Claim Missing Document
Check
Articles

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Ikama Dewi Setia Triana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 20 No. 1 (2018): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.6emctv30

Abstract

Dalam hukum pidana terdapat tigamasalah pokok (The Holy Trinity) yaitu pertamamasalah perbuatan atau tindak pidana, keduapertanggungjawaban pidana, dan ketiga pidanaserta sitem pemidanaan. Ketiga masalah pokokitu selalu menjadi bidang kajian dalam setiappembicaraan terhadap hukum pidanasubstansial-material.Berkaitan dengan masalah kedua yaitupertanggungjawaban pidana, orientasi studydiarahkan pa da bagaimana pertangungjawabanpelaku terhadap tindak pidana yang telahdilakukan. Tidak setiap pelaku tindak pidanadapat dipertangung- jawabkan, mengingatpertanggungjawaban pidana harus berdasarkanpada ada atau tidaknya kesalahan pada diripelaku. Selain itu juga selalu dihubungkandengan adanya asas ada atau tidaknya alasanpemaaf dan pembenar terhadap tindak pidanayang dilakukan.Dalam kenyataan selama ini diketahuibahwa subyek hukum dapat berupa orang ataumanusia dan badan hukum (legal persoon).Subyek hukum adalah segala sesuatu yangdapat memperoleh hak dan kewajiban hukum.Dengan demikian badan hukum jugamerupakan pendukung hak dan kewajibanberdasarkan hukum yang bukan manusia.Namun demikian dalam masalah pertanggungjawaban pidana selaludihubungkan dengan subyek hukum berupaorang. Menurut Kitab Undang-undang HukumPidana, pada dasamya yang menjadi objekpemidanaan hanya manusia saja, dan dengansendirinya korporasi atau badan hukum tidakdapat dikenakan pertanggungjawaban secarapidana. Dengan demikian dalam hal terjadisuatu tindak pidana, maka sudah jelaspelakunya adalah manusia, sehingga sudah adaaturan hukum pidana yang akan menjeratpelakunya. Hanya oranglah yang dapatdipertangungjawabkan dan dijatuhi sanksipidana sebagaimana terumus dalam Pasal 10KUHP. Sekalipun dalam Pasal 59 KUHP diaturmengenai kemungkinan tindak pidanadilakukan oleh pengurus, anggota-anggotabadan pengurus atau komisaris-komisaris,namun tetap saja pertanggungjawaban pidanaterhadap koorporasi mengarah pada individu,yaitu orangnya bukan organisasi atau badanusahanya. Mana mungkin korporasi atau badanhukum di hukum mati, dipenjara atau dikurungseperti manusia. Dengan demikian, wajarlahapabila korporasi atau badan hukumdikecualikan atau dikesampingkan sebagaiobjek pemindanaan, karena hanyalah manusiayang dapat melakukan kesalahan ataukejahatan.
Penanggulangan Kasus Penipuan Online Di PolsekWangon Anis Naufal Musthofa; Ikama Dewi Setia Triana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 1 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.7sfjxx48

Abstract

Untuk mengetahui penanggulangan kasus penipuanjual online di Polsek Wangon dan untuk mengetahui kendala-kendaladalam penanggulangan kasus penipuan jual beli online di PolsekWangon. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metodedeskriptif kualitatif. Artinya metode yang digunakan hanya untukmenaggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidakdigunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metodepenyajian data, data yang telah dikumpulkan kemudian di catatberdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudiandi kaji sebagai suatu kesatuan yg utuh dan sistematis Kesimpulan:Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapatdisimpulkan: Polsek Wangon belum maksimal dalam menangani kasuspenipuan jual beli online dikarenakan belum tersedia alat bantu danpetugas kusus yang memangani kasus jual beli online, Di sisi lain PolsekWangon telah melakukan pelayanan dalam melayani masyarakat yangsesuai dengan tugas, pokok dan fungsi kepolisian sektor pada standaroperasional prosedur yang dilakukan sesuai dengan Bab III PeraturanKapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan TataKerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor. Dalampenanggulangan kendala internal, penulis menyimpulkan masih banyakkekurangan dalam penanggulangan kasus penipuan jual beli online yangdilakukan oleh Polsek Wangon. Pada kendala eksternal disimpulkanmasyarakat masih belum menganggap pentingnya penyelesaian kasuspenipuan jual beli online yang dihadapi dan kurang pahamannyamasyarakat dalam menyelesaikan kasus penipuan jual beli onlinemembutuhkan koordinasi lanjut baik secara internal di jajarankepolisian maupun koordinasi lanjut secara lintas sektoral.
Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Bagi KorbanTindak Pidana Perdagangan Orang Grace Angelina; Ikama Dewi Setia Triana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.5bg8ze69

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaanpemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orangyang telah ditempuh dan dilakukan oleh Pengadilan dan faktor apa sajayang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagikorban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berikut beberapa putusanyang telah dianalisis di antaranya Putusan Perkara Nomor 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby, Perkara Nomor 1983 /Pid.Sus/2019/PN.Sby,Perkara Nomor 2075 /Pid.Sus/2019/PN.Sby. Metode yang digunakandalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji ataumenganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunderdalam hal ini adalah UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang. Pengumpulan data sekunder inidiperoleh dengan melakukan inventarisasi terhadap peraturanperundang-undangan, buku-buku literatur, makalah, jurnal hukum,berita, majalah, pendapat ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkanbahwa: (1) Hakim sama sekali tidak menjatuhkan hukuman tambahanberupa pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban. Penegakanhukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya belummemberikan perlindungan secara serius bagi korban tindak pidanaperdagangan orang. (2) Adanya faktor-faktor kendala yang menghambatpelaksanaan pemenuhan restitusi dalam perkara tindak pidanaperdagangan orang yaitu: Faktor undang-undang yaitu tidak adanyaaturan yang tegas serta terjadi tumpang tindih peraturan perundangundangan, belum tersedianya petunjuk pelaksanaan restitusi, kesadaranhukum korban yang di mana kurangnya pengetahuan para korbanmengenai hak serta mekanisme untuk memperoleh restitusi.
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Akun Shopee Paylater Dari Tindak Pidana Peretasan Data Desti Fitri Anggranei; Ikama Dewi Setia Triana; M. Syamsudin
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.5ecj0j76

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna akun shopee paylater dari tindak pidana peretasan data dan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana peretasan data. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder melalui library research. Spesifikasi yang dipakai adalah desktiptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis data deduktif yang kemudian menarik kesimpulan secara sikogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban peretasan data bisa dilandaskan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bagi pelaku juga tidak hanya dikenakan sanksi adminstrasi dan sanksi penjara maupun denda namun juga dapat dikenakan sanksi tambahan sebagai bentuk pemulihan hak bagi korban. Upaya untuk mencegah peretasan data dapat dilakukan secara pribadi dengan menjaga keamanan akun pengguna. Meskipun pengaturan data pribadi dalam paylater sudah menggunakan sistem pengamanan dan memiliki regulasi perundang-undangan, pihak Shopee tidak dapat menjamin terjadinya peretasan data dalam sistem elektronik. Seperti yang terjadi pada beberapa pengguna akun shopee paylater dalam @mediakomunikasi.com yang menjadi korban peretasan data oleh seorang oknum phising, namun tindakan penyelesaian yang digunakan oleh pihak Shopee ini ternyata belum optimal terutama untuk kerugian para korban.
ANALISIS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANYUMAS Lucky Chandra Prakoso; Ikama Dewi Setia Triana; Muhammad Yusril Irza
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 27 No. 2 (2025): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.h5bf6t45

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan ringan pada contoh kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/VII/2025/Polsek Lumbir, dan kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/V/2025/Polsek Wangon, dan mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan ringan pada contoh kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/VII/2025/Polsek Lumbir, dan kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/V/2025/Polsek Wangon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Normatif. Berdasarkan hasil Penelitian menunjukan bahwa pada contoh kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/VII/2025/Polsek Lumbir, dan kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/V/2025/Polsek Wangon, Penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana penganiayaan ringan dapat diterapkan jika tercapai kesepakatan damai antara para pihak dan memenuhi syarat-syarat untuk diterapkannya keadilan restoratif sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021. Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak pidana, Penganiayaan Ringan.
LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN ADDICTED TO ONLINE GAMES IN THE DIGITAL AGE OF GENERATION ALPHA: IMPACTS AND PREVENTIVE SOLUTIONS Muhammad Yusril Irza; Ikama Dewi Setia Triana; Aniek Periani
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i1.507

Abstract

The development of digital technology in the era of globalization has brought significant changes to the lives of children, especially Generation Alpha, who have grown up with internet access and digital devices from an early age. One increasingly worrying impact is the increasing excessive use of online games, leading to addiction. Online game addiction not only impacts academic achievement but also affects children's mental health, social behavior, and emotional development. In fact, the World Health Organization has classified game addiction as a gaming disorder, an addictive behavioral disorder that requires serious attention. This community service activity aims to analyze the dangers of online games for Generation Alpha in the digital era and examine the role of parents and educators in preventing online game addiction. The method used is an educational approach through counseling and digital literacy education regarding the wise use of technology for students at the Pattanakansuksa Foundation School in Satun, Thailand. The results of the activity show that providing education about the negative impacts of online games can increase students' awareness of the risks of addiction and the importance of balancing digital activities with learning and social activities. Thus, synergy between parents, educators, and the school environment is the main key to protecting Generation Alpha from the negative impacts of online games and realizing healthy, responsible technology use that is oriented towards children's character development.
ANALISIS REKONSTRUKSI SISTEM PEMASYARAKATAN BERBASIS VIKTIMOLOGI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK KORBAN DALAM HUKUM DI INDONESIA Ikama Dewi Setia Triana; Eti Mul Erowati; Elisabeth Pudyastiwi; Elly Kristiani Purwendah
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 11 No 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v11i2.101863

Abstract

This study aims to analyze the urgency of implementing the victimology paradigm in the Indonesian correctional system, particularly in the context of protecting the rights of victims of crime. To date, the correctional system has focused more on the development of prisoners as perpetrators, while the role and position of victims tend to be neglected. This is despite the fact that Law Number 22 of 2022 concerning Corrections mandates the principle of protecting victims' rights. Using normative legal research methods and a legislative approach, this study examines legal doctrine, theory, and regulations related to victimology and correctional services. The results show that integrating victimology into the correctional system not only fulfills formal legal aspects but is also crucial for achieving substantive justice goals. The concept of restorative justice serves as an important bridge to integrate the interests of victims, perpetrators, and society. Therefore, this study recommends the need for philosophical and legal reconstruction of the correctional system to be more responsive to the needs of victims, making corrections not merely a place of development but also a forum for recovery and justice for all parties.
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH Muhammad Yusril Irza; Ikama Dewi Setia Triana; Aniek Periani; Elisabeth Febriana
WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2026): WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63859/wikuacitya.v5i3.558

Abstract

Kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan permasalahan yang memerlukan upaya preventif melalui peningkatan kesadaran hukum seluruh warga sekolah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua mengenai pencegahan kekerasan seksual serta perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, dan evaluasi melalui pendekatan partisipatif di Desa Karangmocol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak korban, mekanisme pelaporan, serta pentingnya budaya sadar hukum dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Selain itu, kegiatan menghasilkan modul penyuluhan hukum dan rekomendasi bagi sekolah sebagai upaya penguatan kebijakan pencegahan kekerasan seksual. Program ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan strategi preventif yang efektif dalam membangun budaya sadar hukum dan memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.
Mitigation Effort for Sustainable Mangrove Management Towards a Low Emission Indonesia: Study at Arboretum Mangrove Kolak Sekancil Elly Kristiani Purwendah; Ikama Dewi Setia Triana; Elisabeth Pudyastiwi; Oti Kusumaningsih; Daniel Joko Wahyono
Kosmik Hukum Vol. 25 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i1.24595

Abstract

Krida Wana Lestari Farmer Group supports the Indonesian government's policy to reduce carbon emissions as a community obligation to participate in managing the environment, as the purpose of the ratification of the Paris Agreement ( Law Number 16 of 2016 on the Ratification of Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change). The farmer group successfully built an edu-tourism area, the Segara Anakan Lagoon Conservation Mangrove Arboretum (Kolak Sekancil). This farmer group cultivates and utilizes mangrove products for life and has succeeded in increasing mangrove density in the Cilacap Sea Village Area with an area of approximately 6,2126.28 Ha. Mangrove farming by farming communities is a form of community participation regulated in Article 65 Paragraph (4) Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management The legal institution of this community is formally supported by the village government with Village Regulation No. 7 of 2022 concerning Mangrove Ecosystem Management in the Segara Anakan Region of Cilacap.
Closing Indonesia’s Regulatory Gap on Deepfake Crimes: Comparative Lessons from the European Union, the United States, and China Ikama Dewi Setia Triana; Aniek Periani; Arka Atyanta
Kosmik Hukum Vol. 26 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v26i2.25751

Abstract

The rapid development of artificial intelligence (AI) technology has accelerated the emergence of deepfake media capable of manipulating audio, video, and images with highly realistic results. Although deepfake technology offers creative and economic benefits, its misuse has created serious legal, ethical, and social challenges, including digital fraud, political disinformation, identity theft, and non-consensual pornography. Indonesia currently lacks a comprehensive legal framework specifically regulating deepfake and generative AI technologies, resulting in regulatory fragmentation and weak victim protection. This study aims to analyze comparative regulatory models regarding deepfake crimes in the European Union, the United States, and the People’s Republic of China, as well as to examine the urgency of legal reform in Indonesia. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings demonstrate that the European Union adopts a risk-based and transparency-oriented model through the Artificial Intelligence Act, the United States applies fragmented sectoral regulations prioritizing freedom of expression, while China emphasizes state-centered digital governance and platform liability. Meanwhile, Indonesia still experiences legal uncertainty, limited digital forensic capacity, and the absence of platform accountability mechanisms. This study argues that Indonesia urgently requires a comprehensive AI and deepfake regulatory framework integrating mandatory labeling obligations, victim-oriented protection, AI forensic standards, and platform responsibility mechanisms to ensure digital security, legal certainty, and the protection of human rights in cyberspace.