Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Floratek Saraswati Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi JURNAL TEKNIK INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI PITIN Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Al-Fath Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Buana Pengabdian Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Majority Science Journal ENCOMMUNICATION: Journal of Communication Studies
Sartika Dewi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
PENERAPAN ALGORITMA VERNAM CIPHER DALAM PENGAMANAN CITRA DIGITAL Sartika dewi
PUBLIKASI ILMIAH TEKNOLOGI INFORMASI NEUMANN (PITIN) Volume 3 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : UPPM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kriptografi atau yang sering dikenal dengan sebutan ilmu penyandian data adalah suatu bidang ilmu dan seni yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan suatu pesan yang berupa data-data dari pihak lain yang tidak berhak sehingga tidak menimbulkan kerugian. Pada masa sekarang ini, kriptografi atau ilmu penyandian data sering diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu kriptografi klasik dan kriptografi modern. Penerapan Algoritma Vernam Chiper dalam Pengamanan Citra Digital untuk proses menyandikan suatu gambar. Penyandian gambar dapat membantu kerahasiaan gambar yang akan dirahasiakan dari siapa pun
ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN SHOPEE TERHADAP E-SERVICE QUALITY DI KOTA PEKANBARU Sartika Dewi; Taufiqurrahman Taufiqurrahman; Wasnury Rendra
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi Vol 10, No 1 (2023): (Januari - Juni)
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the level of customer satisfaction with the e-ServiceQuality provided by Shopee and to find out which Shopee service attributes needto be prioritized to improve and meet customer satisfaction. The variables used inthis study are the dimensions of e-Service Quality, which consist of; efficiency,system availability, fulfillment, privacy, responsiveness, compensation, andcontacts. The method chosen in this research is the Customer Satisfaction Index(CSI) method, the e-Service Quality method, and the Importance PerformanceAnalysis (IPA) method. This research was conducted on Shopee users who live inPekanbaru City, with a total sample of 120 respondents using a purposivesampling method. Testing and data processing was carried out with the help ofSPSS 21 and Ms. Excel. The results showed that the overall Shopee customersatisfaction index in Pekanbaru City based on the CSI calculation was "satisfied"with a value of 72.97%. Based on the overall e-Servqual calculation -0.32, whichmeans that the service quality from Shopee as a whole is not maximized. Based onthe results of the IPA calculation, 3 attributes need to be prioritized forimprovement or improvement (quadrant I). 10 attributes that need to bemaintained (quadrant II), 10 attributes that have low priority by the user(quadrant III), and 1 attribute that can be removed (quadrant IV). Keywords: Customer Satisfaction, e-Service Quality, Customer Satisfaction Index(CSI), Importance Performance Analysis (IPA)
EFEKTIVITAS REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG (BNNK) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL Sartika Dewi; Deny Guntara; Gilang Wahyudin
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v6i1.1424

Abstract

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani penyalahgunaan narkotika, bahwa pelaksanaan rehabilitasi dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui dua cara yaitu rehabilitasi sosial yang merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial. Selanjutnya rehabilitasi medis yang merupakan proses dimana pecandu menghentikan penyalahgunaan narkotika dengan cara diberikan obatobatan dan pengawasan dokter. Penyalahgunaan narkotika merupakan kasus yang semakin hari semakin meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini merupakan yang tidak bisa dianggap ringan karena kebanyakan kasus penyalahgunaan narkoba justru dijumpai pada kaum muda, generasi penerus bangsa. Narkotika berhasil menjadi candu yang sulit dihilangkan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas rehabilitasi yang dilakukan oleh badan narkotika nasional karawang. Adapun tujuan dari peneliti ini untuk mengetahui efektivitas suatu rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dilingkup badan narkotika nasional karawang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian penulis adalah yang diambil dalam penelitian ini, upaya pemerintah dalam menangani penyalahgunaan narkotika sudah sesuai prosedur, namun dari aspek praktis dirasakan belum cukup efektif menurunkan tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Kata kunci : Rehabilitasi, Penanganan, Penyalahgunaan narkotika.
Edukasi Siswa Anti Narkoba di SMPN 2 Klari Sartika Dewi; Yuni Pratiwi
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol 5 No 2 (2023): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v5i2.5790

Abstract

Sejauh ini pemerintah melalui perangkat penegak hokum telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Upaya ini diwujudkan melalui program-program baik preventif, repsresif maupun rehabilitatif yang untuk sementara waktu dianggap kurang optimal. Bahkan seringkali memunculkan lisan bahwa pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba hanya sampai pada permukaannya saja. Padahal permasalahan ini ibarat “gunung Es” Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba sering kita dengar, bahkan tidak sedikit para pengedar dan penyalahgunaan narkoba terjaring oleh petugas keamanan. Mereka terdiri dari golongan pelajar, mahasiswa, masyarakat, bahkan aparatur pemerintah sendiri.dengan terjaring atau tertangkapnya para pengedar dan penyalahguna maka bukan berarti permasalahan tersebut selesai. Perlu adanya upaya-upaya yang kongkrit dan tindakan yang tegas bagi para pengedar dan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan infrormasi kepada pelajar siswa/i SMPN 2 Klari tentang Narkoba dengan menggunakan metode deskriftip analisis, hasil penelitianya adalah bahwa siswa/I di SMPN 2 Klari masih belum mengetahui jenis-jenis narkoba, efek samping dan sanksinya apabila menggunakan narkotika
Pemertahanan Nilai Budaya Suku Dayak Maanyan Melalui Narasi Fabel di Daerah Aliran Sungai Barito Nirena Ade Christy; Ibnu Yustiya Ramadhan; Ade Yusuf Ferudyn; Stefani Ratu Lestariningtyas; Sartika Dewi; Christian J Siallagan
ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya Vol. 5 No. 1 (2024): Desember : ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya
Publisher : FKIP, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/enggang.v5i1.19033

Abstract

The Dayak Maanyan culture has traditional values that can be seen in the Popular Fables of the Dayak Maanyan Tribe. These values are introduced from generation to generation, so that the values in the Dayak Maanyan tribe are not destroyed. The childhood of the Dayak Maanyan tribe is built through the storytelling of the Popular Fables of the Dayak Maanyan Tribe. Parents in the Dayak Maanyan tribe are important agents in educating their children regarding the values of the Dayak Maanyan tribe that can be conveyed through the Popular Fables of the Dayak Maanyan Tribe. This study will examine the intrinsic and extrinsic elements contained in the Popular Fables of the Dayak Maanyan Tribe. The intrinsic values that will be studied are the cultural values and cultural identity of the Dayak Maanyan tribe in the Popular Fables of the Dayak Maanyan Tribe. While the extrinsic values that will be studied are efforts to maintain cultural values and increase understanding and appreciation of the culture of the Dayak Maanyan tribe in the popular fable book of the Dayak Maanyan Tribe. The method used is qualitative descriptive, where all data is qualitative data that is studied and analyzed in the form of descriptions. The expected results are to provide understanding, show roles, identify strategies and preservation efforts, and provide recommendations related to the popular Dayak Maanyan fable book.
Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak: Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg Supriatna, Yayat; Sartika Dewi; Muhamad Abas
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/mgnxx857

Abstract

Kekerasan seksual mengenai anak di artikan sebagai suatu bentuk peganiayaan yang dilancarkan oleh orang dewasa atau remaja kepada seorang anak dengan tujuan membangkitkan gairah seksual melalui rayuan atau ancaman yang menakut-nakuti anak. Dari data yang disajikan oleh KemenPPA pada tahun 2022,  korban kekerasan seksual berusia 13 sampai 17 tahun  menduduki peringkat pertama. Adapun identifikasi masalahnya yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil pembahasannya ialah Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak yang pada pasal 1  ayat (2) memberikan pemahaman mengenai perlindungan anak, khususnya segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. secara optimal sesuai dengan menghormati martabat manusia & perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Hakim saat menjatuhkan hukuman pokok kepada terdakwa telah sesuai dengan peraturan   hukum yang ditetapkan oleh Penuntut Umum dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. akan tetapi penulis merasakan kerugiin imaterill yang di rasakan oleh korban yang belum terpenuhi karena bagaimanapun korban tetaplah seorang anak-anak berusia di bawah 18 tahun.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK MENGENAI PERSIDANGAN TELEKONFERENSI DI RUMAH TAHANAN KELAS 1 MAKASSAR: (Perspektif Hukum Islam) Sartika Dewi; Hisbullah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the effectiveness of public services regarding teleconference trials at Makassar Class I Detention Center from the Perspective of Islamic Law. In answering these problems, the author uses a normative syar`i approach and an empirical juridical approach. The method of data collection is done by way of interviews, observation, documentation, and literature study. The results of the study show that (1) The teleconference trial was held based on a circular letter from the Supreme Court Number: 379/DJU/PS.00/03/2020 which aims to be a guide in carrying out the criminal case trial process by teleconference during the Covid-19 pandemic. The procedures or stages of carrying out criminal case trials by teleconference at the Makassar Class 1 Detention Center, namely trial scheduling, preparation of facilities and infrastructure, notification to related parties, escorting detainees and conducting trials. (2) Public services regarding teleconference trials at Class 1 Makassar Detention Center have not been effective because in reality, public services related to teleconference trials have not reflected the implementation of the principles of public service. In this case, several principles and principles of public service that are not yet relevant can be found in the principles of accessibility, openness and transparency, efficiency and effectiveness as well as security and privacy of the accused. (3) Public services in teleconference trials are recommended in Islam as a form of providing assistance and providing convenience to service recipients, in this case detainees and convicts conducting teleconference trials, both in conducting teleconference trials and in applying relevant public service principles and principles. As providing assistance and convenience is something that is recommended (sunnah) for Muslims and get rewards from Allah SWT.
SOSIALISASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA LEMAHSUBUR KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN KARAWANG Farhan Asyhadi; Sartika Dewi; Lia Amaliya
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol 7 No 1 (2025): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v7i1.9933

Abstract

Sejak diterbitkannya beberapa peraturan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah, secara terus menerus Pemerintah berusaha melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Hingga saat ini, tanah terdaftar di seluruh Indonesia baru mencapai 50.482.072 bidang atau 40,07 % dari perkiraan bidang tanah di seluruh Indonesia sebanyak ± 126.000.037 bidang. Pemerintah secara terus menerus berusaha melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Atas prakarsa pemerintah, penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh Indonesia direncanakan akan selesai pada tahun 2024 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam pelaksanaannya, jumlah dan kecepatan capaian bidang terdaftar antara satu Kantor Pertanahan dengan kantor lainnya berbeda. Pengabdian ini bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang PTSL sehingga diharapkan banyak Masyarakat yang sadar dalam pentingnya sertifikat tanah untuk legalitas kepemilikan tanah yang dimilikinya, bekerjasama dengan mahasiswa yang sedang melaksanakan Kerja Praktik Tematik di desa Lemahsubur Kecatamatan Tempuran Kabupaten Karawang yang dihadiri oleh Masyarakat desa, staff desa, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum. Hasil dari pengabdian Masyarakat disimpulkan bahwa Masyarakat mengetahui tentang program PTSL dan manfaat dari pendaftaran kemepilikan hak atas tanah atau manfaat sertifikat.
Implementasi Kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Judi Online di Indonesia ditinjau dari Persfektif Politik Hukum Sartika Dewi; Farhan Asyhadi; Lia Amaliya; Zarisnov Arafat; Imas Rosidawati
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15093223

Abstract

Judi online atau judol telah menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Secara umum, kebijakan hukum di Indonesia melarang segala bentuk perjudian, baik itu konvensional maupun online. Larangan ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam pelaksanaannya tidaklah mudah. penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai: (1) Bagaimana implementasi kebijakan hukum dalam pemberantasan judi online di Indonesia, (2) apakah politik hukum dapat membantu membuat kebijakan dalam pemberantasan judi online lebih efektif. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta peraturan kebijakan. Hasil penelitian didapatkan: Implementasi kebijakan hukum di Indonesia terhadap judi online masih menghadapi berbagai tantangan dan belum sepenuhnya efektif. Secara keseluruhan, meskipun telah ada upaya dari berbagai lembaga untuk memberantas judi online, tantangan yang kompleks dan adaptasi cepat dari para pelaku membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kerjasama antar lembaga, dan edukasi masyarakat untuk menekan aktivitas judi online di Indonesia. Politik hukum sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan judi online dengan memastikan regulasi yang kuat, aparat yang kompeten, kerja sama internasional, serta edukasi masyarakat. Dengan pendekatan hukum yang lebih terarah dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, kebijakan pemberantasan judi online akan lebih efektif dan berkelanjutan
THE EXISTENCE OF LEGAL PHILOSOPHY IN THE TRANSFORMATION OF THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM IN THE ERA OF DIGITALIZATION Arafat, Zarisnov; Asyhadi, Farhan; Amaliya, Lia; Sartika Dewi
MSJ : Majority Science Journal Vol. 3 No. 2 (2025): MSJ-MAY
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/msj.v3i2.319

Abstract

The digitalization era has significantly transformed various aspects of life, including the legal system. This transformation demands not only technological adaptation but also philosophical reflection to ensure justice, human rights, and social welfare are upheld. This study aims to examine the role of legal philosophy in the transformation of Indonesia's legal system in the digital era and to analyze how philosophical foundations influence the realization of legal ideals, particularly the principle of expediency. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach, utilizing literature review as the main source of legal analysis. The findings reveal that legal philosophy plays a vital role in guiding the development of a responsive, ethical, and humanistic legal framework amid rapid technological changes. Philosophical principles such as justice, legal certainty, mutual benefit, and human rights serve as the foundation in formulating legal policies in the digital context. The study concludes that integrating legal philosophy into digital-era lawmaking is essential to ensure that technological progress aligns with fundamental legal values and societal benefit.
Co-Authors Ade Yusuf Ferudyn Amaliya, Lia Annisa Wati Arafat, Zarisnov Asyhadi, Farhan Christian J Siallagan Deny Guntara Dicky Indrawan Durratun Nafisah Elly Kesumawati Erita Hayati Farhan Asyhadi Gilang Wahyudin Hisbullah Ibnu Yustiya Ramadhan Imas Rosidawati Irma Garwan Lia Amaliya M. Gary Gagarin Akbar Muhamad Abas Muhammad Sari Nia Ramadhana Nirena Ade Christy Permatasari Diah Stefani Ratu Lestariningtyas Supriatna, Yayat Suryati Suryati Susi yulyana Taufiqurrahman Taufiqurrahman Tiara Khalisna Umi Kaltum Wasnury Rendra Yuni Pratiwi Yusuf Rizki Zarisnov Arafat