Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Legal Responsibility of Digital Platform Companies for Protecting Shareholder Losses in The Era Siregar, Boni; Sihotang, Lesson; Nababan, Roida
Journal of Law and Social Politics Vol. 3 No. 2 (2025): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jlsp.v3i2.64

Abstract

The era of e-commerce has presented a great opportunity for digital platform companies to expand financial services, including stock investment. However, the complexity of technology and business models often poses risks for investors. This article aims to analyze the legal responsibilities of digital platform companies in protecting stock investors in the era of e-commerce. This research uses a normative method with a legislative approach and case studies. The results show that the protection of stock investors is highly dependent on adaptive regulation and the implementation of strict legal responsibilities by digital platforms. It is recommended that companies improve transparency, technology security, and user education to strengthen investor confidence. What is the legal responsibility of digital platform companies in protecting stock investors from legal and technological risks in the e-commerce era? And what are the regulatory efforts in Indonesia able to ensure legal protection for stock investors who use digital platforms, and what steps need to be taken to overcome the regulatory loophole?
LEGAL RESPONSIBILITY OF DIGITAL PLATFORMS FOR THE PROTECTION OF STOCK INVESTOR LOSSES IN THE E-COMMERCE ERA Siregar, Boni; Sihotang, Lesson; Nababan, Roida
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 2 No. 2 (2025): ANAYASA
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v2i2.354

Abstract

This article aims to analyze the legal responsibilities of digital platform companies in protecting stock investors in the era of e-commerce. This research uses a normative method with a legislative approach and case studies. The results show that the protection of stock investors is highly dependent on adaptive regulation and the implementation of strict legal responsibilities by digital platforms. It is recommended that companies improve transparency, technology security, and user education to strengthen investor confidence. What is the legal responsibility of digital platform companies in protecting stock investors from legal and technological risks in the e-commerce era? What are the regulatory efforts in Indonesia to ensure legal protection for stock investors who use digital platforms, and what steps need to be taken to overcome the regulatory loophole?
Implementasi Mediasi pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam: Tantangan dan Peluang Hutauruk, Mario Christian; Sihotang, Lesson
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5259

Abstract

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan di negara Indonesia, yang dalam pelaksanaanya Lembaga Pengadilan Negeri dalam melaksanakan penyelengaaraan peradilan tersebut dalam ruang lingkup sengketa keperdataan bermula dengan melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai bagian dari Lembaga Penegak Hukum yang menyelenggarakan ketentuan tersebut, tentu memiliki tantangan dan peluang dalam pengimplementasiannya, hal tersebutlah yang akan penulis uraikan dalam tulisan ini, dengan penulisan ilmiah dan mempergunakan metode penelitian hukum Normatif-empiris, yang berfokus pada aturan hukum dan penerapannya.
Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha pada Transaksi Belanja Online yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Ditinjau Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Sihombing, Marta F; Sihotang, Lesson
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4677

Abstract

Di era yang semakin maju, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Dengan banyaknya platform belanja online, terbuka peluang bisnis baru seperti layanan titip beli barang secara online. Layanan ini memungkinkan seseorang untuk membeli barang di toko atau pusat perbelanjaan sesuai dengan permintaan konsumen. Layanan ini mencakup barang lokal maupun impor. Sebagai perantara antara penjual dan pembeli, penyedia layanan bertanggung jawab sebagai pembeli bagi kliennya. Pelaku usaha mempromosikan barang mereka melalui platform seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Transaksi jual beli online sering dianggap sebagai perdagangan yang dilakukan melalui internet. Pertumbuhan transaksi online didorong oleh meningkatnya produktivitas industri yang menawarkan berbagai produk melalui media internet, memicu maraknya usaha jual beli online karena lebih mudah dijalankan, membutuhkan modal yang relatif kecil, dan tidak memerlukan sistem manajemen yang rumit. Namun, dalam praktiknya, terjadi ketidakseimbangan, seperti meningkatnya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita konsumen.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Cyberbullying Sagala, Hasiholan Marito; Sihotang, Lesson; Situmorang, Samuel
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di tengah pesatnya perkembangan era digital internet kini menjadi elemen tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Meski begitu, di balik kepraktisan dan aksesibilitas yang ditawarkan oleh teknologi ini, ada ancaman yang serius bagi kesejahteraan individu, salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying telah menjadi salah satu ancaman sosial yang signifikan di era digital ini, memengaruhi individu dari berbagai latar belakang dan usia. Dalam dunia yang semakin terkoneksi secara online, teknologi memberikan sarana baru bagi para pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan secara anonim, dengan potensi dampak yang merusak bagi korbannya. Korban cyberbullying mengalami tekanan psikologis yang berat,mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka dengan serius. Cyberbullying menjadi isu yang serius dan memerlukan penanganan serius dari seluruh kalangan. Dengan demikian, dibutuhkan regulasi hukum pidana yang lebih komprehensif dan efektif untuk menangani kasus cyberbullying. Kebijakan hukum pidana dalam penanganan kasus cyberbullying menjadi sangat penting dalam menghadapi masalah bullying online yang semakin marak di kalangan remaja.
The Role of Big Data in Crime Prevention and Criminal Law Enforcement: Balancing Efficiency and Personal Data Protection Sihotang, Lesson; July Esther; Sinaga, Jusnizar; Siahaan, Yanti Tiara Br; Ndruru, Donius
Pandecta Research Law Journal Vol. 20 No. 2 (2025): December, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v20i2.20485

Abstract

Crime prevention and criminal law enforcement require clear arrangements so that at the same time they can form good protection for every Indonesian citizen's personal data. The purpose of this paper is to analyse the concept of using big data in crime prevention as well as criminal law enforcement and the form of boundaries and protection of personal data in the use of big data in crime prevention as well as criminal law enforcement. To achieve the results used, the research method used is a case approach and a statutory approach. From this writing, the use of big data in the context of crime prevention and criminal law enforcement has grown rapidly along with IT advances. Big data includes the collection, analysis and processing of large and diverse amounts of information. In disclosing crime cases using big data, it must also be linked to regulations on personal data protection and the data used in case disclosure must also be guaranteed validity, so that the activities carried out do not damage the sense of justice in society
Legal Responsibility of Digital Platform Companies for Protecting Shareholder Losses in The Era Siregar, Boni; Sihotang, Lesson; Nababan, Roida
Journal of Law and Social Politics Vol. 3 No. 2 (2025): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jlsp.v3i2.64

Abstract

Background: The rapid expansion of e-commerce has driven digital platforms to integrate financial services, including stock investment features. While this innovation improves accessibility and broadens investor participation, it also generates significant legal and technological risks. Key concerns include investor protection, transparency, data security, and regulatory accountability, especially in jurisdictions like Indonesia where legal frameworks continue to evolve. The convergence of e-commerce and capital market services challenges existing regulatory structures and raises questions about platform responsibility. Objective: This study analyzes the legal responsibilities of digital platform companies in safeguarding stock investors and evaluates the adequacy of Indonesia’s regulatory framework. It further identifies regulatory gaps and proposes policy improvements to enhance investor protection. Methods: Using normative legal research with legislative and case-based approaches, this study reviews relevant laws, regulations, and judicial decisions concerning e-commerce, capital markets, and digital financial services to assess platform obligations and investor protection mechanisms. Results: Findings show that investor protection depends on adaptive regulations and consistent enforcement of platform responsibilities. Although Indonesian regulations provide basic protection, gaps persist in addressing technological risks, cross-sector integration, and platform accountability. Conclusion: Stronger regulatory harmonization, clearer liability standards, and stricter enforcement are needed. Digital platforms must enhance transparency, technological security, and investor education to mitigate risks and build trust.