Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Pembaharuan Hukum JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Indonesia Private Law Review PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Veteran Justice Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Verstek Journal of Law, Environmental and Justice LAWPASS Journal of Law and Legal Reform Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional Domus Legalis Cogitatio Legal Advice Jurnal Hukum
Septiningsih, Ismawati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PADA PERKARA PENCABULAN ANAK DENGAN PEMBERATAN Nadya, Laura; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i3.84273

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan anak dengan pemberatan dengan putusan berjenis pemidanaan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan telah sesuai dengan KUHAP, khususnya Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan dengan pendekatan kasus (case approach) yaitu menelaah satu kasus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan pemberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 160/Pid.Sus/2023/PN Byw. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang Penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode silogisme yang bersifat deduksi, dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat diperoleh kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pada kasus pencabulan anak dengan pemberatan ini, hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP sehingga Terdakwa dapat dipidana.
RAGAM FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PENJATUHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK Nastiti, Denis Dwi; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i3.83952

Abstract

Artikel ini fokus mengkaji pertimbangan hukum hakim yang menolak pidana tambahan kebiri kimia pada perkara pencabulan terhadap anak beserta ragam faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini dengan studi dokumen dan studi bahan pustaka. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim atas penolakan pidana tambahan kebiri kimia Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Smn didasarkan pada aspek yuridis maupun non yuridis. Selain melalui fakta-fakta persidangan terdapat ragam faktor pengaruh lain yang memengaruhi pertimbangan hakim yaitu peraturan pemerintah tentang pelaksanaan tindakan kebiri kimia, resistensi dokter di Indonesia, faktor hak asasi manusia dan faktor konsep kepemilikan tubuh.
PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Annisa, Sofia; Septiningsih, Ismawati
Verstek Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v12i4.85627

Abstract

Penelitian memiliki maksud untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus pada tindak pidana narkotika dalam pada suatu keputusan nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Rah dan mengkaji alasan hakim memperhatikan SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Jo. SEMA No.4 Tahun 2010 Jo. SEMA No.3 Tahun 2011 Jo. SEMA No.3 Tahun 2015. Penelitian hukum normatif bersifat preskriptif ini mengaplikasikan studi kasus, dimana hukum primer maupun sekunder menjadi bahan hukum dalam konteks ini, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan dianalisis dengan silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa alasan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus adalah untuk berlaku adil, tuntutan jaksa penuntut umum dirasa terlalu tinggi ditinjau dari fakta di persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika namun tidak didakwakan oleh penuntut umum sehingga hakim mengacu pada SEMA dalam memutus perkara karena SEMA tersebut bersifat mengisi kekosongan hukum meskipun dalam Undang-Undang khusus seperti undang-undang narkotika mengatur pidana minimum khusus dan meskipun hakim terikat pada surat dakwaan, mereka diizinkan untuk menetapkan hukuman yang lebih rendah demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
SOCIO-LEGAL CHALLENGES OF INDIGENOUS LAND IN WEST KALIMANTAN: CUSTOMARY PRACTICES AND NATIONAL LAW Kurniawan, Itok Dwi; Aldyan, Arsyad; Septiningsih, Ismawati; Rustamaji, Muhammad; Santoso, Bambang; Santos, Jose Gama
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 3 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i3.33860

Abstract

Customary law in the national legal system is undoubtedly fundamental to maintaining existence because customary law can also be applied to resolve conflicts in society. This research uses socio-legal methods, and the data obtained is based on data in the field through an interview process with several related parties. In contrast, for legal problems in this society, only some things can be resolved through a customary law approach. For example, in the Dayak indigenous community, several legal problems cannot be resolved according to custom, especially regarding unregistered land rights. These problems certainly cannot be solely resolved using a customary law approach. This certainly shows that customary law cannot necessarily accommodate the interests of Indigenous peoples because this is also closely related to legal certainty. Because they relate to legal certainty, they must be resolved through a positive legal approach, such as submitting a request to the court or an application to the relevant agency. This certainly happens because the legal awareness of regional communities in Indonesia is currently not very good; this leads to legal issues within indigenous communities that cannot be resolved through customary law.
Analisis Cryptocurrency sebagai Instrumen Transaksi di Indonesia Septiningsih, Ismawati
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2024): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan cryptocurrency dalam dunia bisnis digital, terutama Bitcoin yang selama ini marak beredar. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian yang menitikberatkan pada pemecahan permasalahan atau isu hukum melalui analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah penggunaan cryptocurrency, terutama Bitcoin sebagai mata uang digital yang dapat digunakan sebagai instrument transaksi belum memiliki legalitas. Belum adanya legalitas terhadap penggunaan cryptocurrency dikarenakan karakteristik dari cryptocurrency yang masih fluktuatif, tidak dapat dipersamakan dengan mata uang. Nilai dari cryptocurrency yang naik-turun secara drastic dikhawatirkan dapat membuat situasi bisnis menjadi tidak menentu. Jika suatu saat cryptocurrency dijadikan instrument transaksi, maka diperlukan sebuah regualasi yang dapat mengatur stabilitas nilai cryptocurrency, agar tidak berdampak negative bagi dunia bisnis di Indonesia.
Analisis Yuridis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Pencabutan Gugatan Sengketa Kepegawaian: (Studi Perkara Nomor 38/G/2020/PTUN.SMG) Tarasari, Binar; Kusnady, Rae Jonathan; Septiningsih, Ismawati
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 12 No 2 (2024): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v12i2.1037

Abstract

Withdrawal of a lawsuit is one of the legal problems encountered in the judicial process. This research aims to analyze Decree Number 38/G/2020/PTUN.SMG concerning decisions regarding the withdrawal of lawsuits by analyzing the suitability of the decision to the law and its legal consequences. This research aims better to understand the compatibility of decision Number 38/G/2020/PTUN.SMG with Law Number 5 of 1986 and to research and find out about the legal consequences that arise for both parties after the lawsuit's withdrawal. Number 38/G/2020/PTUN.SMG. This research is normative legal research with a statute approach and a case study approach. The summary of the research results is that Decision Number 38/G/2020/PTUN.SMG is by applicable legislation and there are legal consequences of withdrawing the lawsuit, namely the end of the case, the parties return to their original state, and the court costs are charged to the plaintiff.
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa Bersama di Kabupaten Karanganyar Nuryadi, Muhammad Hendri; Kurniawan, Itok Dwi; Septiningsih, Ismawati
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 9 No 1 (2025): Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v9i1.11073

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDesa) are business entities owned and managed by villages together with village communities with the aim of increasing independence, togetherness, and mutual cooperation. However, BUMDes still faces various technical and operational obstacles, especially in the preparation of good and correct financial statements. In fact, financial statements are official documents that contain information about the financial position of BUMDes in a certain period to provide an accurate and transparent picture related to BUMDes finances to stakeholders. This research aims to overcome this problem through assistance carried out by the Karanganyar Regency Dispermades with the PKM-HGR UNS PUSLITDESBANGDA Service Team. The method used is Participatory Action Research (PAR) which involves the active participation of all BUMDes elements during the mentoring process. This assistance aims to provide solutions to existing problems and create more effective, transparent, and sustainable management of BUMDes. After the implementation of this assistance, it is hoped that it can improve the professionalism of financial management, managerial skills, transparency and accountability, access to external financial resources, community empowerment, and the continuity and growth of BUMDes.
Pendampingan Hukum Investasi Ilegal Di Desa Cangkring Kabupaten Wonogiri Kurniawan, Itok Dwi; Rustamaji, Muhammad; Septiningsih, Ismawati; Santoso, Bambang; Aldyan, Arsyad; Adhliyati, Zakki
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 9 No 1 (2025): Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v9i1.12011

Abstract

Technological advancements have driven the growth of the financial industry in Indonesia. A more complex financial system provides benefits but also raises issues, such as the rise of illegal investments by business entities without official authorization. Investment involves allocating capital with the expectation of future profits. The growing middle class and economic development in Cangkring Village have increased public interest in investing. Unfortunately, many are tempted by high returns with minimal capital without considering legality. This community service program, as part of the Tri Dharma of Higher Education, aims to educate the public about legally compliant investments. The activities were conducted through lectures and participatory methods. The results indicate that public awareness of investment remains low due to limited financial literacy. Further education is needed to help people distinguish between legal and illegal investments, ensuring they invest safely and in accordance with applicable laws.
Formal Requirements for Class Action Lawsuits in Environmental Cases in Indonesia: Problems and Solutions Kurniawan, Itok Dwi; Septiningsih, Ismawati; Handayani, Fitri; Ikrimah , Afridah
Journal of Law, Environmental and Justice Vol. 3 No. 1 (2025): Journal of Law, Environmental and Justice
Publisher : CV. Ius et Ambientis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62264/jlej.v3i1.114

Abstract

Class action lawsuits serve as a vital instrument in the enforcement of environmental law, particularly in advocating for the interests of affected communities. Although the regulation of class actions has been recognized in Indonesian legislation, such as Law Number 23 of 1997 in conjunction with Law Number 32 of 2009, as well as Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2002, its implementation continues to face various legal and technical challenges. One of the main issues is the frequent rejection of environmental class action lawsuits by courts on the grounds of not meeting formal requirements. Therefore, the purpose of this paper is to identify procedural obstacles in the implementation of class actions and to provide policy recommendations to improve public access to environmental justice. This study employs a normative juridical method using a statutory approach. The findings indicate that PERMA Number 1 of 2002, as the legal basis for class action lawsuits, is no longer responsive to contemporary developments. To address this, two primary solutions are proposed: first, to elevate the status of PERMA to a law; and second, to establish environmental courts as a specialized forum for resolving environmental disputes. It can be concluded that a more comprehensive regulatory reconstruction and harmonization of norms within Indonesia’s civil judicial system for environmental matters is necessary to ensure the effectiveness of environmental protection through the class action mechanism.
Undang-Undang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Mewujudkan Economic Democracy di Ranah Domestik Kurniawan, Itok Dwi; Septiningsih, Ismawati; Robby, Samuel Bintang
JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol 9 No 1 (2024): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/jpk.v9i1.8515

Abstract

Penelitian ini membahas perlunya keseimbangan hak dan kewajiban antara pengguna Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan PRT dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep HAM dalam perspektif pekerja menuntut perlakuan adil tanpa diskriminasi, dan artikel ini menyoroti pentingnya memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap PRT di Indonesia, dengan fokus pada Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). RUU ini menjadi langkah reformasi hukum dalam mewujudkan demokrasi ekonomi di lingkup domestik. Penelitian ini menyoroti beberapa poin upaya, termasuk reformasi hukum, advokasi, peran paralegal, dan pembentukan pusat-pusat pelayanan untuk membantu organisasi serikat pekerja PRT. RUU PPRT menciptakan kejelasan hubungan hukum antara PRT dan majikan serta memberikan perlindungan kepada PRT. Meskipun telah diajukan sejak periode 2004-2009, RUU ini belum disahkan, meski dianggap penting untuk melindungi hak-hak PRT dengan  penghitungan jam kerja PRT dengan formula pendapatan per jam, berfokus pada keadilan ekonomi. RUU PPRT diharapkan dapat menciptakan demokrasi ekonomi di rumah tangga, meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja, dan memperbaiki kesetaraan gender. Pengesahan RUU ini dianggap krusial untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Co-Authors Aldyan, Arsyad Annisa, Sofia Bambang Santoso Dewi, Putri Maha Dwi Kurniawan, Itok Febriansah, Rahmat Fines Fatimah, Fines Fitri Handayani Harjono Harjono Ikrimah , Afridah ITOK DWI KURNIAWAN Kusnady, Rae Jonathan Muhammad Hendri Nuryadi, Muhammad Hendri Muhammad Rustamaji Nadya, Laura Nastiti, Denis Dwi Putranto, Muhammad Alif Daffa Rahayu Subekti Robby, Samuel Bintang Santos, Jose Gama Siallagan, Sahat Poltak Soehartono Soehartono Sri Wahyuningsih Yulianti, Sri Wahyuningsih Tarasari, Binar Zakki Adhliyati, Zakki zakki adlhiyati, zakki