Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.777
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Media Komunikasi FPIPS Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kosmik Hukum Ganesha Law Review Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Pacta Sunt Servanda Jurnal Locus Delicti Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Journal Evidence Of Law Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum WLRev Cakrawala Hukum
Dewi Setia Triana, Ikama
Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS OF CRIME ACTIONS AND SEXUAL VIOLENCE Ikama Dewi Setia Triana; Eti Mul Erowati
Ganesha Law Review Vol. 6 No. 1 (2024): May
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v6i1.3412

Abstract

This article aims to analyze legal protection for children as victims of moral crimes. This research uses a normative juridical research method with a type of approach, namely a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials, obtained by conducting literature studies. The research results show that the implementation of protection for children who are victims of violence is still not optimal. This is because victims' rights, such as the right to receive rehabilitation, compensation and restitution, make it difficult to manage the release of funds, because there is confusion from law enforcement officials regarding where the funds should be used from. A very fundamental obstacle to implementing the protection of children as witnesses and victims is that there are no funds provided to maximize the implementation of this protection. And in general, protection for child victims of immoral crimes can be carried out in 3 (three) ways, namely: (1) Punishing perpetrators of immoral crimes against children with heavy criminal sanctions so that the objectives of the punishment can be achieved based on the provisions of the Law (2) By provide compensation to child victims of immoral crimes by providing restitution charged to the perpetrator of the immoral crime. (3) By carrying out rehabilitation for child victims of immoral crimes.
EFFECTIVENESS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT ON HAZARDOUS AND TOXIC WASTE POLLUTION (B3) Ikama Dewi Setia Triana; Eti Mul Erowati
Ganesha Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v6i2.4167

Abstract

This study aims to determine how the implementing legal provisions and utilization of forest land conversion into plantations are oriented towards capitalism. This study uses a normative legal research method with the types of approaches, namely the legislative approach and the conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials, obtained by conducting a literature study. The results of the study indicate that law enforcement against violations related to B3 waste still faces various significant obstacles. One of the main obstacles is the weak supervision by the responsible authorities, such as the Ministry of Environment and Forestry and related agencies at the regional level. Suboptimal supervision is often caused by limited human resources and technology that supports the monitoring process of companies or industries that produce B3 waste. This causes some violations to go undetected or not followed up properly. In addition, limited law enforcement facilities and infrastructure are also inhibiting factors. The lack of adequate laboratories to test waste samples, obsolete environmental quality monitoring equipment, and minimal budget to support supervision and investigation operations causes the effectiveness of law enforcement to be low. Law enforcers such as police, prosecutors, and judges who handle environmental cases often do not have sufficient knowledge or technical expertise about the impacts and characteristics of B3 waste, so that the case handling process does not run optimally.The sanctions given to perpetrators of pollution have also not provided a sufficient deterrent effect.
PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B CILACAP Romala Putri, Debi; Dewi Setia Triana, Ikama
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2020): April
Publisher : Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana dalam mencegah residivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap serta mengetahui faktor-faktor hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, Spesifikasi Penelitian adalah Deskriptif Kualitatif. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk tulisan yang kemudian akan diolah dan dianalisis. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat disimpulkan: Tidak ada perbedaan pembinaan yang dilakukan untuk membina narapidana biasa maupun residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap. Pembinaan lebih difokuskan kepada pembinaan yang bersifat kemandirian dan kepribadian. Namun dalam pelaksanaannya telah sesuai dan memenuhi aturan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan telah memperhatikan hak Warga Binaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Adapun faktor penghambat pelaksanaan pembinaan dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah personil/ aparat pembina Lembaga Pemasyarakatan, administrasi keuangan dan sarana fisik. Sedangkan faktor eksternal adalah stigmatisasi masyarakat, sumber daya manusia, pemasaran hasil ketrampilan yang terbatas, dana, anggota masyarakat belum menerima kehadiran mantan narapidana di lingkungannya, dan belum tersedia lapangan pekerjaan bagi bekas narapidana.
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SOLUSI MENGATASI OVERKAPASITAS LAPAS DI INDONESIA Triana, Ikama Dewi Setia
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v3i2.5978

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang restorative justice sebagai solusi mengatasi overkapasitas lapas di Indonesia. Penelitian tentang Restorative Justice Sebagai Solusi Mengatasi Overkapasitas Lapas Di Indonesia terdapat Penelitian hukum yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti dan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang relevan disebut yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil tingkatan restorative justice di Indonesia secara tegas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Sasaran akhir dari adanya teori peradilan restorative yakni agar lebih sedikit orang yang dipenjara; menghapus stigma atau cap dan merehabilitasi pelaku kejahatan menjadi manusia biasa; penjahat lebih mungkin untuk belajar dari kesalahan mereka dan menghindari membuat kesalahan yang sama lagi, mengurangi beban kerja polisi, jaksa, pusat penahanan, pengadilan dan penjara; Karena korban telah memaafkan pelaku dan segera diberi ganti rugi, menyimpan uang negara tidak menimbulkan keinginan untuk balas dendam; membantu masyarakat memerangi kejahatan dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat.
Reformasi KUHAP dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Ikama Dewi Setia Triana; Muhammad Yusril Irza; Arif Awaludin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2527

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan dasar hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang saat ini dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaharuan KUHAP agar sejalan dengan prinsip due process of law serta memberikan perlindungan yang setara bagi tersangka, korban, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), melalui kajian literatur dan analisis deskriptif-kualitatif terhadap rancangan revisi KUHAP tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP yang berlaku saat ini masih berorientasi pada crime control model yang menekankan kepastian dan efisiensi, namun mengabaikan aspek keadilan prosedural dan perlindungan terhadap HAM. Reformasi KUHAP harus diarahkan untuk menegakkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hukum terhadap HAM, bukan sekadar efisiensi prosedural dalam membangun sistem peradilan pidana yang demokratis, akuntabel, dan berkeadaban hukum.
Closing Indonesia’s Regulatory Gap on Deepfake Crimes: Comparative Lessons from the European Union, the United States, and China Triana, Ikama Dewi Setia; Periani, Aniek; Atyanta, Arka
Kosmik Hukum Vol. 26 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v26i2.25751

Abstract

The rapid development of artificial intelligence (AI) technology has accelerated the emergence of deepfake media capable of manipulating audio, video, and images with highly realistic results. Although deepfake technology offers creative and economic benefits, its misuse has created serious legal, ethical, and social challenges, including digital fraud, political disinformation, identity theft, and non-consensual pornography. Indonesia currently lacks a comprehensive legal framework specifically regulating deepfake and generative AI technologies, resulting in regulatory fragmentation and weak victim protection. This study aims to analyze comparative regulatory models regarding deepfake crimes in the European Union, the United States, and the People’s Republic of China, as well as to examine the urgency of legal reform in Indonesia. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings demonstrate that the European Union adopts a risk-based and transparency-oriented model through the Artificial Intelligence Act, the United States applies fragmented sectoral regulations prioritizing freedom of expression, while China emphasizes state-centered digital governance and platform liability. Meanwhile, Indonesia still experiences legal uncertainty, limited digital forensic capacity, and the absence of platform accountability mechanisms. This study argues that Indonesia urgently requires a comprehensive AI and deepfake regulatory framework integrating mandatory labeling obligations, victim-oriented protection, AI forensic standards, and platform responsibility mechanisms to ensure digital security, legal certainty, and the protection of human rights in cyberspace.
Peran “Sentra Satria” Baturraden Dalam Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Sebagai Upaya Mencegah Residivis Arrafi Agusti Satrio Wibowo; Ikama Dewi Setia Triana; Muhammad Yusril Irza
Wijayakusuma Law Review Vol. 7 No. 1 (2025): Wijayakusuma Law Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.yv510482

Abstract

Narcotics abuse among children is a social problem that is increasing and requires serious attention. This research aims to analyze the role of the Baturraden Satria Center in carrying out social rehabilitation for children who abuse narcotics as an effort to prevent recidivism. The research method used is empirical normative legal research with a qualitative descriptive approach. Data was obtained through interviews with expert sources and relevant literature studies. The research results show that the Baturraden Satria Center has various social rehabilitation programs, such as mental development, psychosocial support, as well as skills training programs for children who have undergone rehabilitation. However, there are still several obstacles in implementing the program, such as limited dormitories for beneficiaries. Therefore, it is necessary to increase cooperation between government, society and families in supporting the successful rehabilitation of children who abuse narcotics so that brands can return to functioning socially in society without repeating the same actions.
Dampak Over Kapasitas Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Kurniawan Abdul Azis; Ikama Dewi Setia Triana; Muhammad Yusril Irza
Wijayakusuma Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): Wijayakusuma Law Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.tf5hj040

Abstract

Overcapacity in State Detention Centers (Rutan) is a serious issue in Indonesia's correctional system. This study aims to analyze the impact of overcapacity on Correctional Inmates (WBP) at Class IIB Purbalingga Detention Center and identify efforts to address this problem.This research employs a qualitative method with a normative and empirical juridical approach. Data was collected through interviews with WBP and detention center officers, as well as literature studies and direct observations. The findings indicate that overcapacity at Class IIB Purbalingga Detention Center results in various negative impacts, including deteriorating health conditions due to overcrowding, increased psychological stress leading to conflicts among inmates, and reduced effectiveness of rehabilitation programs. Additionally, limited staff resources lead to suboptimal supervision and services for inmates.Efforts to address overcapacity include assimilation programs, accelerated parole processes, and improvements to detention center facilities. However, challenges remain, such as high recidivism rates and the limited implementation of alternative sentencing policies. Therefore, comprehensive policy reforms are needed, including the application of restorative justice concepts to reduce inmate populations and enhance the quality of Indonesia's correctional system.  
Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security Di Lembaga Pemasyakatan Kelas I Batu Nusakambangan Mokhamad Hadi Syafa’at; Arif Awaluddin; Ikama Dewi Setia Triana; Muhammad Yusril Irza
Wijayakusuma Law Review Vol. 7 No. 2 (2025): Wijayakusuma Law Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.b7ynr026

Abstract

Correctional Institutions are places designed to accommodate and nurture inmates. Prisoner coaching is carried out through a correctional revitalization program. The goal of inmate development that needs to be achieved through the revitalization program is to improve the quality of the inmate coaching function in encouraging behavior change and reducing the level of inmate risk through implementing intervention programs for inmates in stages with accountable assessments. Coaching is expected to change inmates into better individuals and prevent them from repeating the same crimes. However, reality shows that there are still many inmates who, after serving their sentences, return to crime and become recidivists. Based on the concept of coaching in the form of Correctional Revitalization, the prison classification is differentiated based on the characteristics of the inmate's risk level, namely Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security, and Minimum Security Prisons. This study examines how to implement inmate coaching in the Super Maximum Security  Prison in Batu Nusakambangan Class I Prison and identifies obstacles or obstacles faced during the process, especially in the Batu Nusakambangan Class I Correctional Institution. The purpose of this study is to understand the appropriateness of the implementation of inmate coaching and identify existing obstacles. The method of approach to this research uses a juridical-empirical approach, the data used is primary data through interviews with sources and secondary data as supporting data in the form of legal materials, analyzed thoroughly with the specifications of descriptive research analysis. All results that have been collected will be compiled in the form of descriptions to facilitate data implementation and understanding of analysis. From the research results, it can be concluded that the implementation of Prisoner Development in the Super Maximum Security Prison runs by the applicable Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 35 of 2018.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Melalui Aplikasi TikTok Loemongga Arthamevia; Arif Awaludin; Ikama Dewi Setia Triana; Aniek Periani
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 26 No. 2 (2024): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.8915sb93

Abstract

Abstract This research aims to provide an explanation regarding the legal provisions governing the legality of buying and selling second-hand clothing or thrifting through the TikTok application in Indonesia, as well as the protection offered by law to consumers who purchase second-hand clothing. To complement that objective, this research employs a Normative Juridical method using a Legislative approach. This research shows the following results: First, the practice of buying and selling second-hand clothing in Indonesia is not prohibited; however, if the second-hand clothing being sold is imported, this contradicts the Minister of Trade Regulation Number 51 of 2015 concerning the Prohibition of Importing Second-Hand Clothing and the Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning Prohibited Export and Import Goods. Therefore, it is established that the activity of buying and selling imported second-hand clothing is ILLEGAL. Second, consumer protection in the buying and selling of second-hand clothing can be carried out in two ways: preventively, through the establishment of legislation on consumer protection, and repressively, through resolution between both parties (non-litigation) or by filing a lawsuit in the General Court (litigation). Keywords: Buying and Selling, Second-Hand Clothing, Import, Law, Consumer Protection.  
Co-Authors Agoes M.H. S.H. Djatmiko Aniek Periani Anis Naufal Musthofa Anis Naufal Musthofa Arif Awaluddin Arif Awaludin Arif Awaludin, Arif Arka Atyanta Arrafi Agusti Satrio Wibowo Atyanta, Arka Daniel Joko Wahyono Daniel Joko Wahyono Debi Romala Putri Desti Fitri Anggranei Elisabeth Febrianan Daniputri Harnowo Elisabeth Pudyastiwi Elly Kristiani Purwendah Elly Kristiani Purwendah Erowati, Eti Mul Grace Angelina Grace Angelina Irza, Muhammad Yusril Iskatriah Iskatriah Iskatriah, Iskatriah Iskatrinah - Kurniawan Abdul Azis Loemongga Arthamevia Lucky Chandra Prakoso M. Syamsudin Mokhamad Hadi Syafa’at Muhammad Yusril Irza Muhammad Yusril Irza Oti Kusumaningsih Pudyastiwi, Elisabet Romala Putri, Debi Tri Rahayu Wiwin Muchtar M.Hum. S.H. Wiyono