Garuda - Garba Rujukan Digital

Development of Sharia Based Local Wisdom Business at Society of Mandailing Natal Asrul Hamid; Khairul Bahri Nasution; Resi Atna Sari Siregar; Jannus Tambunan
LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam Vol 9 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/lamaisyir.v9i1.29413

Integration of Islam with local wisdom in business development in Mandailing Natal Regency as an effort to improve the economy and welfare by rejecting the concept of exploitation and discrimination but prioritizing the value of benefit in the midst of the proliferation of franchised businesses. This study aims to analyze the development of sharia-based local wisdom business in Mandailing Natal Regency. This research method uses a qualitative descriptive approach. Sources of data are described from the results of observations, interviews, and documents as well as relevant references to understand socio-cultural both in attitudes, motivations and people's expectations related to business development by analyzing data using qualitative methods. The results show that business development by integrating Islamic values with local wisdom of Mandailing Natal referring to the philosophy of Dalihan Na Tolu, Marsialap ari Marsalapari and Poda Na Lima, is a strategic step in developing a business so that it can compete with franchise businesses, in line with the adage “Hombardo adat dohot worship as a way of life. Steps that need to be developed are regulations, new innovations and management and marketing strategies that are tailored to the needs of the community and market and according to sharia principles as an effort to realize a balance of welfare and happiness in this world and the hereafter.

Peran Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Lumban Dolok Dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah Resi Atna Sari Siregar; Ian Alfian; Syahrial
Journal of Community Dedication and Development (Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 1 (2021): (Januari - Juni 2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1743.562 KB)

Perguruan tinggi merupakan salah satu institusi pendidikan yang bertanggung jawab mempersiapkan peserta didiknya untuk menjadi anggota yang baik dalam masyarakat.Tanggung jawab perguruan tinggi tersebut tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Apabila Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut dikaitkan dengan kondisi masyarakat di desa Lumban Dolok, dari temuan peneliti, mayoritas masyarakat desa Lumban Dolok mempunyai simpanan di bank konvensional. Sosialisasi dan pemahaman tentang riba ditujukan agar masyarakat dapat menghindari riba dengan melakukan berbagai upaya. Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (social legal approach). Ada beberapa hal yang membuat masyarakat desa Lumban Dolok belum melakukan transaksi perbankan melalui bank syariah. Pertama adanya anggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Kedua mereka mengatakan bahwa pelayanan bank syariah belum maksimal, seperti kurangnya kantor cabang yang menghambat dalam kecepatan dan ketepatan dalam transaksi perbankan. Ketiga, belum adanya kesadaran penuh dan dorongan untuk berpindah ke keuangan syariah dari konvensional. Namun setelah dilakukannya program sosialisasi riba dan kaitannya dengan bank syariah masyarakat dapat mengetahui dan paham akan bahaya riba sehingga terdorong untuk bertransaksi yang sesuai syariat dan tergerak untuk bertransaksi di keuangan syariah.

AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PRAKTIK TIMBANG JUAL BELI IKAN (STUDI KASUS PANYABUNGAN MANDAILING NATAL) Resi Atna Sari Siregar
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2587

Salah satu aspek muamalah yang diatur dalam pelaksanaannya adalah jual beli. Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli, salah satunya adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan melepaskan hak milik antara satu dengan yang lain atas dasar saling menerima. Timbangan merupakan symbol keadilan dan kebenaran, seperti dalam Alquran yang memerintahkan untuk menakar dan menimbang dengan jujur menggunakan takaran yang benar dan neraca yang benar. Realitas dalam praktik jual beli, para pelakunya tidak terlalu memperdulikan batasan-batasan hukum, yang penting mendapatkan keuntungan yang melimpah. Oleh karena itu, praktik tidak halal harus dihindari oleh setiap pelaku bisnis agar dapat membedakan halal dan haram. Penerapan sistem timbangan yang dilakukan oleh penjual ikan , masih belum sesuai dengan konsep ekonomi syariah, karena transaksi yang dilakukan oleh penjual ikan masih terdapat unsur jual beli Gharar. Karena, ada unsur ketidakjelasan cara menimbang ember dengan ikan sekaligus pada saat ditimbang, dan juga berbedanya timbangan pada saat dilokasi pedagang dan dirumah, karena ditimbang kembali dirumah tidak memakai ember.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Implementasi Akad Qardh Titi Martini; Resi Atna Sari Siregar; Nurmayani Pasaribu
Hikmah Vol. 19 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera Medan

The people of Tangga Bosi II have a habit of lending money, accompanied by the condition that the lender controls the rice fields. On the one hand, this is considered something reasonable, but on the other hand, this needs further investigation in a review of sharia economic law. In this regard, this study aims to describe the conditions of the Qardh contract that have been implemented in the village of Tanga Bosi II and to analyze these conditions in a review of sharia economic law analysis. The research method used is qualitative with a case study approach. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation studies. The primary sources in this study are qardh actors in the village of Tangga Bosi II and related people. In contrast, the secondary data sources are obtained from books related to the author's thesis. The results of the study revealed that the qardh contract carried out by the Tanggga Bosi II village community was still based on oral, and it was customary based on agreement and trust intending to help each other or help each other, by way of the lender providing guarantees for his debt in the form of rice fields. A review of sharia economic law on the problems mentioned above includes injustice to the borrower because it is unfair to the borrower; other than that, he owes the rice fields for his livelihood to be controlled by the lender.

Peran Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Bisnis Syariah di Kota Padang Sidimpuan Jannus Tambunan; Resi Atna Sari Siregar; Khairul Bahri Nasution; Asrul Hamid
Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 8 No 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/iqtishodiyah.v8i2.827

Kearifan lokal adalah kebijaksanaan setempat atau kearifan setempat atau dapat juga dimaknai sebagai ide-ide setempat yang bersifat bijaksana, bermuatan nilai yang baik, penuh kebijaksanaan, yang diikuti dan tertanam dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peran kearifan lokal Kota Padang Sidimpuan terhadap Pengembangan Bisnis Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada pelaku usaha, masyarakat, tokoh adat dan pemerintah, data tersebut kemudian dianalisis dan menghasilkan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Kearifan lokal Kota padang sidimpuan sangat berperan dalam mengembangkan bisnis syariah yang sesuai tuntunan agama islam, dimana pelaku usaha dan konsumen saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai, saling peduli, saling tolong menolong ini tercermin dari melekatnya nilai adat budaya dalam diri masyarakat. Kearifan lokal ini tidak berfokus pada pencantuman kata “syariah” yang melekat pada merek dagang atau merek usaha, akan tetapi lebih kepada muatan kegiatan/aktivitas bisnis yang bernilai syariah, ramah tamah, tutur kata yang sopan dan santun, jujur, ketertiban dan keamanan kegiatan ekonomi.

Peran Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Bisnis Syariah di Kota Padang Sidimpuan Jannus Tambunan; Resi Atna Sari Siregar; Khairul Bahri Nasution; Asrul Hamid
Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 8 No 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/iqtishodiyah.v8i2.827

Kearifan lokal adalah kebijaksanaan setempat atau kearifan setempat atau dapat juga dimaknai sebagai ide-ide setempat yang bersifat bijaksana, bermuatan nilai yang baik, penuh kebijaksanaan, yang diikuti dan tertanam dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peran kearifan lokal Kota Padang Sidimpuan terhadap Pengembangan Bisnis Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada pelaku usaha, masyarakat, tokoh adat dan pemerintah, data tersebut kemudian dianalisis dan menghasilkan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Kearifan lokal Kota padang sidimpuan sangat berperan dalam mengembangkan bisnis syariah yang sesuai tuntunan agama islam, dimana pelaku usaha dan konsumen saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai, saling peduli, saling tolong menolong ini tercermin dari melekatnya nilai adat budaya dalam diri masyarakat. Kearifan lokal ini tidak berfokus pada pencantuman kata “syariah” yang melekat pada merek dagang atau merek usaha, akan tetapi lebih kepada muatan kegiatan/aktivitas bisnis yang bernilai syariah, ramah tamah, tutur kata yang sopan dan santun, jujur, ketertiban dan keamanan kegiatan ekonomi.

THE TRADITION OF THE PRACTICE OF MONEY LOANS WITH GUARANTEE OF RICE HARVEST IN THE TANGGA BOSI COMMUNITY: ANALYSIS OF MAQASHID SHARIA Asrul Hamid; Resi Atna Sari Siregar; Filda Elisa Nasution
Ijtihad Vol. 16 No. 2 (2022): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

The concept of borrowing and borrowing (al-qardh) in Islam is an approach to tabarru' to Allah with the aim of getting His pleasure. This is a form of concern for fellow human beings, especially for people who are struggling with life's difficulties, so that the loans given are able to ease the burden of life for those who are in trouble. Loans in Islam must be separated from commercial or profit-oriented elements, because it is a pure contract of mutual assistance as a form of devotion to Allah Swt. As for the tradition of the Tangga Bosi community, Siabu District, Mandailing Natal Regency, North Sumatra, that when the rice planting season arrives, the majority of people who are farmers will borrow money from rice mill traders to provide capital for cultivating rice fields and also for daily needs with guaranteed yields. When the rice is harvested, it must be sold to the merchant who provided the loan at a price determined by the merchant. The results of the study concluded that the practice of borrowing and borrowing carried out by the Tangga Bosi community with the concept they agreed upon was not in accordance with Islamic teachings because of the taking of benefits or profits on one side, then guaranteeing the rice yields which could not be guaranteed to be successful or not (gharar). However, if you are in a state of urgency or emergency after all efforts have been made but no solution is found, then this kind of lending practice is allowed because it is feared that without this loan cultivation of rice fields will not work and will bring greater mafsadat so that it interferes with the five main elements of the goal shari'ah is established (maqashid shari'ah).

PENDAMPINGAN PENINGKATAN KEWIRAUSAHAAN PADA SANTRI MELALUI EKONOMI KREATIF DI PESANTREN BAITUR RAHMAN PARAUSORAT KEC. BATANG Titi Martini; Resi Atna Sari Siregar; Erpiana Siregar
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 1 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i1.11587

Pengembangan ekonomi kreatif di pesantren merupakan tantangan yang besar yang dihadapi pesantren karena harus mampu mengkolaborasikan ilmu agama dan ilmu umum. Salah satu ilmu umum yang perlu dikembangkan dan dimasukkan dalam kurikulum pesantren adalah kewirausahaan yang Islami. Sebagaimana amanat undang undang, pesantren mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan pengabdian ini yaitu memberikan bimbingan dan pelatihan tentang pemanfaatan waktu luang bagi para santri dan karya- karya inovatif serta pendampingan pemasaran produk yang secara tidak langsung ikut mempromosikan keberadaan dan kelebihan yang dimiliki pondok pesantren Baiturrahman. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah ceramah dan diskusi tanya jawab dalam pemahaman entrepreneur serta pelatihan pembuatan kerajinan tangan dan pendampingan pemasaran secara online dan offline. Adapun hasil pengabdian ini adalah diterima serta mendapat respon yang baik dan positif dari berbagai pihak dan diharapkan adanya perubahan pola pikir santri untuk berkembang serta memiliki keterampilan yang inovatif tentang ekonomi kreatif dengan pembuatan souvenir-souvenir cantik dari berbagai macam

Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Implementasi Akad Qardh Titi Martini; Resi Atna Sari Siregar; Nurmayani Pasaribu
Hikmah Vol. 19 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53802/hikmah.v19i1.157

The people of Tangga Bosi II have a habit of lending money, accompanied by the condition that the lender controls the rice fields. On the one hand, this is considered something reasonable, but on the other hand, this needs further investigation in a review of sharia economic law. In this regard, this study aims to describe the conditions of the Qardh contract that have been implemented in the village of Tanga Bosi II and to analyze these conditions in a review of sharia economic law analysis. The research method used is qualitative with a case study approach. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation studies. The primary sources in this study are qardh actors in the village of Tangga Bosi II and related people. In contrast, the secondary data sources are obtained from books related to the author's thesis. The results of the study revealed that the qardh contract carried out by the Tanggga Bosi II village community was still based on oral, and it was customary based on agreement and trust intending to help each other or help each other, by way of the lender providing guarantees for his debt in the form of rice fields. A review of sharia economic law on the problems mentioned above includes injustice to the borrower because it is unfair to the borrower; other than that, he owes the rice fields for his livelihood to be controlled by the lender.

Legal Ramifications of Unregistered Divorce in the Religious Court within the Mandailing Natal Community Hamid, Asrul; Ritonga, Raja; Siregar, Resi Atna Sari; Akhyar, Akhyar; Nasution, Suryadi
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 7, No 1 (2024): EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v7i1.12598

The legal dualism in the Mandailing Natal community between the rules of school fiqh and the laws and regulations regarding divorce issues still leaves problems. This research aims to answer the phenomenon of divorce outside the Religious Courts in the Mandailing Natal community and the factors that influence it, then the legal consequences that occur in the Mandailing Natal community. This study uses sociological legal methods with a legislative approach and is analyzed philosophically. Data was collected by means of literature study and observation. The study found that the rules in fiqh state that divorce can be carried out anywhere and at any time without being limited by space and time as long as harmony and conditions are met, while the rules in legislation such as the Marriage Law, the Religious Courts Law and the Compilation of Islamic Law ( KHI) states that divorce can only be carried out in front of a court hearing, in other words, there are rules that must be fulfilled when seeking a divorce. The legal consequences of divorce outside the Religious Courts show that the legal rules were made with the aim of maintaining benefits and avoiding mafsadat. So the public needs to understand that even though divorce is a private matter, the presence of the government is an effort to guarantee the rights and legal protection of the community. So that Islamic law can be seen from various aspects of life, so that the goal of sharia, namely legal certainty and order, can be realized.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search