Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.649
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI WAJAH HUKUM JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Smart Hukum (JSH) Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains The Easta Journal Law and Human Rights Innovative: Journal Of Social Science Research West Science Law and Human Rights Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Jurnal Sipakatau
Putra, Irman
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Analysis of the Role of Law in Environmental Dispute Resolution: A Case Study in Urban Areas Karina, Ica; Polii, Johanis L. S. S.; Putra, Irman; Lubis, Arief Fahmi; Miharja, Marjan
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 2 (2025): October-January
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i2.1117

Abstract

The objective of this research project is to conduct an in-depth examination of the role of law in environmental dispute resolution within the context of urban Yogyakarta. By employing a qualitative methodology, this study examines the factors affecting the implementation of environmental legislation and the efficacy of legal instruments in addressing disputes. This study seeks to elucidate the role of law in environmental dispute resolution in Yogyakarta, examine the obstacles and impediments encountered in the implementation of environmental law, and analyse the efficaciousness of the existing dispute resolution mechanisms. To this end, it employs qualitative methods, with a particular focus on primary data obtained through observation, interviews, and documentation. The findings demonstrate that, despite an adequate legal framework, the efficacy of environmental dispute resolution is constrained by challenges inherent in law enforcement, public awareness, and economic considerations.
Peran Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Membentuk Landasan Etika Hukum Pada Era Transformasi Digital di Indonesia Nugraha, Muhammad Valiant Arsi; Putra, Irman; Salmon, Harly Clifford Jonas; Muhammadong, Muhammadong; Lubis, Arief Fahmi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16355

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran nilai-nilai filosofis hukum dalam membentuk landasan etika hukum di tengah transformasi digital yang sedang berlangsung di Indonesia. Fokusnya adalah untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut dapat memandu praktik hukum dalam konteks teknologi digital yang semakin merambah ke dalam berbagai aspek kehidupan. Studi ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka yang mendalam terhadap literatur hukum, filsafat, dan etika, serta penelusuran teori-teori hukum terkait nilai-nilai filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai filosofis hukum, seperti keadilan, kebenaran, dan kesetaraan, memiliki peran yang krusial dalam membentuk landasan etika hukum pada era transformasi digital. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi panduan dalam menghadapi tantangan etika baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital, tetapi juga menjadi landasan untuk menjaga integritas, keadilan, dan kebenaran dalam sistem hukum Indonesia yang semakin terdigitalisasi. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai filosofis hukum secara bijaksana, diharapkan bahwa hukum di Indonesia dapat tetap relevan, adil, dan beretika dalam menghadapi tantangan era digital yang terus berkembang.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia Putra, Irman
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.1515

Abstract

Makalah ini menyajikan analisis yuridis terhadap implementasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian doktrinal, dengan mengkaji teks-teks hukum, kasus-kasus hukum, dan literatur sekunder untuk mengevaluasi kerangka kerja hukum dan penerapan praktisnya. Tema-tema utama yang dianalisis meliputi kerangka hukum, mekanisme penegakan hukum, efektivitas kelembagaan, kesadaran masyarakat, dan perspektif komparatif. Temuan-temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ditetapkan oleh UU No. 39 tahun 1999 cukup kuat dan selaras dengan standar hak asasi manusia internasional, implementasinya menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kelemahan institusional, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Analisis komparatif dengan yurisdiksi seperti India, Afrika Selatan, dan Filipina menyoroti praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia. Laporan ini diakhiri dengan rekomendasi untuk memperkuat Komnas HAM, mendorong independensi peradilan, meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum, meningkatkan kesadaran publik, dan mengadopsi praktik-praktik terbaik internasional untuk meningkatkan implementasi hukum hak asasi manusia di Indonesia.
Pengujian Yuridis UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ditinjau dari UUD 1945: Menyeimbangkan Kebebasan Berekspresi dan Keamanan Siber Putra, Irman
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.1516

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi implikasi yuridis dan normatif dari UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap UUD 1945, khususnya berfokus pada keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keamanan siber. UU ITE, yang diberlakukan untuk mengatur transaksi elektronik dan penyebaran informasi, telah menjadi bahan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan hak-hak konstitusional. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis dan normatif untuk menilai bagaimana UU ITE sejalan dengan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam UUD 1945, memeriksa ketentuan-ketentuannya dalam konteks menjaga kebebasan berekspresi sambil memastikan keamanan siber. Dengan mengevaluasi pasal-pasal kunci dan interpretasi hukum, studi ini menyoroti potensi konflik dan sinergi antara jaminan konstitusional dan regulasi siber. Temuan-temuan tersebut menggarisbawahi perlunya penyempurnaan legislatif untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan ini, dan menyarankan amandemen yang meningkatkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu tanpa mengorbankan keamanan nasional. Analisis ini berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung tentang peran hukum dalam mengelola teknologi komunikasi dan informasi digital di Indonesia.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membentuk Demokrasi Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Judicial Review dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Putra, Irman
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i12.1517

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran penting Mahkamah Konstitusi dalam membentuk demokrasi Indonesia melalui analisis yuridis terhadap mekanisme pengujian undang-undang yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal Konstitusi, memastikan bahwa tindakan legislatif selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis dan normatif untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari proses pengujian undang-undang terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Temuan penelitian ini menyoroti pengaruh MK dalam melindungi hak-hak konstitusional, menyelesaikan sengketa konstitusional, dan berkontribusi pada pengembangan norma-norma demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh MK dalam menjalankan fungsinya, dengan menekankan perlunya kerangka hukum yang kuat untuk meningkatkan perannya dalam memupuk demokrasi. Analisis ini menggarisbawahi pentingnya Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mendorong supremasi hukum dalam lanskap demokrasi yang terus berkembang di Indonesia.
Analisis Yuridis UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Menilai Keselarasannya dengan Mandat Konstitusi tentang Hak atas Lingkungan Hidup Putra, Irman
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1518

Abstract

Makalah ini menyajikan analisis yuridis terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan fokus pada keselarasannya dengan mandat konstitusional Indonesia untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal untuk menilai koherensi, efektivitas, dan implikasi dari undang-undang tersebut dalam kerangka prinsip-prinsip konstitusional. Temuan menunjukkan bahwa meskipun undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum yang komprehensif, beberapa inkonsistensi dan tantangan implementasi menghambat efektivitasnya. Isu-isu utama termasuk ambiguitas dalam definisi hukum, kapasitas kelembagaan yang terbatas, dan mekanisme penegakan hukum yang tidak memadai. Makalah ini diakhiri dengan merekomendasikan reformasi hukum, peningkatan kapasitas, dan peningkatan partisipasi publik untuk memperkuat tata kelola lingkungan di Indonesia dan menyelaraskan kerangka hukum dengan mandat konstitusional.
SOSIALISASI HUKUM : SANKSI PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT PRAJURIT TNI DAN PENGARUHNYA Lubis, Arief Fahmi; Putra, Irman
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024): Volume 5 No. 4 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i4.33459

Abstract

Ketentuan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, yang mengatur pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan, sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 62 ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menunjukan bahwa norma penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim dalam sidang pengadilan adalah Pasal 26 ayat (1) KUHPM yang menegaskan bahwa Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada di kalangan Militer. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari segi perspektif hukum Acara Pidana Militer dapat dikatakan pemecatan merupakan kewenangan Hakim Militer sepenuhnya dengan pertimbangan ketidaklayakannya prajurit tersebut untuk dipertahankan untuk tetap berdinas di lingkungan militer, sehingga kewenangan ini yang tidak bisa didelegasikan kepada Hakim sipil, disebabkan putusan tersebut akan dijadikan dasar oleh pimpinan TNI untuk ditindak lanjuti. Bagi anggota Militer tersebut, pemecatan dari dinas Militer merupakan akhir dari karir dan pengabdiannya di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang konsekuensinya akan diikuti dengan pemberhentian hak-hak yang diterima selama ini.
Legal Counseling to Increase Public Legal Awareness of Citizen Rights and Obligations Irawan, Bambang; Susilowati, Indah; Putra, Irman; Lubis, Arief Fahmi; Dewi, Dian Kemala
Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 5 (2024): Jurnal Sipakatau
Publisher : PT. Global Research Collaboration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61220/jsipakatau.v1i5.2427

Abstract

The law education program implemented in Cempaka Putih Subdistrict, East Jakarta, aims to increase legal awareness among the community, particularly those aged 23-60 who do not have a permanent job. This program uses interactive presentation methods and participatory discussion to facilitate a deeper understanding of citizens' rights and obligations. The results of the program's implementation show a significant increase in participants' understanding of law, as reflected in a survey that shows a surge in awareness and ability to resolve legal conflicts peacefully. The program also successfully increased community participation and built a stronger legal support network among participants. The positive response from the community and requests for further programs demonstrate the program's success and relevance in empowering the community. Through a suitable approach, this law education program has had a positive impact, reducing minor legal issues, and promoting active participation in social and economic activities. Therefore, the development of additional materials is necessary to further explore more specific legal issues, ensuring the continuation of the program's benefits for the community of Cempaka Putih Subdistrict
Co-Authors Ani Maryani, Ani Apriliyanto, Teguh Arief Fahmi Lubis Bambang Irawan Bram B Baan Dewi, Dian Kemala Grenaldo Ginting Ica Karina Indah Susilowati Judijanto, Loso Miharja, Marjan Muhammadong Na'afi , Septiana Nugraha, Muhammad Valiant Arsi Polii, Johanis L. S. S. Salmon, Harly Clifford Jonas Solapari, Nuryati Sumarni Sumarni Suwarna, A. Idun