Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.799
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Media Komunikasi FPIPS Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Jatiswara Ganesha Law Review Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Wijayakusuma Law Review Jurnal Locus Delicti Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak el-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Philosophiamundi : Journal of Global Humanistic Studies Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Erowati, Eti Mul
Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Itikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi eti mul erowati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i1.72

Abstract

. Setiap perjanjian dengan maksud bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Perjanjian tersebut harus berdasarkan asas itikad baik secara obyektif maupun subyektif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui asas itikad baik secara subyektif dan obyektif dalam perjanjian asuransi. Kesimpuan Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad bailk yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, itikad baik bisa diartikan kejujuran seperti yang tercantum pada KUHPerdata pasal 531 buku II. Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Itikad baik dalam perjanjian asuransi seharusnya bukan hanya melaksakan perjanjian, sehingga terjadi keseimbangan. Perlindungan terhadap tertanggung dan penanggung selalu atas dasar keadilan.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP SAHNYA PERKAWINAN Eti Mul Erowati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 19, No 2 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v19i2.15

Abstract

Dengan diberlakukannya Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan makasegala masalah perkawinan dan akibatnya tundukpada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskanbagaimana sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian inidilakukan dengan metode yuridis normatif dengandata sekunder yang diperoleh dari buku-buku,literatur dan pendapat para ahli serta peraturanperundang-undangan yang berlaku. DalamUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telahmengatur sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat1 dengan menyebutkan bahwa perkawinan adalahsah apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagama dan kepercayaannya itu.Pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat bagisahnya perkawinan, dan untuk mencatatperkawinan oleh pegawai pencatat tidakdisyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukandihadapannya, tetapi bisa dilakukan di luarkesaksiannya asal ada bukti kesaksian yangotentik tentang telah dilangsungkannya perkawinanmenurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.Jika sahnya suatu perkawinan tidak didasarkanatas pencatatan di kantor Pencatat Perkawinanmaka konsekuensi yuridisnya bahwa “Setiapperkawinan yang dilakukan sepanjang dilakukanmenurut hukum masing-masing agama dankepercayaan itu Pasal 2 ayat (1) haruslah dianggapsah menurut hukum. Adapun pencatatanperkawinan hanyalah merupakan tindakanadministratif saja.Kata Kunci : Hukum, Sahnya Perkawinan
Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Virna Atikasari; Eti Mul Erowati; Elisabeth Pudyastiwi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i2.115

Abstract

 ABSTRACT The objectives of this thesis are: to determine the arrangement of underage marriages with Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and to determine the legal protection of children who are married under age in accordance with Law no. 23 of 2002 concerning child protection. The research method uses qualitative methods, normative juridical approach, descriptive analytical research specifications, secondary data collection with materials through literature review, analysis using normative qualitative methods, data presentation is presented in systematic descriptions. The practice of underage marriage needs to be considered and clearly defined, because there are more and more people in Indonesia who are married underage. The conclusions are: there is no legal synchronization, especially related to underage marriage according to Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage with the Child Protection Law as statutory regulation in set a minimum age limit for the parties to marry. The Marriage Law has not yet been sanctioned for violators because there are regulations on marriage dispensation listed in article 7 paragraph 2 of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, but in Law The Child Protection Law already has sanctions for violators. Second, the Child Protection Law has provided legal protection for children who are married under age, which is regulated in Article 78, Article 82 and Article 88 of the Child Protection Law. Keywords: Underage Marriage, Child Protection, Law no. 1 of 1974 concerning marriage, Law no. 23 of 2002 concerning child protection. Abstrak. Tujuan dari skripsi ini, yaitu untuk menentukan pengaturan perkawinan di bawah umur dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan untuk menentukan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang melakukan perkawinan di bawah umur sesuai dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, pengambilan data sekunder dengan bahan melalui kajian kepustakaan, analisis dengan metode kualitatif normatif, penyajian data disajikan dalam uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Praktik perkawinan di bawah umur perlu diperhatikan dan ditetapkan dengan jelas, karena ada lebih banyak lagi orang di Indonesia yang menikah di bawah umur. Kesimpulan yaitu : belum adanya sinkronisasi hukum terutama terkait dengan perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai peraturan perundang-undangan dalam menetapkan batas minimum umur bagi pihak-pihak untuk melakukan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan belum ada sanksi bagi yang melanggar karena ada peraturan tentang dispensasi perkawinan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi pada Undang-Undang Perlindungan Anak sudah ada sanksi bagi pelanggarnya. Kedua, Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, yang diatur dalam Pasal 78, Pasal 82 dan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak.Kata Kunci : Perkawinan Di Bawah Umur, Perlindungan Anak, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.   
Dispensasi Perkawinan Bagi Laki-Laki Dibawah Umur (Studi Penetapan No: 0122/Pdt.P/2018/Pa.Pwt) Mochamad Yunan Raenaldi; Eti Mul Erowati; Wiwin Mochtar Wiyono
Wijayakusuma Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.786 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v1i1.55

Abstract

Abstract To find out the legal reasoning of the judge in deciding the Marriage Dispensation Request in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, To achieve this goal the author uses a Normative Juridical approach, Research specifications are Normative Data presentation methods are presented in the form of descriptions which are grouped and then arranged systematically. Based on the results of the research and discussion in the decision Number: 0122 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwt, it can be seen that the legal basis of judges in providing Marriage Dispensation is based on the reasons the two have long had a relationship, love each other, are very familiar and have engaged even if the applicant's child has been pregnant for 2 months, then it has been proven that the Petitioner's child is mature enough and mature to settle in. In addition, both of them are single, there is no relationship, not so that there are no barriers to marriage, and the applicant's family and parents of prospective husbands have blessed the marriage plan. If the request for dispensation is not granted, it is feared that things will happen that are not desirable / violate religious norms, and for the good of prospective children who are being conceived by the prospective bride. The provisions and principles of marriage law have been fulfilled as stipulated in Article 7 of Law No. 1/1974 Jo Article 15 up to Article 18 and Article 39 Compilation of Islamic Law and in line with the Qaidah Fiqhiyah, (which in Indonesian means: "rejecting obedience takes precedence over priority"), which means that preventing evil must first sought before doing good.  Keywords: Marriage, Marriage Dispensation AbstrakUntuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, Spesifikasi penelitian adalah bersifat Normatif Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang dikelompokan dan kemudian disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam putusan Nomor : 0122/Pdt.P/2018/PA.Pwt, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan Dispensasi Kawin didasarkan pada alasan keduanya telah lama menjalin hubungan, saling mencintai, sangat akrab dan telah bertunangan bahkan anak pemohon telah hamil 2 bulan, maka telah terbukti anak Pemohon cukup matang dan dewasa untuk berumah tangga, di samping itu keduanya berstatus lajang, tidak terdapat hubungan nasab, tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan perkawinan, serta keluarga pemohon dan orangtua calon suami telah merestui rencana perkawinan. Jika permohonan dispensasi tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/melanggar norma agama, serta demi kebaikan bagi calon anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan. Telah terpenuhi ketentuan dan asas hukum perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1/1974 Jo Pasal 15 s/d Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Qaidah Fiqhiyah, (yang dalam bahasa Indonesia artinya: “menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mendahulukan kemashlahatan”), yang maksudnya bahwa mencegah keburukan harus lebih dulu diupayakan sebelum melakukan kebaikan.Kata kunci: Perkawinan , Dispensasi Kawin
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online (Studi Jual Beli Online Di Bengkel Knalpot Burnout Exhaust) Aldi Ferdiansyah; Eti Mul Erowati; Wiwin Muchtar Wiyono
Wijayakusuma Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.556 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v1i1.53

Abstract

Abstract To find out how the form of Juridical Review of Legal Protection for Consumers Online Buy and Sell Transactions, and to explore various aspects of issues that have been formulated in the formulation of problems. To achieve these objectives the author uses a normative juridical approach. The research specifications used are descriptive research. The data method is presented in the form of descriptions which are arranged systematically. The condition of e-commerce on the one hand brings benefits mainly due to efficiency, but on the other hand brings doubt especially to legal issues regarding legal certainty of Consumer Protection and the validity of business transactions. as stipulated in Article 1 paragraph 1 of Act No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection which states that "Consumer protection is any effort that guarantees legal certainty to provide protection to consumers", in transactions that typically use paperbased economy, but in transactions through electronic media it turned into a digital electronic economy the need for special handling in the eyes of the law itself. Article 1320 of the Civil Code should be based on the legal force owned by consumers in conducting transactions. In the Electronic Information and Transaction Law Article 5 paragraph 1 and 2 which states that "Electronic Information and / or Electronic Documents and / or their printouts are valid legal evidence. And rather than consumer rights to obtain legal protection and can be a good start for legal certainty for consumers.Keywords: Online Buying and Selling, Legal Protection, and Consumers  AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online, dan untuk mendalami berbagai aspek tentang permaslahan-permasalahan yang telah di rumuskan dalam perumusalan masalah. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis mengunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian secara deskriptif. Metode data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis. Kondisi e-commerce di satu pihak membawa keuntungan terutama karena efisiensi, namun di pihak lain membawa keraguan terutama untuk permasalahan hukum mengenai kepastian hukum Perlindungan Konsumen dan keabsahan transaksi bisnis. sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”, dalam transaksi yang biasanya menggunakan paperbased economy, akan tetapi dalam transaksi melalui media elektronik berubah menjadi digital electronic economy perlunya penanganan khusus dalam kacamata hukum itu sendiri. KUHPerdata Pasal 1320 kiranya berbasis pada kekuatan hukum yang dimilki oleh konsumen dalam melakukan transaksi. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan daripada hak-hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum dan sudah dapat menjadi awal yang baik bagi kepastian hukum untuk konsumen.Kata Kunci: Jual Beli Online, Perlindungan Hukum, dan Konsumen
Perlindungan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi Covid-19 Benedicta Gabriella Aurelie; Eti Mul Erowati; Elly Kristiani Purwendah
Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Vol 17 No 1 (2022)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.223 KB) | DOI: 10.24090/yinyang.v17i1.6652

Abstract

Gender equality in Indonesia is a very serious problem, because of the patriarchal culture that develops in society. With the development of information and communication technology, various forms of crime have also adapted. One example is the emergence of a new form of gender-based violence, namely Online Gender-Based Violence (KBGO). Online gender-based violence has been a global phenomenon since the early days of internet use. It has become a serious problem, and the COVID-19 pandemic has made things worse. During the COVID-19 pandemic, cases of online gender-based violence increased drastically. This is due to situations and conditions where activities that could previously be carried out directly, must be carried out online or online such as work, teaching and learning, and others. In addition, social media platforms are now very insecure because of the large number of users whose accounts are not based on real identities. In handling it, it is also not enough to only use pre-existing regulations, because it will only become a boomerang for the victims. Cases of online gender-based violence should be a serious concern for all parties.
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SOLUSI MENGATASI OVERKAPASITAS LAPAS DI INDONESIA Ikama Dewi Setia Triana; Eti Mul Erowati
Jurnal Locus Delicti Vol 3 No 2 (2022): Oktober, Jurnal Locus Delicti
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jld.v3i2.1613

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang restorative justice sebagai solusi mengatasi overkapasitas lapas di Indonesia. Penelitian tentang Restorative Justice Sebagai Solusi Mengatasi Overkapasitas Lapas Di Indonesia terdapat Penelitian hukum yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti dan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang relevan disebut yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil tingkatan restorative justice di Indonesia secara tegas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Sasaran akhir dari adanya teori peradilan restorative yakni agar lebih sedikit orang yang dipenjara; menghapus stigma atau cap dan merehabilitasi pelaku kejahatan menjadi manusia biasa; penjahat lebih mungkin untuk belajar dari kesalahan mereka dan menghindari membuat kesalahan yang sama lagi, mengurangi beban kerja polisi, jaksa, pusat penahanan, pengadilan dan penjara; Karena korban telah memaafkan pelaku dan segera diberi ganti rugi, menyimpan uang negara tidak menimbulkan keinginan untuk balas dendam; membantu masyarakat memerangi kejahatan dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat.
Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Bagi Relawan Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Ferryani Krisnawati; Eti Mul Erowati; Prosawita Ririh Kusumasari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v25i1.226

Abstract

The purpose of this research were to determine the settlement claim for volunteers of Indonesian Red Cross (PMI) in Purbaingga district at PT Asuransi Umum Bumiputera in purwokerto branch office in term of article 31 section 3, 4 and 5 of the constitution number 40 of 2014 concerning about Insurance. To achieve these objectives the author uses juridical empirical approach; specification of this research is descriptive; method of presensing data I form of descriptions systematically arranged. Conclusion PT Asuransi Umum Bumiputera in purwokerto branch office in order to settle a claim for volunteers of Indonesian Red Cross (PMI) IN Purbalingga district based on article 31 section 3, 4 and 5 of the constitution number 40 of 2014 concerning about Insurance and also applicable regulation. In case of a dispute between the guarantor and the insured then conducted deliberations in advance. If it doesn’t reach an agreement, it will be conducted outside the court through BMAI (Indonesian mediation and Arbitration Insurance Agency) and LAPS (Alternative Dispute Resolution Institution) or through the court. Keyword: Policy, Life Insurance, Humanitarian Volunteers Abstrak. Abstrak tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penyelesaian klaim yang terjadi di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Purwokerto ditinjau dari Pasal 31 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris; spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif ; metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis. Kesimpulan ; PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Purwokerto dalam melakukan penyelesain klaim bagi relawan PMI Kabupaten Purbalingga mendasarkan pada Pasar 31 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan ketentuan yang berlaku. Jika terjadi perselisihan antara penanggung dengan tertanggung dilakukan musyawarah terlebih dahulu, jika tidak mencapai kesepakatan dilakukan di luar pengadilan melalui BMAI (Badan Mediasi dan arbritase Asuransi Indonesia) dan LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) atau melalui pengadilan. Kata Kunci: Polis, Asuransi Jiwa, Relawan Kemanusiaan
SOSIALISASI MARAKNYA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA SOCIALIZATION ON THE RISE OF ONLINE PROSTITUTION IN INDONESIA Ikama Dewi Setia Triana; Eti Mul Erowati; Elisabeth Pudyastiwi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha Vol 4 No 1 (2023): Maret
Publisher : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This community service aims to provide knowledge and prevent the rise of online prostitution in Indonesia. Online prostitution is a problem that really threatens the younger generation and changes the culture of Indonesian society. Apart from having a bad effect on changing a good legal culture, online prostitution can become addictive for users. It takes good legal awareness to understand the damages caused by online prostitution. There are similarities between prostitution and drug cases. Both of these cases provide legal action for both drug dealers and their pimps. What makes the difference is that in narcotics cases, the user can be free from criminal law action with the condition that they are required to carry out the rehabilitation process until they recover from their addiction to the drug. As for prostitution cases, prostitutes and their service users are exempt from criminal acts with the condition that they "only" have to report to the police. In this case, there is a possibility that prostitution perpetrators will repeat their actions because they feel protected, as long as there are no regulations governing them.
Analisis Hukum Terhadap Konsep Riba Dalam Transaksi Jual Beli Online Menggunakan Shopee Pay Later Pada Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Antony Charles; Wiwin Mochtar Wiyono; Ferryani Krisnawati; Eti Mul Erowati
Wijayakusuma Law Review Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v6i1.271

Abstract

Abstract The purpose of this research is to determine the mechanism for using Shopee PayLater in the Shopee application and the views of the compilation of sharia economic law on the mechanism of buying and selling contracts using Shopee PayLater. This research uses an empirical normative juridical approach and the type of research uses a qualitative approach which includes the results of online surveys and interviews, with various written information that explains the buying and selling mechanism using Shopee PayLater payments in the view of the Sharia Economic Law Compilation. This data relates to Shopee PayLater service provisions, payment systems, billing and user statements. The techniques used by the author are direct and online interviews as well as literature study. The results of this research are that the requirements for activating Shopee PayLater are that you must have a Shopee account that has been verified by Shopee and must have an ID card to activate it. The payment system is in installments 2 times, 3 times, 6 times and 12 times per month. Bill payments can be made via m-banking, ATM, Indomart, Alfamart, or other payments. The use of Shopee PayLater is included in the qardh contract which has been regulated in the Compilation of Sharia Economic Law in article 20 paragraph 36 which explains the meaning of Qard and the articles related to qard in the use of Shopee PayLater, namely in article 606, article 607, article 608, Article 609 and Article 611. According to several legal opinions, Shopee PayLater can be said to be usury when there is an ziyadah or additional element required in advance by the paylater publisher for its consumers. Included in the type of debt usury which is prohibited. However, if Shopee PayLater charges additional fees then it is not usury. As long as the additional costs are counted as services or ijarah. Keywords: Usury, Online Buying and Selling, Shopee PayLater, Compilation of Sharia Economic Law Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penggunaan Shopee PayLater pada aplikasi Shopee dan pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme akad jual beli menggunakan Shopee PayLater. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif empiris dan jenis penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif yang meliputi hasil survei online dan wawancara, dengan berbagai informasi tertulis yang menjelaskan mekanisme jual beli menggunakan pembayaran Shopee PayLater dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Data tersebut berkaitan dengan ketentuan layanan Shopee PayLater, sistem pembayaran, tagihan, dan pernyataan pengguna. Teknik yang digunakan oleh penulis berupa wawancara secara langsung dan online serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu syarat mengaktifkan Shopee PayLater adalah harus memiliki akun Shopee yang sudah terverifikasi oleh pihak Shopee dan wajib memiliki KTP untuk mengaktifkannya. Sistem pembayarannya melalui cicilan 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan 12 kali perbulannya. Pembayaran tagihannya bisa melalui m-banking, atm, indomart, alfamart, ataupun pembayaran lainnya. Penggunaan Shopee PayLater termasuk ke dalam akad qardh yang dimana telah diatur ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 ayat 36 yang menjelaskan pengertian dari Qard dan pasal pasal yang terkait dengan qard dalam penggunaan Shopee PayLater yaitu pada pasal 606, pasal 607, pasal 608, pasal 609, dan pasal 611. Menurut beberapa pendapat hukum Shopee PayLater ini bisa dikatakan riba ketika adanya unsur ziyadah atau tambahan yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit paylater kepada konsumennya. Termasuk dalam jenis riba utang yang diharamkan. Namun, jika Shopee PayLater membebankan biaya tambahan maka bukan termasuk riba. Asalkan biaya tambahan tersebut dihitung sebagai jasa atau ijarah. Kata Kunci: Riba, Jual Beli Online, Shopee PayLater, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Co-Authors Agoes Djatmiko Agoes Djatmiko, Agoes Aldi Ferdiansyah Ananda Althof Samudra Antony Charles Benedicta Gabriella Aurelie Dewi Setia Triana, Ikama Dewi, Ikama Dwi Aryani Elly Kristiani Purwendah Enggarty Nafebi, Yovensi Fajar Andika Pratama Ferryani Krisnawati Fitri Handayani Handoyo, Dede Sidiq Ilahi, Diki Agam Imam Subekti Iskatrinah - Krisnawati, Ferryani Kusumasari, Prosawita Ririh Mauliana, Awanda Luthfia Dwi Mochamad Yunan Raenaldi Monteiro, Seguito Nadia Isna Putri Pudyastiwi, Elisabet Ramadhan, M. Akbar Renanggal Rusito Setiawan, Valen Agus Shalsadilla, Shavira Sugeng Wahyudi, Sugeng Sukrisno, Heru Virna Atikasari Wiwin Mochtar Wiyono Wiwin Muchtar M.Hum. S.H. Wiyono Zahra, Syifa Amalia