Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.516
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Jurnal Al-Ijtimaiyyah Jurnal Cakrawala Hukum Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam KABILAH : Journal of Social Community At-Tafkir Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Filsafat Indonesia Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS Jurnal Pendidikan, Kebudayaan dan Keislaman IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam JAZIRAH: JURNAL PERADABAN DAN KEBUDAYAAN RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Millatuna: Jurnal Studi Islam Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam
Fadil SJ
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Implementasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Kasus Poligami Di Era Modern Is'adur Rofiq, Muhammad; SJ, Fadil; anam, Khoirul
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.29116

Abstract

Poligami masih menjadi topik kontroversial dalam studi hukum keluarga Islam, terutama dalam konteks relevansinya dalam masyarakat kontemporer yang menuntut kesetaraan dan perlindungan hak-hak perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana teori perpindahan ganda Double Movement Fazlur Rahman dapat digunakan untuk memahami kembali ayat poligami dalam ayat 3 Surat An-Nisa dan mengkaji praktik poligami di era kontemporer. Isu-isu utama yang dikaji meliputi bagaimana prinsip-prinsip dasar perpindahan ganda dipahami dalam konteks ayat poligami dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam analisis praktik poligami kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan library research yang bersumber dari jurnal ilmiah dan dokumen akademik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa poligami dalam konteks Islam awal merupakan respons sosial terhadap isu keadilan bagi para janda dan anak yatim, alih-alih norma keluarga yang ideal. Dalam penerapannya saat ini, sebagian besar praktik poligami gagal memenuhi prinsip-prinsip keadilan substantif dan justru menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, penerapan teori gerakan ganda menegaskan bahwa pembatasan poligami saat ini konsisten dengan tujuan moral Al-Qur'an. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi analisis hermeneutik Fazlur Rahman dengan realitas sosial kontemporer, yang menghasilkan pembacaan baru bahwa poligami merupakan mekanisme sosial kontekstual, bukan norma ideal. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya regulasi poligami yang lebih ketat dan berbasis perlindungan, serta pentingnya pendekatan maqāṣid dalam pengembangan hukum keluarga Islam modern.   Kata Kunci: Poligami, Double Movement, Keadilan, Hermeneutik.
Perlindungan Hukum Non-Penal dalam Upaya Pencegahan Tindak Kriminal oleh Anak melalui Keluarga Madani sesuai Konsep Maslaha Mursalah Auliyah, Himatul; Sj, Fadil; Susanto, Burhanuddin
Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Kopertais Wilayah III Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/mjsi.v10i2.4695

Abstract

The increasing involvement of children in criminal acts reflects the weakening of social structures and moral supervision within modern society. As the next generation, children are entitled to adequate legal protection to ensure their optimal. In the Indonesian legal system, child protection is regulated under Law Number 35 of 2014 on Child Protection and Law, Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), to importance of a non-penal approach, namely the prevention of juvenile delinquency through education, character development, and the strengthening of family and community functions. The non-penal approach is closely related to the concept of a madani family. This preventive effort aligns with the Islamic legal principle of maslahah mursalah, which promotes public welfare in the absence of explicit textual evidence. This research seeks to examine forms of non-penal legal protection in preventing criminal acts committed by children through the framework of the madani family, and to analyze its relevance to the concept of maslahah mursalah. The study employs a normative legal research approach, utilizing conceptual, statutory, and philosophical analyses. It is expected that the findings will contribute theoretically to the development of modern Islamic law and serve as a practical reference for policymakers in strengthening the child protection system in Indonesia.
A Comparative Analysis of the Land Policies of Umar bin Khattab and the 1960 Basic Agrarian Law Salma, Kholidiyah; Sj, Fadil
Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society Vol. 6 No. 2 (2025): Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/tjiss.v6i2.11156

Abstract

Fair land management constitutes one of the pillars of social welfare. In Islamic history, Caliph Umar ibn al-Khattab is well known for his land policies, which emphasized the social function of land, the prohibition of land abandonment, and equitable distribution. Meanwhile, Indonesia has the Basic Agrarian Law (Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA) of 1960 as the foundation of its national agrarian law, regulating land tenure, utilization, and registration. This study aims to conduct a comparative analysis of Umar ibn al-Khattab’s land policies and the provisions of the UUPA in order to identify the similarities and differences in the principles governing both systems. The research method employed is a literature review using a normative–historical approach. Data sources include classical Islamic literature, historical chronicles, fiqh books, the 1960 Basic Agrarian Law, and relevant prior studies. The findings indicate points of convergence between Umar’s policies and the UUPA, particularly regarding the principle of the social function of land, the principle of equitable distribution, and the prohibition of ownership monopolies. The differences lie in institutional aspects and legal procedures: Umar’s policies were contextual ijtihad, whereas the UUPA is a codified legal product with formal administrative mechanisms. The contribution of this study is to offer an Islamic historical perspective as an ethical foundation for the refinement of national agrarian law toward the realization of social justice.
DE-ARABISASI DAN TRANSFORMASI PERADABAN: KAJIAN POLITIK, ADMINISTRASI, EKONOMI, DAN HUKUM PADA DINASTI ABBASIYAH PERIODE PERTAMA Rahman, Khalil; SJ, Fadil
Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan Vol 6 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul 'Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51190/jazirah.v6i2.262

Abstract

Artikel ini mengkaji proses de-Arabisasi dan dampaknya terhadap transformasi peradaban pada periode pertama Dinasti Abbasiyah (750–847 M), dengan fokus pada tiga bidang utama, yaitu politik dan administrasi pemerintahan, ekonomi, serta sistem hukum. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pengurangan dominasi eksklusif etnis Arab pasca runtuhnya Dinasti Umayyah mengubah konfigurasi kekuasaan dan kelembagaan negara, serta bagaimana integrasi etnis non-Arab khususnya Persia pada fase awal dan Turki pada fase akhir membentuk model pemerintahan Abbasiyah yang multietnis. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas mekanisme de-Arabisasi sebagai strategi politik-administratif yang terencana, mengungkap kontribusi konkret elite non-Arab dalam pengelolaan negara, serta memetakan capaian institusional kekhalifahan dari masa al-Saffah hingga awal pemerintahan al-Mutawakkil. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber (eksternal dan internal), interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber primer, terutama karya Yusuf al-‘Isy dan Muhammad al-Khudhari dalam terjemahan Indonesia yang diverifikasi dengan teks Arab aslinya, serta didukung oleh literatur sekunder berupa artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa de-Arabisasi pada periode pertama Abbasiyah bukan sekadar pergantian elite etnis, melainkan strategi sistematis untuk membangun pemerintahan multietnis berbasis birokrasi profesional dan jaringan militer non-Arab. Integrasi teknokrat Persia melalui lembaga wizarat dan diwan meningkatkan efektivitas administrasi dan memungkinkan pengelolaan wilayah kekuasaan yang luas dan beragam. Namun, pada fase akhir periode pertama, ketergantungan pada militer Turki menggeser keseimbangan kekuasaan dari birokrasi sipil menuju dominasi militer, yang berdampak pada melemahnya otoritas khalifah dan meningkatnya intervensi militer dalam politik khalifah. Dalam bidang ekonomi dan hukum, konsolidasi fiskal, integrasi perdagangan internasional, serta institusionalisasi Qadhi al-Qudhah, al-Hisbah, dan Wilayat al-Mazhalim menandai kematangan tata kelola negara, sekaligus membentuk dinamika kekuasaan Abbasiyah pada periode-periode berikutnya.
Reinterpreting Talik Talak in Indonesia: Harmonizing Fiqh and the Compilation of Islamic Law in Indonesia Yaqin, Ach. Ainul; SJ, Fadil; Mahmudi, Zaenul
At-Tafkir Vol. 18 No. 2 (2025): At-Tafkir
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/at.v18i2.12865

Abstract

This study addresses the conceptual tension between classical fiqh and the Indonesian Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam or KHI) in regulating ta‘lik talak, particularly in relation to the protection of women’s rights and marital justice. It aims to reinterpret ta‘lik talak through a harmonization framework that integrates classical Islamic jurisprudence with contemporary statutory regulation in Indonesia. Employing a normative comparative method, this research is based on a comprehensive literature review of primary legal sources, including the Quran, hadith, classical fiqh texts, and the KHI, supported by relevant secondary legal materials. The findings reveal that classical fiqh conceptualizes ta‘lik talak as a flexible and consensual mechanism grounded in private agreement, whereby divorce takes effect automatically upon the fulfillment of stipulated conditions. In contrast, the KHI institutionalizes ta‘lik talak within a formal legal framework that requires judicial intervention through religious courts to activate its legal consequences, thereby prioritizing women’s legal protection and procedural certainty. The harmonization of these two approaches illustrates the transformation of Islamic family law from a predominantly moral individual paradigm toward a legal formal system, while maintaining the substantive objectives of Shari‘ah in response to Indonesia’s socio legal context. This study contributes to the development of Islamic family law by affirming ta‘lik talak as a dual legal instrument that is both normative religious and statutory, capable of enhancing women’s rights protection, safeguarding marital stability, and operationalizing the principles of maqasid al shari‘ah within Indonesia’s positive legal order.
Considering Caliphate and Democracy in Islam: A Comparison of The Ottoman Dynasty and The Indonesian State Alfikri, Ahmad Faiz Shobir; SJ, Fadil
POLITEA Vol 7, No 1 (2024): Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam
Publisher : State Islamic Institute of Kudus (IAIN Kudus)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/politea.v7i1.24411

Abstract

The Ottoman Dynasty was one of the largest forms of Islamic government in history. This study aims to investigate and understand the comparison between the concept of the caliphate in the Ottoman Dynasty, one of the largest Islamic empires in history, and the form of a modern state with democracy, namely the State of Indonesia. This study uses comparative historical analysis, taken from primary sources, historical records, and scientific literature to trace the evolution of governance in the Ottoman Dynasty and the State of Indonesia. The results of this study indicate that there is no standard form of state practice in Islam. The monarchy system in the form of a caliphate state used by the Ottomans is in line with that conveyed by Ibn Abi Rabi who supports a monarchical form of government. The democratic system in the form of a republican state implemented in Indonesia is identical to the concept of Imamah conveyed by al-Mawardi. Any idea or formulation about state practice is permitted in Islam as long as it does not deviate from the references to the Qur'an and Hadith.
The Legitimacy of Religion and Power: A Study of the Transformation of the Safavid Dynasty from Order to State A’la, Ahmad Zaim Muchlisi; SJ, Fadil
Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS Vol 4 No 2 (2026): Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS
Publisher : Darul Yasin Al Sys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/mikailalsys.v4i2.10208

Abstract

This study analyzes the transformation of the Safavid Dynasty from a Sufi order into an institutionalized state, with religious legitimacy positioned as a central factor in the formation and consolidation of political power. It aims to demonstrate that religion functioned not only as a belief system but also as a strategic instrument for establishing authority within a premodern socio-political context. This study employed a qualitative approach with a historical-analytical design, using secondary data derived from classical works, academic books, and journal articles. The analysis was conducted using Max Weber’s theory of legitimacy and a political theology approach. The findings indicate that, in its early phase, the Safavid Order relied on religious charismatic authority. Over time, this authority developed into a more structured political power system, particularly under the leadership of Ismail I. The establishment of Twelver Shiism as the official state ideology became a key factor in fostering social integration, strengthening political legitimacy, and shaping a distinctive collective identity. Religious legitimacy was not merely symbolic but was systematically institutionalized through educational, legal, and administrative structures, enabling the continuity of political stability despite internal and external challenges. The study concludes that the Safavid transformation demonstrates how religious legitimacy can operate as an integrative force linking spiritual authority, political structures, and social cohesion in the formation of a sustainable state. These findings contribute to historical and political theology studies by clarifying the role of religious legitimacy in the institutionalization of power in premodern Islamic governance.
Politik Kekuasaan Dan Legitimasi Pada Masa Utsman Bin Affan: Kajian Historis Atas Ekspansi Dan Nepotisme Dalam Pemerintahan Islam Awal Chaniago, Ikwal; Kholil, Ahmad; Sj, Fadil
Millatuna: Jurnal Studi Islam Vol. 3 No. 02 (2026): Studi Islam
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/mjsi.v3i02.11652

Abstract

Masa pemerintahan khalifah Utsman bin Affan termasuk fase krusial dalam sejarah politik Islam awal yang menunjukkan dinamika antara kekuasaan, legitimasi, dan stabilitas pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara ekspansi wilayah dan kebijakan politik nepotisme dalam membentuk legitimasi kekuasaan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sebagai khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin, Utsman berhasil memperluas kekuasaan Islam hingga Afrika Utara, Armenia, dan Asia Tengah, serta membentuk armada laut pertama yang menjadikan Islam sebagai kekuatan darat sekaligus maritim global. Namun, kebijakan pengangkatan pejabat dari kalangan Bani Umayyah menimbulkan persepsi adanya praktik nepotisme yang melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-kritis dengan metode deskriptif-komparatif melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber klasik dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansi besar-besaran pada masa Utsman memperkuat hegemoni politik dan militer Islam, tetapi ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan dan lemahnya komunikasi politik menimbulkan krisis legitimasi yang memuncak pada peristiwa al-fitnatul kubra. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan politik kekuasaan tanpa dukungan legitimasi moral dan sosial berpotensi menimbulkan disintegrasi, sehingga prinsip keadilan dan transparansi menjadi landasan utama bagi stabilitas pemerintahan Islam.
Co-Authors Abdul Rouf Ahmad Izzuddin Ahmad Kholil Alfikri, Ahmad Faiz Shobir Amin, Muhammad Nurfikri Amrullah, Najib Auliyah, Himatul Aunur Rofiq A’la, Ahmad Zaim Muchlisi Chaniago, Ikwal Durrotun Nafisah Erfaniah Zuhriah Faisal, Raja Fashihuddin, Muhammad Firdaus, Sauqi Noer Hakim, Muhammad Aunul Helmi Syaifuddin Is'adur Rofiq, Muhammad Isroqunnah, Isroqunnah Jamiliya Susantin Januario, Ridwan Angga Kasuwi Saiban KHOIRUL ANAM Khoirul Hidayah Mafruhatul Umamah Mevrianta Lisma Mufidah Cholil Nasrullah Nasrullah Nurdiansyah, Putra Pandu Dinata Prasetyo, Bakti Rahman, Khalil Salma, Kholidiyah Salsabila, Fajrina Dhia Siti Rohmah Susanto, Burhanuddin Suwandi Suwandi Thoriquddin, Moh. Titi Rusydiyati Al Kaswy Tutik Hamidah Yaqin, Ach. Ainul Zaenul Mahmudi Zaid, Muhammad Zulfi Mubaraq