Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains IWJ : Inland Waterways Journal IWTJ : International Water Transport Journal Jurnal Cakrawala Bahari
Kelana, Sri
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Neuroscience Physics Social Sciences Transportation

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Evaluasi Zonasi Dan Pola Arus Lalu Lintas Di Pelabuhan Penyeberangan Bahaur Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Wijaya, Novan Gunawan; Setiawan, Bambang; Kelana, Sri; Santoso, Santoso; Utami, Fisca Dian; Masbie, Fadhelia Trinanda; Melayu, Donny Afrizal
IWJ : Inland Waterways Journal Vol. 6 No. 1 (2024): Inland Waterways Journal (IWJ:April)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54249/iwj.v6i1.206

Abstract

Pelabuhan Penyeberangan Bahaur merupakan salah satu Pelabuhan yang menjadi pintu gerbang keluar masuknya arus penumpang, barang dan kendaraan pada wilayah bagian tengah Provinsi Kalimantan Tengah ke Pulau Jawa. Pelabuhan Penyeberangan ini merupakan jenis Pelabuhan Perintis yang dilayani Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Drajat Paciran dengan lintasan Pelabuhan Penyeberangan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah- Pelabuhan Penyeberangan Paciran di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, saat ini beroperasi 1 kali dalam seminggu sehingga kerap kali belum dapat memenuhi permintaan dari masyarakat, Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bahaur Provinsi Kalimantan Tengah, dan mengetahui pola lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Serta mengetahui fasilitas pendukung zonasi dan pola lalu lintas agar teratur. Berdasarkan hasil analisa permasalahan yang ada di pelabuhan Penyeberangan Bahaur yaitu belum adanya penerapan sistem zonasi di Pelabuhan Penyeberangan Bahaur yang seharusnya Disesuaikan menurut peraturan yang berlaku, Serta belum menerapkan manajemen pola arus lalu lintas sesuai dengan urutan urutan lalu lintas penumpang dan kendaraan datang hingga naik kapal, dengan menerapkan sistem zonasi dan lalu lintas kendaraan dan penumpang maka juga peneliti menganalisa untuk mengoptimalkan fasilitas pokok maupun pendukung untuk menerapkannya.
Tinjauan Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) Di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua Provinsi Maluku Amanda, Monica; Lopulalan, P Marcello; Hardimansyah, Rizki; Priyono, Broto; Sari, Desti Yuvita; Kelana, Sri; Ginting, Felixta Basdinari; Rahmita, Destria
IWJ : Inland Waterways Journal Vol. 6 No. 1 (2024): Inland Waterways Journal (IWJ:April)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54249/iwj.v6i1.213

Abstract

Transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan Indonesia maka dengan itu transportasi perlu diperhatikan dan di awasi tentang keselamatan dan keamanannya, pada wilayah Pelabuhan penyeberangan Hunimua beroperasi dari maluku Tengah menuju ke pulau seram waipirit Pelabuhan hunimua diawasi oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku yang bertuagas untuk menjaga keamanan dan keselamatan kapal dan penumpang, Pengawasan kendaraan Over dimension over loading di pelabuhan Hunimua merupakan satu langkah yang dilakukan oleh Balai Pengelola Trasnportasi Darat Kelas II Maluku untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam berkendara dan kecelakaan di pelabuhan, terutama pada kendaraan Over dimension over loading. Alat pengukur tidak tersedia di Pelabuhan yang membuat faktor penghambat dalam pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Over dimension over loading ialah kurangnya fasilitas pengukur dan penimbangan kendaraan yang belum tersedia untuk melakukan kegiatan pengawasan dilapangan dan kurangnya pemahaman pengemudi dalam berkendara yang meyebabkan kurang maksimal dalam pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Over dimension over loading di pelabuhan Hunimua.
ISM-Code as a Legal Protection Effort Kelana, Sri; Nufus, Hayatun; Hartina, Damaida
IWTJ : International Water Transport Journal Vol. 2 No. 2 (2020): International Water Transport Journal (IWTJ: October)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54249/iwtj.v2i2.199

Abstract

Transportation in general in Indonesia is facing many challenges, but all possibilities that will occur can be anticipated by structuring a more resilient national transportation system. This study aims to determine and understand the application of the ISM-Code to be used as legal protection from the use of ships that are not of marine standards. The research method used is the normative research method, which is a legal writing method that aims to obtain library legal materials by collecting and analyzing legal material related to the problem. The results of this study are, first. In the application of the ISM-Code it is used as a legal protection from the use of ships that are not standard marine standards. There are still many shipping companies that issue policies that are not standard ISM-Code or do not meet the elements of Article 9 of the Minister of Transportation Number 45 of 2012 concerning Ship Safety Management Systems. And secondly the ISM-Code Required as Legal protection from the use of ships that do not meet maritime standards is the form of legal protection contained in the ISM-Code.
Analisis Perawatan Lub Oil pada Generator di Kapal KM. Tirta Samudra XXVIII Ramadhan, Riyan Fadilla; Wanda, Riki; Nugraha, Markus Asta Patma; Kelana, Sri
Jurnal Cakrawala Bahari Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Cakrawala Bahari
Publisher : Politeknik Pelayaran Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70031/jkb.v7i1.61

Abstract

Generator atau yang sering dikenal dengan sebutan auxiliary engine yang harus mendapatkan perawatan secara rutin agar generator tersebut dapat beroperasi dengan lancar. Jika generator tidak di lakukan perawatan secara rutin maka akan mengakibatkan gangguan pada listrik sehingga menghidupkan alat alat bantu lainnya menjadi terhambat, hal ini sangat merugikan pada perusahaan pelayaran pada umumnya. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan, data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Hasil penelitian yang telah penulis lakukan adalah perawatan generator karena sangat penting pada kinerja kelistrikan kapal. Penyebab kurangnya tekanan oli, filter bahan bakar yang sudah kotor itu di sebabkan karena kurangnya perawatan pada generator tersebut. Dampak kurangnya perawatan adalah generator akan overheat, sistem kerjanya akan menurun. Upaya mengatasi kurangnya tekanan oli, dan filter oli adalah melakukan perawatan ganti oli dan filter oli secara rutin agar generator dapat bekerja secara maksimal dan rutin
Evaluation of Port-Angkar-Raas Ferry Transportation Tariffs Based on the Governor's Decree East Java Number 188/137/KPTS/013/2023 Dzulfi, Isman; Hatina, Damaida; Kartini, Sri; Kelana, Sri; Rosyid, Muhammad Aqil
IWTJ : International Water Transport Journal Vol. 6 No. 2 (2024): International Water Transport Journal (IWTJ: October)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jangkar Ferry Port serves five ferry port. Of the five ferry, there is one ferry port that has experienced a change in pioneering status in the last five years, namely the Jangkar-Raas crossing served by KMP Dharma Kartika. The Jangkar-Raas crossing in 2019 to 2022 had pioneering status. However, starting in 2023, this crossing changed its status to a commercial crossing. In the first year of becoming a commercial crossing, revenue was not yet able to cover production costs. So at the end of 2023, the operator re-applied to be pioneered. After being evaluated by the regulatory team in 2024, this crossing was again granted pioneering status. Based on the calculations carried out, the average load factor was 69.82%. Referring to the applicable tariffs at the 2023 load factor conditions, the total income was obtained at IDR 2,896,681,000, while the Ship Operational Cost (BOK) was obtained at IDR 5,041,346,912, and the unit price per SUP per mile was obtained at IDR 746 at a load factor of 100%. Meanwhile, at a load factor of 60% it was IDR 1,243. At the existing tariff multiplied by the planned load factor, the income was obtained at IDR 3,959,890,194. The income that will be obtained when using the planned tariff and existing load factor is obtained at IDR 5,602,047,580, and at the load factor and planned tariff levels, the results were obtained at IDR 7,484,250,027.
Analisis Paradigmatik Kasus Djoko Tjandra Kelana, Sri; Wira Perdana, Fadjrin; Agustini, Elfita; Diani, Oktriani; Kartini, Sri
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.996 KB) | DOI: 10.59141/jist.v3i02.368

Abstract

Kasus hukum yang menjerat Djoko Tandra, diawali dari upaya Djoko Tjandra untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara pidana Kasus Bank Bali. Upaya untuk mengajukan PK atas perkara pidana tersebut dilakukan Joko Tjandra ditengah statusnya yang telah dinyatakan buron (DPO Interpol) dan telah memiliki kewarganegaraan ganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi persoalan besar dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Kasus Djoko Tjandra, memberikan fakta, bahwa semua institusi hukum. Sebagai tugas ilmiah, setiap peneliti atau penulis harus mampu menjelaskan setiap proses penelitian yang memandu penelitian, menulis, dan menuangkan setiap hasil gagasannya. Demikian juga dalam artikel ini, penulis bertanggung jawab untuk menyebutkan setiap penelitian dan proses penulisan yang membimbing penulis untuk menulis artikel ini. Positivisme akan memberikan analisis paradigmatik peristiwa hukum tertentu (termasuk kasus hukum Djoko Tjandra) berdasarkan sifat atau ciri hukum sebagai realitas eksternal, objektif, real, generalisasi bebas konteks, sebab-akibat, reduksionis dan deterministik. Hukum bersifat dualis/objektivis, antara penelaah dan hukum (realitas) merupakan dua entitas independen bebas nilai dan bebas bias. Untuk mengetahui dengan lebih baik kasus hukum Djoko Tjandra dan keterlibatan aparat penegak hukum. Berdasarkan pandangan post positivisme hukum sebagai realisme kritis, dapat dipahami dengan melakukan pengujian secara kritis. Berbeda dengan paradigma positivisme, pandangan post positivisme melihat hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independent. Berangkat dari pandangan post positivismebahwa hukum sebagai entitas yang tidak sepenuhnya independen, dimana dalam peristiwa hukum tertentu ada pengaruh dari faktor-faktor lain. Ontologi paradigma participatory memberikan pandangan baru terhadap hukum yang sebelumnya oleh positivisme dan post positivisme terbatas sebagai realitas objektif.. Melalui ontologi dan epistemologi yang mengintegrasikan realitas subjektif-objektif hukum, maka participatory mengembangkan metodologi yang lebih praktis.
Kajian Implementasi Prinsip ‘Responsibility to Protect’ (R To P) dalam Praktik Internasional Kasus Genosida di Rwanda Pusriansyah, Ferdinand; Perdana, Fadjrin Wira; Wibisono, Yohan; Irwan, Irwan; Kelana, Sri
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.993 KB) | DOI: 10.59141/jist.v3i02.372

Abstract

Persyaratan para founding fathers dalam konstitusi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan, tentunya menyiratkan bahwa baik lembaga maupun orangnya tidak kebal terhadap hukum. ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang berlaku, dalam hal melakukan tindak pidana pada umumnya termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk dalam jenis hak yang tidak dapat diganggu gugat, yaitu hak yang pelaksanaannya bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi walaupun dalam keadaan darurat. Negara-negara yang melanggar undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat ini akan dikutuk sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran HAM berat. Krisis kemanusiaan di abad 21 merupakan masalah yang menjadi tantangan besar di dunia global saat ini. Meluasnya kekerasan dan sikap apatis di suatu negara menjadi topik perbincangan terkini di era demokrasi yang membela nilai-nilai hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui sebuah kajian pustaka. Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pengertiannya, penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang pada umumnya berupa informasi. Prinsip R to P dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus genosida di Rwanda. Argumennya adalah bahwa pemerintah Rwanda yang berkuasa tidak dapat menjalankan fungsinya melindungi keselamatan dan kehidupan warganya serta memastikan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, adalah tepat bagi masyarakat internasional untuk campur tangan di Rwanda atas nama kemanusiaan dalam bentuk komitmen politik dan moral yang disepakati oleh Negara-negara di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Imunitas Pejabat dalam Penanganan Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19 Wibisono , Yohan; Perdana, Fadjrin Wira; Irwan, Irwan; Kelana, Sri; Pusriansyah, Ferdinand
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.615 KB) | DOI: 10.59141/jist.v3i02.373

Abstract

Perekonomian global sedang mengalami pelemahan akibat merebaknya wabah Covid-19 yang melanda sebagian besar populasi negara di dunia. Untuk mengekang penyebaran virus, negara-negara yang terkena dampak pandemi Covid-19 kini fokus untuk menahan penyebaran virus dan dampak sosial ekonominya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui imunitas Pejabat dalam penanganan dampak ekonomi Pandemi Covid-19 berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bersifat mutlak atau tidak. Berdasarkan fokus penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, kajian hukum yang relevan, dan literatur lainnya. Pendekatan perundang-undangan menjadi dasar penulisan ini, dengan fokus mengkaji undang-undang dalam kaitannya dengan isu-isu utama yang diangkat (core issues). Kesimpulan dari artikel ini adalah Perppu 1/2020 tidak serta merta memberikan kekebalan mutlak kepada penyelenggara Perppu, namun bersifat terbatas (bersyarat) dan proses hukum tetap berjalan agar tidak melanggar aturan hukum. Pejabat, Perppu Pendahuluan Perekonomian global sedang mengalami pelemahan akibat merebaknya epidemi Covid-19 yang melanda populasi sebagian besar negara di dunia. Jika ingin mengekang penyebaran virus, negara-negara yang terkena dampak pandemi Covid-19 kini fokus untuk menahan penyebaran virus dan dampak sosial ekonominya berbagai upaya dilakukan.
Kewenangan ICC Mengadili Kejahatan Internasional yang Dilakukan Oleh Pemimpin Negara Diani, Oktriani; Perdana, Fadjrin Wira; Purboyo, Purboyo; Kelana, Sri; Sidartha, Driasko Budi
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.842 KB) | DOI: 10.59141/jist.v3i02.374

Abstract

Hadirnya sebuah peradilan pidana internasional dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengadili para penjahat kemanusiaan. Sebelum adanya pengadilan pidana internasional beberapa peradilan sudah pernah didirikan untuk mengadili penjahat perang terkhusus setelah perang dunia kedua terjadi. Nuremberg Trial dan Tokyo Trial dibentuk untuk mengadili para pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada perang dunia kedua saat itu. Pemimpin negara adalah individu yang merupakan subjek hukum internasional dan berhak dimintakan pertanggungjawaban. Seorang individu dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar Pasal 25 Statuta Roma 1998 yang membahas mengenai tanggung jawab pidana seorang individu. Pasal 27 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa tidak seorang individu yang dapat terbebas dari hukum nasional atau internasional yang berlaku, meskipun individu tersebut memiliki peranan penting dan imunitas di sebuah negara. Omar Al-Bashir dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur pertanggungjawaban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ICC berwenang mengadili kejahatan internasional yang dilakukan oleh Pemimpin Negara yang terjadi di Dafur Sudan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Bahan hukum sekunder, yaitu publikasi hukum dari semua dokumen tidak resmi. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggali kerangka normatif dan teknik penelitian dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas ketentuan yurisdiksi International Criminal Court (ICC). Pasal 27 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa tidak seorang individu yang dapat terbebas dari hukum nasional atau internasional yang berlaku, meskipun individu tersebut memiliki peranan penting dan imunitas di sebuah negara. Omar Al-Bashir dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur pertanggung jawaban tersebut.
SP3 KPK atas Kasus SKL Blbi dalam Perspektif Hukum Progresif Hatina, Damaida; Perdana, Fadjrin Wira; Purboyo, Purboyo; Irwan, Irwan; Kelana, Sri
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 12 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i12.483

Abstract

Korupsi    merupakan    masalah    yang serius   di   Indonesia.   Banyak   usaha   telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas  korupsi  namun  tampak  sia­sia. Banyak sekali komentar negatif bahkan umpatan-umpatan terhadap perilaku dan pelaku tindak pidana korupsi. Muak, jengkel, gregetan, putus asa, marah, dan hal-hal negatif lain atas langgeng dan menjamurnya perilaku korupsi. Terlebih dalam tayangan televisi, tersangka, terdakwa, dan bahkan terpidana seakan-akan menunjukkan show of force ataupun berperilaku sebagai celebrity Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana langkah KPK menghentikan penyidikan kasus SKL BLBI dalam perspektif hukum progresif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengetahui dan menentukan bagaimana hukum itu berlaku sebagai norma atau das sollen. Hasil penelitian dijelaskan bahwa dalam perspektif Hukum Progresif, SP3 atas Kasus SKL BLBI menegaskan cara pandang KPK yang masih mendasarkan diri kepada ajaran ilmu hukum positif (analytical jurisprudence). Resistensi dari kelompok masyarakat atas langkah KPK tersebut menegaskan posisi KPK yang tidak mampu menghadirkan keadilan substantif.  
Co-Authors Agustini, Elfita Amrillah, Muhamad Fahmi AN, Rizky Bambang Setiawan Diani, Oktriani Dzulfi, Isman Fadjrin Wira Perdana Ginting, Felixta Basdinari Hardimansyah, Rizki Hartina, Damaida Hatina, Damaida Hayatun Nufus Irwan Irwan Lopulalan, P Marcello Markus Asta Patma Nugraha Masbie, Fadhelia Trinanda Melayu, Donny Afrizal Monica Amanda Priyono, Broto Purboyo, Purboyo Pusriansyah, Ferdinand Rahmita, Destria Ramadhan, Riyan Fadilla Rosyid, Muhammad Aqil SANTOSO SANTOSO Sari, Desti Yuvita Sidartha, Driasko Budi Sri Kartini, Sri Utami, Fisca Dian Wanda, Riki Wibisono , Yohan Wibisono, Yohan Wijaya, Novan Gunawan