Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Journal Evidence Of Law

PENERAPAN PROSEDUR TETAP NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENANGULANGAN ANARKIS Kadir, Yusrianto; Marthen Moonti, Roy; Kasim, Ramdhan; Tumuhulawa, Arifin; Bunga, Marten
Journal Evidence Of Law Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.321 KB) | DOI: 10.59066/jel.v1i2.43

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis dan mengetahui Faktor yang menghabat Penerapan Prosedur Tetap  Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis. Jenis penelitian yang digunakan adalan penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Penerapan prosedur tetap nomor 1 tahun 2010 tentang penanggulangan anarkis di satuan brimob polda gorontalo setelah melalui tahapan penelitian ditemukan bahwa ternyata masih kurang efektif karena masih terdapat beberapa aspek yang menjadi penghambat dalam rangka menunjang tugas dan fungsi dari satuan brimob dan factor  yang menghambat Penerapan Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis Di Satuan Brimob Polda Gorontalo yaitu factor sumber daya manusia, factor sarana dan prasarana dan factor angggaran.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerajaan Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Andrika, Ahmad; Ahmad, Ibrahim; Tumuhulawa, Arifin
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i3.364

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the Implementation of Policies Towards the Implementation of the Employment Social Security Program Based on Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System and to determine and analyze the Form of Application of Administrative Sanctions Against Business Entities or Non-Governmental Institutions That Do Not Run the Employment Social Security Organizing Agency Program. In this study the authors used normative research methods, namely legal research conducted by means of literature review and study of legislation. In this research what is studied is legal events, legal relationships and objects of law. Implementation of Policies on the Implementation of the Employment Social Security Program Based on Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System, namely the Government, among others, has made implementing regulations of the Act, has also continuously carried out all orders of the legislation. From the implementation of the Law, the labor social security program is a basic protection for workers and their families and can provide legal certainty. However, the practice of charging routine contributions by the BPJS as well as the imposition of sanctions on citizens is what actually denies the main principle of the social security system which should be borne by the state as the principle of the welfare state which is then transferred to the burden of citizens as well as accompanied by sanctions if citizens do not want to register as / participate in insurance organized by BPJS. Thus, it can be said that the Government has not succeeded in implementing the national social security system in realizing community welfare.
Kajian Historis "Buwatulo Toulongo" Pada Sistem Hukum Tata Negara Adat Gorontalo "Adati Hula-Hula To Syar'a. Syara Hula-hula'a To Quru'ani" Kadir, Halid; Bilondatu, Agustina; Tumuhulawa, Arifin
Journal Evidence Of Law Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v3i2.372

Abstract

Pengaturan/konsep dan implementasi/perwujudan “Buatulo Toulongo” pada sistem Hukum Tata Negara Adat dan Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo merupakan rumusan masalah dalam penelitian hukum empiris ini, fakta hukum yang hidup dimasyarakat Kabupaten Gorontalo menjadi kajian dengan cara mewancarai, melakukan observasi, dokumentasi dan FGD dengan pejabat pemerintah, pemangku adat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mengetahui bekerjanya hukum dimasyarakat adat Gorontalo melalui pengaturan “tiga serangkai adat” (“Buatulo Toulongo”) pada Lembaga Adat Kabupaten Gorontalo. Teknik analisa data kualitatif oleh Miles dan Huberman. Penelitian menemukan “Buatulo Toulongo” merupakan konsep tata negara dan pemerintahan monarki Gorontalo di masa tradisional, masa kerajaan, masa pra kolonial penataan kerajaan dibagai dalam dua urusan, bidang pemerintahan yang di jalankan oleh olongia atau raja dan urusan hukum adat dibantu oleh “Baate” atau Wu’u (ketua adat) masuknya Islam di masa kekuasaan monarki raja Amai merubah pola penataan kerajaan Gorontalo menjadi “Buatulo Toulongo” yaitu ditambah dengan urusan agama dan sebutan “olongia” (raja) menjadi “Sultan”.