Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.241
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Unes Law Review Jurnal Hukum Adigama Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Indonesian Journal of Research and Educational Review (IJRER) Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Journal of Health Education Law Information and Humanities
Andryawan, Andryawan
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Menganalisis Aspek Perbuatan Melawan Hukum Putusan Mahkamah agung Nomor 934 K/Pdt/2019 Andryawan, Andryawan; Gulo, Barnabas Juni Saputra; Sriyanto, Mohammad Rubby; Nurvicha, Amanda Nissa; Jasmine, Aldizya; Rahmasari, Lisa
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 12 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v5i12.6358

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 934 K/Pdt/2019 terkait sengketa tanah antara PT Dago Inti Graha dan pihak tergugat. Tanah di Indonesia memiliki peranan penting dalam budaya, ekonomi, dan identitas sosial, sehingga sering terjadi konflik kepemilikan, khususnya terkait hak ulayat. Penelitian ini menelaah interpretasi Mahkamah Agung mengenai perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, dengan tujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum. Studi kasus ini menyoroti pentingnya dokumen sah dan prosedur hukum yang benar dalam klaim kepemilikan. Melalui studi literatur, penelitian ini menilai pertimbangan hukum Mahkamah Agung dan dampaknya terhadap prinsip keadilan dan itikad baik. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan wawasan untuk memperbaiki praktik hukum dalam sengketa tanah dan memperkuat pemahaman tentang peran perbuatan melawan hukum dalam sistem peradilan Indonesia.
Pemenuhan Hak Konsumen atas Informasi yang Benar (Studi Kasus Tas Branded di Batam) Shecar, Viana; Andryawan, Andryawan
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.833

Abstract

One consumer right that is no less important is the right to choose. When choosing a product, consumers are often influenced by several considerations, for example price and brand. Price and brand tend to dominate, many consumers will be tempted to buy goods at BM because brands offer low prices. This research aims to finds and analyze legal protection for consumers regarding the circulation of branded bags that are not accompanied by official documents (for example the case of the circulation of branded bags in Batam), as well as to find out and analyze the Government's efforts or supervision from the Government to minimize circulation of branded bags that are not accompanied by official documents (example is the case of the circulation of branded bags in Batam). The type of this research is normative law in descriptive analytical. The data collection technique used is studying legal material literature which includes primary legal material, secondary legal material and non-legal material. The data analysis method is qualitative analysis. The research results shows that the practice of buying and selling branded bags in Batam violates consumer protection law because it does not provide a product certificate as an official document from the manufacturer to demonstrate the authenticity of the product. Therefore, the practice of buying and selling branded bags in Batam does not fulfill the right to correct information for consumers.
LEVERING DALAM PROSES PEMINDAHAN HAK MILIK PADA TRANSAKSI JUAL BELI PIUTANG (CESSIE) DI INDONESIA Putri Al Rohman, Faradita; Cahya Siti Adiningsih, Regista; Putri, Mutiara; Andryawan, Andryawan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 1 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i1.2025.223-237

Abstract

Perjanjian jual beli dan ketentuan hukumnya sangat penting untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam transaksi. Para pihak harus memperhatikan syarat sah dan asas konsensualisme, serta memahami bahwa perjanjian bersifat obligatoir tanpa otomatis memindahkan kepemilikan barang. Pemindahan hak milik terjadi melalui proses levering dimana melalui Pasal 613 KUHPerdata menekankan perlunya akta otentik dan pemberitahuan resmi. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan yang berfokus pada undang-undang dan kasus-kasus. Hasil penelitian menunjukkan kewajiban penjual melakukan levering menurut KUHPerdata terbagi atas barang bergerak, tidak bergerak, dan tidak bertubuh. Levering atas hak barang bergerak dapat dilakukan dengan pemindahan secara fisik. Sedangkan levering atas hak benda-benda tak bergerak dan benda-benda bergerak tidak bertubuh dilakukan melalui akta otentik yang dibuat oleh notaris. Penelitian ini berfokus pada cessie yang mana memiliki dua sistem, yaitu bagi kreditur terdapat sistem pengalihan pertama (first assignment) yang mengakui pihak pertama yang menerima hak sebagai pemegang yang sah. Kemudian bagi debitur dibutuhkan sistem pemberitahuan pertama (first notification) dimana cessie yang pertama kali diberitahukan kepada debitur dianggap sah dan efektif. Kesimpulan penelitian yaitu selain mempertimbangkan syarat sahnya perjanjian dan mematuhi asas konsensualisme, levering atas cessie dianggap sah apabila debitur harus terlebih dahulu diberitahu mengenai perubahan kreditur.
VALIDITAS INFORMED CONSENT DALAM TINDAKAN MEDIS ESTETIKA DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Alexandra Natalia, Vivian; Andryawan, Andryawan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i9.2025.3845-3863

Abstract

Pertumbuhan pesat lawayan medis estetika di Indonesia menimbulkan kompleksitas etikolegal yang semakin menonjol, terutama terkait penerapan prinsip informed consent sebagai prasyarat tindakan medis. Penekitian ini menganalisis akibat hukum dari pemberian informed consent yang tidak disertai dengan informasi yang memadai dalam praktik medis estetika dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, mengkaji undang-undang, putusan pengadilan, doktrin, serta teori bioetika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan medis estetika bersifat elektif dan berbasis preferensi pasien sehingga menuntut standar komunikasi risiko yang lebih tinggi. Ketidakcukupan informasi menyebabkan substantive invalidity meskipun terdapat formulir persetujuan secara formal. Dalam ranah perdata, cacatnya informed consent menyebabkan persetujuan tidak sah dan membuka potensi gugatan perbuatan melawan hukum, termasuk tanggung jawab korporasi fasilitas layanan. Dalam ranah pidana, tindakan tanpa persetujuan yang sah yang menimbulkan luka berat dapat memenuhi unsur kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 359-360 KUHP. Sementara itu, dalam ranah administratif dan disipliner, Majelis Disiplin Profesi (MDP) berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran standar profesional terkait duty to inform. Penelitian ini menegaskan bahwa informed consent dalam estetika harus dipandang sebagai proses komunikasi subtansif, bukan sekedar formalitas administratif. Kegagalan memenuhi standar tersebut mengaktifkan seluruh perangkat tanggungjawab hukum, memperlihatkan urgensi penguatan regulasi, dokumentasi, dan mekanisme mitigasi risiko pada praktik medis estetika di Indonesia
KONSISTENSI HAKIM DALAM MENERAPKAN YURISPRUDENSI SEBAGAI SUMBER HUKUM DI INDONESIA Eoudia, Susi; Andryawan, Andryawan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i9.2025.3864-3700

Abstract

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formal dalam sistem civil law yang dianut Indonesia, namun penerapannya oleh hakim belum menunjukkan konsistensi yang memadai. Hal ini berpotensi mengganggu tercapainya kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi hakim dalam menerapkan yurisprudensi sebagai sumber hukum, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakkonsistenan, serta merumuskan sikap ideal hakim ketika berhadapan dengan yurisprudensi yang bertentangan pada perkara serupa. Penelitian dilakukan dengan metode normatif yuridis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta analisis kualitatif terhadap putusan-putusan pengadilan dan literatur hukum terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi bersifat persuasif sehingga tidak mengikat hakim secara normatif. Ketidakkonsistenan penerapan yurisprudensi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu (1) sifat persuasif yurisprudensi, (2) kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum dan fakta, (3) perbedaan interpretasi terhadap konteks dan karakteristik perkara, serta (4) keterbatasan akses dan dokumentasi yurisprudensi terdahulu. Ketika terdapat dua yurisprudensi bertentangan, hakim seharusnya memilih berdasarkan relevansi fakta, logika yuridis, dan keadilan substantif dengan argumentasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakkonsistenan penerapan yurisprudensi merupakan konsekuensi logis sistem civil law, namun tetap diperlukan penguatan dokumentasi, aksesibilitas, dan pedoman interpretasi yang lebih terarah agar konsistensi dan kepastian hukum dapat lebih optimal tercapai tanpa mengorbankan kebebasan hakim dalam mencapai keadilan
Co-Authors Alexandra Natalia, Vivian Amroyasir, Inal Asya, Jasran Cahya Siti Adiningsih, Regista Calvianson, Yoel Dafri Widagdo*, Chanandika Dumais, Alvaro David Gabriel Eoudia, Susi Gulo, Barnabas Juni Saputra Haadii, Muhamad Najib Hilal Hakim, Ovaldo Noor Hudain, Muh. Adnan Irvan Irvan Jasmine, Aldizya Joseph Sinatra, Tristan Canari Mutiara Putri, Mutiara Naftali, Kearen Elvira Nasrullah, Mochammad Ridho Nurussyariah, Nurussyariah Nurvicha, Amanda Nissa Nurwantoko, Endro Try Pragiswa, Remonth Purba, Jeremy Exaudi Putri Al Rohman, Faradita Rahmasari, Lisa Santoso, Agnellya Hendarmin Sanyoto, Alicia Andromeda Satriani, Fryana Shecar, Viana Sriyanto, Mohammad Rubby Sukmara, Marshanda Btari Sumeru, Fayuthika Alifia Kirana Suwardi Suwardi Tsabita, Nabilla Mahva Wardhana, Adi Pratomo Kusuma Winata, Aryanti Agripina