Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Analisa Pengaruh Suhu Lingkungan Terhadap Daya yang Digunakan Pada Kontainer Pendingin Wibisono, Yohan; Kurniawan, Edi; Ali Imron, Muhammad
Jurnal 7 Samudra Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal 7 Samudra
Publisher : PPPM - POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54992/7samudra.v6i2.82

Abstract

Jumlah nilai perdagangan yang ada di suatu negara merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perdagangan di Indonesia dengan laut yang luas maka Pemerintah membuat kebijakan Tol Laut. Dengan kebijakan ini meningkatkan jumlah kapal yang ada di Indonesia khususnya jenis kapal kontainer. Salah satu jenis kontainer yang diangkat adalah kontainer pendingin untuk mengangkut barang yang mudah busuk jika tidak didinginkan. Kontainer pendingin membutuhkan daya listrik yang cukup besar untuk mendinginkan ruangan di dalam kontainer yaitu 10 kW hingga 12 kW untuk ukuran kontainer pendingin 40ft. Konsumsi daya listrik kontainer pendingin dipengaruhi oleh suhu lingkungan dimana konsumsi daya tertinggi terjadi ketika pada suhu 35.90 C pada pukul 12.00 yaitu sebesar 12 kW dan konsumsi daya terendah terjadi pada suhu 30.20 C pada pukul 04.00 yaitu sebesar 10 kW.
Factors that affect the accuracy of submitting SKPK Treasurer Accountability Reports to the Aceh Tamiang Regency Government: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPK pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Nurmala, Eka; Sultan, Sultan; T. M. Jamil; Arfah, Mahbub; Wibisono, Yohan
ATRIA: Jurnal Multidisiplin Riset Ilmiah Vol. 1 No. 2 (2024): ATRIA - Juli 2024
Publisher : PT. Alpha Trianguli Australis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62554/6fesh564

Abstract

The application of accounting standards in the country in the management of regional finance has an impact on regional budget implementation responsibility reports (APBD). This type of research is quantitative descriptive and describes the relationship between independent and dependent variables. Meanwhile, human resource factors, treasurer facilities, and infrastructure, treasurer's term of office, regulations, the intensity of management training, and accountability of SKPD treasurers, as well as unclear roles in the Aceh Tamiang district government have a big influence—the impact of the timeliness of submitting regional government accountability reports. In several cases, the variable intensity of administrative training and responsibilities of SKPD accountants (X5), as well as the ambiguity of the role (X6) produced a positive impact on the timeliness of government reporting in the regions.
ANALISIS KETIDAKSESUAIAN JUMLAH DATA PENUMPANG DI ATAS KAPAL TERHADAP DATA MANIFEST DI PELABUHAN MERAK PROVINSI BANTEN Febriansyah, Febriansyah; Wibisono, Yohan; Melayu, Donny Afrizal; Panggabean, Yunita; Nabila, Zihan
IWJ : Inland Waterways Journal Vol. 6 No. 2 (2024): Inland Waterways Journal (IWJ:Oktober)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lintasan Merak – Bakauheni merupakan salah satu lintasan yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Hasil survei di lapangan terus menunjukkan bahwa ada perbedaan jumlah penumpang yang terdaftar pada tiket dan jumlah penumpang yang akan naik ke kapal. Oleh karena itu dilakukan penelitian kualitatif dengan metode penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi serta kepustakaan untuk mengetahui penyebab ketidaksesuaian jumlah data penumpang di atas kapal terhadap data manifest. Berdasarkan hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa penyebabab utama ketidaksesuaian jumlah data yaitu kurang tertib dan disiplin para pengguna jasa dalam mengisi data diri pada saat pembelian tiket, penggunaan tiket palsu, penumpang gelap, serta ketidaktepatan pembaruan data manifest secara real – time. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik setidaknya para penumpang harus mengisi data diri seperti nama, usia, alamat d123omisili, nomor kartu identitas, surat paspor dan izin mengemudi serta nomor telepon. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan sistem online, pelatihan bagi para petugas, kampanye kesadaran, dan melakukan verifikasi ganda dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi ketidaksesuaian jumlah data penumpang terhadap data manifest, sehungga meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasional dalam industri pelayaran.
EVALUASI KUALITAS PELAYANAN PENUMPANG PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN MERAK GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN TRANSPORTASI Sari, Dewi Kartika; Wibisono, Yohan; Febriansyah, Febriansyah; Febrianti, Dita Putri
IWJ : Inland Waterways Journal Vol. 7 No. 1 (2025): Inland Waterways Journal (IWJ:April)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelabuhan Merak adalah pelabuhan penyeberangan yang melayani lintasan Merak – Bakauheni yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Lintasan dengan jarak 15 mil ini dioperasikan oleh kapal Ro – Ro sebanyak 66 unit. Berdasarkan hasil survei di lapangan, ditemukan beberapa pelayanan bagi pengguna jasa yang belum dijalankan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.5062/AP 005/DRJD/2020 tentang Pedoman Penilaian Terhadap Penerapan Standar Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan dengan baik, seperti tidak tersedianya CCTV dan petunjuk arah yang memadai di jalur gangway, serta masih ditemukan penumpang yang menunggu kapal di jalur gangway. Penelitian ini menggunakan metode Customer Satisfaction Index untuk mengetahui index kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan bagi penumpang, Gap Importance Performance untuk mengetahui nilai kesenjangan antara kinerja yang diberikan oleh pihak pengelola pelabuhan dengan kepentingan yang dibutuhkan oleh penumpang dan pemetaan kuadran Importance Performance Analysis untuk menunjukkan skala prioritas atribut pelayanan sesuai dengan kepentingan pengguna jasa. Berdasarkan hasil analisis nilai index dengan menggunakan metode Customer Satisfaction Index sebesar 79,25% dan kriteria ini berada pada kategori puas. Berdasarkan hasil analisis dengan Gap Importance Performance nilai tertinggi Gap adalah (-0,78) pada atribut pelayanan rambu petunjuk arah dan nilai Gap terendah adalah (-0,21) pada atribut pelayanan kesigapan petugas darat dan ketersediaan loket. Berdasarkan hasil analisis pemetaan kuadran Importance Performance Analysis terdapat terdapat 8 atribut yang berada di kuadran I sebagai prioritas utama perbaikan sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya agar tingkat kepuasan pengguna jasa meningkat.
EVALUATION OF THE REALIZATION OF SHIP TRIP ACHIEVEMENTS ON THE MERAK – BAKAUHENI ROUTE AT MERAK FERRY PORT BANTEN PROVINCE Komalasari, Yeti; Febriansyah, Febriansyah; Wibisono, Yohan; Amanda, Monica; Khairani, Muhammad; Kartini, Sri; Salsabila, Salsabila
IWTJ : International Water Transport Journal Vol. 7 No. 1 (2025): International Water Transport Journal (IWTJ:April)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Merak Ferry Port with the Merak – Bakauheni route located in Banten Province, operates 30 ships in March with operational hours of 24 hours/day, resulting in many trips per pier. However, the realization of trips often falls short due to several factors such as breakdowns, vehicle breakdowns, facility damage, bad weather, and ship speed being below the minimum. he existing condition of ship trips per pier resulted in a target of 153 trips, with 103 trips realized, a difference of 50 trips, and a trip percentage of 68%. The result of ship service time in the waters produced an evaluation of effective time against berth working time, with 56 points meeting the standard and 28 points not meeting the standard. The effective time against berth working time met the standard.The conformity of sailing time for executive ships was 60 minutes, and for regular ships, it was 96 minutes. The realization of sailing time was 27 trips, while the scheduled trips were 115, showing that the conformity of sailing time to the realization and scheduled trips did not meet the standard. The results of this study call for faster loading and unloading processes, more effective penalties, provision of tow trucks, heavy equipment, technicians specializing in different types of vehicles, ship performance indicators, side ramp improvements, and changes in ship operation patterns.
EVALUATION OF PASSENGER SERVICES AT THE PORTFASTBOAT SAMPALAN OF BALI PROVINCE USING CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI) AND IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA) METHOD Wibisono, Yohan; Setiawan, Bambang; Firzatullah, Raden Muhamad; Taufiqurrahman, Muhammad; Manurung, Wim Benhard; Lestari, Lestari
IWJ : Inland Waterways Journal Vol. 7 No. 2 (2025): Inland Waterways Journal (IWJ:October)
Publisher : Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sampalan Ferry Port serves the Sampalan-Sanur and Sampalan-Kusamba routes. From the results of a field survey based on the regulation of the Director General of Land Transportation Number KP-DRJD 6188 of 2024 concerning Guidelines for Assessment and Supervision of the Implementation of Ferry Port Service Standards, it was found that several services for service users had not been implemented properly, such as temperature control facilities, parking area instructions, CCTV that could not see the entire vehicle parking area, gangways and evacuation assembly points. As well as the unavailability of zoning signs A1, A2, A3, evacuation route instructions, information on further transportation, first aid kits, health clinics/posts and breastfeeding rooms. This study used the Customer Satisfaction Index (CSI) method to determine the index of service user satisfaction with passenger services, and the mapping of the Importance Performance Analysis (IPA) quadrant to determine the priority scale of service attributes according to the interests of service users. Based on the analysis using the CSI method, the service user satisfaction index was 70.38%, and this criterion was categorized as satisfied. Based on the IPA quadrant mapping analysis, the attribute in quadrant I, which is the top priority for improvement, is the temperature control facility in the terminal building.
Larangan Mudik dalam Perspektif Hukum Progresif Dewi Apriani, Dahlia; Suteki, Suteki; Wira Perdana, Fadjrin; Pusriansyah, Ferdinand; Irwan, Irwan; Wibisono, Yohan
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 2 No. 10 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3834.932 KB) | DOI: 10.59141/jist.v2i10.245

Abstract

Inkonsisten kebijakan mudik semakain memperdalam dan meruncing pad a tataran masyarakat, sehingga terjadinya polarisasi cara pandang masyarakat terhadap urgensi mudik yang sudah lama tertanam dalam sebagai realitas sosiokultural masyarakat Indonesia namun harus dilakukan meskipun bahaya pandemi Covid-19 mengancam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pandangan hukum progresif terhadap kebiajakan larangan mudik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengetahui dan menentukan bagaimana hukum itu berlaku sebagai norma atau das sollen. Hasil penelitian dijelaskan bahwa dalam perspektif Hukum Progresif, pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 untuk menghentikan kontroversi larangan mudik lebaran sekaligus menghadirkan kepastian hukum dalam perspektif Hukum Progresif adalah menegaskan cara pandang Pemerintah yang masih mendasarkan diri kepada ajaran ilmu hukum positif (analytical jurisprudence). Permenhub telah dengan sengaja “melokalisir” kebenaran hanya yang nampak secara tekstual dalam pasal-pasal Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021, yang oleh Hukum Progresif justru hal itu dikritik karena sama sekali tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks (keadilan substantive). Dalam perspektif Hukum Proresif, maka hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Sehingga hukum harus memihak kepada kepentingan masyarakat (publik) dan demi kepentingan keadilan itu sendiri.
Kajian Implementasi Prinsip ‘Responsibility to Protect’ (R To P) dalam Praktik Internasional Kasus Genosida di Rwanda Pusriansyah, Ferdinand; Perdana, Fadjrin Wira; Wibisono, Yohan; Irwan, Irwan; Kelana, Sri
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 02 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.993 KB) | DOI: 10.59141/jist.v3i02.372

Abstract

Persyaratan para founding fathers dalam konstitusi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan, tentunya menyiratkan bahwa baik lembaga maupun orangnya tidak kebal terhadap hukum. ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang berlaku, dalam hal melakukan tindak pidana pada umumnya termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk dalam jenis hak yang tidak dapat diganggu gugat, yaitu hak yang pelaksanaannya bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi walaupun dalam keadaan darurat. Negara-negara yang melanggar undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat ini akan dikutuk sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran HAM berat. Krisis kemanusiaan di abad 21 merupakan masalah yang menjadi tantangan besar di dunia global saat ini. Meluasnya kekerasan dan sikap apatis di suatu negara menjadi topik perbincangan terkini di era demokrasi yang membela nilai-nilai hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui sebuah kajian pustaka. Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pengertiannya, penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang pada umumnya berupa informasi. Prinsip R to P dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus genosida di Rwanda. Argumennya adalah bahwa pemerintah Rwanda yang berkuasa tidak dapat menjalankan fungsinya melindungi keselamatan dan kehidupan warganya serta memastikan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, adalah tepat bagi masyarakat internasional untuk campur tangan di Rwanda atas nama kemanusiaan dalam bentuk komitmen politik dan moral yang disepakati oleh Negara-negara di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali dalam Perspektif Hukum Progresif Prasetyo Sutrisno, Slamet; Perdana, Fadjrin Wira; Surnata, Surnata; Wibisono, Yohan; Setiawan, Bambang
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 12 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v2i12.482

Abstract

Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan mendasar baik secara langsung dan konsepsional maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana Indonesia. Salah satu persoalan yang muncul adalah permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permohonan peninjauan kembali (PK) oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam perspektif hukum progresif. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif (yuridis normatif) yaitu pendekatan penelitian hukum (approach) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan uraian di atas, Subtansi Peninjauan Kembali (PK) berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa dan tidak dapat lagi diperbaiki dengan upaya hukum biasa melainkan harus dengan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK). Demikian Peninjauan Kembali (PK) bukan saja dipertuntukan kepada terpidana atau ahli warisnya melainkan juga dapat diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum, atas dasar keadilan dan asas keseimbangan. Urgensi untuk memberikan ruang kepada Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohoan Peninjauan Kembali (PK) adalah untuk mewujudkan keadilan substantif. Memperluas pihak-pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam Pasal 263 KUHAP sebagai terobosan hukum (rule breaking) untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa permohonan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perspektif Hukum Progresif adalah sebagai terobosan hukum (rule breaking) terhadap KUHAP.  
Pengaruh Implementasi Hukum Pidana Tehadap Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Wibisono, Yohan; Wira Perdana, Fadjrin; Irwan, Irwan; Lumban Tungkup, Doharmam; Miran, Miran
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3 No. 06 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v3i06.673

Abstract

The state has an obligation to create a safe and orderly environment for every citizen. Order and security can form a society with character, mental health and ready to compete in the international realm. This is because the environment has a strong influence on transferring character to each individual. This situation can be realized if the criminal law in Indonesia is enforced properly. Unfortunately, law enforcement sometimes fluctuates so that people are restless and criminals continue to carry out their actions. For this reason, this research was conducted to determine the effect of the implementation of criminal law on increasing public security and order. The research method used is descriptive qualitative research with observation interviews and questionnaires distributed through gform. The results of this study indicate that the implementation of criminal law has a positive effect on increasing public security and order.