Garuda - Garba Rujukan Digital

Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid 19 Rato, Dominikus; Utomo, Laksanto; Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa; Bustami, Simona; Tehupeiory, Aartje; Trisia, Marlisa Ayu; Nur, Abdul Rahman; ., Marthin; Jamin, Mohammad; ., Yulia; Gultom, Elfrida Ratnawati; Warjiyati, Sri; ., Suyanto; Prihastuti, Diane; Geme, Maria Theresia
Jurnal Hukum Adat Indonesia 2020: Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Ditengah Pandemi Covid
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti - Jakarta Barat, Indonesia

Sekian bulan telah terlewati dan sebaran Covid 19 makin meluas dan mengkhawatirkan. Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid 19 pun telah dibubarkan dan diubah menjadi Komite Penangan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020. Pemerintah telah menetapkan wabah Covid 19 sebagai bencana non-alam dengan status sebagai bencana nasional berdasarkan ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Bencana Nasional. Meluasnya sebaran Covid 19 tersebut telah berimplikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, termasuk pangan, sosial, budaya, dan hukum. Ini berarti dalam menghadapai pandemi Covid 19, salah satu hal pokok yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah mengenai kedaulatan pangan. Memang kedaulatan pangan saat ini telah memasuki era baru, setelah Presiden Joko Widodo memasukkan kedaulatan pangan ke dalam satu diantara sembilan cita-cita politik yang harus dilaksanakannya.

IMPLEMENTATION OF DECENT HEALTH SERVICES FOR DEPRIANTS AT CLASS II B BARRU REMEDIES Nur, Abdul Rahman; A Z, Wahyul; Jayanti, Rizka
Meraja journal Vol 6 No 2 (2023): Vol 6 No 2, JUNY 2023
Publisher : P3M Stia Al Gazali Barru and Meraja media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33080/mrj.v6i2.271

Analisis Politik Hukum Agraria Penerapan Perda Pengentasan Kemiskinan Melalui Pola Hak Milik Tanah untuk Rakyat di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah Hikma, Hikma; Nur, Abdul Rahman; Djidar, Haedar
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 24 No. 2 (2024): Ecosystem Vol. 24 No 2, Mei - Agustus Tahun 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/eco.v24i2.4634

Pemerintah Daerah Buol menjalankan program Tanah Untuk Rakyat (Taurat) yang membagikan tanah bukan sekedar hak pengelolaan, tapi hak kepemilikan. Kebijakan itu cukup menyentak, sebab menyangkut distribusi tanah di tengah skeptisitas terwujudnya reforma agraria oleh negara saat ini. Secara sosio-politik, tentu bernilai positif, namun muncul problem dari sisi norma hukum terkait peralihan tanah negara menjadi hak milik yang sifat perolehannya turun temurun. Pada kenyataannya Pemda Buol menggunakan Perda No.7 Tahun 2015 sebagai dasar legitimasi kebijakan tersebut. Penelitian ini mengarah pada kajian dasar yuridis Perda dari sisi substansi materil maupun formil menyangkut kesesuaiannya dengan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya. Sekaligus menguji keabsahan Pemda Buol menerapkan kebijakan Taurat. Selanjutnya, penelitian juga mengkaji penerapannya. Metode penelitaian, mendeskripsikan dan menganalisis data melalui studi dokumen dan kepustakaan hukum serta wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian Perda tersebut dengan asas-asas dan norma UUPA sebagai sumber materil secara substansi serta memiliki landasan yuridis secara formil dari Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingganya Pemda Buol memiliki kewenangan atributif menjalankan kebijakan Taurat. Sedangkan penerapannya, terlaksana secara baik. Hanya perlu penyempurnaan melalui aturan teknis lebih lanjut, koordinasi serta komunikasi dan partisipasi masyarakat. The Buol Regional Government runs the Land for the People (Taurat) program which distributes land not just management rights, but ownership rights. This policy is quite surprising, because it concerns the distribution of land amidst skepticism about the implementation of agrarian reform by the state at this time. Socio-politically, of course it has positive value, but problems arise in terms of legal norms regarding the transfer of state land into property rights whose acquisition is hereditary. In reality, the Buol Regional Government uses Regional Regulation No. 7 of 2015 as the basis for the legitimacy of this policy. This research leads to a study of the juridical basis of regional regulations in terms of material and formal substance regarding their conformity with the Basic Agrarian Law no. 5 of 1960 (UUPA) and the underlying Legislation. At the same time testing the validity of the Buol Regional Government implementing the Torah policy. Furthermore, research also examines its application. Research method, describing and analyzing data through document and legal literature studies as well as interviews and field observations. The research results show that the Regional Regulation is in accordance with the principles and norms of the UUPA as a material source in substance and has a formal juridical basis from the applicable Laws and Legislation. So the Buol Regional Government has attributive authority to implement Torah policies. Meanwhile, its implementation was carried out well. It only needs refinement through further technical regulations, coordination as well as communication and community participation.

ANALISIS HUKUM TENTANG PENINGKATAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES LUWU TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA Nur, Abdul Rahman; Salmi, Salmi; Faisal, Faisal; Achmad, Zulkifli
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i1.1846

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang harus dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya mengancam masa depan generasi bangsa. Pada tahun 2023, Polres Luwu menerima 103 laporan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, termasuk kekerasan seksual, perbuatan cabul, KDRT, dan lainnya. Penelitian ini mengkaji faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak, dampaknya, serta kebijakan pemerintah Kabupaten Luwu untuk meminimalkan kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab meliputi kondisi keluarga, pendidikan, ekonomi, dan norma sosial. Dampaknya meliputi aspek psikologis, fisik, sosial, dan masa depan anak. Kebijakan pemerintah meliputi regulasi, edukasi, kampanye kesadaran, layanan konseling, penegakan hukum, dan pendampingan kasus. Penelitian menyimpulkan bahwa upaya efektif memerlukan pendekatan komprehensif melalui pendidikan tentang hak anak, perbaikan ekonomi keluarga, dan perubahan norma sosial untuk mendukung perlindungan anak.

PENDIDIKAN HUKUM PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI DESA MUKTITAMA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN Isnan, Muhammad; Djidar, Haedar; Nur, Abdul Rahman
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol 8, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/jad.v8i2.3215

Pelayanan Publik di tingkat Desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan publik di desa Muktitama serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami bagaimana sistem pelayanan yang berjalan serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik di desa ini dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusi aparatur desa, ketersediaan infrastuktur, prosedur pelayanan serta partisipasi masyarakat. Temuan ini menegasakan bahwa pelayanan yang baik memerlukan sistem yang jelas, responsif, dan partisipasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Transparasi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan untuk memastikan SOP dijalankan secara efektif. Beberapa kasus menunjukkan bahwa masyarakat masih mengalami ketidakjelasan dalam proses pelayanan, oleh karena itu diperlukan pengawasan lebih lanjut terhadap pelaksana SOP, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta mekanisme pengaduan yang lebih responsif agar pelayanan publik di Desa Muktitama dapat berjalan dengan lebih baik.Pemerintahan Desa Muktitama disarankan agar meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala bagi aparat desa serta penguatan sarana dan prasarana pelayanan dengan memerhatikan kebutuhan masyarakat.

PENDIDIKAN HUKUM PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI DESA MUKTITAMA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN Isnan, Muhammad; Djidar, Haedar; Nur, Abdul Rahman
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol. 8 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/jad.v8i2.3215

Pelayanan Publik di tingkat Desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelayanan publik di desa Muktitama serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami bagaimana sistem pelayanan yang berjalan serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik di desa ini dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusi aparatur desa, ketersediaan infrastuktur, prosedur pelayanan serta partisipasi masyarakat. Temuan ini menegasakan bahwa pelayanan yang baik memerlukan sistem yang jelas, responsif, dan partisipasi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Transparasi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan untuk memastikan SOP dijalankan secara efektif. Beberapa kasus menunjukkan bahwa masyarakat masih mengalami ketidakjelasan dalam proses pelayanan, oleh karena itu diperlukan pengawasan lebih lanjut terhadap pelaksana SOP, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta mekanisme pengaduan yang lebih responsif agar pelayanan publik di Desa Muktitama dapat berjalan dengan lebih baik.Pemerintahan Desa Muktitama disarankan agar meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala bagi aparat desa serta penguatan sarana dan prasarana pelayanan dengan memerhatikan kebutuhan masyarakat.

TINJAUAN HAK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI UNJUK RASA DIKOTA MAKASSAR (Studi Penelitian Polda Sulawesi Selatan) Salmi, Salmi; Nur, Abdul Rahman; Faisal, Faisal; Kafrawi, Fahri Wira Surya
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 13 No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v13i3.1990

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 dan deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan pewvujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kendati telah adanya aturan baku tentang tata cara penanggulangan serta tindakan yang harus dilakukan dalam menanggulangi aksi unjuk rasa yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, namun dalam praktik penyelenggaraan pelayanan pengamanan serta pengendalian massa unjuk rasa, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mengambil tindakan tidak berdasarkan peraturan yang telah dibentuk tersebut. Dalam hal ini anggota kepolisian sering kali bukan melakukan pengamanan dan meredam aksi massa, melainkan anggota kepolisian juga tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Hal tersebut menimbulkan sikap arogan dan emosional polisi yang langsung mengejar, membalas melempar pelaku aksi intimidasi, bahkan melakukan penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara kekerasan seperti menganiaya dan memukul. Pengamanan Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum ditegaskan bahwa dalam penerapan upaya paksa harus dihindari adanya tindakan yang kontra seperti membalas pelemparan pelaku, mengejar dan menangkap dengan kasar, menganiaya, dan memukul, serta tindakan aparat yang melakukan kekerasan, mengunci, mengucapkan, dan melanggar HAM. Rumusan permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana hak anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Kota Makassar serta faktor penyebab aparat Kepolisian melakukan tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam pengamanan massa pengunjuk rasa di Kota Makassar. Hasil penelitian yaitu 1) Hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi kekerasan dalam aksi unjuk rasa yaitu menggunakan kekuatan secara proporsional, membubarkan pengunjuk rasa dan melakukan tindakan preventif. 2) Faktor penyebab aparat Kepolisian melakukan tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam keamanan massa pengunjuk rasa yaitu massa pengunjuk rasa yang tidak sesuai prosedur, pelanggaran pengendalian diri dari anggota Kepolisian dan penyerangan massa terhadap anggota Kepolisian

Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Hak Ulayat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi tentang Perlindungan Hukum Masyarakat Adat terhadap Hak Ulayat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Luwu Timur Hamra, Hamra; Nur, Abdul Rahman; Salmi, Salmi
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol. 8 No. 2 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research is motivated by the gap between the constitutional recognition of indigenous peoples and the reality of customary rights protection, which are often neglected by investment interests and the state's right to control. Although Article 18B Paragraph 2 of the 1945 Constitution guarantees the existence of indigenous peoples, this recognition is conditional and weak in technical implementation. The main problem in this study is the ineffectiveness of East Luwu Regency Regional Regulation Number 1 of 2022 in protecting the customary rights of the Padoe Indigenous Peoples from mining company expansion. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results show that the recognition of customary rights in the Basic Agrarian Law is still sectoral and has not been followed by comprehensive special legislation. In East Luwu Regency, the role of the local government is still very limited due to the lack of an inventory of customary territories and the existence of sectoral egos in natural resource management. In conclusion, de jure recognition does not automatically provide de facto protection for indigenous peoples without the government's political will to implement the regulation effectively. Researchers recommend accelerating the formation of the Customary Law Communities Law and establishing specific customary land boundaries through a Regent's Decree to ensure legal certainty and justice for indigenous communities.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR Saenal, Saenal; Subair, Laola; Nur, Abdul Rahman; Salmi, Salmi; Kamal, Kasmad
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 14 No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v14i1.2648

Land conflicts are complex issues that frequently occur in various regions in Indonesia and impact the social, economic, and political stability of communities. Local governments play a crucial role in resolving land conflicts because they are closest to the community and have authority over regional management. This study aims to analyze the role of local governments in resolving land conflicts and identify obstacles encountered in their implementation. The research method used is a qualitative approach, collecting data through interviews, searching for relevant literature, and documenting relevant parties. The results indicate that local governments play a role in providing preventive and repressive legal protection in resolving land conflicts. However, this role is not yet optimal due to obstacles such as a lack of good faith from each party and the continued refusal of parties to implement peace agreements. Strengthening institutional capacity and increasing synergy between parties is needed to create a just, transparent, and sustainable resolution of land conflicts.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search