Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Pengabdian Tri Bhakti

Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi di Luar Pengadilan bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi di Jawa Barat Sidik, Jafar; Kania, Bayu; Naufal, Rizli
Jurnal Pengabdian Tri Bhakti Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Tri Bhakti
Publisher : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36555/tribhakti.v2i1.1428

Abstract

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Pihak-pihak yang terkait, yaitu Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. Hubungan kontraktual antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa tidak selamnya harmonis. Dalam hal terjadi sengketa antar para pihak, Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengedepankan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal musyawarah para pihak tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud, meliputi: mediasi; konsiliasi;dan arbitrase. Dalam praktek Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa belum memahami dengan baik mengenai bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi tersebut. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan tentang prosedur atau tahapan dalam mengajukan penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan, dengan menggunakan metode kajian yuridis normatif dan analisis kualitatif serta studi kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil kajian dapat dikemukakan bahwa penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat dilakukan di luar pengadilan, yaitu melalui tahapan upaya musyawarah, mediasi, konsiliasii dan arbitrase, sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Peningkatan Pemahaman Bahasa Asing pada Perjanjian Akta Notaril Bagi Anggota Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bandung Sidik, Jafar; Haspada, Deny; Priyanto, Imam Jahrudin
Jurnal Pengabdian Tri Bhakti Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Pengabdian Tri Bhakti
Publisher : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36555/tribhakti.v3i1.1710

Abstract

Although now the contract is mandatory in Indonesian according to Law no. 24 of 2009, notaries still have to understand notary deeds in foreign languages. In fact, if necessary, be able to make notary deeds using foreign languages. This is necessary to improve the qualifications as a legal apparatus in the field of notarization and land affairs. Moreover, there are quite a lot of notaries in Bandung Regency. Based on data from the Bandung Regency Regional Revenue and Financial Management Service (Dispenda), as of June 2020, there were 418 PPAT (Land Deed Maker Officials) and based on the Notary Portal of Bandung Regency as of June 2020 there were 397 notaries. In accordance with Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law no. 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN), the notary is authorized to make authentic deeds regarding all actions, agreements, and provisions required by laws and regulations and/or those desired by those with an interest to be stated in an authentic deed, guaranteeing the certainty of the date of making the deed, keep the deed, provide a copy and an excerpt of the deed. From the inventory of problems, many notaries do not understand the legal consequences when a notary makes a contract or agreement in the form of a notary deed in a foreign language. It should be noted that a contract or agreement made in the form of a notary deed in a foreign language has certain legal consequences, namely the notary deed is not an authentic deed, but as an underhand deed. In addition, the notary deed has the potential to be filed for cancellation or declared null and void through the state judiciary. The solution is, socialization or legal counseling has been held to notaries regarding the legal umbrella or legal basis for the mandatory use of the Indonesian language in contracts or agreements, either under hand or in the form of a notary deed.