Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Pembaharuan Hukum JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indonesia Private Law Review PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Veteran Justice Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Verstek Journal of Law, Environmental and Justice LAWPASS Journal of Law and Legal Reform Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional Domus Legalis Cogitatio Legal Advice Jurnal Hukum
Septiningsih, Ismawati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Verstek

 1 
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN KASASI ODITUR MILITER DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Febriansah, Rahmat; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i4.85663

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi hukum pidana sesuai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/MIL/2021. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dan perskriptif serta terapan yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus berdasarkan pertimbangan pengadilan dalam mengambil suatu putusan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang bersifat deduktif, dimulai dari mengajukan premis mayor kemudian mengajukan premis minor dan kemudian menarik kesimpulan dari kedua premis tersebut. Hasil penelitian ini berupa kesimpulan mengenai kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PADA PERKARA PENCABULAN ANAK DENGAN PEMBERATAN Nadya, Laura; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i3.84273

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan anak dengan pemberatan dengan putusan berjenis pemidanaan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan telah sesuai dengan KUHAP, khususnya Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan dengan pendekatan kasus (case approach) yaitu menelaah satu kasus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan pemberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 160/Pid.Sus/2023/PN Byw. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang Penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi, dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat diperoleh kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pada kasus pencabulan anak dengan pemberatan ini, hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP sehingga Terdakwa dapat dipidana.
RAGAM FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PENJATUHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK Nastiti, Denis Dwi; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i3.83952

Abstract

Artikel ini fokus mengkaji pertimbangan hukum hakim yang menolak pidana tambahan kebiri kimia pada perkara pencabulan terhadap anak beserta ragam faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini dengan studi dokumen dan studi bahan pustaka. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim atas penolakan pidana tambahan kebiri kimia Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Smn didasarkan pada aspek yuridis maupun non yuridis. Selain melalui fakta-fakta persidangan terdapat ragam faktor pengaruh lain yang memengaruhi pertimbangan hakim yaitu peraturan pemerintah tentang pelaksanaan tindakan kebiri kimia, resistensi dokter di Indonesia, faktor hak asasi manusia dan faktor konsep kepemilikan tubuh.
PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Annisa, Sofia; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i4.85627

Abstract

Penelitian memiliki maksud untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus pada tindak pidana narkotika dalam pada suatu keputusan nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Rah dan mengkaji alasan hakim memperhatikan SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Jo. SEMA No.4 Tahun 2010 Jo. SEMA No.3 Tahun 2011 Jo. SEMA No.3 Tahun 2015. Penelitian hukum normatif bersifat preskriptif ini mengaplikasikan studi kasus, dimana hukum primer maupun sekunder menjadi bahan hukum dalam konteks ini, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan dianalisis dengan silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa alasan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus adalah untuk berlaku adil, tuntutan jaksa penuntut umum dirasa terlalu tinggi ditinjau dari fakta di persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika namun tidak didakwakan oleh penuntut umum sehingga hakim mengacu pada SEMA dalam memutus perkara karena SEMA tersebut bersifat mengisi kekosongan hukum meskipun dalam Undang-Undang khusus seperti undang-undang narkotika mengatur pidana minimum khusus dan meskipun hakim terikat pada surat dakwaan, mereka diizinkan untuk menetapkan hukuman yang lebih rendah demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Co-Authors Aldyan, Arsyad Annisa, Sofia Bambang Santoso Dwi Kurniawan, Itok Febriansah, Rahmat Fines Fatimah, Fines Fitri Handayani Harjono Harjono Ikrimah , Afridah ITOK DWI KURNIAWAN Kusnady, Rae Jonathan Muhammad Hendri Nuryadi, Muhammad Hendri Muhammad Rustamaji Nadya, Laura Nastiti, Denis Dwi Putranto, Muhammad Alif Daffa Putri Maha Dewi, S.H., M.H Rahayu Subekti Robby, Samuel Bintang Santos, Jose Gama Siallagan, Sahat Poltak Soehartono Soehartono Sri Wahyuningsih Yulianti, Sri Wahyuningsih Tarasari, Binar Zakki Adhliyati, Zakki zakki adlhiyati, zakki