Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.742
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) GANEC SWARA Jurnal Pendidikan dan Konseling SOLID JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Fundamental Justice Jurnal Risalah Kenotariatan Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Eastasouth Journal of Effective Community Services Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal DIskresi
Beverly Evangelista
Universitas Teknologi Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal DIskresi

 1 
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi di Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu) Arifudin; Chrisdianto Eko Purnomo; Rahmadani; Beverly Evangelista
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7386

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengasawan oleh BPD dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Rababaka. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan BPD dalam pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu pada tahap perencanaan BPD Desa Rababaka akan melakukan pembahasan serta mengadakan Musyawarah Desa untuk dilakukanya penetapan RKPDes. Pada tahap pelaksanaan dilakukan pengawasan langsung pada tempat pelaksanaan kegiatan, kemudian pada tahap penatausahaan tidak dilakukan pengawasan atas pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara karena bersifat rahasia, serta pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengawasan dilakukan dengan cara mengecek kesesuaian isi laporan pertanggungjawaban dengan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. 
ASPEK HUKUM PENGATUR LALU LINTAS INFORMAL DI KOTA MATARAM Dika Pola Rizki; Minollah; Agung Setiawan; Beverly Evangelista
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7392

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum yang mengatur keberadaan pengatur lalu lintas informal, menilai efektivitas penegakan hukumnya, serta mencari solusi terbaik dari perspektif hukum administrasi negara melalui metode penelitian normatif-empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan Dinas Perhubungan dan kepolisian, serta observasi langsung di beberapa lokasi keberadaan pengatur lalu lintas informal. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengatur lalu lintas informal tidak memiliki dasar hukum yang sah, sehingga keberadaan mereka bertentangan dengan prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara. Selain itu, dalam perspektif hukum pidana, tindakan mereka yang meminta imbalan dari pengendara dapat dikategorikan sebagai pemerasan, sementara dalam hukum perdata, pengendara yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Upaya penegakan hukum masih menghadapi kendala, termasuk faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan regulasi khusus, peningkatan koordinasi antar instansi, serta penyediaan alternatif pekerjaan bagi pengatur lalu lintas informal.
Co-Authors - Zulhadi AGUNG SETIAWAN Arifudin Baiq Ishariaty Wika Utary Chrisdianto Eko Purnomo Daulay, R. Fahmi Natigor Dika Pola Rizki Fanggi, Prandy Arthayoga Louk Febriana, Asyri Feni Aryani Hanifah Mutiah Himawan Sutanto, Himawan Ishariaty Wika Utary Jumaedi, M. Lalu Isnaeni Rahman M. Abdurrahman Sunni Minollah Muhammad Rizky Ramadan Mujahidi, Khairul Mulyana, Septira Putri Natigor Daulay, R. Fahmi Rahmadani Ramadan, Muhammad Rizky Rishan Adha Sartika Hijriati Satriawan Darma Bakti Setiawan, Muhammad Rifaldi Subhan Purwadinata, Subhan Sumaragatha , I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah Yuni Ristanti