Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Politic and Government Studies
-, Yuwanto -
Unknown Affiliation
Arts Humanities

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
THE CULTURE OF “EWUH PAKEWUH” AND THE PROFESSIONALISM OF CIVIL SERVANTS UNDER BUREAUCRATIC REFORM PROGRAM IN JOKO WIDODO’S ERA: A CASE STUDY OF THE MINISTRY OF TRANSPORTATION’S ORGANIZATIONAL CULTURE Arkandra, Daffarel -; -, Yuwanto -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

During Joko Widodo's administration, bureaucratic reform was prioritized to improve public services and government efficiency. Among the changes implemented, the work culture of ewuh pakewuh—a Javanese concept reflecting respect and deference to superiors—has significantly impacted the professionalism of civil servants. This study analyzes the manifestations of the ewuh pakewuh culture within the Ministry of Transportation's bureaucracy, focusing on its practices, and effects on organizational performance and integrity. Using a qualitative descriptive approach, the research draws on insights from staff in the Ministry's Human Resources and Organization Bureau conducted by interviews. Findings indicate that the practice of ewuh pakewuh is viewed positively by employees, who see it as a necessary cultural norm that maintains respectful relationships with superiors. However, this ingrained practice can lead to delays in decision-making processes. In the context of Joko Widodo's bureaucratic reform, which emphasizes professionalism and structured leadership, ewuh pakewuh presents a complex challenge. While it helps sustain harmonious working relationships and organizational commitment, it may also undermine efficiency by fostering hierarchical dependency and slowing down administrative processes
ANALISIS PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI JAWA TENGAH PADA PEMILU TAHUN 2024 Istikomah, Siti -; -, Yuwanto -; Herawati, Nunik Retno
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the supervision process carried out by the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) regarding the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the 2024 Election. The aim is to address violations of ASN neutrality, which remain a complex issue that has persisted through the 2024 Election Event. ASNs are expected to refrain from taking sides or showing favoritism towards any candidate. The study utilizes Donelly et al.'s supervision theory (in Zuhad, 1996: 302), which encompasses Pre-eliminary Control, Current Control (Supervision at the Election Implementation Stage), and Feedback (Post-Voting Supervision). This research adopts a qualitative approach with data collection techniques including interviews and literature studies. The findings of this study reveal that the supervision process regarding the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the 2024 Election, carried out by the General Election Supervisory Agency (Bawaslu), has been largely effective. This is evidenced by the monitoring of 46 instances of ASN neutrality violations by forwarding to KASN for the imposition of. Firstly, in supervising the preparation for the 2024 Election, Bawaslu Central Java has taken a series of preventive measures to avert violations of ASN neutrality. These include socialization efforts, establishment of supervision standards in accordance with laws and regulations governing ASN neutrality, collaboration with various stakeholders for supervision, and provision of adequate budget. Monitoring the implementation of the 2024 Election stages, Bawaslu has developed procedures and processes for reporting on ASN neutrality, both through direct office visits and online submissions via Sigap Laporprovided training, debriefing, and technical guidance to enhance the supervisory capabilities of all collaborating stakeholders; oversees the monitoring of violations of ASN neutrality both directly and indirectly; repressive action to follow up on violations. Post-voting supervision is conducted to assess effectiveness, quality, and identify any shortcomings that require evaluation. For instance, issues such as inadequate budget resources causing interruptions in the online reporting system through Sigap Lapor, limited human resources to process large volumes of data, and lack of supervision leading to ASNs being affiliated with political parties are highlighted
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN KLATEN Dewi, Rindi Antika; -, Yuwanto -; Manar, Dzunuwanus Ghulam
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan kesejahteraan sosial terkait gelandangan dan pengemis merupakan salah satu permasalahan yang cukup sulit untuk ditanggulangi. Keberadaan gelandangan dan pengemis dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, ketentraman, serta keindahan kota. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji serta menganalisis implementasi kebijakan terkait penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupeten Klaten berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten dan Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Data-data dikumpulkan melalui wawancara secara langsung, analisis data sekunder dan observasi lapangan. Pemerintah telah melaksanakan beberapa upaya-upaya yang tertuang di dalam Perda baik upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitatif, maupun upaya reintegrasi sosial. Namun, dampak yang diharapkan dari adanya Perda Nomor 3 Tahun 2018 tersebut belum terlihat. Ripley dan Franklin menyebutkan tiga aspek penentu keberhasilan suatu implementasi yaitu tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi serta tidak adanya masalah dan terwujudnya kinerja dan dampak yang diharapkan. Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan teori keberhasilan implementasi dari Ripley dan Franklin, penelitian ini menghasilkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis belum dapat diimplementasikan dengan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. Pemerintah diharapkan dapat lebih berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain dalam mengatasi permasalahan ini.
IMPLEMENTASI PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP FASILITAS TRANS SEMARANG TAHUN 2021) Putri, Ghelfira Kuni Izzataqi; -, Yuwanto -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas Trans Semarang masih menjadi sorotan publik dikarenakan masih belum maksimalnya pelayanan yang diberikan untuk temanteman disabilitas. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah Kota Semarang menetapkan kebijakan Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas, yang didalamnya mencakup hak aksesibilitas penyandang disabilitas sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keberadaan penyandang disabilitas di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 dalam aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas Trans Semarang tahun 2021 masih belum cukup baik, di mana indikator berwujud, ketanggapan, serta jaminan belum mampu dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang ketika memberikan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas Trans Semarang. Terdapat faktor pendukung dalam implementasi Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 dalam aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas Trans Semarang tahun 2021, antara lain yaitu komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara yang menjadi faktor penghambat ialah sumber daya. Disarankan bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk dapat mematuhi peraturan dan standar aksesibilitas yang telah ditetapkan dalam hukum atau regulasi setempat untuk penyandang disabilitas
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS KECAMATAN SEMARANG UTARA TAHUN 2023) Dau, Ilham Maulid; -, supratiwi -; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingginya prevalensi stunting pada balita di Indonesia menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemerintah Kota Semarang merespons masalah ini dengan menerapkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan dari George Edward III, yang mencakup empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Semarang telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek perencanaan, mekanisme, partisipasi, dan monitoring, yang diiringi dengan koordinasi efektif antarimplementator. Namun, terdapat kendala pada perbaikan infrastruktur, terutama di Kecamatan Semarang Utara yang masih memiliki kawasan permukiman kumuh terbesar dan minim fasilitas kesehatan. Rekomendasi untuk mengatasi kendala ini mencakup peningkatan jumlah fasilitas kesehatan serta perbaikan kondisi permukiman kumuh di wilayah tersebut.
Implementasi Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik Di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Pratama, Dzikri Fajar; -, Yuwanto -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik merupakan kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang mengatur secara teknis pelaksanaan program kampung tematik di Kota Semarang. Implementasi tersebut dilakukan secara wajib di seluruh wilayah kecamatan di Kota Semarang, termasuk yang dilakukan pada Kecamatan Gajahmungkur. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi, lingkungan, dan penguatan potensi lokal daerah-daerah melalui program pemberdayaan kampung tematik. Selaras dengan hal tersebut, penelitian ini membahas dan menganalisis implementasi kampung tematik yang berada di Kecamatan Gajahmungkur pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang menjabarkan permasalahan menggunakan adopsi teori Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III. Temuan data lapangan menunjukkan pelaksanaan kebijakan tersebut hanya berjalan secara optimal di tiga (3) wilayah dari delapan (8) wilayah di Kecamatan Gajahmungkur. Sedangkan lima (5) dari delapan (8) wilayah di Kecamatan Gajahmungkur tidak menjalankan implementasi kampung tematik sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat berupa kegagalan kejelasan komunikasi dan minimnya ketersediaan sumber daya. Terdapat juga faktor disposisi yang disadari oleh pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi yang baik menjadi dukungan dalam implementasi kebijakan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 di Kecamatan Gajahmungkur tidak berjalan sebagai mestinya
PEMBERDAYAAN INDUSTRI MIKRO DAN KECIL (IMK) DI KOTA SEMARANG MELALUI APLIKASI GERAI USAHA MIKRO LOKAL ONLINE ASLI SEMARANG (GULOASEM) TAHUN 2022 Utomo, Fikriansyah Wahyu; Astuti, puji -; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Industri Mikro dan Kecil (IMK) berperan penting dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat suatu daerah, tidak terkecuali di Kota Semarang. IMK menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Semarang Tahun 2022 yakni sebesar 28,85 persen, sehingga dapat dikatakan bahwa IMK berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Namun dalam keberjalanannya, IMK di Kota Semarang mengalami kesulitan terutama bidang pemasaran. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinkopumkm berupaya mengatasi hal tersebut dengan mengembangkan Aplikasi Gerai Usaha Mikro Lokal Online Asli Semarang (GULOASEM) pada tahun 2020 sebagai salah satu instrumen pemberdayaan IMK di bidang pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) bagaimana pengelolaan Aplikasi GULOASEM dalam rangka pemberdayaan IMK di Kota Semarang dan (2) bagaimana hasil pemberdayaan IMK di Kota Semarang melalui Aplikasi GULOASEM. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori Tata Kelola TI (Teknologi Informasi) yang baik menurut ITGI (Information Technology Governance Institute) dan teori pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi GULOASEM telah berhasil memberdayakan IMK di Kota Semarang pada tahun 2022. Hal ini dilihat berdasarkan pengelolaan Aplikasi GULOASEM yang telah memenuhi 4 (empat) dari 5 (lima) indikator Tata Kelola TI yang baik dan hasil wawancara dengan beberapa pelaku IMK di Kota Semarang yang mengaku telah merasakan nilai tambah keberdayaan di bidang pengembangan jaringan pemasaran, penguatan kelembagaan, dan penguasaan teknologi berkat Aplikasi GULOASEM. Namun sangat disayangkan per tahun 2023 Aplikasi GULOASEM harus berhenti beroperasi karena berbenturan dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 dan No. 2 tahun 2022 yang secara garis besar memuat ketentuan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah harus melalui Aplikasi E-Katalog milik Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP).
LEGAL DOCUMENTATION AND INFORMATION NETWORK (JDIH) AS AN IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT SYSTEM IN THE REGIONAL OF REPRESENTATIVE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Adhiasti, Tryavena Martha; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the implementation of the Legal Documentation and Information Network (JDIH) as an e-government initiative within the Regional Representative Council (DPD RI) of Indonesia. The primary objective of this research is to assess the system's role in improving transparency, accountability, and accessibility of legal documentation for stakeholders and the public. By employing qualitative research methods, which include interviews with DPD RI staff and public users as well as document analysis, the study highlights the significant contributions made by JDIH while also addressing its limitations. The findings reveal that the implementation of JDIH has led to remarkable improvements in public access to legal documents. However, challenges such as limited technological infrastructure and low public awareness persist. This research underscores the need for ongoing investment in technology and enhanced public outreach initiatives to fully optimize JDIH’s potential. By providing an in-depth analysis, the study contributes to the broader understanding of how digital governance initiatives function in the context of developing countries
IMPLEMENTASI APLIKASI "SAPA MBAK ITA" DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SEMARANG Alfredo, Tulus -; -, yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

"Sapa Mbak Ita" as a public service innovation initiated by the Semarang City Government. This channel is designed to enhance transparency, accountability, and responsiveness in accordance with good governance principles. The research employs a qualitative method, utilizing in-depth interviews involving community members and channel administrators as informants. The results indicate that "Sapa Mbak Ita" has successfully served as an effective complaint platform, especially with its real-time status monitoring features accessible via mobile apps, SMS, Twitter, and WhatsApp. The channel is also integrated with SP4N-LAPOR, adhering to Presidential Regulation Number 76 of 2013. Other advantages include increased public trust in the government due to the transparency offered. However, challenges were also identified, such as the limited digital literacy of certain segments of the population and the need to improve human resource capacity in managing the channel. The study recommends digital education for the public to increase participation in using the complaint channel and intensive training for administrators to enhance responsiveness. With these developments, "Sapa Mbak Ita" can serve as a model for managing inclusive, efficient, and sustainable digital complaint channels, significantly contributing to improving the quality of public services in Indonesia.
KINERJA UPTD BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN KEBUMEN BERDASARKAN IMPLEMENTASI PERBUP NOMOR 141 TAHUN 2021 Nabil D.U., Raden Muhammad; -, Yuwanto -; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Kabupaten Kebumen merupakan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2021. Penyediaan lembaga pelatihan kerja ini memegang peranan krusial dalam mengatasi permasalahan pengangguran dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja UPTD BLK Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan pelatihan kerja, informasi lowongan kerja, pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan serta faktor pendukung dan penghambatnya. Kerangka analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edwards III. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja UPTD BLK berdasarkan implementasi Perbup Nomor 141 Tahun 2021 sudah berjalan baik. UPTD BLK telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang meliputi sosialisasi, pendaftaran, kegiatan fisik mental dan disiplin (FMD), dan pelatihan kejuruan. UPTD BLK juga menyelenggarakan uji kompetensi bagi peserta pelatihan dan memfasilitasi sertifikasi tenaga kerja. Namun, penyerapan alumni BLK di dunia kerja dan wirausaha yang belum maksimal, penyediaan informasi lowongan kerja hanya diberikan kepada alumni, dan beberapa kejuruan kosong tidak memiliki instruktur. Faktor pendukung kinerja UPTD BLK antara lain efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, dan struktur birokrasi yang efisien. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya dukungan modal pascapelatihan dan keterbatasan jumlah instruktur. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja UPTD BLK Kabupaten Kebumen sudah menyelenggarakan pelatihan kerja, uji kompetensi dan sertifikasi, menyampaikan informasi lowongan kerja, serta memberdayakan instruktur dan tenaga pelatihan yang mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja mereka. Meskipun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang perlu ditingkatkan untuk kinerja UPTD BLK sebaiknya mengevaluasi program pelatihan agar menarik banyak lulusan pelatihan ke dunia kerja dan wirausaha, penyediaan informasi lowongan kerja yang lebih luas, penambahan jumlah instruktur, dan pemberian dukungan modal pascapelatihan
Co-Authors -, Fitriyah - -, Supratiwi - -, Wijayanto - Adhiasti, Tryavena Martha Aini, Aldila Arin Alfredo, Tulus - Alifian, Nabil Yori Angeline, Sofie Meyra Arkandra, Daffarel - Arnie, Harnum Tiara astuti, puji - BAIHAKI, MUHAMMAD ILYAS Baskara, Norman Aditya Dau, Ilham Maulid Desandry, Mone Rizki Devi, Yolanda Laksita Dewi, Rindi Antika Dzunuwanus Ghulam Manar Erowati, Dewi - Hidayah, Ulan - Istikomah, Siti - Kalembang, Joseph Victoryadi Maharima, Amara Nilla Mahendra, Dicka - Mardiansyah, Jidan - Marlina, Neny - Martini, Rina - Munawaroh, Jauharotul - MUSHOUWIR, AMIRUDIN MAULA Nabil D.U., Raden Muhammad Nunik Retno Herawati Palaga, M Arung - Pambayu, Tunggul Adi Pratama, Dzikri Fajar Putri, Ghelfira Kuni Izzataqi Ramadhani, Dito Arya Ramadhani, Shinta Putri Ulwan Afifi, Faiq Giehan Utomo, Fikriansyah Wahyu Wati, Arum Setia