Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN Hertini, Mega Fitri; Karlina, Dina; Herlina, Hj.; Ismawati, Sri; Maryana, Lina; Addhauly, Dio Aswad
LITIGASI Vol. 23 No. 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v23i2.5929

Abstract

This research aims to review the implications of Anti-Sexual Violence Act which is focused on the aspect of victim protection. This research uses a socio-legal approach. Considering that sexual violence can occur in any locations and even the perpetrators can be victims’ closest relatives. The substantive of the law is to provide protection to the victims, including victims of revenge porn which can be defined as the distribution of pornographic content as a form of revenge against victims. This is stated in Article 4 Paragraph 1 of the aforesaid act, that there are at least nine criminal acts of sexual violence. The Act on the Crime of Sexual Violence has been officially promulgated through the State Gazette after it was enacted in the Plenary Meeting on April 12, 2022. The passing of the law is a historic moment that has been long awaited by the public. The presence of regulation is considered to be an evidence of the struggle of victims. Therefore, it is very important to see the implications of the law from victim protection aspect, in addition to the law as a legal protection instrument for the victims of sexual violence. Keywords: Implications, Sexual Violence, Victim Protection.
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN TERHADAP PERSAMAAN MEREK TERDAFTAR ATASBARANG SEJENIS ANTARA GUDANG GARAM DAN GUDANG BARU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022) Khairia, Ira; Rohani, Siti; Karlina, Dina
Tanjungpura Legal Review Vol 4, No 1 (2025): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v4i1.81565

Abstract

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menggunakan prinsip "˜first to file"™ yang dimana hak atas suatu merek dapat dimiliki oleh pihak yang pertama kali dan lebih dahulu mendaftarkan merek tersebut. Pada penilitian ini penulis membahas mengenai permasalahan pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan adanya unsur itikad tidak baik dalam pendaftaran merek yang diajukan oleh Gudang Baru yang meniru Gudang Garam dan menganalisis bagaimanapertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya antara Gudang Garam dan Gudang Baru dalam Putusan nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022.Penilitian ini merupakan penilitian normatif dengan pendekatan penilitian perundang-undangan, pendekatan kasus, dkonseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam pengumpulan data digunakan teknik studi kepustakaan yang kemudian diolah dengan menggunakan sistem seleksi bahan hukum dalam teknik pengolahan data.Berdasarkan hasil penilitian yang diperoleh , berdasarkan pertimbangan hakim dapat disimpulkan bahwa akibat hukum penggunaan merek yang terbukti memiliki persamaan pada pokoknya sesuai dengan gugatan yang diajukan Gudang Garam terhadap Gudang Baru dalam putusan nomor 427 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yakni bahwa dinyatakan Gudang Garam adalah merek terkenal, sudah mendaftarkan mereknya lebih dahulu terhitung sejak 1979, telah dikenal bertahun-tahun oleh masyarakat luas, dan Gudang Baru terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan Gudang Garam, mendaftarkan merek nya atas dasar itikad tidak baik untuk membonceng keterkenalan Gudang Garam yang berakibat hukum pada dibatalkannya pendaftaran merek Gudang Baru serta penghentian produksi produk yang menjadi objek dalam sengketa.  
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN SKINCARE SHARE-IN JAR TANPA IZIN EDAR YANG DIJUAL SECARA ONLINE Asrimutia, Evicennia; Rachmawati, Rachmawati; Karlina, Dina
Tanjungpura Legal Review Vol 4, No 1 (2025): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v4i1.81570

Abstract

Abstract Technological developments affect international trade and e-commerce. Consumer protection is very important for Share In Jar skincare products without a distribution permit sold online to provide legal certainty. This research examines consumer protection against the circulation of Share In Jar skincare products without a distribution permit sold online, combining preventive and repressive legal approaches.The formulation of the problem that is the focus of the study is "How is consumer protection against the circulation of Share In Jar skincare without a distribution permit sold online" then, the method used in this research is through empirical juridical research, primary data in the form of interviews with consumers who have bought and used share in jar products and Pontianak Food and Drug Supervisory Center agencies, while secondary data are references related to consumer protection. Data collection and processing methods through documentation study techniques, interviews and observations. The analysis method uses qualitative descriptive analysis. The findings in this study are that supervision and law enforcement of skincare Share-in Jar products sold online without a distribution permit from BPOM still face various challenges. BPOM already has strict regulations regarding the distribution permit of cosmetic products, but its implementation in the field is still less effective. Some of the factors that cause this are 1) Limited human resources and technology to monitor all products circulating in the online market, 2) Lack of effective cooperation between BPOM and e-commerce platforms, and slow law enforcement procedures. This causes many illegal products to remain in the market during the enforcement process. Abstrak Perkembangan teknologi mempengaruhi perdagangan internasional dan e-commerce. Perlindungan konsumen sangat penting terhadap produk skincare Share-in Jar tanpa izin edar yang dijual online untuk memberikan kepastian hukum. Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen terhadap peredaran produk skincare Share-in Jar tanpa izin edar yang dijual secara online, menggabungkan pendekatan hukum preventif dan represif. Rumusan masalah yang dijadikan fokus kajian yaitu “Bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran skincare Share-in Jar tanpa izin edar yang dijual secara online” lalu, metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui riset yuridis empiris, data primer berupa hasil wawancara dengan konsumen yang pernah membeli dan menggunakan produk share in jar dan instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sedangkan data sekunder berupa referensi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Cara pengumpulan dan pengolahan data melalui teknik studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk skincare Share-in Jar yang dijual secara online tanpa izin edar dari BPOM masih menghadapi berbagai tantangan. BPOM sudah memiliki peraturan yang ketat terkait izin edar produk kosmetik, tetapi implementasinya di lapangan masih kurang efektif. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini adalah 1) Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi untuk memantau seluruh produk yang beredar di pasar online, 2) Kurangnya kerjasama yang efektif antara BPOM dan platform e-commerce, serta prosedur penegakan hukum yang lambat. Hal ini menyebabkan banyak produk ilegal tetap beredar di pasaran selama proses penegakan hukum berlangsung.
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN MOTOR AIR DI PENYEBERANGAN SUNGAI SEKURA KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS Nuryanti, Aktris; Karlina, Dina; Hartini, Siti
Tanjungpura Legal Review Vol 4, No 1 (2025): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v4i1.91203

Abstract

Abstract Motorized boat transportation is a very important means of transport for the people of Sekura, Sambas Regency. However, unfortunately, this transportation is not equipped with safety equipment for both passengers and cargo. This condition is very risky for passengers because the potential for damage due to accidents is very high. This thesis aims to examine how the implementation of the carrier’s obligations to service users in the motorized boat transportation in the Sekura River crossing, Teluk Keramat Subdistrict, Sambas egency, and what efforts can be made by the service users toward the carrier in case of losses experienced. The method used in this research is empirical law with a descriptive-analytical approach, illustrating the actual conditions as they occurred during the study. It involves revealing all issues based on real facts, classifying data and legal materials, and analyzing them qualitatively. Data collection in this research was carried out through literature studies to obtain secondary data and field studies through observations and interviews with informants at the Sekura River crossing. Based on the research findings and discussion, it was discovered that: First, the implementation of obligations by water transportation business operators at the Sekura River crossing, Teluk Keramat District, has not been fully carried out. This is evident as transport owners have not provided safety equipment as required by regulations. The main reason for this is the hig cost of such equipment (e.g., life jackets), and some transport owners also frequently carry passengers beyond the designated capacity. Second, in the event of an accident in river transport, the transport owner provides compensation through insurance. However, it is common for both the transport owner and passengers to resolve issues through mutual discussion. If the loss is caused by the transport operator's fault, they will provide compensation as agreed. However, if the accident is due to the passenger’s fault, the transport operator will not provide compensation. Abstrak Angkutan Motor Air merupakan alat angkut yang sangat penting bagi masyarakat Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, namun sayangnya angkutan ini tidak dilengkapi dengan peralatan keselamatan baik untuk penumpang maupun barang yang diangkut. Kondisi ini sangat rawan bagi penumpang karena potensi terjadinya kerugian akibat kecelakaan sangat besar. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban pengangkut terhadap pengguna jasa angkutan motor air di penyeberangan Sungai Sekura, Kecamtan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan pengguna jasa angkutan motor air terhadap pengangkut atas kerugian yang dialaminya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis, dengan menggambarkan keadaan sebagaimana adanya yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan atau dengan mengungkapkan segala permasalahanya berdasarkan fakta nyata, kemudian mengklasifikasi data dan bahan hukum, mengkaji secara kualitatif. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder dan studi lapangan dengan melakukan observasi serta wawancara dengan informan di penyeberangan Sungai Sekura. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa pertama, Pelaksanaan kewajiban pelaku usaha angkutan motor air di penyeberangan Sungai Sekura, Kecamatan Teluk Keramat belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini terbukti dari belum tersedianya alat keselamatan oleh pemilik angkutan sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Penyebab utama dari kondisi ini adalah mahalnya biaya alat keselamatan (seperti pelampung), serta beberapa pemilik angkutan juga sering membawa penumpang melebihi kapasitas yang ditentukan. Kedua upaya jika terjadi kecelakaan pada angkutan sungai maka pemilik angkutan akan memberikan ganti rugi melalui asuransi. Namun, tidak jarang juga pemilik angkutan dan penumpang lebih menyelesaikan masalahnya tersebut melaui musyawarah Jika kerugian disebabkan oleh kesalahan pengangkut maka pengangkut akan memberikan ganti rugi yang telah disepakati, namun, jika kecelakaan tersebut disebabkan oleh penumpang, pengangkut tidak akan memberi ganti rugi.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA AKUN SPOTIFY PREMIUM SHARING PADA SHOPEE DI INDONESIA Sinaga, Wahyu Nurita Gembala Sari; Widiyastuti, Sri; Karlina, Dina
Tanjungpura Legal Review Vol 4, No 1 (2025): Tanjungpura Legal Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlr.v4i1.88781

Abstract

Praktik sewa menyewa akun Spotify Premium sharing melalui platform e-commerce seperti Shopee telah menjadi fenomena yang cukup umum di Indonesia. Layanan musik digital melalui Shopee dengan harga terjangkau ini belum diiringi dengan kualitas streaming yang memuaskan konsumennya, sehingga harga yang harus dikeluarkan belum sesuai dengan nilai jasa yang diterima konsumen. Hal ini menunjukkan adanya kerugian pihak pengguna akun Spotify, meskipun praktiknya ia tidak melakukan komplain ke Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan dan menganalisis bentuk perlindungan konsumen yang terlibat dalam praktik pengguna akun spotify Premium sharing dan mengkaji hak-hak konsumen pengguna akun tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji aturan hukum dan fakta lapangan mengenai perlindungan hukum konsumen pengguna akun spotify premium sharing pada shopee di Indonesia. Data yang diperlukan meliputi data primer yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara terstruktur dan kuesioner. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan cara studi dokomen. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pengguna layanan jasa secara digital belum memadai hal ini karena belum adanya peraturan yang kongkrit mengatur secara tegas mengenai objek jasa digital ini. Hal ini nampak pada peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan sistem elektronik yang secara teknis belum memberikan pedoman jelas mengenai kewajiban PMSE dalam memuat deskripsi barang dan jasa dalam platform digitalnya. Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum pengguna akun spotify premium di shopee Indonesia berupa penyediaan platform pengaduan, artinya jika konsumen telah mengalami kerugian dalam transaksi di platform shopee baru ditindaklanjuti melalui perangkat pengaduan yang disediakan.Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Akun Spotify, Shopee, Sewa Menyewa