Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JGISE-Journal of Geospatial Information Science and Engineering

Uji Performa Citra Worldview 3 dan Sentinel 2A untuk Pemetaan Kedalaman Laut Dangkal (Studi Kasus di Kepulauan Karimunjawa, Jawa Tengah) Luhur Moekti Prayogo; Abdul Basith
Jurnal Geospasial Indonesia Vol 3, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jgise.59572

Abstract

Satellite-Derived Bathymetry (SDB) merupakan salah satu teknik dalam penginderaan jauh untuk penyediaan data kedalaman perairan dangkal menggunakan citra satelit. Pada citra, kisaran panjang gelombang 450 hingga 580 nm memiliki kemampuan menembus perairan dengan cukup baik dibandingkan dengan panjang gelombang yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh resolusi spasial dalam estimasi kedalaman khususnya dengan algoritma Stumpf menggunakan panjang gelombang tampak. Studi ini dilakukan menggunakan citra Worldview 3 dan Sentinel 2A di Kepulauan Karimunjawa, Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model kedalaman terbaik pada citra Worldview 3 dan Sentinel 2A yaitu dengan nilai y=0,8847x + 0,2204 dan R2 sebesar 0,7135 dan y=0,858x + 0,3123 dan R2 sebesar 0,6974. Panjang gelombang tampak dengan band ratio Hijau-Biru pada citra Worldview 3 dan Sentinel 2A menghasilkan kedalaman terbaik pada rentang kedalaman 0-5 m yang ditunjukkan dengan nilai RMSE sebesar 1,526 dan 1,558 m. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa citra satelit resolusi tinggi menghasilkan nilai RMSE yang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan citra resolusi sedang.
Analisis Pengaruh Datum Vertikal Akibat Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Penetapan Batas Wilayah Laut Luhur Moekti Prayogo; Sumaryo Sumaryo
Jurnal Geospasial Indonesia Vol 4, No 2 (2021): December
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jgise.67794

Abstract

Di Indonesia, aturan mengenai batas wilayah laut diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 karena sudah tidak relevan dengan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintah. Perbedaan kedua undang-undang tersebut salah satunya mengatur mengenai garis pantai yang digunakan sebagai acuan penarikan garis batas. Pada undang-undang yang lama, acuan penarikan garis batas berdasarkan air surut terendah (Low Water), sedangkan pada aturan perundang-undangan yang baru mengacu pada batas pasang air laut tertinggi (High Water). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh datum vertikal sebagai garis dasar dalam penegasan batas wilayah laut akibat perubahan Undang-Undang. Penelitian ini dibatasi dengan studi literatur pada dokumen diantaranya Undang-Undang dan dokumen terkait. Analisis spasial dilakukan untuk mengetahui pengaruh kelerengan terhadap pergeseran garis dasar di lapangan dan di peta. Dari kajian dan analisis spasial yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pergeseran LW ke HW dengan beberapa pendekatan kemiringan wilayah menunjukkan pergeseran-pergeseran tersebut hampir tidak terlihat atau bisa dikatakan tidak signifikan untuk dasar mengukur limit batas maritim. Penentuan garis dasar LW ke HW akan mempengaruhi luas pengelolaan wilayah laut, garis dasar dan titik dasar. Semakin rendah garis dasar maka semakin sempit wilayah pengelolaan laut. Sebaliknya, semakin tinggi garis dasar maka semakin luas wilayah pengelolaan laut. Letak garis dasar LW dan HW akan berdampak pada lokasi SDA khususnya pada wilayah yang berdampingan dekat dengan wilayah lain. Luas wilayah mempengaruhi besaran DBH pada suatu wilayah yang ditentukan dari garis dasar.