Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.935
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Moderat Jurnal Abdimas Mandiri Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Resolusi: Jurnal Sosial Politik Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan International Journal Administration, Business & Organization Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Khazanah Sosial
Abidin As, Zaenal
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
URGENSI INTERNALISASI NILAI BELA NEGARA DIKALANGAN MAHASISWA DAN TANTANGAN INTEGRITAS BANGSA DI ERA GLOBALISASI Rusfiana, Yudi; AS, Zaenal Abidin
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.779 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1641

Abstract

Bela negara merupakan usaha setiap warga negara di dalam mempertahankan keutuhan negaranya, dimana keadaan ini terwujud dengan sikap cinta tanah air dan rela berkorban. Konsep Bela Negara yang di terapkan saat ini tidak dapat di andalkan didalam menangkal arus negatif yang di hasilkan dari masuknya arus globalisasi. Diperlukan konsep yang utuh dan menyeluruh didalam menyikapi masuknya globalisasi yang berimplikasi negatif terhadap tumbuh dan berkembangnya sikap bela Negara setiap warga Negara. Mahasiswa sebagai sebagai generasi penerus dan agent of change, merupakan golongan yang juga rentan terdampak akibat pengaruh negatif globalisasi. Sehingga konsep Bela Negara di kalangan mahasiswa yang tepat untuk menangkal pengaruh negatif globalisasi adalah dengan internalisasi bela Negara. Sedangkan internalisasi merupakan suatu ide, konsep dan tindakan yang bergerak dari luar ke suatu tempat di dalam pikiran dari  suatu kepribadian, sehingga membentuk sebuah kepribadian. Internalisasi nilai-nilai Bela Negara merupakan sebuah jawaban atas persoalan dampak negatif globalisasi dikalangan mahasiswa, dimana mahasiswa yang memiliki daya kritis yang luar biasa dan ditunjang dengan proses internalisasi nilai-nilai bela Negara akan menghasilkan mahasiswa kritis yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Sehingga hal ini akan menjadi kekuatan Negara didalam mengelola globalisasi, sampai akhirnya globalisasi tidak lagi menjadi ancaman terhadap keutuhan Negara.Kata Kunci: Internalisasi, Nilai Bela Negara, Integritas Bangsa, Globalisasi.
Menanamkan Konsep Multikulturalisme di Indonesia Zaenal Abidin
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 1 No 02 (2016): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (145.785 KB) | DOI: 10.36859/jdg.v1i02.24

Abstract

Diversity is one of the patterns of social life, and this can not be avoided. Indonesia as a pluralistic country requires a value system that can make this into a unique diversity if managed well, but if not it is a big challenge given will cause a problems such as social conflict, conflict horizontal and national disintegration. Ideology of Pancasila as the nation has not been able to realize a multicultural life, so that the necessary education multiculturalism so that the values contained in Pancasila and "Bhineka Tunggal Ika" can be realized.
PEMBANGUNAN PARTISIPASI DAN DEMOKRASI LOKAL DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Udaya Madjid; Zaenal Abidin AS
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.15 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2604

Abstract

PenyelenggaraannPemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak yang dilaksanakan mulai tahun 2016 tidak lepas dari dinamika dan konflik, dimana hal ini karena pilkades itu sendiri maupun karena faktor lain yang memberikan efek terhadap keberlangsungan pilkades. Misalkan karen intervensi tokoh politik dan atau partai poltik yang mencoba mendevositkan pengaruhnya untuk kepentingan pemilu periode berikutnya. Seperti halnya di Kabupaten Bandung Barat, Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada tahun 2019 dapat dikatakan paling besar karena digelar di 112 desa dengan pendaftar sebanyak 553 calon. Didalam negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik merupakan indikator implementasi kekuasaan negara tertinggi oleh rakyat. Dimana hal ini sebagai bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat, yang terwujud dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kenegaraan. Maka sebaliknya, bila tingkat partisipasi politik masyarakat rendah pada umumnya dapat mengidentifikasikan bahwa rakyat kurang menaruh minat terhadap permasalahan atau kegiatan kenegaraan. Sepanjang pelaksanaan pemilihan, pemilihan kepala desa masuk kedalam pelaksanaan pemilihan yang rentan terjadinya sebuah konflik horizontal. Hal ini menjadi sangat logis mengingat lokasi wilayah yang tidak terlalu luas dan setiap pemilih mengenal dan memahami karakteristik dari calon-calonnya. Praktek politik uang bahkan menjadi hal yang sangat dianggap biasa dan bahkan menjadi sebuah keharusan didalam pelaksanaannya. Partisipasi politik masyarakat yang terjadi di masa Pilkades serentak di Kabupaten Bandung barat pada tahun 2019 dikatakan sangat tinggi, dimana salah satu indikatornya adalah dari banyaknya masyarakat yang tertarik untuk mendaftarkan diri menjadi bakal calon kepala Desa di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Dimana hal ini merupakan keberhasilan dari membangun partisipasi politik aktif masyarakat di wilayah KBB, dan tidak hanyaaitu tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkades serentak pada tahun 2019 mecapai 73 persen. Dimana hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan dan pengembangan di 112 desa yang melaksanakan pemilukades dan lebih luas lagi dapat mempengaruhi arah pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN MELALUI PENDEKATAN COMMUNITY BASED DEVELOPMENT (CBD) DI DESA WARNASARI KABUPATEN BANDUNG Setiawan, Agustina; Rohayatin, Titin; Kurnia, Dadan; Abidin AS, Zaenal; Kushartono, Toto; Fujilestari, Noer Apptika; Munawaroh, Siti; Dari, Widuri Wulan; Fauzi, Lukman Munawar; Siddha, Arlan; Rochaeni, Atik; Febriansyah, Dicky; Zulfikar, Waluyo; Septiansyah, Bayu; Aprilia, Bunga; Permana, Danny; Ristala, Harky
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 3 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i3.15373

Abstract

Luas wilayah Desa Warnasari adalah 8,62% dari luas wilayah Kecamatan Pangalengan. Kemiskinan di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan menghadapi sejumlah tantangan seperti kapasitas aparatur dalam mengimplementasikan program dan kebijakan dari Kecamatan dan Kabupaten serta pengelolaan komunitas lokal yang terdapat di Desa Warnasari. Kemiskinan di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan berkaitan dengan sebaran penduduk menurut pekerjaan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan (1) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur desa terhadap kapasitas aparatur dalam mengimplementasikan program dan kebijakan dari Kecamatan dan Kabupaten; (2) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur desa pengelolaan komunitas lokal yang terdapat di Desa Warnasari. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, pendekatan kelompok, pendekatan individual, metode ceramah, metode diskusi/FGD. Indikator keberhasilan kegiatan dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dan hasil pre test dan post tes setelah kegiatan. Adapun hasil kegiatan menunjukkan bahwa keinginan atau partisipasi Masyarakat tinggi, namun belum semua memahami dalam perumusan, pelaksanaan suatu program yang betul-betul dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Potensi komoditas lokal sudah ada namun saat ini masih peran pendatang yang lebih kuat, petani lokal belum maksimal dalam pengoptimalan dari komoditas lokal misalnya dalam pengelolaan kopi lokal, teh, sayuran, dan lain-lain, tempat pariwisata lokal, saat ini banyak dikelola oleh pihak luar, sehingga kesempatan penduduk lokal masih terbatas.
Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Potensi Desa di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Setiawan, Agustina; Rohayatin, Titin; Kurnia, Dadan; P, Dahly Sukma; Kushartono, Toto; AS, Zaenal Abidin; Wulandari, Widuri; Munawaroh, Siti; Apptika, Noer; Fauzi, Lukman Munawar; Siddha, Arlan; Febriansyah, Dicky; Rochaeni, Atik; Zulfikar, Waluyo; Septiansyah, Bayu; Aprilia, Bunga; Irawaty, Tinda; Yamardi, Yamardi; Permana, Danny; Ristala, Harky
Abdimas Galuh Vol 7, No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v7i1.16579

Abstract

Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan menghadapi sejumlah tantangan seperti kapasitas aparatur dalam mengimplementasikan program dan kebijakan dari Kecamatan dan Kabupaten serta pengelolaan komunitas lokal yang terdapat di Desa Warnasari. Kemiskinan di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan berkaitan dengan sebaran penduduk menurut pekerjaan. Desa Warnasari memiliki potensi desa yang sangat baik, namun belum didukung dengan kemampuan dari pemerintah desa dan masyarakat lokal dalam pengelolaannya, sehingga angka kemiskinan di Desa Warnasari masih tinggi. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan cara penyampaian materi atau sosialisasi terkait kapasitas pemerintah desa dan pengelolaan potensi desa, serta diskusi atau Focus Group Discussion (FGD). Hasil dari kegiatan ini bahwa masyarakat lokal di Desa Warnasari sadar akan adanya potensi desa yang dimilik, seperti kopi, teh dan tempat wisata alam. Namun mereka belum mampu mengelola potensi desa dengan mandiri. Potensi desa yang mereka miliki masih dikelola oleh pihak lain yang bukan masyarakat lokal. Hal ini yang menjadi alasan mengapa tingkat kemiskinan di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung masih tinggi. Perlu ada penguatan kapasitas dari pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengelola potensi desa, agar mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat Desa Warnasari.
Studi Komparasi Model Kepemimpinan Kepala Negara Ganda dalam Sistem Pemerintahan Diarki di Beberapa Negara Abidin AS, Zaenal; Iqbal, Firdaus Muhamad
Resolusi: Jurnal Sosial Politik Vol 8 No 1 (2025)
Publisher : Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur’an

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32699/resolusi.v8i1.9085

Abstract

A diarchy, or dual head-of-state leadership system, is a governance model in which two individuals jointly exercise the functions of the head of state. This study analyzes the impacts and challenges of the diarchy system in modern contexts by examining its implementation in several countries, including Andorra, San Marino, and Nicaragua. A qualitative methodology was employed, utilizing secondary data analysis through literature reviews, constitutional documents, and related academic sources. The findings demonstrate that the diarchy system offers improved power balance, enhances governmental legitimacy, and fosters administrative efficiency. However, the system also faces challenges, such as potential leadership conflicts, political fragmentation, and the risk of dominance by one leader, which may undermine principles of equality in governance. Furthermore, the application of diarchy in democratic and authoritarian systems yields varied outcomes, depending on the availability of checks and balances. Therefore, the success of a diarchy system hinges on legal frameworks, political traditions, and institutional capacity to maintain governmental stability.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BUMDES UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF DI DESA PUSAKARATU KECAMATAN PUSAKANAGARA KABUPATEN SUBANG AS, Zaenal Abidin; Rohayatin, Titin; Kurnia, Dadan; Rochaeni, Atik; Fauzi, Lukman Munawar; Aprilia, Bunga; Gunawan, Wawan; Zulfikar, Waluyo; Wulan, Widuri; Ristala, Harky; Febriasnyah, Dicky
Jurnal Abdimas Mandiri Vol. 9 No. 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jam.v9i2.5721

Abstract

Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi untuk meningkatkan ekonomi kreatif di desa merupakan langkah tepat dalam upaya pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga. Di Desa Pusakaratu, terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bernama Cipta Akur Sejahtera yang dibentuk guna memajukan usaha ekonomi dan layanan publik. Namun, pelaksanaan BUMDes ini belum optimal akibat kurang efektifnya sosialisasi dan koordinasi terkait unit usaha yang dijalankan. Proses pengabdian masyarakat dilakukan dengan penyampaian materi dan diskusi kelompok terfokus (FGD) terkait fenomena yang terjadi. Hasilnya, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu solusi untuk mempromosikan potensi desa. Kegiatan ini diikuti oleh 83 peserta yang terdiri dari berbagai pihak seperti Camat Kecamatan Pusanagara, perangkat desa, anggota BPD, pengelola BUMDes, pelaku UMKM, karang taruna, PKK, dan posyandu. Pemberdayaan ini penting untuk memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi desa dengan dukungan teknologi informasi. Strategi penggunaan teknologi dalam mengembangkan ekonomi kreatif di desa mampu menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah, memupuk kepedulian, meningkatkan persatuan dan tujuan bersama dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta membentuk kolaborasi dan jaringan bisnis yang berkesinambungan. Melalui pemberdayaan, desa menjadi lebih mandiri dalam menggali potensi dengan teknologi informasi sehingga ekonomi desa meningkat. Kegiatan ini direncanakan berlanjut sebagai bentuk pendampingan menuju desa mandiri melalui penerapan e-commerce dalam meningkatkan layanan masyarakat di Desa Pusakaratu.
Implementasi Kebijakan Digitalisasi Desa Melalui Pendampingan UMKM di Desa Putridalem Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka AS, Zaenal Abidin; Setiawan, Agustina; Kurnia, Dadan; Rochaeni, Atik; Gunawan, Wawan; Wulandari, Widuri; Aprilian, Bunga; Sulaiman, Tatang; Zulfikar, Waluyo; Ristala, Harky; Febriansyah, Dicky; Aprimayanti, Risyah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 1 (2025): Bulan September
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i1.485

Abstract

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menjalankan kebijakan terkait digitalisasi desa melalui pendampingan dan sosialisasi kepada UMKM yang ada di Desa Putridalem Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka. Metode Kegiatan dengan cara pemberian materi, Focus Group Discussion (FGD), dan pendampingan pembuatan akun di e-commerce. Desa Putridalem memiliki potensi desa yang sangat baik, sehingga perlu dipromosikan kepada khalayak luas agar mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Desa Putridalem. Untuk mendukung potensi desa maka perlu penguatan kapasitas UMKM yang ada di sana untuk memanfaatkan teknologi informasi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini, Pemerintah Desa Putridalem bersama dengan UMKM memiliki akun sosial media dan marketplace sebagai platform untuk memasarkan produk secara lebih luas.
The Smart City Implementation and Development Model in Realizing Bureaucratic Reform in the Local Government of Cimahi City Titin Rohayatin; Zaenal Abidin AS; Harky Ristala
Khazanah Sosial Vol. 5 No. 4 (2023): Khazanah Sosial
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v5i4.30523

Abstract

This study delves into the implementation and development of a Smart City model as a strategic approach by the Regional Government to achieve bureaucratic reform. The aim is to address challenges associated with inefficient service systems, lengthy processes, organizational structures, and bureaucratic placements that hinder effective government management. Focused on Cimahi City's urban development strategy, the Smart City concept integrates the Internet of Things (IoT) and information and communication technology (ICT) to optimize city assets, enhance law enforcement, streamline government agency information systems, and improve community services. However, despite its potential, the government's Smart City strategy faces obstacles, including server errors, login difficulties, frequent application loading, cumbersome display interfaces, and unresponsive buttons. In response, this research proposes the TRSCM model as a framework for the effective implementation and development of Smart City initiatives, aiming to overcome barriers and contribute to the realization of meaningful bureaucratic reform in government organizations.
Policy Analysis of the Jabar Saber Hoaks Program in Addressing the Spread of Hoaxes in West Java Hidayat, Hidayat; Wawan Gunawan; Dadan Kurnia; Zaenal Abidin AS
International Journal Administration, Business & Organization Vol 7 No 1 (2026): IJABO
Publisher : Asosiasi Ahli Administrasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61242/ijabo.26.742

Abstract

The rapid advancement of digital technology has become a vehicle for the spread of hoaxes, negatively impacting the lives of the digital community in Indonesia, particularly in West Java. On the other hand, public awareness regarding how to distinguish hoaxes remains low; this situation is further exacerbated by the emergence of AI technology, making it extremely difficult for the public to determine whether a piece of news is a hoax or not. To address the spread of hoaxes, the West Java Provincial Government issued a policy through West Java Governor’s Decree No. 700.05/Kep.1261-Diskominfo/2018 regarding the establishment of the Jabar Saber Hoaks program. This program aims to protect the public from the negative impacts caused by hoaxes. This study aims to analyze the policies of the Jabar Saber Hoaks program. Using a literature review approach, the findings indicate that the Jabar Saber Hoaks program’s policies have not been implemented optimally in protecting the public from the negative impacts of hoaxes. One reason for this is that Jabar Saber Hoaks only verifies information of questionable accuracy circulating in digital media, while community empowerment programs aimed at improving digital literacy have not been widely implemented. Consequently, many people in West Java have been affected by hoaxes, resulting in both moral and material losses.
Co-Authors Anceu Murniati Apptika, Noer Aprilia, Bunga Aprilian, Bunga Aprimayanti, Risyah Bayu Septiansyah Dadan Kurnia Dari, Widuri Wulan Denis Abdul Aziz Fauzi, Lukman Munawar febriansyah, dicky Febriasnyah, Dicky Fujilestari, Noer Apptika Harky Ristala Harky Ristala Harky Ristala Hidayat Hidayat Iqbal, Firdaus Muhamad Irawaty, Tinda Kurnia, Dadan Kushartono, Toto Lukman Munawar Fauzi Madjid, Udaya Muhammad Sachrul Basyari Neneng Mastoah Nurliah Nurdin P, Dahly Sukma Permana, Danny Prio Teguh Ristala, Harky Rochaeni, Atik Rohayatin, Titin - Septiansyah, Bayu Setiawan, Agustina Siddha, Arlan Siti Munawaroh Sulaiman, Tatang Titin Rohayatin Waluyo Zulfikar Wawan Gunawan Wawan Gunawan Wawan Gunawan Wibowo Ndaruhadi Windi Widyaningsih Wulan, Widuri Wulandari, Widuri Yamardi Yamardi Yamardi, Yamardi Yudi Rusfiana Yustianti Dwi Pratiwi