Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelaksanaan Sister Village dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Merapi pada Tahun 2021 di Kabupaten Magelang MUSHOUWIR, AMIRUDIN MAULA; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Implementasi pelayanan publik dalam kebencanaan oleh pemerintah hingga sekarang masih memiliki masalah yang ada mengingat pemerintah mempunyai fungsi dan tugas memberikan pelayan publik kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Modifikasi sistem kebencanaan perlu dilakukan sebelumnya pelaksanaan suatu program yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan yang masyarakat harapkan. Hal ini tentunya perlu melalui proses awal dari tahapan modifikasi system kebencanaan sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang sebagai amanat dari Undangundang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selaras dengan hal tersebut, penelitian ini membahas dan menganalisis implementasi sister village di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menjelaskan menggunakan teori Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III. Secara keseluruhan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi kebiajkan sister village dilihat dari indikator George C. Edward III ini sudah dilaksanakan secara baik. Tujuan dari implementasi sister village sudah dicapai dengan baik bisa dilihat dari bencana erupsi gunung merapi pada tahun 2021 yang lebih tertata dari segi komunikasi, sumber daya,disposisi dan birokrasi. Adanya faktor pendukung dan penghambat menjadikan implementasi kebijakan sister village perlu adanya pembaharuan dari tahun ke tahun untuk optimalisasi sistem kebencanaan yang lebih modern

IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH PADAT KARYA DALAM RANGKA MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA PERIODE 2022-2023 Maharima, Amara Nilla; -, supratiwi -; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Rumah Padat Karya Program is one of the programs approved by the Surabaya City Government as a form of effort to deal with the increase in poverty and unemployment rates due to the impact of Covid-19. Wonocolo is one of the sub-districts that has a labor intensive house with several businesses in it. The implementation of Rumah Padat Karya Program encourages research to obtain adequate information related to the implementation of the Rumah Padat Karya Program. The aim of this research is to analyze the implementation of the Rumah Padat Karya Program in Kecamatan Wonocolo, Surabaya City, as a poverty alleviation program and reduce unemployment rates and to analyze the driving and inhibiting factors of program implementation. In this research, the analysis related to program implementation uses an implementation theory approach with four factors as conditions for the success of program implementation. This research uses descriptive qualitative research methods as a tool in solving the problems raised, using interview techniques, observation and literature study. The research results show that the implementation of the Rumah Padat Karya program in Wonocolo District has gone quite well, assessed by the four factors of implementation going well.

Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang Aini, Aldila Arin; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima muncul sebagai salah satu upaya untuk melakukan perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang ada pada Perda sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Masih adanya permasalahan mengenai PKL terutama yang menyangkut ketertiban dan gangguan pada fasilitas umum menyebabkan perlunya implementasi kebijakan yang baik oleh Pemerintah Kota Semarang. Untuk menilai bagaimana keberhasilan tujuan Perda ini maka perlu dilakukan sebuah evaluasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh Bridgman dan Davis yang memuat indikator masukan (input), indikator proses (process), indikator hasil (output), dan indikator dampak (outcomes). Secara keseluruhan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Perda nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan PKL dilihat dari indikator Bridgman dan Davis ini sudah dilaksanakan secara baik. Tujuan dari Perda sudah dicapai dengan baik bisa dilihat dari lingkungan Kota Semarang yang lebih tertata, PKL yang lebih berdaya, serta pemanfaatan SDM dengan baik. Peneliti berhasil memberikan temuan bahwa dari 4 indikator evaluasi yang dikemukakan oleh Bridgman dan Davis hanya bagian SDM yang dinilai masih kurang. Meskipun secara keseluruhan kebijakan ini berhasil, namun terdapat bebrapa kekurangan yaitu masih kurangnya sumber daya manusia di instansi pelaksana kebijakan, kemudian masih kurangnya sosialisasi kepada PKL sehingga masih terjadi kesalahan komunikasi antara PKL dan Dinas Perdagangaan. Yang terakhir adalah perlunya ketegasan aparat terutama Satpol PP untuk menindak beberapa pihak-pihak nakal yang masih menyalahgunakan aturan yang termuat dalam Perda

PELAKSANAAN DIGITALISASI PELAYANAN PADA WEBSITE “SIPENDUK ONLINE” DI DISDUKCAPIL KABUPATEN SEMARANG Ramadhani, Shinta Putri; -, Yuwanto -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research discusses the digitalization of services on the "Sipenduk Online" website in Population and Civil Registration Office of Semarang Regency. The application of digitalization of services in public service institutions has become commonplace. One form of digitalization of services created by Population and Civil Registration Office of Semarang Regency is Sipenduk Online. The policy in the form of Centralized SIAK makes online services on "Sipenduk Online" limited. The impermissibility of applications attached to the SIAK system makes Population and Civil Registration Office switch the online service platform to the form of a website. This research uses E-Government Theory from Indrajit (2016) and uses research methods in the form of descriptive qualitative approaches. Data collection techniques in this study were carried out by interviews, observation, and documentation. The results showed that the digitalization of services at "Sipenduk Online" in Population and Civil Registration Office of Semarang Regency has not achieved success. This is because there are still various fundamental problems related to the management of "Sipenduk Online". This is shown by the foundation of formation that is not strong, facilities provided to handle various jobs, unsystematic management structures, unfulfilled human resources, the absence of specific budget allocations regarding Sipenduk Online, and the mismatch of benefits that should be received by the community as users.

PENGEMBANGAN KERJASAMA DAERAH BIDANG KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 Pambayu, Tunggul Adi; -, Yuwanto -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pada era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah diminta untuk dapat memerintah secara mandiri. Ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintah daerah berhak memberdayakan dan mengatur urusan pemerintahan daerahnya dalam bentuk pengelolaan bersama atau tugas pembantuan. Adanya persoalan pada RPJMD dikeluarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2017-2025. Dengan potensi wisata Kabupaten Kebumen penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk kerjasama, pelaksanaan, dan pengembangan pariwisata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen di Bidang Kepariwisataan. Metodologi yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan informan Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, pihak swasta, dan masyarakat. Kemudian observasi dengan datang langsung ke lapangan, dan studi pustaka. Analisis data mengacu model Miles dan Huberman, dan keabsahan hasil penelitian diuji melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melakukan Pengembangan Kerjasama Daerah di Bidang Kepariwisataan yang sudah meliputi bentuk kerjasama yaitu kerjasama antarpemerintah bersifat horizontal dengan kabupaten lain, dan juga dengan pihak swasta. Pelaksanaan kerjasama juga sudah meliputi semua unsur dari konsep pentahelix dengan adanya keterlibatan pihak pemerintah, swasta, komunitas, akademisi, dan media. Kepariwisataan Kabupaten Kebumen juga sudah mengalami perkembangan karena adanya ketersediaan daya tarik wisata seperti atraksi, aksesibilitas yang selalu dikembangkan, fasilitas pendukung pada objek wisata, akomodasi yang membantu wisatawan, aktivitas atau kegiatan wisata sesuai dengan objek wisata, dan juga layanan tambahan dengan adanya partisipasi para pihak yang ikut andil dalam pengembangan kepariwisataan Peneliti mengidentifikasi masih terdapat kekurangan dalam hal keterbatasan peminat pihak swasta, mahalnya harga objek wisata, dan aturan yang kurang menguntungkan dalam hal pengembangan objek wisata. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan promosi pariwisata, koordinasi dengan pihak penilai, dan mencermati perjanjian kerjasama agar pengembangan objek wisata lebih maksimal

PERSEPSI MASYARAKAT DESA MOJOSIMO TERHADAP PRAKTIK GRATIFIKASI DALAM PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA TAHUN 2023 Munawaroh, Jauharotul -; -, Yuwanto -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Praktik gratifikasi di Indonesia acapkali dipandang sebagai hal yang lumrah bagi sebagian masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap gratifikasi memiliki peran krusial untuk membentuk pola pikir yang berkaitan dengan mental-mental ASN terhadap praktik gratifikasi. Untuk itu, penelitian ini menganalisis bagaimana persepsi masyarakat Desa Mojosimo terhadap kasus gratifikasi dalam pengisian jabatan Perangkat Desa yang dilakukan Kades Mojosimo serta apa yang melatarbelakangi terjadinya kasus tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori persepsi dari Azwar (1995: 24) yang mencakup komponen kognitif, komponen afektif, serta komponen konatif. Adapun, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner dengan sampel yang diperoleh melalui teknik probability sampling serta dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara persepsi masyarakat Desa Mojosimo terhadap gratifikasi dalam pengisian jabatan Perangkat Desa Mojosimo. Hal tersebut didasarkan atas nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 atau 5% serta nilai koefisien korelasi sebesar 0,434. Dalam hal ini, mayoritas responden (54,2%) tidak mengetahui proses seleksi, sementara kesadaran untuk berperilaku bersih meningkat yang mana terdapat 31,3% responden setuju untuk tidak menoleransi praktik gratifikasi serta 6,3% responden sangat setuju. Namun, masih ada 20,8% responden yang setuju terhadap praktik gratifikasi serta responden yang sangat setuju sebesar 12,5%. Penelitian ini juga menemukan adanya lima faktor utama pemicu gratifikasi dalam pengisian jabatan Perangkat Desa di Desa Mojosimo yang disebabkan oleh adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan lebih besar dari pendapatan, sanksi ringan, dan lemahnya pengawasan, dengan nilai mean 3,41–4,23. Hasilnya menunjukkan praktik gratifikasi masih terjadi di Desa Mojosimo meski kesadaran bersih masyarakat meningkat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah mampu meningkatkan sistem pengawasan agar terciptanya transparansi dalam proses seleksi perangkat desa, serta memberikan sanksi tegas dan berat apabila ditemukan kecurangan. Selain itu, Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan tidak menoleransi gratifikasi sebagai bentuk terima kasih

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DI DISDUKCAPIL KABUPATEN BOGOR Desandry, Mone Rizki; -, Yuwanto -; -, Wijayanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor kegagalan digitalisasi di Disdukcapil Kabupaten Bogor. Disdukcapil Bogor menerapkan digitalisasi sebagai upaya untuk mempermudah pelayanan dan penerapan digital governance. Pemilihan subjek penelitian dikarenakan Bogor memiliki penduduk terbanyak di Indonesia, dengan penduduk yang banyak seharusnya Pemerintah Kabupaten Bogor mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada warganya. Melalui digitalisasi Pemerintah Kabupaten Bogor sebenarnya tidak memiliki aplikasi penunjang digitalisasi pelayanan publik, tetapi mereka hanya mengandalkan aplikasi IKD milik Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Pejabat Disdukcapil Kabupaten Bogor, penentuan subjek tersebut didasarkan kepada siapa yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Disdukcapil Bogor ternyata gagal dalam pelaksanaan digitalisasi pelayanan publik hal ini disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu budaya, infrastruktur dan kepemimpinan. Lingkup permasalahan budaya dalam penerapan e-government yaitu adanya beberapa penolakan terhadap adanya penerapan e-government, kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap e- government dan adanya rasa tidak mau berbagi data dan informasi baik antar individu maupun antar instansi. Dalam lingkup masalah infrastruktur yang dihadapi ketika menerapkan egovernment yaitu adanya ketimpangan digital antara satu daerah dengan daerah lain, kurangnya sistem layanan, dan infrastruktur yang tidak menunjang. Sedangkan dalam lingkup masalah kepemimpinan yaitu adanya konflik antara pemerintah pusat dengan daerah, alokasi anggaran, dan pembakuan

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KOTA PEKALONGAN Arnie, Harnum Tiara; -, Yuwanto -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Program Kartu Prakerja yang sistemnya terpusat menjadikan peserta program langsung terhubung dengan Pemerintah Pusat. Perpres No. 36 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berperan dalam mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan Dinperinaker dalam implementasi Program Kartu Prakerja di Kota Pekalongan ditinjau dengan teori implementasi kebijakan Grindle. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Adapun datanya diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sosialisasi berhasil dilaksanakan melalui pertemuan langsung dan pemberian informasi melalui media sosial. Dinperinaker berhasil memanfaatkan website E-Makaryo dan media sosial untuk menyebarkan informasi kebutuhan tenaga kerja daerah. Berkaitan dengan fasilitasi, Dinperinaker telah memberikan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Adapun pendampingan dilakukan dengan memberikan rekomendasi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Namun, peran penyediaan data Lembaga Pelatihan dan sistem berbagi biaya belum berhasil terlaksana karena adanya hambatan, yaitu keterbatasan akses Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program. Pemerintah Daerah tidak diberi akses data-data penerima, tidak dilibatkan dalam seleksi pemilihan Jenis Pelatihan, serta tidak berperan dalam alokasi anggaran program. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Dinperinaker sejatinya tidak ditemukan peran yang dilaksanakan secara signifikan. Peran yang dilaksanakan oleh Dinperinaker hanya sebatas teknis yang sebenarnya sudah merupakan tugas pokok Dinperinaker. Dalam memaksimalkan Program Kartu Prakerja di daerah, sebaiknya pemerintah membangun sistem yang kolaboratif yaitu mengedepankan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Analisis Penetapan Desa Sukodono Sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang Pertama di Kabupaten Jepara Mahendra, Dicka -; -, Yuwanto -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini menganalisis penetapan Desa Sukodono sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang pertama di Kabupaten Jepara serta bagaimana keberjalanannya jika ditinjau dari pelaksanaan Pemilu 2024. Bawaslu Jepara memiliki komitmen kuat untuk memerangi politik uang di Kabupaten Jepara dalam Pemilu 2024 dengan menuangkannya ke dalam program terobosan baru, yakni Desa Antipolitik Uang (DAPU) sebagai desa mitra Bawaslu Jepara untuk mengajak desa secara partisipatif menolak praktik politik uang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III (1980) yang mencakup komunikasi, sumberdaya, disposisi, serta struktur birokrasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan campuran konkuren yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif namun dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dijadikan pendekatan utama dan pendekatan kuantitatif dijadikan sebagai pendekatan pendukung. Adapun teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, kuesioner, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono telah dihelat pada 2 November 2019. Dalam hal ini, Desa Sukodono menjadi desa pertama yang diresmikan oleh Bawaslu Jepara sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU) yang diorientasikan untuk mengajak desa secara partisipatif menolak praktik politik uang sebagai ajang untuk menyambut Pemilu 2024. Penetapan Desa Antipolitik Uang di Desa Sukodono tidak luput dari berbagai tahapan, mulai dari tahap penentuan dan pertimbangan, tahap verifikasi untuk melihat kesesuaian antara fakta di lapangan dengan indikator yang dimiliki Bawaslu Jepara, tahap koordinasi dengan pihak kecamatan dan desa, hingga pada tahap penetapan. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberjalanan Desa Antipolitik Uang (DAPU) di Desa Sukodono gagal karena tidak ada serangkaian kegiatan sebagai tindaklanjut dari Bawaslu Jepara pasca peresmian. Hal tersebut mengakibatkan keberjalanan program Desa Antipolitik Uang (DAPU) tidak berhasil mencapai tujuan utamanya untuk mengajak masyarakat desa sukodono secara aktif dalam memerangi politik uang pada Pemilu 2024. Dalam hal ini, tingkat kasus politik uang di Desa Sukodono pada Pemilu 2024 belum dapat diketahui dengan jelas apakah menurun sejak diresmikan sebagai Desa Antipolitik Uang (DAPU). Kegagalan Bawaslu Jepara dalam menindaklanjuti Program Desa Antipolitik Uang di Desa Sukodono tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik hambatan yang ditinjau dari proses komunikasi, sumberdaya, disposisi, hingga struktur birokrasi Bawaslu Jepara

Sepak Bola dan Politik: Mobilisasi Suporter PSIS untuk Pemenangan Yoyok Sukawi dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Baskara, Norman Aditya; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam dunia modern sepakbola bukan hanya sebagai cabang olahraga saja baik permainan ataupun prestasi karena pada dunia modern sepakbola juga menjadi cabang bisnis yang menguntungkan, fenomena ini disebut sebagai “modern football” , sepakbola sendiri adalah salah satu bidang olahraga yang sangat popular di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang bisa dikatakan masyarakatnya gila bola, sepakbola sendiri sudah menjadi identitas dalam bermasyarakat dengan kata lain sepakbola menjadi pembeda dengan lainnya dalam hal dukungan terhadap klub sepakbola favoritnya. Sejatinya salah satu sifat dari sepakbola itu sendiri ialah sepakbola dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa. Hal seperti ini dapat menjadi celah beberapa politisi dalam mencari pencitraan, dengan memberikan janji-janji-nya terhadap persepakbolaan nasional, biasanya para politisi ini memulai mengurus klub daerah asal untuk dijadikan alat peningkat elektabilitasnya, karena mereka tahu sendiri masyarakat Indonesia yang gila bola maka hal seperti ini menjadi lahan emas atau kesempatan emas bagi mereka, unsur politik praktis masuk k edalam sistem dengan alur politisi yang merangkul para supporter dan masyarakat untuk ikut mendukung klub kebanggaannya dengan harapan imbalan dapat dukungan suara yang besar dari mereka. Dalam hal ini ada beberapa nama yang terkait politisasi sepakbola dan suporter dalam pemilu 2019 di Semarang, salah satunya adalah AS. Sukawijaya atau yang kerap disapa Yoyok Sukawi kader Partai Demokrat yang dapat mendapatkan kursi DPR RI pada pemilu 2019 berkat dukungan dari dua elemen supporter besar PSIS. Tujuan dalam penelitian adalah untuk menganalisis mobilisasi suporter PSIS untuk pemenangan Yoyok Sukawi dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019. Penelitian menggunakan Teori Modal Sosial oleh Putnam (1993) diperdalam dengan Teori Jaringan Sosial dan Teori Kepercayaan sebagai pembentuk modal sosial yang dimiliki Yoyok Sukawi. Pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian berupa deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menemukan upaya mobilisasi suporter PSIS oleh Yoyok Sukawi diperkuat dengan kumpulan jaringan sosial yang dimiliki serta pemberian kepercayaan dari suporter PSIS yang memvalidasi kinerja Yoyok Sukawi sebagai CEO PSIS menjadi modal sosial yang kuat menjadi faktor kemenangan Yoyok Sukawi pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search