Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.348
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Hukum PATIK Law Development Journal Yuris: Journal of Court and Justice Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Anayasa Journal of Law and Social Politics Journal of Accounting Law Communication and Technology Greenation International Journal of Law and Social Sciences Journal of Health Education Law Information and Humanities
Sihotang, Lesson
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Legal Responsibility of Digital Platform Companies for Protecting Shareholder Losses in The Era Siregar, Boni; Sihotang, Lesson; Nababan, Roida
Journal of Law and Social Politics Vol. 3 No. 2 (2025): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jlsp.v3i2.64

Abstract

The era of e-commerce has presented a great opportunity for digital platform companies to expand financial services, including stock investment. However, the complexity of technology and business models often poses risks for investors. This article aims to analyze the legal responsibilities of digital platform companies in protecting stock investors in the era of e-commerce. This research uses a normative method with a legislative approach and case studies. The results show that the protection of stock investors is highly dependent on adaptive regulation and the implementation of strict legal responsibilities by digital platforms. It is recommended that companies improve transparency, technology security, and user education to strengthen investor confidence. What is the legal responsibility of digital platform companies in protecting stock investors from legal and technological risks in the e-commerce era? And what are the regulatory efforts in Indonesia able to ensure legal protection for stock investors who use digital platforms, and what steps need to be taken to overcome the regulatory loophole?
LEGAL RESPONSIBILITY OF DIGITAL PLATFORMS FOR THE PROTECTION OF STOCK INVESTOR LOSSES IN THE E-COMMERCE ERA Siregar, Boni; Sihotang, Lesson; Nababan, Roida
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 2 No. 2 (2025): ANAYASA
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v2i2.354

Abstract

This article aims to analyze the legal responsibilities of digital platform companies in protecting stock investors in the era of e-commerce. This research uses a normative method with a legislative approach and case studies. The results show that the protection of stock investors is highly dependent on adaptive regulation and the implementation of strict legal responsibilities by digital platforms. It is recommended that companies improve transparency, technology security, and user education to strengthen investor confidence. What is the legal responsibility of digital platform companies in protecting stock investors from legal and technological risks in the e-commerce era? What are the regulatory efforts in Indonesia to ensure legal protection for stock investors who use digital platforms, and what steps need to be taken to overcome the regulatory loophole?
Implementasi Mediasi pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam: Tantangan dan Peluang Hutauruk, Mario Christian; Sihotang, Lesson
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5259

Abstract

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan di negara Indonesia, yang dalam pelaksanaanya Lembaga Pengadilan Negeri dalam melaksanakan penyelengaaraan peradilan tersebut dalam ruang lingkup sengketa keperdataan bermula dengan melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai bagian dari Lembaga Penegak Hukum yang menyelenggarakan ketentuan tersebut, tentu memiliki tantangan dan peluang dalam pengimplementasiannya, hal tersebutlah yang akan penulis uraikan dalam tulisan ini, dengan penulisan ilmiah dan mempergunakan metode penelitian hukum Normatif-empiris, yang berfokus pada aturan hukum dan penerapannya.
Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha pada Transaksi Belanja Online yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Ditinjau Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Sihombing, Marta F; Sihotang, Lesson
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4677

Abstract

Di era yang semakin maju, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Dengan banyaknya platform belanja online, terbuka peluang bisnis baru seperti layanan titip beli barang secara online. Layanan ini memungkinkan seseorang untuk membeli barang di toko atau pusat perbelanjaan sesuai dengan permintaan konsumen. Layanan ini mencakup barang lokal maupun impor. Sebagai perantara antara penjual dan pembeli, penyedia layanan bertanggung jawab sebagai pembeli bagi kliennya. Pelaku usaha mempromosikan barang mereka melalui platform seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Transaksi jual beli online sering dianggap sebagai perdagangan yang dilakukan melalui internet. Pertumbuhan transaksi online didorong oleh meningkatnya produktivitas industri yang menawarkan berbagai produk melalui media internet, memicu maraknya usaha jual beli online karena lebih mudah dijalankan, membutuhkan modal yang relatif kecil, dan tidak memerlukan sistem manajemen yang rumit. Namun, dalam praktiknya, terjadi ketidakseimbangan, seperti meningkatnya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita konsumen.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Cyberbullying Sagala, Hasiholan Marito; Sihotang, Lesson; Situmorang, Samuel
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di tengah pesatnya perkembangan era digital internet kini menjadi elemen tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Meski begitu, di balik kepraktisan dan aksesibilitas yang ditawarkan oleh teknologi ini, ada ancaman yang serius bagi kesejahteraan individu, salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying telah menjadi salah satu ancaman sosial yang signifikan di era digital ini, memengaruhi individu dari berbagai latar belakang dan usia. Dalam dunia yang semakin terkoneksi secara online, teknologi memberikan sarana baru bagi para pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan secara anonim, dengan potensi dampak yang merusak bagi korbannya. Korban cyberbullying mengalami tekanan psikologis yang berat,mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka dengan serius. Cyberbullying menjadi isu yang serius dan memerlukan penanganan serius dari seluruh kalangan. Dengan demikian, dibutuhkan regulasi hukum pidana yang lebih komprehensif dan efektif untuk menangani kasus cyberbullying. Kebijakan hukum pidana dalam penanganan kasus cyberbullying menjadi sangat penting dalam menghadapi masalah bullying online yang semakin marak di kalangan remaja.
Legal Responsibility of Digital Platform Companies for Protecting Shareholder Losses in The Era Siregar, Boni; Sihotang, Lesson; Nababan, Roida
Journal of Law and Social Politics Vol. 3 No. 2 (2025): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jlsp.v3i2.64

Abstract

The era of e-commerce has presented a great opportunity for digital platform companies to expand financial services, including stock investment. However, the complexity of technology and business models often poses risks for investors. This article aims to analyze the legal responsibilities of digital platform companies in protecting stock investors in the era of e-commerce. This research uses a normative method with a legislative approach and case studies. The results show that the protection of stock investors is highly dependent on adaptive regulation and the implementation of strict legal responsibilities by digital platforms. It is recommended that companies improve transparency, technology security, and user education to strengthen investor confidence. What is the legal responsibility of digital platform companies in protecting stock investors from legal and technological risks in the e-commerce era? And what are the regulatory efforts in Indonesia able to ensure legal protection for stock investors who use digital platforms, and what steps need to be taken to overcome the regulatory loophole?
Co-Authors Anggusti, Martono Aritonang, May Pranita Arta Harianja, Dame Esther, July Gea, Alex Sokhian Gulo, Delima Gultom, Meli Herlina Manullang Hisar Siregar Hutauruk, Mario Christian Janpatar Simamora Lumbantoruan, Abram Andriano Samapta Nababan, Roida purba, crisdon Sagala, Hasiholan Marito Sihombing, Marta F Simamora, Afric Simatupang, Jeprita Simbolon, Krisna Uli Sinaga, Jusnizar Siregar, Boni Situmorang, Samuel