Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.742
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) GANEC SWARA Jurnal Pendidikan dan Konseling SOLID JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Fundamental Justice Jurnal Risalah Kenotariatan Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Eastasouth Journal of Effective Community Services Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal DIskresi
Beverly Evangelista
Universitas Teknologi Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Fundamental Justice

 1 
Aspek Hukum Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia terhadap Kesesuaiannyadengan Prinsip Keadilan dan Keberlanjutan Evangelista, Beverly; Fanggi, Prandy Arthayoga Louk
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i2.5619

Abstract

Indonesia memperkenalkan instrumen pajak karbon melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, integrasi kebijakan fiskal dan lingkungan ini menimbulkan kompleksitas hukum yang signifikan terkait kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis dua rumusan masalah utama, yakni bagaimana pengaturan pajak karbon dalam UU HPP ditinjau dari prinsip keadilan pajak dan tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kelemahan yuridis dalam mekanisme pemungutan dan utilisasi dana pajak karbon. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus, mengkaji sinkronisasi vertikal dan horizontal antara UU HPP dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pembahasan mengungkapkan empat kelemahan yuridis fundamental: pertama, ketidaksinkronan norma antara prinsip pencemar membayar dalam UU PPLH dengan mekanisme pemungutan dalam UU HPP; kedua, tarif Rp30/kg CO2e yang tidak merefleksikan biaya sosial kerusakan lingkungan; ketiga, absennya pengaturan earmarking untuk alokasi dana pajak; keempat, kelemahan sistem monitoring, reporting, dan verification (MRV) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Disimpulkan bahwa konstruksi hukum pajak karbon masih mengandung kelemahan substantif yang dapat mengurangi efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan komprehensif melalui harmonisasi regulasi, penerapan prinsip earmarking, penguatan kelembagaan, dan integrasi dengan strategi nasional untuk mewujudkan keadilan substantif dan pembangunan berkelanjutan.
Co-Authors - Zulhadi AGUNG SETIAWAN Arifudin Baiq Ishariaty Wika Utary Chrisdianto Eko Purnomo Daulay, R. Fahmi Natigor Dika Pola Rizki Fanggi, Prandy Arthayoga Louk Febriana, Asyri Feni Aryani Hanifah Mutiah Himawan Sutanto, Himawan Ishariaty Wika Utary Jumaedi, M. Lalu Isnaeni Rahman M. Abdurrahman Sunni Minollah Muhammad Rizky Ramadan Mujahidi, Khairul Mulyana, Septira Putri Natigor Daulay, R. Fahmi Rahmadani Ramadan, Muhammad Rizky Rishan Adha Sartika Hijriati Satriawan Darma Bakti Setiawan, Muhammad Rifaldi Subhan Purwadinata, Subhan Sumaragatha , I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah Yuni Ristanti