Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA SENI PATUNG DI KABUPATEN MAGELANG DALAM PERSPEKTIF PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA RANI PAJRIN; RR YUNITA PUSPANDARI; ABDUL AZIS
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 2 No 03 (2020): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA (EDISI, OKTOBER 2020 )
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The issue of legal protection for culture, traditional knowledge needs to be a concern for all parties, both from society and government. Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture in which efforts to promote, protect, develop, utilize and foster culture need to be carried out in all aspects of culture. Copyright is an individual nature, while traditional knowledge (culture) is communal in nature and is shared ownership. The role of local government in legal protection efforts for works of a traditional nature, especially sculpture in the Magelang regency, is quite central. The research method used by the author is socio legal research where law is a social phenomenon. Legal protection carried out by the Magelang regency government is to conduct an inventory of cultural heritage objects in the Magelang Regency area. These cultural heritage objects certainly have potential intellectual property rights. Not yet optimal legal protection carried out by the Regional Government of Magelang Regency, both for art workers and works made (cultural heritage objects) in the context of cultural advancement, it is necessary to have Regional Regulations that technically regulate protection, development, empowerment, preservation, security as well as salvaging traditional works of art that have the prospect of intellectual property rights.
Mendorong Penegakan Hak Dan Kewajiban Negara Dalam Melestarikan Hewan Laut Farah Fidela; Tiara Jelita Andalusianti Roozan; Hasrinda Rizqi Pramassari; Rajwa Al Imtiyaz; Vanesa Alexandro Caniago; Rani Pajrin
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 2 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i2.1195

Abstract

This study aims to analyze the rights and obligations of states in an effort to conserve marine animals and encourage the enforcement of related international legal principles. Marine animals are natural resources that are vulnerable to overexploitation and environmental damage. States have the right to utilize marine resources, but are also obliged to protect marine biodiversity in accordance with the principles of international law. This research uses a normative approach by examining international legal instruments such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and the Convention on Biological Diversity (CBD), as well as related national laws and regulations. The results showed that the country must uphold the principle of sustainable use of marine resources and protect marine ecosystems from damage. This enforcement can be done through international cooperation, strengthening regulations, and empowering local communities. This research provides recommendations to strengthen law enforcement in conserving marine animals and ensuring a balance between state rights and obligations.
Analisis Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Indonesia Dan Vietnam Di Perairan Zee Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional Rani Pajrin; Anugraheni Wardah Ulinnuha; Efi Lailatun Nisfah; Aan Anisah; Kingkin Setyaningsih; Cheren Azizah Zain; Divya Triana Rahmawati
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 2 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i2.1196

Abstract

The occurrence of maritime border conflicts between Indonesia and Vietnam in the northern Natuna region was triggered by the development of Exclusive Economic Zone boundary negotiations between the two countries Vietnam has a desire to equate the ZEE with the boundaries of the Continental Shelf Zone. In accordance with UNCLOS 1982, Indonesia opposes because Vietnam is not part of an archipelagic state. On the other hand, Indonesia's claim to Natuna is based on the withdrawal of the archipelagic base line on the grounds that Indonesia is an archipelagic state. In contrast, Vietnam is not an archipelagic state and uses the coastal base line in determining its maritime zone. Exclusive Economic Zones Both countries have overlapping ZEE claims in the South China Sea This overlap has led to maritime disputes between Indonesia and Vietnam Economic Activity The South China Sea is rich in natural resources, such as oil and gas Competition for access to these resources complicates the dispute. Not only that, the conflict can also trigger diplomatic tensions between the two countries, thus affecting Indonesia-Vietnam bilateral relations. The settlement of the Indonesia-Vietnam dispute was resolved peacefully by conducting technical negotiations 9 times and producing an agreement between the two countries. Based on Article 280 of the 1982 UNCLOS, Article 280 of the 1982 UNCLOS also confirms that peaceful means shall not in any way prejudice the rights of any Contracting States. Within the framework of UNCLOS 1982, there are alternative forms of conflict resolution, namely peaceful conflict resolution and conflict resolution through mandatory procedures.
DINAMIKA DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KOTA MAGELANG DITINJAU DARI UU NOMOR 16 TAHUN 2019 Amanda Aurelia Safira; Amalia Mega Pratiwi; Melan, Melan; Sabrina Indah Cahyani Putri; Rani Pajrin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i10.2512

Abstract

Pernikahan dini (bagi pria dan wanita di bawah 19 tahun) membawa banyak dampak negatif terhadap kehidupan keluarga. Tidak hanya aspek hukum, sosial, ekonomi, namun juga aspek kesehatan. Dari segi kesehatan, pernikahan dini berdampak pada kesehatan ayah, ibu, dan anak. Ibu yang hamil terlalu muda berisiko tinggi (kematian) saat melahirkan. Dengan latar belakang tersebut maka kami mengambil judul penelitian “Dinamika dan Dampak Pernikahan Dini di Kota Magelang ditinjau Dari UU Nomor 16 Tahun 2019”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dinamika dan dampak pelaksanaan dispensasi pernikahan dini di kota Magelang. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris. Dimana metode tersebut dapat melakukan penyelidikan hukum terhadap penerapan norma-norma hukum yang berlaku pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu, dalam suatu pernikahan diperlukannya persiapan yang matang dan pertimbangan yang ekstra, di Magelang sendiri saat ini sangat marak perkawinan dini, yang dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya pendidikan yang rendah dan pergaulan bebas. Sehingga munculnya dampak, berupa perceraian, anak stunting, KDRT yang dipicu dengan kurang siapnya fisik, psikis, maupun mental (emosi). Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dengan banyaknya dampak yang timbul akibat pernikahan dini, maka pernikahan dini sangat tidak direkomendasikan untuk dilakukan oleh para calon.
SEJARAH TERBENTUKNYA UU NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG KETENTUAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA) DAN IMPLEMENTASINYA DITINJAU DARI AWAL LAHIRNYA HUKUM AGRARIA DI INDONESIA Margaretha Boru Sitanggang; Irvanda Rizqi Maulana P; Laurensia Angelica; Ahmad Galih Prasetyo; Eka Putri Kurmiati; Melati Lintang Kirana; Rani Pajrin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i5.3657

Abstract

Hukum Agraria termasuk ke salah satu hukum terpenting yang ada di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, Hukum Agraria lebih dikenal sebagai Hukum Tanah. Hukum Agraria adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang pertanahan yang berada di atas tanah maupun di bawah tanah. Hukum Agraria mempunyai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan peraturan perundang-undangan yang meliputi bumi, air dan ruang angkasa. Bab ini membahas tentang awal lahirnya Hukum Agraria di Indonesia yang dibagi menjadi beberapa periode, yaitu masa kolonial Belanda, masa kemerdekaan (Pemerintahan Soekarno), masa Pemerintahan Soeharto, dan masa era reformasi. Selanjutnya membahas tentang sejarah terbentuknya UU No 5 Tahun 1960 yang dimulai dari Surat Penetapan Presiden No 16 yang membentuk Panitia Agraria Yogyakarta (PAY) agar tersusunnya Hukum Agraria baru dan kebijaksanaan politik agraria negara. Dan yang terakhir membahas tentang implementasi UUPA pada Hukum Agraria Indonesia adalah munculnya Panca Program Reforma Agraria Indonesia, terutama di program ketiga yang berkaitan pada kepemilikan dan aneksasi.
EVALUASI PERUMUSAN KODE ETIK PADA NOTARIS SERTA RANCANGAN PERBAIKANNYA Cinta Annata Nurhan; Genarista Ester Ruth Magdalena Melo; Eva Shifdlotul Gisna; Roderick Natanael; Shauqi Azzami Muhammad; Rani Pajrin
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i10.4727

Abstract

Notaris merupakan pelayanan Masyarakat yang diangkat langsung oleh Menteri sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan notaris. Kini notaris telah menjadi profesi yang populer di Masyarakat dan tentunya juga banyak notaris yang akhirnya tidak menjalankan tugsnya sebagai pelayanan Masyarakat yang bermartabat dan bermarwah. Terlebih banyaknya lahan lahan yang dibangun dan akan dipergunakan sebagai lahan usaha atau lahan perumahan yang tentunya akan membutuhkan notaris. Notaris yang tersebar di berbagai wilayah di Indoesia pada akhirnya saling memiliki wilayah kedudukan yang terbagi di setiap wilayah. Kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh notaris tidak diperkenankan digunakan tidak sesuai aturan. Sehingga tentu pembahasan mengenai kode etik dan kewenangan notaris akan menjadi topik utama dalam pembahasan kali ini. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan menggunakan sumber data Primer (aturan Perundang undangan dan sederet peraturan lainnya) disertai dengan sumber data sekunder.
Pemberdayaan Desa Wisata “Nepal Van Java” dalam Mengentaskan Kemiskinan Pasca Pandemic Covid-19 Rani Pajrin; Muhammad Marizal; Muhammad Ardhi Razaq Aqba
PROFICIO Vol. 5 No. 2 (2024): PROFICIO : Jurnal Abdimas FKIP UTP
Publisher : FKIP UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36728/jpf.v5i2.3384

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa dan mendeskripsikan mengenai strategi Pemberdayaan Desa Wisata Pesona Dusun Butuh/ Nepal Van Java untuk mengentaskan kemiskinan pasca pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan secara diskripsi analisis. Data-data Primer yang diperoleh melalui indepth interview untuk diinventarisir, diklasifikasikan serta dianalisis. Data primer yang diperoleh dari para pemangku kepentingan dari pemerintah desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Terdapat tiga strategi dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Pertama, melakukan perluasan kesempatan pada kegiatan ekonomi terhadap masyarakat miskin. Masyarakat yang terlibat dalam berbagai aspek seperti mengelola tempat-tempat wisata, menjual berbagai oleh-oleh dari hasil olahan mereka. Pengelolaan yang dilakukan telah berdasarkan pada jaminan atas hak-hak partisipasi dalam mengelola desa wisata. Kedua, penghapusan hambatan sosial dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat miskin (facilitating empowerment). Hambatan sosial yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat miskin melalui sistem pencangkokan atau pendampingan sehingga hambatan-hambatan sosial dapat teselesaikan. Ketiga, memperluas terhadap jaring pengaman (enhacing security) supaya masyarakat memiliki kemampuan dari dampak negatif dari kebijakan makro. Meningkatkan jumlah masyarakat penerima bantuan BST DD secara merata dan berkeadilan.
Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan bagi Masyarakat : (Studi Kasus di Desa Benowo Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo) Adi Wahyono; Rani Pajrin; Sholihul Hakim
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): April: Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i2.1519

Abstract

Implementation of subsidized fertilizer policy does not run optimally in Benowo Village and supervision that has never been done by the Purworejo Agriculture Office or from BPP Bener are 2 problems that become the background of this research. The objective of this research was implemented policy on subsidized fertilizer which is focused on farmer groups in Benowo Village and to know the supervision subsidized fertilizer conducted by the Agriculture Office of Purworejo District as an institution authorized to manage subsidized fertilizer and the cooperation of other institutions or agencies related to it. The method of research used was qualitative. Collecting data is done at the research location namely Benowo Village by interview, observations, as well as documentation. After all the data has been collected, continued data selection based on similarities that proved the truth. Results with descriptive a method to accomplish valid research objectives. Research results and discussion obtained of the problem formulation was the implementation of the subsidized fertilizer policies in Benowo true existence is not running optimally because of the problem of fertilizer application that occurs. The second problem formulation is to produce a picture of supervision that is less attention from the Department of Agriculture regarding subsidized fertilizers. So that the resulting conclusions and also suggestions in essence that the Government and the Agriculture Office are more active in providing solutions to the problems of implementing policies and supervision of subsidized fertilizers in Benowo Village on an ongoing basis.
Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Nebis In Idem Oleh Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Mungkid Syarifatul Fadhilah; Listyowati Dewi; Arum Nurul Layalia Mufaidah; Gita Jemima Ardhana; Rani Pajrin
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2025): Mei : Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/majelis.v2i2.633

Abstract

Marriage is a spiritual and physical bond between one man and one woman as husband and wife with the aim of forming a happy family based on the belief in the Almighty God. In a marriage, forming a happy family certainly requires cooperation between each party, both husband and wife. If both parties have different goals, it will trigger problems in the household. Problems in the household can influence divorce between both parties, namely husband and wife. Divorce is a condition in the household where there is no common ground for harmony and harmony in the relationship between husband and wife so that it can be decided by the District Court for those of non-Islamic religions or the Religious Court for those of Islamic religion. Considering that Indonesia is a country of law where every action has rules, if seen from the principle of Nebis In Idem, this problem is no longer acceptable. However, in this divorce case the lawsuit was accepted by the judge and the judge decided again with a different decision. Based on this, the formulation of the problem is how to apply the Ne Bis In Idem Principle by the judge in divorce cases
Analisis Yuridis Penegakan Hukum pada Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Magelang Laila Nurul Hidayati; Pinky Aruna Iswandarie; Ilham Jeryawan; Susi Rosiana; Lia Sari; Rani Pajrin
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 3 (2025): September : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Pub
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v2i3.941

Abstract

As a country based on legal norms and principles, Indonesia strictly prohibits gambling through statutory regulations. Gambling is a criminal act that can cause harm to society both directly and indirectly. However, in fact, gambling is still widespread, one of which is in the Magelang Regency area, Central Java. The aim of this research is to find out what factors are behind criminal acts of gambling based on the decision of the Mungkid District Court in the January 2025 period and efforts to enforce the law against criminal acts of gambling with the research method used is a normative legal research method with a qualitative analysis approach. The results of this research show that psychological, difficult economic conditions, where people are looking for quick ways to get money, as well as the influence of the social environment that makes gambling free are the main factors for perpetrators to gamble. Therefore, all law enforcement efforts are needed, including socializing the dangers of gambling, operations to control gambling perpetrators by law enforcement officials, as well as enforcing legal sanctions for criminal acts of gambling.