Konveksi Musly Group Khairul Bahri Nasution, Ahyar Azhari Lubis, Resi Atna Sari Siregar,
Islamic Circle Vol. 2 No. 2 (2021): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

The sale and purchase contract in the form of an order is called bai istisna’, one of the implementations of buying and selling orders is in convection. As for the fact that the practice of istisna’ at the Musly Group convection is in fact still experiencing delays in what was agreed upon. The order agreement mechanism is carried out by means of the buyer visiting the clothing maker directly or through electronic media, with the specifications desired by the consumer. The payment mechanism for the order is done by giving an order down payment as a binder, and the rest can be paid at the end when the buyer receives the ordered goods. However, in this case, the Convection party made a delay that was detrimental to the consumer. The Consumer Protection Law as its purpose is to protect the interests of consumers and serve as a warning to business actors has been regulated in Article 16 concerning actions that are prohibited by business actors. The implementation of the goods order contract at the Musly Group convection has fulfilled the pillars and conditions, but it is fasid in terms of default or negligence which in Islamic law is subject to compensation or dhaman al aqd.

KRITIK HADIS-HADIS TENTANG SHALAT DALAM KITAB BAHJAT AL-WASĀ’IL KARYA SYEKH NAWAWI AL-BANTANI hafisuddin; Khairul Bahri Nasution
AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies Vol. 5 No. 1 (2024): AL-ISNAD: Journal of Indonesian Hadist Studies
Publisher : Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51875/alisnad.v5i1.352

Hadis-hadis dalam kitab Bahjat al-Wasā’il karya Syekh Nawawi al-Bantani umumnya tidak mencantumkan sanad secara lengkap, sehingga memerlukan kajian untuk menentukan kualitasnya. Penelitian ini mengkaji empat dari dua puluh empat hadis terkait shalat dalam kitab tersebut melalui metode takhrij, kritik sanad, dan kritik matan. Penelitian bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research), menggunakan rujukan utama kitab-kitab hadis dalam al-Kutub al-Tis‘ah serta kitab-kitab kritik hadis. Data dikumpulkan melalui dokumentasi referensi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keempat hadis yang diteliti berstatus sahih dan hasan li ghairih, mencakup tema doa duduk antara dua sujud, riya’ dalam shalat, meninggalkan shalat berjamaah, dan shalat witir. Analisis matan tidak menemukan pertentangan dengan Al-Qur’an maupun hadis lain, bahkan terdapat dukungan dari jalur sanad dan matan lain yang memperkuat statusnya. Oleh karena itu, hadis-hadis tersebut layak dijadikan hujjah dalam ibadah shalat. Penelitian ini menegaskan pentingnya kritik sanad dan matan untuk menentukan validitas hadis, terutama dalam konteks ibadah ritual seperti shalat.

HADIS TENTANG AL-QARDH DAN KEHARAMAN RIBA AL-QARDH Khairul Bahri Nasution
Al-Mu'tabar Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Mu'tabar
Publisher : Program Studi Ilmu Hadis STAIN Mandailing Natal

Al-Qardh is an act that is recommended in Islam, which will be rewarded by Allah SWT, and includes kindness if the borrower provides additional assets or goods borrowed on a voluntary basis, not because the loan conditions are met. It contains compassionate human and social values to fulfill the borrower's needs. But in reality, sometimes the muqtaridh in doing al-qardh requires the benefit of the muqridh. This problem can be motivated by ignorance of the procedures for al-qardh taught by the Prophet in his words. The hadiths regarding al-Qard are from the Prophet ﷺ even though in some of the sanad there are weaknesses, especially in the history of Ibn Majah. However, because it is supported by another Sahih hadith and especially the Qur'an in surah Al-Baqarah: 245: "Who wants to give a loan to Allah, a good loan (spending his wealth in the way of Allah). al-Qardh is permissible as long as it does not lead to benefit, because al-Qardh that takes advantage of is usury. Even though the hadith regarding this is not valid, objects that are valid to be used as al-Qard are objects that can be measured, or weighed, or objects that can be counted.

The Debate Over Nasakh in the Verse of Bequest: An Analysis of Shaykh Muhammad Abduh’s Thought in Tafsir al-Manar Nasution, Khairul Bahri; Irfan, Rengga; Saputra, Edriagus
Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat Vol 8, No 1 (2025):Vol. 8, No. 1 Juni 2025
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jkpu.v8i1.6651

This research explores Shaykh Muhammad Abduh's views on the pros and cons of the will verse, which is generally considered by the majority of scholars to have been abrogated by the inheritance verse or the Ahad hadith. It also examines his contribution to the re-interpretation of Islamic inheritance law across different religious contexts. This study is qualitative library research, focusing on Muhammad Abduh's interpretation of the will verse in his al-Manar commentary, linking his ideas to contemporary legal decisions. Secondary data sources include books, articles, journals, and relevant internet materials. The findings reveal that, according to Abduh, the will verse remains valid (muhkam), specifically for those who do not inherit from their relatives. He argues against the claim of abrogation (nasakh) for several reasons: First, the context of the verse contradicts nasakh, emphasizing that the will must take priority over inheritance. Second, the verse regarding inheritance applies specifically to non-heirs, including those excluded due to religious differences. Third, the Salaf permitted bequests to heirs, provided they were given to those in need. Fourth, the hadith "There is no will for heirs" is weak, as it lacks a reliable chain of narration.

Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam ? ?(Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam)? Khairul Bahri Nasution, M.H.I Nasution, Khairul Bahri
Islamic Circle Vol. 1 No. 2 (2020): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v1i2.303

Abstrak Syariat Islam hadir untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dalam hal apapun termasuk pada kepemilikan atas harta benda serta hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada. Hak kepemilikan adalah hak setiap individu yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Namun agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan bersama maka ada beberapa hal yang menjadi hajat hidup orang banyak tidak boleh dimiliki oleh individu, dikelola untuk kemaslahatan umat manusia sekalipun kepemilikan pada manusia bersifat nisbi. Seperti halnya kepemilikan umum yang tidak ada seorangpun yang berhak untuk memilikinya, sebab manfaat dari benda tersebut dipergunakan untuk kebutuhan seluruh warga negara. Di antara benda-benda yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan adalah jalan raya, sungai, taman-taman kota, barang tambang dan sumber daya alam lainnya sebab semua benda tersebut menjadi kebutuhan hidup orang banyak dimana jika hal tersebut tidak tercukupi maka akan timbul kekacauan. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk mengelola semua sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat. Dari kepemilikan terhadap harta dapat pula digali nilai-nilai filosofi yang amat luhur dalam aturan kepemilikan menurut Islam, antara lain: nilai manfaat, nilai kesempurnaan, nilai ketelitian dan ketegasan, nilai kekuatan/ kepastian, nilai progresifitas, dan fleksibilitas, serta nilai tanggung jawab, kebersamaan, keadilan dan pemerataan.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Analisis”UU.No.8,tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Istisna’pada Konveksi Musly Group Khairul Bahri Nasution, Ahyar Azhari Lubis, Resi Atna Sari Siregar,
Islamic Circle Vol. 2 No. 2 (2021): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v2i2.587

The sale and purchase contract in the form of an order is called bai istisna’, one of the implementations of buying and selling orders is in convection. As for the fact that the practice of istisna’ at the Musly Group convection is in fact still experiencing delays in what was agreed upon. The order agreement mechanism is carried out by means of the buyer visiting the clothing maker directly or through electronic media, with the specifications desired by the consumer. The payment mechanism for the order is done by giving an order down payment as a binder, and the rest can be paid at the end when the buyer receives the ordered goods. However, in this case, the Convection party made a delay that was detrimental to the consumer. The Consumer Protection Law as its purpose is to protect the interests of consumers and serve as a warning to business actors has been regulated in Article 16 concerning actions that are prohibited by business actors. The implementation of the goods order contract at the Musly Group convection has fulfilled the pillars and conditions, but it is fasid in terms of default or negligence which in Islamic law is subject to compensation or dhaman al aqd.

Upah Muballigh Ditinjau Dari Hukum Islam (Kritik Atas Pemikiran Abdul Qadir Jawas) Rizka Agustina Sikumbang, Khairul Bahri Nasution
Islamic Circle Vol. 4 No. 2 (2023): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v4i2.1496

Abdul Qadir Jawas is one of the preachers whose opinions have recently sparked a lot of polemics among the public, especially his opinion about the prohibition of a preacher asking for wages from the congregation or organizers, because the preacher's wages are given by Allah SWT, even this action can be considered an act of shirk. The purpose of this study is to find out how Abdul Qadir Jawas views the wages of preachers and the views of Islamic law. The type of research used is library research on the thoughts of figures using content analysis techniques. Data is collected through videos and books. The results of the study concluded that according to Yazid Bin Abdul Qadir Jawaz, preachers should not ask for and expect wages from the congregation or organizers, because the preacher's wages are given by Allah SWT. According to him, he is not allowed to receive wages if the preacher is able to meet the needs of his family not through preaching even though the wages are given as a gift from the committee, he is not allowed to set rates for preaching, he is not allowed to enter into agreements regarding wages with the committee during preaching. Meanwhile in Islam, it is permissible to give or receive wages to preachers in preaching. The majority of scholars allow the preacher to receive compensation for the lectures or teaching of religious knowledge he gives as long as it is not the main goal.

Rekonstruksi Konsep Syaż Dalam Kajian Hadis: Telaah Pemikiran Syaikh Abdullah Al-Ghumari Afriza, Nugraha Andri; Nasution, Khairul Bahri
Jurnal Keislaman Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Keislaman
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54298/jk.v7i2.273

This research is based on the opinion of several Ulama who stated that researching the syaż of a hadiṡ is not an easy activity. The implication is that studies on syaż in the treasury of hadiṡ science have not experienced encouraging developments. This causes books that discuss hadiṡ containing syaż to be very difficult to find. Until finally the work of Sheikh Abdullah al-Ghumari appeared, which became the antithesis of this opinion. The purpose of this study is to determine the concept of syaż and the steps taken by Sheikh Abdullah Al-Ghumari in determining the syaż of a hadiṡ. This research is a descriptive qualitative type that compiles and explains the results of the study through words and sentences, not numbers. This study uses a library research method in data collection. The main source of information for this study is Sabil al-Tawfiq fi Tarjamati Abdullah bin al-Siddiq al-Ghumari. The data analysis used in this study is the thematic analysis. The results of this study, related to the steps taken by Sheikh Abdullah al-Ghumari in criticizing the hadiṡs that are considered syaż in general, are as follows: 1) Mentioning the mukharrij of the Hadiṡ; 2) Mentioning the status of the Hadiṡ as syaż and not allowed to be practiced; 3) Mentioning the reasons for its syaż either because it contradicts the mutawatir Hadiṡ, verses of the Qur'an, ijma', valid rules in the science of hadiṡ,, the weakness of the narrator, or because the Hadiṡ is munqathi' or mursal.

HADIS TENTANG AL-QARDH DAN KEHARAMAN RIBA AL-QARDH Khairul Bahri Nasution
Al-Mu'tabar Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Mu'tabar
Publisher : Program Studi Ilmu Hadis STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/jurnal ilmu hadis.v3i1.969

Al-Qardh is an act that is recommended in Islam, which will be rewarded by Allah SWT, and includes kindness if the borrower provides additional assets or goods borrowed on a voluntary basis, not because the loan conditions are met. It contains compassionate human and social values ??to fulfill the borrower's needs. But in reality, sometimes the muqtaridh in doing al-qardh requires the benefit of the muqridh. This problem can be motivated by ignorance of the procedures for al-qardh taught by the Prophet in his words. The hadiths regarding al-Qard are from the Prophet ? even though in some of the sanad there are weaknesses, especially in the history of Ibn Majah. However, because it is supported by another Sahih hadith and especially the Qur'an in surah Al-Baqarah: 245: "Who wants to give a loan to Allah, a good loan (spending his wealth in the way of Allah). al-Qardh is permissible as long as it does not lead to benefit, because al-Qardh that takes advantage of is usury. Even though the hadith regarding this is not valid, objects that are valid to be used as al-Qard are objects that can be measured, or weighed, or objects that can be counted.

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search