Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Unes Law Review Zaaken: Journal of Civil and Business Law PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Veteran Justice Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Verstek Journal of Law, Environmental and Justice Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional Domus Legalis Cogitatio Legal Advice Jurnal Hukum
Septiningsih, Ismawati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK DALAM PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2024/PN.JPA Kurniawan, Ari; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.98363

Abstract

Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui peranan ahli digital forensik bahasa dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial (facebook) dan mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pemidanaan pada putusan nomor: 14/Pid.Sus/2024/Pn.Jpa). yang menjatuhkan pidana penjara selama pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan bulan berdasarkan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE tentang Tindak pidana “Tanpa Hak Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan Berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini berjenis hukum normatif dan bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum dan telah mendapatkan putusan oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik Koleksi bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pakar Digital Forensik dan Bahasa dalam Pembuktian Pencemaran Nama Baik Itu Penting Baik Melalui Facebook sudah sesuai dengan pasal 186 KUHAP dan Pertimbangan Hakim dalam memutus Hal tersebut sesuai dengan 45A ayat (2) UU ITE dan berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 Buku tersebut. Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
PENGGUNAAN POLIGRAF (LIE DETECTOR) DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERSETUBUHAN ANAK Melati, Agnada Risma; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i3.71922

Abstract

This article analyses the use of a polygraph (lie detector) in proving cases of child intercourse in decision number: 111/Pid.Sus/2020/PN Wno. The purpose of this article is to determine the suitability of using a polygraph (lie detector) in the crime of sexual intercourse with a child under the provisions of Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This writing uses normative legal research methods that are prescriptive and applied. The approach used in this research is a case approach. Types and sources of legal materials through library research. The results of the study show that the use of a polygraph (lie detector) in the evidence carried out by the Public Prosecutor regarding the crime of sexual intercourse with a child in the decision number: 111/Pid.Sus/2020/PN Wno is in accordance with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely as letter evidence. However, in this case its position is only limited as complementary evidence, not as the main evidence at trial, so it must be paired with other evidence to strengthen the evidentiary process in court. Keywords: Proof; Polygraph; Letter
STUDI PUTUSAN MA NOMOR 537 K/PID.SUS/2014 PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI Khairulloh, Muhammad Dafa; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i2.88969

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi Hakim dalam memutus perkara terkait pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi mantan narapidana tindak pidana korupsi serta mengetahui idealitas penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan ppendekatan studi kasus (case study). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan dokumentasi serta dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa salah satu ratio decidendi Hakim dalam menjatuhkan jangka waktu pidana tambahan berupa pencabutan hak politik adalah merujuk pada Pasal 38 ayat 1 KUHP yang mengatur bahwa jangka waktu pencabutan hak apabila pidana pokoknya adalah penjara/kurungan maka pencabutan hak minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Sedangkan, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 tidak mencantumkan jangka waktu dicabutnya hak politik yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi mantan narapidana. Oleh karena itu, idealnya pada putusan MA tersebut seharusnya dicantumkan jangka waktu lamanya pencabutan hak politik sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum mantan narapidana korupsi tersebut. Dalam hal ini, Pasal 38 ayat 1 KUHP menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak.
PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK Setyowati, Virna Tirtasari; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i2.82780

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Pencabulan Anak dan apakah putusan hakim tersebut telah memenuhi keadilan bagi korban Perkara Pencabulan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme dan interpretasi menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa alasan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara maksimal adalah Terdakwa sah ditetapkan bersalah karena menurut penulis terdapat kesesuaian alat bukti yang sah seperti yang tertera pada Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait kesesuaian keadilan atau restitusi bagi Anak korban masih belum terpenuhi dan hanya memberikan kepentingan kepastian hukum dengan diberlakukan pidana penjara bagi pelaku.
Integrasi Kesepakatan Mediasi dalam Amar Putusan Perceraian (Studi Putusan Nomor 2145/Pdt.G/2022/PA.Ckr) Alysia Hapsari, Leilani; Safrilia Seta Wibawa , Kinanti; Septiningsih, Ismawati
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 7 No. 2 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v7i2.48297

Abstract

This article discusses the implementation of agreements between parties in divorce cases through a case study of the Cikarang Religious Court Decision Number 2145/Pdt.G/2022/PA.Ckr. This study aims to analyze how mediation agreements can be used as a basis for court decisions by a panel of judges. The research method used is normative juridical with a case study approach. The results of the discussion show that the judges not only recognized the mediation agreement as a legal fact, but also integrated its entire substance into the verdict to ensure justice and legal protection, especially for children. The verdict shows that the results of mediation as outlined in the lawsuit and ratified in the verdict have permanent legal force and can be executed without the need for a new lawsuit. These findings emphasize the importance of mediation as an effective and responsive instrument for resolving family disputes.
Co-Authors Aldyan, Arsyad Alysia Hapsari, Leilani ARI KURNIAWAN Bambang Santoso Dwi Kurniawan, Itok Fitri Handayani Harjono Harjono Ikrimah , Afridah ITOK DWI KURNIAWAN Khairulloh, Muhammad Dafa Kusnady, Rae Jonathan Melati, Agnada Risma Muhammad Hendri Nuryadi, Muhammad Hendri Muhammad Rustamaji Parimita, Hirma Putranto, Muhammad Alif Daffa Putri Maha Dewi, S.H., M.H Raflyansyah, Arief Agha Robby, Samuel Bintang Safrilia Seta Wibawa , Kinanti Santos, Jose Gama Setyowati, Virna Tirtasari Soehartono Soehartono Sri Wahyuningsih Yulianti, Sri Wahyuningsih Tarasari, Binar Zakki Adhliyati, Zakki Zakki Adlhiyati