Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Good Governance: Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Magelang Romanti, Vita Ayu; Sintha Dewi, Dyah Adriantini; Noviasari, Dilli Trisna; Suharso, Suharso
Borobudur Law and Society Journal Vol. 3 No. 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11773

Abstract

Penerapan SID berupa website di Indonesia masih banyak menghadapi kendala, di Kabupaten Magelang sendiri masih banyak desa yang belum melaksanakanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 dalam mewujudkan good governance melalui SID. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 di Kabupaten Magelang masih belum optimal karena beberapa faktor. Diperlukan perbaikan di aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi program.
Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Boyolali Rejeki, Erna Sri; Suharso, Suharso; Noviasari, Dilli Trisna; Adriantini Sintha Dewi, Dyah
Borobudur Law and Society Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11780

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. BPD berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal, mendukung kemajuan dan perkembangan demokrasi, serta menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat di lingkungan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Jrakah, Kecamatan Selo, serta untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa di Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan sumber data primer dan sekunder, menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Data dianalisis secara deskriptif dan disajikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD dalam pembentukan peraturan desa belum optimal. Hambatan seperti kurangnya sarana, ketidakpahaman anggota BPD terhadap fungsi BPD, dan rendahnya partisipasi masyarakat menghambat efektivitas BPD. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman dan komunikasi antara anggota BPD dan masyarakat, dukungan sarana yang memadai, pelatihan bagi anggota baru, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengoptimalkan peran BPD dalam pembentukan peraturan desa.
Legal Protection of Students Who Are Victims of Bullying in Higher Education: A Study at Universitas Muhammadiyah Magelang Hutami, Rengganis Nur; Kurniaty, Yulia; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol. 5 No. 4 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/16283

Abstract

Ministerial Regulation No 55 of 2024 obliges every Indonesian university to prevent and handle violence, including bullying, through a task force, confidential reporting, protection and recovery of victims and administrative sanctions, but little is known about whether these duties reach student victims. This study asks what protection the Regulation gives a student victim of bullying and how far that protection operates at Universitas Muhammadiyah Magelang. It combines a statute approach with an exploratory online questionnaire answered by 15 self-selected students in August 2025. Fourteen respondents reported having been bullied, mostly verbally and by peers of the same year; ten said witnesses were present, but only three said a witness helped. Victims relied on self-help, such as confronting or ignoring the perpetrator, and only one made a report to the campus. Seven respondents did not know that the task force existed. The acts reported, such as mockery, insults, rumours and exclusion, fall within the Regulation’s definition of psychological violence and, when repeated within an unequal relationship, of bullying, whereas most of them lie outside criminal law. Protection therefore depends on the university’s administrative system. The findings are descriptive and cannot be generalised, but they indicate that the university should publish its task-force decree, procedure and annual statistics, provide an anonymous reporting channel, and link reporting to counselling and recovery.
Deliberation Reduced: Legal Politics of Compensation in Land Acquisition under the Job Creation Law Ichsanudin, Alfi; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/16657

Abstract

Land acquisition for the public interest rests on the State’s Right of Control and on the social function of land rights, with deliberation (musyawarah) as the means of balancing public need and private property. The Job Creation Law amended Law No 2 of 2012 so that the compensation value set by the Appraiser is final and binding and serves only as the basis for deciding the form of compensation. This article asks how that amendment has changed the meaning of deliberation and what legal politics it expresses. It is normative legal research using statutory, conceptual and historical approaches, tracing the rules from Presidential Decree No 55 of 1993 through Law No 2 of 2012 and its implementing regulations to the Job Creation regime, and reading them through Mahfud MD’s theory of legal politics, Radbruch’s values of law and Rawls’s procedural justice. Deliberation has been reduced from negotiation over form and amount to a choice of the form of payment, while the unamended provisions on objection to the district court leave the amount contestable only through litigation. The change reflects an elitist and centralistic legal politics that ranks project speed and investment certainty above the bargaining position of owners. The article recommends treating the appraisal as a binding floor rather than a fixed price, through legislative amendment or constitutional review.