Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS SENGKETA ZONA EKONOMI EKSLUSIF ANTARA INDONESIA DAN RRT DI KEPULAUAN NATUNA Kalembang, Joseph Victoryadi; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Periode Wisuda Oktober 2020
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The nine dash line claim made unilaterally by the PRC in the South China Sea intersects with the Exclusive Economic Zone area in the northern sea of the Natuna Islands. This raises various problems not only for the two countries, but also with other ASEAN countries. Supervision of the territory is very necessary for Indonesia in maintaining the unity and integrity of the Unitary Republic of Indonesia, therefore it is necessary to have a relevant policy to maintain the sovereignty of the region. This study aims to determine the development of Indonesian national law in terms of policy making and the Government's efforts to maintain its regional sovereignty. The results showed that the efforts made by the Government in taking action to maintain the sovereignty of the Exclusive Economic Zone in the northern sea of the Natuna Islands were to use international instruments, bilateral instruments, National Legislation, and technical approaches based on A Manual on Technical Aspects of UNCLOS 1982 (TALOS) as a guideline in realizing UNCLOS 1982. Implementation of Indonesia's policy in maintaining its territorial sovereignty includes: infrastructure development, safeguarding and managing marine resources, as well as maritime cooperation with investor countries in order to gain recognition that the Natuna region belongs to Indonesia.

PERAN GEREJA KATOLIK KEUSKUPAN AGUNG SEMARANG DALAM PENDIDIKAN POLITIK UMAT MENJELANG PEMILU TAHUN 2019 Palaga, M Arung -; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Gereja katolik Indonesia yang selama ini dipandang lamban merespon perkembangan politik dan pasif dalam menyikapi dinamika kehidupan politik serta dipandang tabu oleh sebagian masyarakat, sebab bukan ranah gereja katolik mencampuri urusan politik, kini melibatkan diri dengan mengambil peranannya sebagai sebuah institusi keagamaan. Dalam konteks pemilu tahun 2019, keterlibatan Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang dalam pendidikan politik semata-mata bukan untuk mempromosikan dirinya sendiri, melainkan bentuk respon atas keprihatinannya terhadap kesadaran umat katolik yang dinilai rendah untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihannya dibidang politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan gereja katolik dengan mengidentifikasi strategi dan bentuk pendidikan politik kepada umat katolik menjelang pemilu tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada narasumber, observasi serta studi dokumen-dokumen resmi Gereja Katolik. Teori kelompok kepentingan dan pendidikan politik digunakan untuk menganalisis temuan-temuan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai sebuah institusi, Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang berperan memberikan pendidikan politik kepada umat secara intensif melalui berbagai strategi dan bentuk baik melalui media massa, media sosial maupun pendampingan secara langsung kepada umat dan para calon legislatif katolik di Kota Semarang serta menjalin relasi dengan KPU, Bawaslu dan Organisasi kemasyarakatan. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa hambatan seperti rendahnya pemahaman umat terhadap politik, ketidakpedulian umat terhadap pendidikan politik, dan ketidaknetralan gereja katolik dalam mendukung calon tertentu serta rendahnya partisipasi umat dalam pendidikan politik ini menjadi topik yang menarik dalam penelitian ini. Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang memainkan peranannya sebagai institusi keagamaan dengan sangat baik yang semestinya harus netral dengan tidak mengarahkan umat untuk mendukung calon tertentu, mengoptimalkan peran hierarkis gereja katolik dan organisasi kemasyarkatan katolik untuk meningkatkan partisipasi umat katolik dalam pendidikan politik

IMPLEMENTASI KARTU JAWA TENGAH SEJAHTERA (KJTS) DI KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020-2022 Ramadhani, Dito Arya; Manar, Dzunuwanus Ghulam; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The number of poor people in Kendal Regency exceeded 8 thousand people, indicating the magnitude of the poverty problem in the area. Central Java Governor Regulation Number 40 of 2017 showed seriousness in overcoming poverty and helping those who were unproductive through the implementation of the Central Java Prosperous Card (KJTS). This research was conducted to understand the implementation of the KJTS policy in Kendal Regency, using George Edward III's theory which included aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data was collected through interviews, and qualitative data analysis was carried out by data triangulation. The subjects in this research were the Boja District Government, Kendal Regency Social Service employees and Central Java Province Social Service employees. The research results showed that the implementation of KJTS in Kendal Regency could be used as a model of accuracy and effectiveness in the distribution of social assistance. This program placed emphasis on comprehensive verification and validation procedures, as well as utilized data analysis through the Integrated Social Welfare Data system. This ensured a targeted approach in beneficiary selection. By responding to the needs of individuals with special conditions and encouraging inclusivity through proposals from underserved villages, KJTS showed a commitment to reaching those who truly needed help

Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Hidayah, Ulan -; -, Yuwanto -; Erowati, Dewi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang pada tahun 2020 sebanyak 5.800 penyandang dan 3.191 dari jumlah tersebut masuk ke dalam DTKS, permasalahan ini yang coba diatasi lewat pemberdayaan. Penelitian ini membahas mengenai peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik sekaligus orang tua penyandang disabilitas. Tujuan penelitian untuk menganalisis peran dan mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Semarang selaku OPD yang melaksanakan pemberdayaan penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas tahun 2022-2023. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas dilaksanakan belum baik dikarenakan peran yang dijalankan peran kecil yang merepresentasikan Pemerintah Kota Semarang meliputi peran memfasilitasi berupa pemberian motivasi lewat bimbingan, fasilitasi pelatihan tetapi belum dilaksanakan monitoring dan belum ada pemberian dukungan. Peran edukasi dilakukan melalui pemberian keterampilan hempers kepada penyandang disabilitas fisik dan pelatihan ecoprint, gesek godong kepada orang tua serta pemberian informasi terkait pelatihan. Terakhir peran representasi dilakukan dengan jalinan kerjasama dengan pihak King Batik dan pelatih perseorangan. Faktor pendukung peran meliputi sosialisasi dan ketersediaan sumber daya berupa Sumber daya manusia dan prasarana. Faktor penghambat peran antara lain beban kerja pegawai yang bertambah akibat adanya pegawai lain yang merangkap jabatan di luar jabatan utama, ketersediaan pegawai, dan sikap serta keterbatasan akses masyarakat terhadap program dikarenakan sosialisasi yang terbatas hanya pada HIMIKS. Temuan penelitian bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan belum sampai pada pendampingan, pemberian modal, maupun pemasaran alhasil pemberdayaan yang dilakukan belum mencapai kemandirian. Kemudian ditinjau dari struktur dan fungsi organisasi, pemberdayaan ekonomi ini diletakkan di bagian kecil di bidang rehabilitasi sosial dengan struktur yang kecil dan merepresentasikan peran yang besar membuat pelaksanaan fungsinya masih belum optimal serta dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi Desa Wisata Desa Tasikharjo Kec. Kaliori Kab. Rembang BAIHAKI, MUHAMMAD ILYAS; -, Yuwanto -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang serius, termasuk di Kabupaten Rembang yang pada tahun 2023 mencatat angka kemiskinan sebesar 14,17% atau sekitar 91.90 ribu jiwa. Upaya memberdayakan masyarakat terus dilakukan, salah satunya melalui program pemberdayaan di tingkat desa dengan mengembangkan potensi lokal, seperti desa wisata. Tujuan penelitian untuk menganalisis pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat Desa Tasikharjo melalui pengembangan potensi desa wisata dan mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi masyarakat Desa Tasikharjo serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari adanya pengembangan desa wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi kepala desa, kepala bidang destinasi wisata, pengelola wisata, masyarakat setempat, dan wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi Desa Wisata Tasikharjo sudah berhasil terlihat dari pengembangan infrastruktur dan keberlanjutan wisata yang terus berjalan. Faktor pendukung pemberdayaan meliputi dukungan dari pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat serta potensi yang dimiliki. Faktor penghambat meliputi keterbatasan pendanaan dalam pengembangan infrastruktur dan manajemen koordinasi antar pengelola dengan pedagang dalam penerapan standar harga jual. Dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Secara ekonomi, terbukanya peluang usaha baru, seperti warung makan dan mainan yang mana, hal tersebut mendorong penurunan tingkat pengangguran sebesar 0.15 persen, dan pemberdayaan berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat desa wisata Tasikharjo hingga setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp.2.099.000., Kabupaten Rembang. Dampak sosial juga terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang terdorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dampak lingkungan meningkatnya tumpukan sampah dan pengelolaan sampah dengan cara dibakar menyebabkan pencemaran lingkungan dan udara setempat. Temuan penelitian bahwa dalam pengembangan potensi desa wisata, Pemerintah Desa Tasikharjo belum dapat dilakukan secara mandiri melainkan masih membutuhkan bantuan pendanaan dalam pengembangan wisata dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta lembaga keuangan seperti Bank BRI. Diharapkan adanya pelatihan mengenai manajemen keuangan, pelayanan wisata dan pengelolaan sampah untuk keberlanjutan pengembangan Desa Wisata Tasikharjo

IMPLEMENTASI LAYANAN PELAPORAN MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA SEMARANG “SAPA MBAK ITA” DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK Alifian, Nabil Yori; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini mengkaji implementasi layanan pelaporan masyarakat "Sapa Mbak Ita" di Kota Semarang dan kaitannya dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis penggunaan aplikasi Sapa Mbak Ita sebagai inovasi pelayanan publik berbasis digital serta dampaknya terhadap terwujudnya prinsip-prinsip good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sapa Mbak Ita telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, namun masih terdapat beberapa tantangan terkait sosialisasi, pengelolaan aduan, dan pemerataan akses teknologi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan layanan Sapa Mbak Ita ke depannya guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel di Kota Semarang

Analisis Faktor Penghambat Proses Pembuatan E-KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Mardiansyah, Jidan -; Manar, Dzunuwanus Ghulam; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini berjudul "Analisis Faktor Penghambat Proses Pembuatan EKTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang." Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses pembuatan E-KTP dan menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Disdukcapil Kota Padang dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan menggunakan indikator teori good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, pemerataan, efektivitas, dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi menjadi faktor utama yang menghambat proses pembuatan E-KTP. Disamping itu, kendala teknologi dan infrastruktur juga turut mempersulit pelaksanaan layanan kependudukan. Dalam mengatasi permasalahan ini, Disdukcapil Kota Padang melakukan sejumlah langkah, seperti melibatkan RT/RW dalam sosialisasi, meningkatkan infrastruktur teknologi, dan melakukan perbaikan mekanisme proses pembuatan E-KTP. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai faktor penghambat proses pembuatan E-KTP dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas layanan kependudukan. Implikasi praktisnya adalah memberikan rekomendasi kepada pihak Disdukcapil Kota Padang untuk terus meningkatkan sosialisasi, memperbaiki infrastruktur teknologi, dan memastikan pelayanan merata kepada seluruh masyarakat Kota Padang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pihak terkait dalam upaya meningkatkan tata kelola pelayanan publik berbasis good governance

PERWUJUDAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM LAYANAN UJI KELAYAKAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SEMARANG TAHUN 2024 Angeline, Sofie Meyra; -, Fitriyah -; -, Yuwanto -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Prinsip good governance dalam pengambilan keputusan dengan berfokus terhadap layanan uji kelayakan kendaraan bermotor di Dinas Perhubunngan Kota Semarang, hal ini partisipasi masyarakat/swasta juga penting selain yang dilaksanakan oleh pemerintah, untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis (1) bagaimana Dishub mewujudkan prinsip-prinsip good governance dan (2) apa faktor penghambat dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance di layanan uji kelayakan kendaraan bermotor. Dengan teori UNDP (dalam Sedarmayanti, 2004), berdasarkan indikator akuntabilitas (pemerintah), Transparansi (pemerintah), keterbukaan (masyarakat), dan aturan hukum (masyarakat). Metode penelitian yaitu metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan dan dokumentasi, adapun teknis analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian perwujudan prinsip good governance dalam pelayanan uji kelayakan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarng masih belum optimal. Dapat dilihat: 1) akuntabilitas masih ditemukan kekurangan yakni dalam pegujian yang ruwet dan tidak adanya pendaftaran online bagi pengguna baru, serta hassil uji dapat memakan waktu lama karena sistem galat; 2) transparansi, kurangnya informasi untuk khalayak umum sehingga pengguna kurang mengetahui persyaratan dan prosedur; 3) keterbukaan, sarana pengaduan kurang terawat; dan 4) aturan hukum, masih banyak masyarakat terlambat dan dapat membuka peluang percaloan. Diharapkan Dinas Perhubungan dapat memperbaiki kekurangan dan mengevaluasinya, bisa dengan mengembangkan sistem, meningkatkan infrastruktur teknologi, merawat sarana pengaduan, penguatan pengawasan, dan menyederhanakan prosedur

ANALISIS STRATEGI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG Wati, Arum Setia; -, Yuwanto -; Marlina, Neny -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kebutuhan akan layanan administrasi kependudukan yang memadai merupakan hal yang sangat penting di Indonesia. Namun, masih terdapat banyak kendala yang salah satunya ditemukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yaitu belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pelayanan administrasi kependudukan. Di sisi lain, Disdukcapil Kota Semarang telah berusaha menjalankan pelayanan publik yang baik melalui berbagai program yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memuat arah dan rancangan kebijakan yang akan dilaksanakan selama periode berlakunya Renstra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan strategi pelayanan serta apa saja dampak yang dirasakan masyarakat terkait program dan kebijakan tersebut menggunakan teori pelayanan publik yang baik oleh Dwiyanto (2014) yang meliputi tiga aspek utama yaitu: efisiensi, responsivitas, dan non partisan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mix metode. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk melihat keberjalanan strategi pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil kota Semarang. Data didapatkan melalui wawancara tidak terstruktur, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan dampak dari strategi pelayanan diberikan diidentifikasi melalui pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen kuesiner dengan populasi penduduk Kota Semarang yang pernah menerima pelayanan dari Disdukcapil Kota Semarang. Penelitian ini mengambil sebanyak 100 responden dengan metode random sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi administrasi kependudukan di Disdukcapil Kota Semarang telah berjalan dengan baik di mana keseluruhan poin dalam dokumen Renstra telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan aspek responsivitas dan non partisan. Akan tetapi masih terdapat kendala dalam dan kekurangan hal kuantitas aparatur, ketepatan waktu pelayanan berbasis online, sarana dan prasarana, kepekaan aparatur dalam pembagian kerja, dan luas cakupan kerja sama. Sementara itu, dampak dari strategi pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil kota Semarang mendapat respon yang positif dari responden dengan memperoleh indeks rata-rata 83,34 yang yang berada dalam kategori sangat setuju. Kemudian, saran yang dapat penulis rekomendasikan yaitu untuk menambah kuantitas dan meningkatkan kemampuan aparatur, lebih memperhatikan kepekaan aparatur, dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang layanan, memperluas cakupan kerja sama penerbitan dokumen kependudukan

ANALISIS KINERJA BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTA LAMA (BPK2L) SEMARANG Devi, Yolanda Laksita; -, Yuwanto -; -, Supratiwi -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas tentang analisis kinerja Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang pada masa periode 2018-2023. Sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan dalam mengelola Kota Lama, kinerja BPK2L menjadi sorotan publik. Penelitian ini menggunakan Teori Pengukuran Kinerja dari Agus Dwiyanto (dalam Sudarmanto 2009: 16), yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas dan Teori Partisipasi dari I Nyoman Sumaryadi (2010: 46). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPK2L periode 2018-2023 dalam mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan Situs Kota Lama masih belum optimal. Pertama, dari segi produktivitas, BPK2L masih belum optimal dalam hal konservasi, revitalisasi, hingga sistem pengawasan dan pengendalian. Kedua, kualitas pelayanan yang diberikan BPK2L, utamanya dalam hal perizinan belum sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Ketiga, dari segi responsivitas, BPK2L dianggap belum berhasil memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam penyediaan akses pelayanan, serta mengatasi kritik. Keempat, dalam hal responsibilitas, BPK2L terlihat hanya sebagai badan pelengkap dari regulasiregulasi yang ada. Kelima, akuntabilitas BPK2L dinilai belum optimal karena tidak dapat memberikan hasil laporan kinerja secara rutin dan transparan. Keenam, dari segi partisipasi masih perlu adanya peningkatan kepedulian dari masing-masing pemangku kepentingan. Di samping itu, masih terjadi mispersepsi oleh masyarakat dalam melihat eksistensi BPK2L sebagai badan pengelola. Saran yang dapat diberikan, yaitu Pemerintah Kota Semarang dapat membubarkan BPK2L dan menggantinya dengan badan baru yang memiliki urgensi yang lebih jelas dan ditujukan untuk mengelola Kota Lama secara harian

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search