Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.338
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Journal of Social Research Jurnal Multidisiplin West Science
Mayaningsih, Dewi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN SERTA TANGGUNG JAWAB PROMOTOR TERKAIT PENGEMBALIAN UANG TIKET AKIBAT PEMBATALAN KONSER MUSIK Oktaliana, Ania; Jaelani, Elan; Mayaningsih, Dewi
VARIA HUKUM Vol. 4 No. 2 (2022): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i2.26694

Abstract

AbstractThe research was conducted to find out more about the legal protection of consumers and the responsibilities of promoters in the context of ticket refunds due to the cancellation of music concerts, as well as to find out solutions and recommendations that can increase the effectiveness of this protection. This research was conducted using normative legal research methods by relying on library research. The results of this study indicate that basically the relationship between ticket buyers and concert promoters arises after a ticket sale and purchase agreement, and is subject to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Where if the concert is canceled, the ticket buyer as a consumer has the right to obtain clear information about the cancellation, the right to a ticket refund, and the right to fair compensation. Abstrak Penelitian dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab promotor dalam konteks pengembalian uang tiket akibat pembatalan konser musik, serta mengetahui solusi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hubungan antara pembeli tiket dengan promotor konser timbul setelah adanya perjanjian jual beli tiket, dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana apabila konser batal maka pembeli tiket sebagai konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas tentang pembatalan, hak atas pengembalian uang tiket, dan hak atas kompensasi yang adil.
Productive Zakat Model: Economic Empowerment for Post-COVID-19 Recovery in Indonesia Arifqi, Moh. Musfiq; Sofyan, Ayi; Mayaningsih, Dewi; Fitriyah, Rizka
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 11 No. 1 (2024): January
Publisher : Department of Sharia Economic Law, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v11i1.33518

Abstract

Indonesia's economic landscape has been significantly impacted by the COVID-19 pandemic, both at micro and macro levels. To address these challenges, it is imperative to implement optimal and sustainable financial management strategies. Given Indonesia's predominantly Muslim population, the development of an Islamic financial system, including the use of Zakat as a distribution instrument, holds great potential. As an obligation for Muslims, Zakat can be a highly productive means of addressing the country's economic challenges.     This study proposes a model for economic empowerment through productive Zakat to effectively address the impact of the COVID-19 pandemic on the Indonesian economy. The research methodology utilized a library research approach with descriptive qualitative methods. Data was meticulously collected from various sources including books, articles, journals, news, homepages, and other scientific references. The management of productive Zakat has great potential for contributing to the economic recovery of Indonesia after the COVID-19 pandemic. Productive Zakat involves an economic empowerment model that has personal and spiritual dimensions, and its impact on social life is significant. The management of productive Zakat is a support system for the better and sustainable development of Indonesia's economy.
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PENGARUHNYA DI INDONESIA Hasana, Nurul; Mayaningsih, Dewi; Sadiah, Diah Siti
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.29512

Abstract

Abstrak: Pada dasarnya perkawinan beda agama dapat menjadi konflik sosial yang disebabkan akibat perbedaan keyakinan, nilai-nilai, serta praktik agama antara pasangan. Konflik semacam ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tingkat individu hingga tingkat sosial yang lebih luas. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia, pengaruh perkawinan beda agama dalam keluarga, serta perkawinan beda agama yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research yakni melakukan analisis terhadap undang-undang dan regulasi terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perkawinan berbeda agama membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua pasangan. Oleh karena itu, setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung jika tidak seagama. Sementara itu, dampak yang timbul dari perkawinan beda agama memiliki implikasi yang signifikan dan jangka panjang. Dampak ini mencakup aspek keagamaan dan psikologis, baik terhadap pasangan dengan keyakinan yang berbeda, maupun dampak terhadap anak-anak dalam aspek tumbuh kembang serta perkara administratif. Sementara itu, dalam hukum Islam perkawinan beda agama dinyatakan tidak sah, karena dikhawatirkan menghilangkan tujuan pernikahan itu sendiri, yakni membentuk keluarga yang harmonis, damai dan saling menguatkan keimanan. Selain itu, perkawikan berbeda agama juga menimbulkan risiko mengorbankan atau mengubah keyakikannya untuk mempertahankan keharmonisan dalam berumah tangga.
Fulfillment of the Rights of Children with Special Needs: A Positive Law and Islamic Law Perspective - A Case Study in West Java Fatriany, Fenny; Mayaningsih, Dewi
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 3 No 12 (2024): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v3i12.1871

Abstract

This study aims to analyze the fulfillment of the rights of children with special needs (ABK) from the perspectives of positive law and Islamic law, as well as to identify the challenges encountered in its implementation. The research uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical method, combining the analysis of laws and regulations, legal theory, and the concept of Sharia. Data collection techniques include literature study, observation, and interviews with relevant parties. The results show that both positive law and Islamic law emphasize the importance of protection and fulfillment of ABK rights, including rights to education, health, and non-discriminatory treatment. However, significant challenges are found in implementation, such as social stigma, lack of facilities, and low public awareness. Other obstacles include limited government budget allocation and inadequate infrastructure in various regions. This study recommends improving public education, fostering synergy among stakeholders, and providing inclusive facilities to ensure the optimal fulfillment of ABK rights.
Ganti Rugi Plagiasi Karya Digital Melewati Non-Fungible Token (NFT) Dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHPerdata Khaulani, Namira; Mayaningsih, Dewi; Kurniawan, Wawan
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.82646

Abstract

Perkembangan teknologi blockchain dan aset digital Non-Fungible Token (NFT) telah membuka peluang baru dalam industri kreatif, namun juga menimbulkan kerentanan terhadap praktik plagiasi karya digital. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus plagiarisme karya digital yang dikonversi menjadi NFT tanpa izin pencipta asli, serta ketiadaan regulasi khusus yang mengatur mekanisme perlindungan hukum dan ganti rugi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan ganti rugi atas plagiasi karya digital melalui NFT berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata serta mengidentifikasi bentuk-bentuk pertanggungjawaban perdata. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan (KUHPerdata, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021) serta sumber data sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa plagiasi NFT memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti rugi berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata. NFT berfungsi sebagai alat penguat bukti kepemilikan, namun tidak menggantikan perlindungan hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya pengaturan regulasi khusus yang komprehensif mengenai NFT di Indonesia serta penguatan mekanisme verifikasi keaslian karya (pre-minting validation) dan penerapan kebijakan KYC (Know Your Customer) pada platform NFT untuk melindungi hak-hak pencipta.
Co-Authors Ania Oktaliana ARIFQI, MOH. MUSFIQ Ayi Sofyan Elan Jaelani Elan Jaelani, Elan Fatriany, Fenny FITRIYAH, RIZKA Hasana, Nurul Khaulani, Namira Leni Anggraeni MOH. MUSFIQ ARIFQI Muhammad Mufti Nassarudin, E Hasbi Nuraeni, Eneng Oktaliana, Ania Ra'afi Nur Azhami, Mochammad Riyan Ramdani Rizka Fitriyah Sadiah, Diah Siti Sofyan, Ayi Syamsul Falah Wawan Kurniawan